Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 271 Documents

5 6 7 8 9

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ahmad Harun Arrosyid, Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahuibagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi da nbagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalampemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem keta-tanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakanadalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturanperundang-undangan tentang grasi dan putusan kekua-saan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitianini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalamiperkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangandari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan denganbatas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusanMahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yangditerima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, penelitimenemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagaikriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitudalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuktolakukur/kriteria.

MASLAHAH CONCEPT ANALYSISTOWARDS 2016 TAX AMNESTY POLICY IN INDONESIA Ade Tachrizatu Wirda, Faridl Noor Hilal, M.M.A
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Indonesia is projected to meet the potential globalrisk. Where actually it has a significant implication onIndonesian’s economic rate in the future. In the otherhand, the expenditure of nation is increasing year by year.But,there is a gap between the tax compliance and the thetax potential. So, the Indonesian government has a tre-mendous errand min its program is establishing a crediblefiscal policy. Towards its fiscal policy, the government triesto increase the nation revenue trough Tax Amnessty policy.However, the tax amnesty conducted the result of increasingof tax compliance and tax revenue in the future. Hence, thispolicy has a controversial issue. The paper is a qualitativeresearch which try to describe more deeper the meaning ofMaslahah. This paper tries to analyze more the Maslahahconcept towards Tax Amnesty policy in the term of Lawof Islamic Economic. In this paper, the researcher observethe literal meaning of Maslahah and trying to describethe interest and benefits of Tax Amnesty in its sort andlong term. Therefore, the benefits may lead to the publicwelfare. But, the result of the research found that there aresome lacks of Indonesia Tax Amnesty policy in its absenceof tracking source, as its one of incentives. So, it causes toopposite of the Islamic Law to Al-Qur’an, which shouldkeep the own of wealth well. Furthermore, the existence oftax amnesty policy should be more considered due to thisissue, affecting in its level of importance towards Maslahahand Shari’ah compliance is one step down. Overall, theincentives of tax amnesty should be discussed carefully on its further implication –where the tax amnesty presents ahigh risk issue for the nation development.

THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY ACCORDING TO ABUL A’LA AL-MAUDUDI AND ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM Tampan Cresna, Achmad Arif
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tidak memandang negara Barat ataupun Timur,isu penegakan kedaulatan merupakan sebuah kesepaka-tan seluruh umat manusia demi terciptanya perdamaiandunia. Namun, persoalan yang sering kali muncul adalahperbedaan standar dan orientasi kedaulatan versi Barat danIslam, yang kemudian menjadi dua kelompok besar yangsaling bertentangan. Adanya perbedaan konsep kedaulatanoleh dua tokoh Islam, namanya Abul A’la Al-Maududi danAbdullah Ahmad An-Na’im. Dari pembahasan yang telahdijelaskan, penulis mengambil kesimpulan bahwa kedau-latan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ataukesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Dalamkonsep Al-Maududi terhadap kedaulatan, bahwa sistemkedaulatan hanya milik Allah SWT. Sedangkan rakyat atauumat Islam hanya sebagai wakil atau bisa disebut khalifah.Diantara asas politik Islam yang membedakan dengansistem kedaulatan adalah menjadikan kedaulatan di tangansyara’. Dalam konsep An-Na’im terhadap kedaulatan, bahwakekuasaan dipegang penuh oleh umat, umat Muslim ikutberperan dan bertanggung jawab, kebebasan adalah hakbagi semua orang, dan sistem kedaulatan berada dalamundang-undang Islam, kemudian dia memerintahkan untukmenolak sistem-sistem lain yang tidak bersum berdarinya.

عقوبة الإعدام لمجرمي الفساد في القانون رقم 20 سنة 2001 عند الفقه الجنائي M. Misbahul Munir, Iman Nur Hidayat
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana hukuman mati untuk seorang koruptor ditinjaudari Fiqh Jinayat. Metode yang digunakan adalah analisiskonten pada UU no 20 tahun 2001 dengan menggunakanpendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini menun-jukan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi dalamUU. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsitidak sesuai dengan fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayahhukuman mati merupakan hukuman yang sangat beratdan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untukmelaksanakannya. Peneliti mengqiyaskan masalah korupsidengan masalah pencurian.Hukuman pencurian menuruthukum islam adalah dipotong tangan. Akhirnya penelitimenilai masih banyak kekurangan yang terdapat padapenelitian ini, dan untuk peneliti selanjutnya hendaknyadapat mengembangkan hasil penelitian ini sehingga dapatmemberikan kontribusi lebih demi kemajuan bangsa dannegara Indonesia

TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE DRAFT CRIMINAL CODE Azzah Hafizhah, Imam Kamaluddin
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Human trafficking is a crime that violates humanrights. Especially for women and children that is easy andprofitable to be exploited. In this modern era, it is stillcommon crime of human trafficking are where the actionis carried out in the form and a new mode increasinglymanipulated and structured. Indonesian government itselfparticipated in the eradication of this crime, which has beenregulated in article 297 of the Penal Code and updatedin the Draft Bill Draft Article 546 of the Criminal Code.This research aims to find out the crime of trafficking isin terms of Islamic law perspective and the perspective ofthe Penal Code Bill. Writing research use descriptive qual-itative type of method and a comparatif research-analysisthat makes comparisons the crime of trafficking issuesin the perspective of Islamic law and the draft CriminalCode. The results of this paper is the legal conformity ofthe crime of trafficking in the Draft Bill to the Islamic lawin the prosecution and combating such crime. In order tobecome a reference in law enforcement transnational crime,combating and stopping crime is not humane.

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 DENGAN SATU PASANGAN CALON (Konstitusionalitas dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Maslul, Syaifullahil
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1246

Rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan bahwa Pilkada dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Implikasi kata demokratis pada Pilkada terkadang mengundang polemik tersendiri, meski pada akhirnya pemilihan secara langsunglah yang menjadi pilihannya. Pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa Pilkada harus dilaksanakan dengan minimal dua pasangan calon, nyatanya tidak dapat terpenuhi ketika Pilkada daerah serentak tahun 2015 dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir Pilkada dengan satu pasangan calon yang diatur lebih lanjut pada PKPU Nomor 14 Tahun 2015 nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kewenangan KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tidak ada kegaduhan yang terjadi. Pilkada di Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timur Tengah Utara berjalan lancar dan semuanya menyatakan “Setuju” terhadap calon. Hal ini dapat terwujud karena putusan Mahkamah Konstitusi telah mencapai apa tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

HUKUM MARGIN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AKAD MURABAHAH YANG TERJADI DIDALAM PERBANKAN SYARI’AH Mubarok, Husni
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki resiko. Setiap perusahaan tentu berusaha meminimalisirsebuahresiko. Selain mengurangi resiko, suatu perusahaantentu sajaingin mendapatkan keuntungan dari setiapkegiatanoperasionalnya, tidak terkecuali Perbankan Syariahyang menggunakan murabahah dalam pembiayaan yangdilakukan. Dalam pembiayaan murabahah, PerbankanSyariah melakukan mark-up harga. Markup dengan jumlahyang telah ditetapkan pada pembiayaan murabahah tentunyamerupakan margin yang akan menjadikeuntungan dariLembaga Keuangan Syariah tersebut. Namun dalam sebuahsistem, semua telah diatur dalam sebuah regulasi yangterumuskan dari suatu teori. Aturan-aturan dalam sebuahsistem ekonomi syariah tidak lain dimaksudkan untuk membawa kebaikan dan kemashlahatan bersama. Ada batasbatastoleransi yang harus diperhatikan agar penetapankeuntungan tidak merugikan pihak yang lain. Termasukbagaimana menentukan persentase margin keuntunganyang telah ditetapkan oleh suatu Bank Syariah. Tujuandalam penelitian ini adalah mengkaji persentase marginkeuntungan yang ditetapkan oleh Lembaga KeuanganSyariah di tinjau dari persfektif Islam, kesesuaian antarateori penetapan dan perhitungan margin yang ada denganpelaksanan yang terjadi pada Bank Syariah .Penelitian ini adalah jenis penyusunan pustaka (library research), yaitusuatu penyusunan dengan cara menghimpun,menuliskan,mengedit,mengklasifikasikan, dan menjadikan data daninformasi yang relevan dengan topic atau masalah yangakan diteliti.Penelitian ini menghasilkan kesimpulanbahwapersentase margin yang ditetapkan oleh Bank Syariahadalah angka persentase margin untuk angsuran setiapbulannya dari pembiayaan yang diberikan, sehingga dalamplafon pembiayaan tertentu sudah jelas berapa persenmargin yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya,namunbelum jelas berapa harga jualnya. Sedangkan dalamteori seharusnya persentase margin keuntungan adalahdihitung dari total plafon pembiayaan yang diberikan,setelah itu untuk penghitungan angsuran setiap bulandilakukan berdasarkan pembagian antara harga jual dengantenor waktu yang ditetapkan. Dimana untuk mengetahuiharga jualnya adalah dengan menghitung terlebih dahulujumlah antara harga belidan margin keuntungan yang telahdisepakati bersama.

PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM Kamaluddin, Imam
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam menjatuhkan talaq, ucapan kata talaq biasanya diungkapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya dengan sighat sharih maupun sighat kinayah, sehingga istri secara langsung dapat mendengar dan paham ungkapan kata talaq dari suaminya. Pada era globalisasi ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin maju, cara suami memutuskan ikatan perkawinan tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu talaq melalui media elektronik (SMS), dimana fenomena tersebut menimbulkan persoalan tentang keabsahanya dalam hukum positif dan fiqih islam. Melaluipenelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang kondusif mengenai ketentuan perceraian melalui media elektronik (SMS) dan keabsahanya dalam hukum positif dan fiqh islam. Sehingga kedudukan perceraianmelalui media elektronik (SMS) diketahui tentangkeabsahanya. Penelitian ini merupakan penelitian pustakayang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukandengan cara dokumenter yaitu mengumpulkan data-dataprimer dan sekunder mengenai perceraian. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara berfilirinduktif, yaitu menganalisis dari kaidah-kaidah yang bersifatkhusus ke umum sehingga dapat diambil kesimpulantentang ketentuan perceraian melalui media elektronik(SMS) dan keabsahanya dalam hukum positif dan fiqhislam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraianmelalui media elektronik (SMS) dalam hukum positifadalah tidak sah atau tidak jatuh talaq, karena perceraiantersebut dilakukan diluar sidang pengadilan dan tidaksesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undangundangyang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses sidang pengadilan. Sedangkan dalam fiqh islam, perceraian melalui media elektronik (SMS) adalah sama halnya dengan perceraian melaluitulisan yaitu sah dan jatuh talaq jika memenuhi syarat,antara lain: suami atau pengirim harus baligh, berakal, dancakap bertindak hukum, istri yang dicerai adalah istri dariperkawinan yang syra’i, adanya niat dan unsur kesengajaantentang perceraian, adanya sighat talaq sharih atau kinayahyang menunjukan kalimat talaq, pesan yang ditulis adalahpesan yang bersifat mustabinah marsumah yang dapatdipahami dan dibaca, atas kehendak suami, terbukti bahwayang menulis pesan adalah penulis sendiri atau suami, danadanya dua orang saksi yang adil.

THE TRANSACTION OFDROPSHIPPING ON THE VIEWs OF ISLAMIC ECONOMICS LAW Cahyo, Eko Nur
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

This study tries to analyzethe correct sellingand purchasing transactions whichcomply with law ofIslamiceconomic and compared with the dropshipping mechanismon online business. This study was found that thetransaction by using dropshipping mechanism afterreviewing from the aspect of pillarsofselling and purchasingaccording to syariah economic law had not fulfilled therequirements, specially in terms of ma’qud alaih (objector goods transacted) so it can be concluded through twoopinions, that is dropshipping which has prohibited was thepractice of selling and purchasing under the usual dropshipmechanism, and using a salam contract scheme, while theallowable dropshipping was a dropshipping mechanism which used an intermediary or samsarah scheme, and arepresentative or wakalah scheme.

“UANG PANAIK” SEBAGAI SYARAT NIKAH PADA ADAT BUGIS DALAM FIQIH ISLAM Hidayat, Iman Nur
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Uang Panaik adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakansebagai biaya acara resepsi pernikahan (walimatul ‘urs).Uang Panaik atau uang belanja merupakan ketentuan adatyang berlaku didalam suku adat Bugis dan bersifat wajib.Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita ataubahkan status pendidikannya, maka akan semakin tinggipula nilai uang panaik yang diminta pihak keluarganya.Menurut Adat Bugis uang panaik merupakan salahsatu pra-syarat pernikahan, sehingga masyarakat bugismengatakan bahwa tidak ada uang panaik berarti tidak adaperkawinankarena bagi mereka kewajiban atau keharusanmemberikan uang panaik sama seperti kewajiban memberi mahar.Pemberian uang panaik tidak ada didalam hukumIslam, hukum Islam hanya mewajibkn dalam pemberianmahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihakwanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan.Proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan denganmusyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnyaakan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanyasebuah kesepakatan ini maka uang panaik didalam islamhukumnya menjadi mubah atau boleh. Dalam hukum Islamtidak ada batasan terendah dan terbanyak dalam ukuran pemberian mahar atau dalam mengadakan acara walimatul‘urs, namun banyak dari hadits nabi Muhammad SAWmenerangkan bahwa wanita yang paling membawa berkahadalah yang paling sederana maharnya.

Page 7 of 28 | Total Record : 271

5 6 7 8 9

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA