cover
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles 608 Documents
BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETARAAN GENDER MASYARAKAT MADURA Munawara .; Ellen Meianzi Yasak; Sulih Indra Dewi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.206 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i3.123

Abstract

Madura masih terkenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya dan adat istiadat nenek moyang. Salah satu budaya yang ada sejak jaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini bahkan menjadi hukum adat yang dilegalkan yaitu pernikahan dini. Dalam budaya pernikahan dini di Madura terutama di dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Sumenep terdapat beberapa proses yaitu perjodohan anak sejak kecil, adanya praktik jampi-jampi, dan manipulasi usia menikah. Posisi perempuan dalam pernikahan dini adalah sebagai orang yang dipilih, ditunjuk, dan dinikahi, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Hak anak perempuan sejak lahir sudah diarahkan oleh para orang tua bahkan dalam dunia pendidikan pun seorang anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga para perempuan merasa tidak memiliki hak kebebasan apapun. Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi komunikasi. Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa hal untuk bisa memperoleh data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang akhirnya di analisa menggunakan teori Creswell yaitu dengan cara deskripsi, analisis, dan interpretasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Kata Kunci : Budaya, Pernikahan Dini, Kesetaraan Gender, Perempuan
POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM MENGURANGI KONFLIK ANTAR ETNIK PADA MAHASISWA Florensius Fajar Yogia; Akhirul Aminulloh
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.335 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v7i1.1442

Abstract

Abstract: Interculture communication happens among people with different culture. Communication process could possibly cause positive and negative effect. One of them is causing inter-ethnic conflict to students. The research purpose is finding out pattern and factors of interculture communication in reducing conflicts among students. The research is qualitative research. Data collection done by researcher is interview, observation, and documentation. Data analysis method is descriptive method, where it describes data collected. Research found that interculture communication pattern used by students in reducing inter-ethnic conflict is direct communication or linear communication which done face to face, and indirect communication or secondary communication, is a message delivering method using media such as phone and internet. While factors influenced interculture communication pattern in reducing inter-ethnic conflict are language, culture, and mindset. Avoiding interculture conflict is giving real information without any addition, good communication by adjusting themselves, respect each other and communicating well using National language. Keywords: Interculture communication, Conflict, and Ethnic Abstrak: Komunikasi antar budaya terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Proses komunikasi bisa menyebabkan akibat positif maupun negatif salah satunya bisa menyebabkan terjadinya konflik Antar Etnik Pada Mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan faktor-faktor komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik antar etnik pada mahasiswa. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan yaitu metode deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa pola komunikasi antar budaya yang digunakan mahasiswa dalam mengurangi konflik antar etnik yaitu komunikasi secara langsung atau pola komunikasi linear yang merupakan komunikasi secara tatap muka dan komunikasi tidak langsung atau pola komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan menggunakan alat sebagai media kedua dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan media internet. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik antar etnik pada mahasiswa yaitu faktor bahasa, faktor budaya dan faktor pola pikir. Adapun cara menghindari konflik antar budaya seperti memberikan informasi yang sebenarnya terjadi tanpa menambah masalah yang ada, berkomunikasi dengan baik saling menyesuaikan diri, menghormati, menghargai, serta berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Nasional. Kata kunci: KomunikasiAntarbudaya, Konflik dan Etnik
STRATEGI PERENCANAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MELALUI PROGRAM KAMPUNG WISATA TANI (STUDI KELURAHAN TEMAS KECAMATAN BATU KOTA BATU) Yules Umbu Laiya Sobang
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.843 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i2.1750

Abstract

Abstract: Community empowerment in tourism planning strategies is very necessary and needed because development is very minimal and very little is done by looking at the function of a main focus, empowerment by seeing strength and ability. The purpose of this study was to find out the strategy for forming the Community Self-Help Agency (BKM) in Temas Village, to find out the planning strategy of the Community Self-Reliance Agency (BKM) through a farm tourism village program in Temas Village. This research is a qualitative descriptive study. Data sources use primary sources and secondary sources. The technique of determining the informants used was purposive sampling which was applied to the heads of the village of Temas, Secretary of the Temas Village, Kasi Community Empowerment and Development of the Temas Village and the Head of the BKM Section of Temas Village. Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The process of data analysis includes: data reduction, data presentation and conclusion drawing. To test the validity of the data, the researchers used triangulation techniques. The results of the study show that  the BKM consists of community members whose commitment is recognized. The strategy concept of the Community Welfare Institution in the development and tourism tourism village program is in accordance with the 2017 Head of Village Decree, The planning strategy of the farm tourism village is carried out by the Community Self-Reliance Agency (BKM) by looking at the natural potential in Temas. This planning strategy is carried out to empower the community of Temas Village or in other words to prosper the Temas Village community.Keywords: Planning, BKM, Farm Tourism VillageAbstrak: Pemberdayaan masyarakat dalam strategi perencanaan wisata sangat di perlukan dan di butuhkan karena pemberdayaan pembangunan sangat minim dan sangat kurang dilakukan dengan melihat fungsi suatu fokus utama, pemberdayaan dengan melihat kekuatan dan kemampuan. Tujuan Penelitian ini yaitu, mengetahui strategi pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Temas,  mengetahui strategi perencanaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui program kampung wisata tani di Kelurahan Temas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling yang diberlakukan untuk Kepala kelurahan Temas, Sekretaris Kelurahan Temas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan Temas dan Kepala bagian BKM  Kelurahan Temas. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya. Konsep strategi Badan Keswadayan Masyarakat dalam pembangunan dan program kampung wisata tani yaitu sesuai dengan Keputusan Lurah tahun 2017, 2) Strategi perencanaan kampung wisata tani dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan melihat potensi alam yang ada di Kelurahan Temas. Strategi perencanaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Temas atau dengan kata lain untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Temas. Kata Kunci: Perencanaan, BKM, Kampung, Wisata Tani
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI RUANG VIRTUAL DAN RUANG NYATA Brian L Djumaty; Nina Putri Hayam Dey
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.075 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v5i2.237

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the community participation in the development of the Salatiga city through information technology. By using the descriptive qualitative approach to observe the formation of community Kabar Salatiga. From the results in the field was found that the formation of community Kabar Salatiga not separated from the role of actor. Actor as agents of change utilize the social media (facebook) so that people can participate to gives information in criticizing, voice their opinions about the Salatiga city's development which currently and has already run. Kabar Salatiga community participation in the development not only manifested through the information provided by the virtual community. The passage of time the actors forming / creating real community of Kabar Salatiga by doing positive activities like helping people who are not able etc. With the community participation in development through information technology is expected the community no longer as an object but a subject. Keywords: The Role of Actors, Virtual Space, Space Real, development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat kota salatiga dalam pembangunan melalui teknologi informasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneropong terbentuknya komunitas kabar salatiga. Dari hasil temuan lapangan ditemukan bahwa terbentuknya komunitas kabar salatiga tidak terlepas dari peran actor. Actor sebagai agen of change memanfaatkan media social (facebook) agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi dalam mengkritik, menyuarakan pendapat tentang pembangunan kota salatiga yang sedang dan telah berjalan. Partisipasi komunitas kabar salatiga dalam pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui informasi yang diberikan melalui community virtual. Berjalannya waktu para actor-aktor membentuk/membuat komunitas kabar salatiga secara nyata dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti membantu masyarakat yang tidak mampu dll. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui teknologi informasi diharapkan masyarakat tidak lagi sebagai objek malainkan subjek. Kata kunci : Peran Aktor, Ruang Virtual, Ruang Nyata, pembangunan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT Yuliati Natalia; Son Suwasono; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.532 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v1i1.49

Abstract

Abstract: Poverty is a problem that occurs in all countries and in Indonesia itself poverty has increased sharply since the 1997 financial crisis. Poverty alleviation programs through policy PNPM Mandiri in Rural Sumberejo Batu generally intended to improve the welfare of the community, especially for the poor. Through qualitative research methods, the snowball sampling technique and the villagers along with the informant's handler, then the data obtained through observation, interviews, and documentation analyzed with a qualitative approach that is inductive and sustainable. Locations in this study took place in the village Sumberejo. For SHG (Self-Help Groups) presence of PNPM Mandiri itself very useful, small businesses and the economy were raised, the desire to move forward and creative thinking and innovative can now be realized. Although there are some obstacles from KSM and from the board itself, but the implementation of the policy of PNPM Mandiri in Rural Sumberejo has to be said, especially on UPK experience implementing proven 85% success and 15% failure. Keywords: public policy, policy implementation, empowerment, and PNPM Mandiri. Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi pada semua negara, dan di Indonesia sendiri kemiskinan semakin meningkat tajam sejak terjadi krisis moneter tahun 1997. Kota Batu secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Melalui metode penelitian kualitatif, dengan teknik snowball sampling dan warga desa beserta pengurusnya yang menjadi informannya, maka data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisa dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data trianggulasi. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di desa Sumberejo. Dengan memberdayakan SDM dan SDA yang tersedia di lokasi sasaran, dan didukung bantuan pinjaman dana bergulir melalui UPK, mampu mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melaksanakan kebijakan sehingga dampak dan perubahan secara efektif dan efisienpun terjadi. Bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sendiri hadirnya PNPM Mandiri sangat dirasakan manfaatnya, usaha kecil dan perekonomiannya terangkat, keinginan untuk maju dan berfikir kreatif serta inovatif kini dapat diwujudkan. Meski ada beberapa kendala dari KSM maupun dari pengurus sendiri, tetapi implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Desa Sumberejo sudah dapat dikatakan baik, khususnya pada UPK terbukti 85% implementasi mengalami keberhasilan, dan 15% saja mengalami kegagalan. Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pemberdayaan, dan PNPM Mandiri.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM BUMDES Yulianus Nardin
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.183 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i3.1799

Abstract

Abstract: The problem of inequality which is a reality in development requires solving with partiality to the community through the Empowerment program, thus the role the government and the community are urgently needed in resolving economic inequalities, This underdevelopment can be formulated in an empowerment program policy concept by government through the BUMDes Program, as an effort to improve the economic welfare of the community. Potential / excellence is driven by the Village Government. This type of research uses the method qualitative approach, Pesanggrahan Village, Batu District, Batu City is the research location. Results Research shows that the role of village government in community empowerment in the Program BUMDes. Pesanggrahan Village, Batu District, Batu City in accordance with the strategy program empowerment which includes the development of human resources, institutional development groups, fertilizing public (private) capital, productive business development, and supply appropriate information has not been fully effective, due to the development process group institution that is still in the process of transition improvement, in this case hydroponic agriculture experiencing traffic jams in the special management staff, which resulted in no hydroponic farming manicured.Keywords: Government Policy, Community EmpowermentAbstrak: Masalah Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukanpemecahan dengan pemihakan pada masyarakat melalui program Pemberdayaan, demikian peranpemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi,keterbelakangan ini dapat di rumuskan dalam satu konsep kebijakan program pemberdayaan olehpemerintah melalui Program BUMDes, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.Potensi/keunggulan digerakkan oleh Pemerintah Desa. Jenis penelitian ini menggunakan metodependekatan kualitatif, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu merupakan lokasi penelitian. HasilPenelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada ProgramBUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategipemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaankelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaaninformasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangankelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponicmengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidakterawat.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat
ORIENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Sabastiana Desi; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.416 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v5i3.295

Abstract

Abstract: The bureaucracy role in improving the service quality must be able to fulfill the society need. To get the good service, the official has to be responsible to the customer service. The purpose of this research is knowing the effort of beuraucracy reformation in improving the public service also knowing the supporting and inhibiting factor inside. The ability and the human resource of the bureaucrater is very needed, so that the service orientation reachable gotten. The purpose of this research is knowing the efforts of bureaucracy reformation in increasing the public service and knowing the supportive factors in improving public service. The research used qualitative research. Purposive sampling technique was used in it. The data collecting were observation, interview, documentation. The technique of data anlaysis were data collecting, data reduction, data presentation, conclusion-taking. The data validation was examined through credibility exam by using triangulation technique. The result of the research proved that the effort of bureaucracy reformation in increasing the public service, they were: Increasing the quality of human resource based on the SOP, the welfare giving and fairness toward society, based on the Oprational standard of Public service. Paralyzed with the principles of public government and giving protection and the law assurance. The supported factor of the orientation about bureaucracy reformation in improving the public service based on the Law number 24 the year 2014 concerning to the operational standard of service, the work facility and leader motivation. Keywords: Bureaucration reformation and Public service. Abstrak, Peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dapat memperoleh pelayanan yang baik pejabat yang bertugas bisa bertanggung jawab pada tugasnya dalam melayani pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas yaitu dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian membuktikan bahwa orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik mengarah pada peningkatan mutu SDM yang berpatokan pada SOP. Faktor pendukung ialah ketersedian fasilitas kerja dan motivasi pimpinan serta adanya koordinasi antar pegawai yang baik sehingga mampu meningkatkan unsur ketepatan, kecepatan, kesesuaian dan mampu meningkatkan mutu pelayanan yang baik. Faktor penghambat yaitu masih kurang pemahaman warga tentang persyaratan-persyaratan dalam pengurusan surat menyurat, serta adanya hambatan koneksi internet yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelayanan. Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan publik.
PERANAN KARANG TARUNA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN BATU – KOTA BATU Moh. Rowasis; Firman Firdausi
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.065 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i3.1466

Abstract

Abstract: Youth organization is a village civic organization which is engaged in the field of youth that have mission and vision while has an important role to develop village social society welfare. Youth organization at pesanggrahan village is an organization which is under Pesanggrahan auspices villages and it working in that region itself. Youth organization is an important organization that it does not look in one eyes only, because there are many people interpreted it as an organization that cannot be grown and had no activity and does not have a role.This research used the qualitative research, this type of research instrument is researchers it self, interviewing guidelines, field note. The technique of data collection was done through observation, interviews, documentation. While data analysis is a data analysis interactive model that consists of data collection, data presentation, data reduction, and conclusion. This research may eventually reveal that: (1) the role of youth organizaion in improving the welfare of the villagers either appropriate although in practice is still not optimally. (2) the obstacles of youth organization in improving the welfare of the villagers lack of labor from any member of the Executive Board and in carrying out activities and auth as youth organization. Then set the time to lack in not always collide with an activity that is private.   Key Words: Role, youth organization, Welfare, Empowerment Abstrak: Karang taruna merupakan organisasi kemasyarakatan desa yang bergerak dibidang kepemudaan yang mempunyai visi dan misi serta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Karang Taruna merupakan organisasi penting bukan hanya dipandang sebelah mata, karena kebanyakan orang-orang menginterpretasikan sebagai organisasi yang tidak dapat berkembang dan tidak punya kegiatan serta tidak mempunyai peranan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akhirnya dapat mengungkapkan bahwa: (1) peranan Karang Taruna  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa cendrung baik meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. (2) hambatan karang taruna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa  kurangnya tenaga kerja dari setiap pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan dan tupoksi sebagai Karang Taruna. Kemudian kurangnya dalam mengatur waktu untuk tidak selalu berbenturan dengan kegiatan yang sifatnya pribadi. Kata Kunci: Peranan, Karang Taruna, Kesejahteraan, Pemberdayaan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA MELALUI BKAD Sri Handayani; Agus Suryono; M. Saleh Soeaidy
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.819 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.82

Abstract

Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Kata Kunci: kerjasama desa, pemberdayaan, BKAD, pembangunan desa
HUBUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DENGAN PEMBANGUNAN JALAN DESA Odiliana Gete
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.762 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i4.2012

Abstract

Abstrak:Pelaksanaan APBDes di Desa ini, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah pengelolaan APBDes di desa, belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana pengelolaan APBDes atau keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada atau ketersediaan dana, sehingga pembangunan infrastruktur berupa jalan desa belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengelolaan  APBDes dengan Pembangunan Jalan Desa dan untuk mengetahui bagaimana kendala Alokasi Dana APBDes pada bidang pembangunan jalan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pengukuran terhadap variabel digunakan skla likert, sedangkan teknik utama pengumpulan data yaitu studi angket dan teknik dokumentasi. Data dianalisis melalui penyajian dan penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan melibatkan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan APBDes dengan Pembangunan Jalan Desa dengan H0 0,05 maka hipotesisnya di terima dan jika H0 0,05 maka hipotesis di tolak. Hubungan tersebut menunjukan bahwa APBDes  dengan Pembangunan Jalan Desa mempunyai tingkat hubungannya rendah dengan nilai 0,024, hal ini di pengaruh dengan rendahnya APBDes yang terbatas atau belum memadai untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kata Kunci : APBDes; Pembangunan; Jalan Desa Abstract:Implementation of Village Budget Revenue (APBDes)is still problematic. It includes the management of APBDes, which is not yet fully functioning.The management of APBDes or village finances is still not in accordance with the existing budget or the availability of funds, so the infrastructure development in form of village roads is inadequate. This study aimed to determine how the relationship between the management of the APBDes and the development of village roads and to find out how the constraints of the APBDes fund allocation. The type of this research is a quantitative descriptive research. In the measurement of the variables used Likert scale, while the main data collection techniques were questionnaire studies and documentation techniques. The data was analyzed through presentation and conclusion withdrawing. The population of this study was the village apparatus and the village community. The results of this study indicated that there was a relationship between APBDes and village road development with H0 0.05, the hypothesis is accepted and if H0 0.05, the hypothesis is rejected. This relationship showed that the APBDes with village road development had a low relationship with a value of 0.024, this was influenced by the low APBDes that were limited or inadequate to complete road construction in Bulukerto Village, Bumiaji District, Batu. Keywords: APBDes; Development; Village Road