Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 271 Documents

6 7 8 9 10

EKONOMI SYARIAH DALAM HEGEMONI FAHAM KAPITALISME DAN SOSIALISME; SEBUAH SOLUSI POLA HIDUP MUSLIM Ghozali, Mohammad
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Ilmu ekonomi konvensional sebagai suatu disiplin ilmu yang diambil dari ide kapitalis dan sosialis telahdikembangkan selama lebih dari satu abad, hingga majudan berkembang, serta akhirnya mendominasi pemikiranekonomi modern. Kontribusinya sangatlah besar bagikemajuan kehidupan manusia secara materiil. Akan tetapi,seiring perkembangan zaman, sistem ini menunjukkankerapuhannya dan menyebabkan penyimpangan nilai sosialdan moral dalam masyarakat. Krisis ekonomi dan moral yang banyak terjadi pada beberapa negara yang menerapkansistem kapitalis adalah sebagian bukti kegagalan sistemyang dipaksakan oleh negara-negara Barat. Sistem initelah memperlebar jarak pemisah antara orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antaranegara maju dan negara berkembang, serta menyebabkantingginya inflasi, bertambahnya jumlah pengangguran, sertahilangnya keseimbangan alam karena aktifitas produksi yangberorientasi pada maksimalisasi profit semata. Di sampingitu, sistem ini juga memiliki andil dalam menciptakangaya hidup hedonisme, egoisme dan konsumerisme tanpabatas. Ironisnya, hal ini tidak hanya terjadi di negara-negaranon Islam, akan tetapi negara Islam pun ikut merasakanimbasnya.Di tengah kondisi seperti ini, muncul wacana untukmembangkitkan kembali sistem ekonomi Islam. Sebuahsistem yang berlandaskan kepada al-Quran dan hadits danpernah mencapai masa emasnya, serta terbukti efektif untukmencegah masalah-masalah sosial ekonomi. Sistem ekonomiyang mengembalikan fitrah ekonomi manusia pada tingkatandan kedudukan yang proporsional. Dari hal tersebut,penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kerapuhansistem ekonomi konvensional yang telah menguasaipemikiran masyarakat dunia, sekaligus membuktikan bahwasistem ekonomi yang efektif untuk diterapkan saat iniadalah sistem yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW, dandikembangkan oleh para sahabat beliau.

HAK KEAMANAN MENURUT PASAL 29-35 UU NO. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Munawwaroh, Hifdhotul
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Pada hakikatnya Konsep keamanan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengajarkan akan pentingnyamenjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidakboleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini sangatsesuai dengan bagaimana Islam melindungi dan menghormatiharkat dan martabat manusia. Pokok permasalahan dalampembahasan ini adalah bagaimana konsep keamanan dalamPasal 29-35 Undang-undang No 39 tahun 1999 ditinjau dariMaqashid Syariah. Dari paparan di atas dapat disimpulkanbahwa, konsep keamanan dalam Pasal 29-35 Undang-UndangTahun 1999 sudah sesuai dalam perspektif hukum Islam yangmana di dalamnya menjamin akan hak- hak yang didapatkan masyarakat terhadap keamanannya, diantaranya adalah: hakuntuk hidup, hak untuk melestarikan keturunan secara hukum,hak atas keadilan, hak atas persamaan dihadapan hukum danhak materi. konsep keamanan dalam Maqashid Syariah, Islamtampaknya sangat tegas dalam mengambil hukuman bagitindakan kejahatan, seperti berlakunya hukuman qishash,hudud dan ta’zir, salah satunya adalah berlakunya hukumanqishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, dan lain sebagainya.

الخروج عن معتمد المذهب عند الشافعية المعاصرين و أثره في المعاملات المالية ????, ???? ???? ??? ????
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Terdapat banyak Metode penulisan dari kalangan mayoritas muktamad madzhab terkait masalah keuangankontemporer dan itu semua berbeda-beda, Beberapa darimereka memilih menjelaskan konten yang sudah terkenalatau masyhur untuk kemudian menganalisanya denganpenuh seksama tentang beberapa permasalahan tersebut,sedangkan yang lain belum menautkan serta menjelaskandari isi tersebut akan tetapi mereka menuliskannya denganmetode yang sangat modern yang sesuai dengan para pelajarbaik di pondok madrasah atau dari kalangan mahasiswadi universitas dengan mengomentari beberapa keputusanterkait masalah keuangan kontemporer itu, Beberapapengamat madzhab Syafi’I berpendapat bahwa sangattidak pantas untuk membandingkan pendapat mayoritas muktamad madzhab secara umum dengan madzhab syaf’isecara khusus dengan tujuan agar tidak timbul persepsiyang salah bagi kalangan yang bukan pakar atau ahli dalambidang tersebut.Belum ada karangan yang independen dari kalanganfuqoha madzhab Syafi’I yang berkaitan dengan pembahasankeuangan kontemporer,ada sebagian pembahasan terkaititu pada sebagian ilmu fikih tetapi mayoritas adalahbahasan klasik, mayoritas fuquha syafi’I ikut andil dalam menentukan sebagaian permasalahan terkait keuangan modern dengan tujuan memudahkan maslahat manusiaserta melindungan mereka dari segela bentuk kesukarandengan mengikuti fatwa yang sudah muktabar ,lainhalnya dengan beberapa muktamad madzhab yang kadangmenentukan serta menetapkan permaslahan dalam hal itudengan hawa nafsu dan kepentingan golongan dari pribadimasing-masing.

KONSEP ADIL DALAM HUKUM WARIS ISLAM Rifenta, Fadlih
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Ilmu yang pertama kali hilang ditengah kaum muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telahdisampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sampaidisitu, adanya usaha untuk merusak tatanan hukum warisdalam Islam. Dengan anggapan bahwa pembagian hartawarisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengandua orang anak perempuan merupakan sebuah bentukkezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkanuntuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris Islam.Makalah ini berusah untuk menjelaskan konsep adil dalamhukum waris Islam. Dengan kesimpulan bahwa, Pertama;Makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikutiketentunan Allah SWT bukan pembagian yang sama rata.Kedua; Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat Universal ditinjau dari sisi teologi,ekonomi, social.

Al-Iddikhar Al-Usari baina-s-Syari'ah wa-l-Iqtishad Ghalib, Labib Najib Abdullah
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

??????? ?? ????? ??? ?? ????? ????????? ?? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ???????? ??? ?? ????? ????? ???? ???? ?????? ??????? ???????? ?? ????? ????? ????? ?? ??????? ? ?? ??? ?????? ?? ????? ? ?? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ????? ????? ????....

ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ø§Ù„Ø§Ø¬ØªÙ‡Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¬Ù…Ø§Ø¹ÙŠ ÙÙŠ Ø¥ØµØ¯Ø§Ø± Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Ø§Ù„ØÙ„Ø§Ù„ Ù…Ù† Ù…Ø¬Ù„Ø³ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø¯ÙˆÙ†ÙŠØ³ÙŠ Fanani, Ahmad; Sari, Tri Wasasti
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v11i1.1258

Dalam keseharian kita, Allah SAW telah menciptakan berbagai macam hal untuk menunjang kehidupan dan ibadah umat manusia, dari hal yang paling kecil sampai terpenting dalam kehidupan. Salah satu yang terpenting adalah makanan yang selalu dinikmati oleh semua manusia, yaitu pengaturan dalam penentuan bahan, tatacara pembuatan, penyajian sehingga apa yang akan masuk dalam badan manusia seluruhnya halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang berlevel nasional telah menjadi sumber rujukan bagi umat Islam di Indonesia dalam memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan keagamaan yang berkembang. Dan salah satu fungsi dari institusi bermatabat ini adalah memberikan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman dan obat dengan cara mengadakan ijtih?d jam??iy yang terdiri dari banyak elemen penting di Indonesia. Hal ini agar mendapat keputusan fatwa yang tepat dan terbaik. Proses jalannya Ijtihad Jama?I dalam mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk-produk diatas menarik untuk diteliti dan diketahui, agar menjadi pengetahuan dan informasi penting bagi khalayak konsumen muslim yang belakangan sudah lebih selektif

KONSEP AL-IQTHAâ€™ DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013) Famulia, Ledy
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1242

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform (ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, proses redistribusi tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam perkembangan praktiknya, undang-undang tersebut justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi (UUD 1945). Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 undang-undang tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan nomor 87/PUU-XI/2013. Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan undang-undang tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan melihat relevansinya terhadap konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam (Iqtha?). Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan, karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai konsep redistribusi tanah yang disandingkan dengan konsep Al-Iqta? yang dikenal dalam Islam

THE APPLICATION OF STRICT LIABILITY ON CORPORATION OF FOREST AND LAND FIRES ON THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW AND FIQH AL-BIAH (An analysis of decision Number:456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel) Cahyo, Eko Nur; Muttaqin, Nizham Mahmudi
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Problems related to environmental damage is a hottopic discussed today. Aside from being concerned with thebasic needs of all humanity, environmental degradationgoes hand in hand with economic and technologicaladvancements which are expected to lead to humanbenefit and prosperity. One of the efforts made to provideenvironmental protection is to adopt the application ofStrict Liability in Anglo Saxon countries in solving cases ofenvironmental damage caused by corporations. Accordingto the principle of strict liability, the claim is not basedon an element of error but is based on the impact of thedefendant?s actions. One example of a forest and landfire that was successfully decided based on Strict Liabilityis the decision number: 456 / Pdt.G-LH / 2016 / PNJkt Sel. On the other hand, environmental problems arealso closely related to spiritual issues. As a living solution,Islam provides views through Muslim scholars regardingenvironmental issues with the inception of the idea of Al-Biah Fiqh. The approach taken through Maqasid Syariah,by combining hifdz al-biah as a matter of dharuriyat. Thiswas supported by Mustafa Abu Sway and also Ali Yafie.The results of this study indicate a paradigm differencebetween the more reductionist environmental law and amore holistic environmental law. But even so, Strict Liabilitycan be adjusted with fiqh al-biah with several conditions

Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ¹ÙˆÙ…Ø¹ÙŠØ§Ø±Ù‡ ÙÙŠ Ø§Ù„Ø³Ù„Ø¹ Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù„Ø§Ù…ÙŠ Fanani, Ahmad; Rosyida, Novia Nur; Prastya, Eko Teguh
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1251

Praktek jual beli pada zaman sekarang sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat baik. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak sedikit pula yang telah mencampuradukkan antara yang halal dan haram dalam bahan-bahan yang akan dijual, hal ini jauh dari apa yang sudah ditentuka noleh Allah SWT dan RasulNya dalam melaksanakan jual beli yang dapat member manfaat bagi semua manusia. Syariat Islam sangat menegaskan tentang pentingnya halal dalam setiap makanan yang dicerna oleh semua umat, karena makanan akan menjadi darah dan daging dalam setiap tubuh konsumen. Maka jika hal itu terjadi akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam diri konsumen dalam kesehariannya dan ibadah khususnya. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur jual-beli dan unsur-unsur yang menunjangnya dari bahan-bahan yang halal sehingga tidak tercampur dengan bahan yang diharamkan oleh syara?.

Konsep Perlindungan Anak dalam Undang- undang dan Hukum Islam Lahuri, Setiawan bin; Hasanah, Neneng Uswatun
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v11i1.1253

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dengan berbagai keberagaman budaya, agama, ras dan suku, maka pemenuhan hak sebagai warga negara perlu diperhatikan, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, karena apabila hal tersebut terjadi akan menghambat dan memperburuk kondisi kehidupan dan kemajuan mereka. Meskipun dewasa ini, telah banyak bentuk upaya untuk melakukan perlindungan kepada mereka dari diskriminasi dan kekerasan, namun belum mendapatkan hasil yang signifikan. Untuk itu perlu ditelusuri dalam konstitusi dan undang-undang Republik Indonesia apakah didapati butir atau point yang menjamin adanya perlindungan anak tersebut, juga bagaimana aplikasinya dalam tataran kehidupan riil. Disamping perlu diketengahkan pandangan Islam dan tatanan hukumnya terkait dengan perlindungan tersebut.Mengingat Islam adalah agama yang senantiasa memberi rasa aman dan nyaman kepada kelompok yang lemah seperti anak-anak, perempuan dan manula, khususnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan ksatria.

Page 8 of 28 | Total Record : 271

6 7 8 9 10

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA