cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
REPERTORIUM
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Utami, Sri; Purwadi,, Hari; Sulistiyono, Adi
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakatsehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidanamenurut UUJN dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan pendekatanyuridis sosiologis. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurutUUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntutumum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minutaakta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Adapun hambatan dalam pelaksanaannyaadalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya MKN, dan peranINI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan masih kurang. Adapun cara mengatasi hambatantersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkanmultitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris, memberikan pendampingan terhadapNotaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peranINI, baik secara internal maupun eksternal.
KEHARUSAN PENGGUNAAN BLANGKO AKTA PPAT BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 8 TAHUN 2012 DI KABUPATEN SUKOHARJO Purwaningsih, Endang; Praptomo,, Sugeng; Ketut Rahmi, I Gusti Ayu
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan PertanaanNasional Nomor 8 tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan merupakan penelitianempiris, Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganwawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data denganteknik analisis interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaanPelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 belum efektif.
PERAN PPAT DALAM PROSES PEMBAGIAN HAK BERSAMA TANAH WARISAN DI SURAKARTA Suryaningsih, Renny Listianita; Hadi,, Toto Susmono; Jamin, Mohammad
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, mengevaluasi pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembagian hakbersama berupa tanah warisan secara adat, dan mengungkapkan kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat AktaTanah dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat di Surakarta. Metode yangdigunakan berupa penelitian hukum sosiologis empiris.Sumber data berupa data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.Teknik analisa data dengan analisis kualitatif,logika berfikir secara induktif. Penelitian ini dapat disimpulkan (1)Proses pembagian hak bersama berupatanah warisan secara adat di Surakarta meliputi turun waris, pemecahan, dan pembagian hak bersama, (2)Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat diSurakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu membantu Kepala Kantor PertanahanKota Surakarta untuk mempersiapkan data sebelum peralihan hak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaikonsultan hukum bagi para ahli waris (klien) yang akan mengurus pembagian hak bersama, membuat AktaPembagian Hak Bersama, meneliti berbagai persyaratan dalam proses pembagian hak bersama, membantuKepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan (3)Kendalayang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adatdi Surakarta, berupa substansi hukum dan budaya hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI PASCA TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Ayuningtyas, Rovita
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi berkembang pesat saat ini. Pertumbuhan nasabah asuransi tiap tahun semakin meningkat. Halini mendorong pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi jalannya bisnis asuransi.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perlindungan terhadap konsumen asuransi sebelum danpasca terbentuknya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka akan dideskripsikan halhalyang berkaitan dengan perlindungan konsumen asuransi, Otoritas Jasa Keuangan sangat bergerak aktif,meski bertahap, dalam melindungi konsumen dalam industri keuangan, baik itu perbankan ataupun sektorkeuangan non-bank, seperti asuransi.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ADAT DAN YURISPUDENSI MAHKAMAH AGUNG Putra, Lucy Pradita Satriya
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam masyarakat Indonesia banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan.Apabilaterdapat wanita yang melahirkan anak luar kawin dalam hukum adat maka akan dilakukan kawin paksa.Kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan ayah biologisnya dalam sistem keturunan patrilinealdan matrilineal pada dasarnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sedangkan dalamsistem parental keududukan anak luar kawin sama dengan anak sah dan berhak atas harta warisan dari ayahbiologisnya namun pembagian harta warisan tersebut berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welasasih dan kerelaan. Terdapat pula beberapa Yurispudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anakluar kawin kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dan berhak atas harta warisan dari orang tuanyadengan jumlah pembagian yang sama, apabila anak luar kawin tidak bersama dengan anak sah maka anakluar kawin tersebut mendapatkan hak atas seluruh harta warisan orang tuanya dan adapula keputusan yangmengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya sebatasharta gono-gini saja.
KONFLIK TENURIAL DAN SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH PERUM PERHUTANI Susilowati, Susilowati
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatandan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang konflik. Konflik tenurial dan sengketatanah kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi oleh PerumPerhutani. Menurut data dari Perum Perhutani bahwa sampai saat ini masalah tenurial yang teridentifikasiada 107.334 Ha tersebar di 5.251 lokasi. Dari jumlah tersebut strata A jumlahnya mencapai 13.631 Ha, StrataB mencapai 24.567 Ha, Strata C mencapai 45.839 Ha, dan Strata D mencapai 23.268 Ha. Strata A dan Bitu belum masuk ke ranah hukum, sedangkan Strata C dan D mengarah kepada masalah legal. Dampak daripermasalahan tersebut menyebabkan legitimasi kawasan hutan melemah dan kegiatan pengukuhan kawasanhutan berjalan lambat. Dalam penanganannya Perum Perhutani selain menempuh jalur hukum secara positifjuga menggunakan kearifan lokal, yaitu dengan meluncurkan sebuah program yang dinamakan ProgramPengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM adalah salah satu cara penyelesaian konflik tenurialuntuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan proporsional.
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PERDASUS NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM HUKUM TANAH NASIONAL Yoatili, Ritta
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum pertanahan dan keadilan formal,untuk menyatukan dua kalimat ini sangat tidak mudah karenabegitu banyak kepentingan ikut mewarnai dalam setiap kebijakan tentang pertanahan yang di keluarkan.Regulasi pertanahan dari orde baru hingga ke era reformasi masih saja belum menyelesaikan konflik-konflikyang terjadi di bidang pertanahan, khususnya mengenai masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.Membicarakan hukum adat secara ilmiah harus dikaji secara mendalam,mengenai sejarah adat istiadat,sejarahkepemilikan dan juga nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat hukum adat tersebut. Tentunya haruspula memperhatikan adanya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakattersebut. menyoal tentang berbagai kebijakan dari pusat hingga ke peraturan pelaksana di daerah masingmasing.Bagai mana implementasinya ? Sampai saat ini belum membawa angin segar bagi masyarakat hukumadat. Apakah semuanya hanya retorika belaka?.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN Sari, Anisa Kartika
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari SKMHT yang dibuat oleh Notaris yangtidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan mengkaji perlindungan hukum yangdapat dilakukan bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang belum didaftarkandi Kantor Pertanahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif. Teknikpengumpulan data adalah data primer dengan wawancara langsung terhadap narasumber dan data sekunderadalah dokumen yang terkait dengan permasalahn yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan berdasarkanperaturan UU No 4/1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan SKMHT dengan batas waktu yang telahditentukan melebihi masa tenggang waktunya dan APHT tidak segera dibuatkan, maka SKMHT yang telahdi buat akan batal demi hukum. SKMHT yang tidak mengenal batas waktu tidak akan batal demi hukumdi karenakan SKMHT berlaku sampai berakhirnya perjanjian pokok. Dengan ketentuan batas waktu untuktanah yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan APHTnyamelebihi batas waktu yang telah ditentukan. SKMHT yang bersertifikat dan tidak bersertifikat melebihibatas jangka waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan dengan upaya pembuatan SKMHT ulangatau SKMHT baru, yang tentunya harus dengan kesepakatan bersama. Upaya hukum yang dapat dilakukanoleh pihak kreditor ada 2 macam yaitu penyelesaian yang pertama melalui non litigasi yaitu adanya suratperingatan dan negoisasi dan penyelesaian yang ke dua melalui litigasi yaitu melalui pengadilan umum ataupengadilan niaga.
PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA Hariyanti, Eko; Cahyaningsih, Diana Tantri; Supanto, Supanto
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukanpengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yangberlaku. Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yangterjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu testament terikat oleh bentukdan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Sesuai pada ketentuan Pasal 875KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedurpembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibahwasiat.
PROBLEMATIKA YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP KEHATIHATIAN PERBANKAN TERHADAP COVERNOTE SEBAGAI SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN Royani, Lilin; Hadi,, Hernawan; Asrori, Muhammad Hudi
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap covernote notaris/PPAT sebagai syarat pencairan pembiayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitianhukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunderdengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisismenggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa covernote ialah surat keteranganyang dibuat oleh notaris/PPAT untuk menerangkan bahwa sertifikat hak atas tanah yang akan menjadi obyekHak Tanggungan sedang dalam proses pengurusan di kantor pertanahan. Covernote memberikan keyakinandan rasa aman bagi bank dalam mencairkan pembiayaan. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum karenatidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang yang menafsirkan tugas dan kewenangan notaris/PPAT untukmembuat covernote.

Page 4 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2015) Vol 3 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)