cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
REPERTORIUM
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA FASE PRA KONTRAK DALAM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Nugroho, Aris Setyo
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe principle of good faith is the foundation that underlies every major manufacture of agreement / contract. All models applicable legal system, both civil law and common law is always based on the principle of good faith to provide justice for the parties to make an agreement and a statement of entry into force of a treaty. civil law system to apply to the agreement since the negotiation stage or pre-contract. Unlike the common law system is declared valid since fulfilled the terms of a written agreement validity, but in the development of the theory of Estoppel raised to protect the parties.AbstrakAsas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian/kontrak. Semua model system hukum yang berlaku, baik civil law maupun common law selalu berdasarkan atas asas itikad baik untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan sebagai pernyataan berlakunya suatu perjanjian. Sistem civil law menyatakan berlakunya perjanjian sejak tahap negosiasi atau pra kontrak. Berbeda dengan system common law yang dinyatakan berlaku sejak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian secara tertulis, namun dalam perkembangan dimunculkan teori Estoppel untuk melindungi para pihak.
KONTRAK DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas – Asas Hukum) Hapsari, Dwi Ratna Indri
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstractcommon law system adopted by Indonesia affect contract law in Indonesia as well as the principle - principle. The principle - the principle of contract law in Indonesia is regulated in the Civil Code codification. In addition, Islamic law also applies in Indonesia has a legal agreement with the principle - the principle of a separate agreement. Based on the principle of freedom of contract are contained in the civil code as well as Islamic law every person has the right to contract freely, but there are limits. The principle - the principle of agreement in the civil code mupun in Islamic law has some similarities and differences. The parties to implement the agreement should be agreed before the contract is to be carried understand the principle - the principle of the contract in order to avoid it - it is not desirable as long as the contract lasts.AbstrakSistem hukum common law yang dianut Indonesia mempengaruhi hukum perjanjian di Indonesia serta asas – asasnya. Asas – asas hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam kodifikasi KUHPerdata. Selain itu Hukum Islam juga berlaku di Indonesia memiliki hukum perjanjian dengan asas – asas perjanjian tersendiri. Berdasar pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam KUHPerdata maupun Hukum Islam setiap orang berhak melakukan kontrak dengan bebas namun ada batasannya. Asas – asas perjanjian dalam KUHPerdata mupun dalam Hukum Islam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian hendaknya sebelum sepakat atas kontrak yang hendak dilaksanakan memahami asas – asas dalam kontrak tersebut agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama kontrak berlangsung.
IMPLEMENTASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG DOMPU. Nasaruddin, Nasaruddin
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the implementation NOBLE with murabahah financing and rahn in sharia mortgage Dompu according to Islamic law. This legal research using non-doctrinal legal research / sociological qualitative descriptive using legal source of primary, secondary and tertiary in the assessment. The collection uses a variety of materials such legal literature in the form of research literature and interview data dianlisis using logic data reduction, data presentation and conclusion of data. Based on research and discussions with the Implementation of Financing NOBlE murahabah and rahn contract in Shari’ah pawnshop Dompu according to Islamic law, has not been carried out based on the principles of murabaha as regulated in law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and MUI Fatwa No. 4 / DSN-MUI / IV / 2000. In the murabahah should pawnshop Sharia (as seller) was really the owner of the goods (milkut-tamm) or acting as a buyer to a third party after the buyer from the buyer (customer), but that happened this contract done before the goods become the property of pawnshops Sharia. pawnshop Shariah efforts in ensuring NOBlE with murabahah financing and rahn by the rules of Islamic law has not been effective, because the effort is done only based on the requirements and procedures for granting a loan or mortgage financing has been determined by the Shari’ahAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan MUlIA dengan akad murabahahdan rahn di pegadaian syariah Dompu menurut Hukum Islam.Penelitian hukum ini menggunakanpenelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakansumberhukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya.Adapun pengumpulan berbagai bahanhukum tersebut menggunakan studi literatur berupa data wawancara¸ riset kepustakaan dan dianlisisdengan menggunakan logika reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.Berdasarkanpenelitian dan pembahasan Pelaksanaan Pembiayaan MUlIA dengan akad murahabah dan rahn diPegadaian Syari’ah Dompu menurut Hukum Islam, belum dilakukan berdasarkan prinsip murabahahsebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahdan Fatwa MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akadmurabahah  seharusnya pihak PegadaianSyariah (sebagai penjual) bener-bener sebagai pemilik barang (milkut-tamm) atau bertindak sebagaipemesan kepada pihak ketiga setelah ada pemesan dari pembeli (nasabah), akantetapi yang terjadiakad ini dilakukan sebelum barang menjadi milik Pegadaian Syariah. Upaya pegadaian syari’ah dalammemastikan pembiayaan MUlIA dengan akad murabahah dan rahn berdasarkan kaidah-kaidah HukumIslam belum efektif, karena upaya dilakukan hanya berdasarkan persyaratan dan prosedur pemberianpinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syari’ah
PROSPEK KEGIATAN USAHA PERGADAIAN DALAM MENGHADAPI LEMBAGA PERKREDITAN DI INDONESIA Ekatama, Noviyanti
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstractpawn is a normal activity in Indonesian society when people need help in terms of economics. In practice today, a pledge as security institute there are many requests from the private sector wich delivered in writing or orally to the Ministry of Finance in order to be given the opportunity to do business pawnbroking service.Reality shows that mortgage demand by the public. Conditions mortgages today are not only in demand by enterprises but the other things that also appear on the mortgages system, ie mortgages based on the application of legal dualism (conventional mortgage and sharia pawn). The problems faced by the activities of mortgages today is the lack of a strong legal basis regarding mortgages effort so feared weakening the legal protection for customers. Nevertheless, the existence of pawn as security institute can still survive despite many emerging Rural Banks and Credit Unions. Therefore, the necessary ratifiation bill on Pawn mortgages that will accommodate activities in Indonesia.AbstrakAktivitas gadai merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat di Indonesia disaat masyarakat membutuhkan bantuan dari segi ekonomi. Pada prakteknya saat ini, gadai sebagai lembaga jaminan terdapat banyak permintaandari swasta baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada Kementerian Keuangan agar dapat diberikan kesempatan untuk melakukan usaha jasa gadai. realitas tersebut menunjukan bahwa kegiatan usaha pergadaian diminati oleh masyarakat. Kondisi usaha pergadaian saat ini bukan hanya banyak diminati oleh badan usaha tetapi ada hal lain yang juga muncul pada sistem pergadaian, yaitu penerapan pergadaian berdasarkan dualisme hukum (gadai konvensional dan gadai syariah). Problematika yang dihadapi olehkegiatan pergadaian saat ini adalah belum adanya landasan yuridis khusus mengenai usaha pergadaian sehingga dikhawatirkan melemahnya dalam perlindungan hukum bagi nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pembentukanrUU tentang Pergadaian yang akan mengakomodir kegiatan pergadaian di Indonesia.
EKSISTENSI GADAI SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DI TENGAH MENJAMURNYA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DEWASA INI Kooswanto, Tarita
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEconomic development and increasing the various necessities of life caused society seeks to satisfy his needs.One of his own to run a business. To develop the business community led to be able to meet its capital needs.Indonesia has some security institutions such as pledge, public Credit Banks and Credit Unions. The guarantee of the three institutions, it has had its own interest in the community. Institutions pledge, as a guarantee that has been around for a long time, still has its enthusiasts, and can still maintain its existence in the midst of many people of the public Credit Bank and Credit Unions are popping up.AbstrakPerkembangan ekonomi dan kian beragamnya kebutuhan hidup menyebabkan masyarakat berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu nya dengan menjalankan suatu usaha sendiri. Untuk mengembangkan usaha tersebut masyarakat dituntun untuk dapat memenuhi kebutuhan permodalannya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa lembaga jaminan misalnya gadai, Bank Perkreditan rakyat (BPr) dan Koperasi Simpan Pinjam (KPr). Dari ketiga lembaga Jaminan tersebut, semuanya telah memiliki peminat tersendiri dimasyarakat. lembaga gadai, sebagai suatu lembaga jaminan yang telah ada sejak lama, masih memiliki peminat tersendiri, dan tetap dapat menjaga eksistensinya di tengah banyaknya Bank Perkreditan rakyat (BPr) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermunculan.
GADAI TANAH/SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DARI MASA KE MASA Sasongko, Nur Ridwan Ari
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand, in the custom law community, is a treasure to be always defended. Because the clan authority is determined by width of land and it is also important to determine someone’s origin. Therefore, land matters can not be ignored since some one’s value related to land. According to the custom law, land handover is allowed to perform if there is an urgent condition, that is, endangering or conduciving to ignominy for the family. The purpose of mortage stimulation according to Article 7 of Act Number 56/prp/1960 is to avoid human exploitation by other humans. This mortgage practice for example in Java, is very harm the land owners.Abstraktanah dalam masyarakat Hukum Adat merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan, oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah.Menurut Hukum Adat memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal  membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut Pasal 7 UU. No.56/Prp/1960 ini adalah untuk menghindarkan terjadi penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah.
EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN KREDITUR HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN Muchtar, Andhyka
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn Act Mortgage determine collateral security rights for the creditors directly to executing a deed of mortgage collateral pledged as collateral against the repayment of debt in case if the debtoris unable to pay its debtsor whethe rthe debtoris in peroses. Fact will happen with the existence of non UU KpKpU,where creditors holding security rights cannot directly execute collateral security rights in the debtor’s debts are bankrupted, butwas taken over by the curator, can even trea top jeken cumbranceas if no bankruptcy against the debtordoes not happen because UU KpKp Utake arbitrarily rights of creditors.This is contrary to the rules contained in UHT wheree very encumbrance can be directly executedby the Irah-Irah executorial to any Mortgage debt guarantees.AbstrakDalam Undang-undang Hak tanggungan menentukan jaminan hak tanggungan bagi kreditur untuk mengekseskusi secara langsung jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan terhadap utang dalam hal apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnyaataukah debitur sedang dalam perosesdifailitkan. Akan tetapidalam kenyataannya terjadi ketidak singkrongan dengan eksistensi UUKPKPU, dimana Kreditur memegang hak tanggungan tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan hak tanggungan  atas hutang debitur yang dipailitkan, tetapi diambil alih oleh curator, bahkan dapat memperlakukan opjek hak tanggungan seolah-olah tidak tidak terjadi kepailitan terhadap debitur dikarenakan UUKPKPU mengambil dengan sewenang- wenang hak dari kreditur. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada dalam UHt dimana setiap hak tanggungan dapat langsung dieksekusi dengan adanya Irah-irah eksekutorial terhadap setiapjaminan utang Hak tanggungan.
PROBLEMATIKA BERBAGAI PERATURAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Nurwitasari, Hera Dwi
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractUnifiation of the various laws concerning the execution of the fiuciary security into its own problems faced in implementing various objects executorial Act fiuciary security and justice in the society in the Republic of Indonesia. In the fiuciary law is known to use the Law No. 42/1999 on Fiduciary. Then how choice of law in the execution of legal process against the fiuciary. What also set the execution in the Act No. 42/1999 And ifthere are laws governing the execution of collateral security against the fiuciary.AbstrakUnifiasi berbagai perundang-undangan mengenai eksekusi pada jaminan fiusia menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi dalam menerapkan berbagai Undang-Undang eksekutorial objek jaminan fiusia dalam Peradilan maupun di masyarakat Republik Indonesia. Dalam hukum fiusia diketahui menggunakan Undang-UndangNo. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. lalu bagaimanakah pilihan hukum terhadap eksekusi dalam proses hukum fiusia itu. Apakah juga diatur mengenai eksekusi di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun1999. Serta apakah terdapat hukum yang mengatur mengenai pengamanan terhadap eksekusi jaminan fiusia.
DINAMIKA PERSONAL DAN CORPORATE GUARANTEE DI DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA Kusuma, RM Sayid Wrahaji Surya
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe business world has undergone rapid development, especially banks, because many people who need help capital to support its business. Thus Credit becomes a important thing in the world of business by requiring collateral. But over time the development of collateral has shifting, guarantees the assets of the debtor is in fact not a matter that is considered safe, so that banks are now more interested in personal guarantee and corporate guaranteeAbstrakDunia bisnis telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama perbankan karena banyak pihak yang membutuhkan bantuan permodalan untuk menunjang usahanya. Dengan demikian kredit menjadi suatu hal yang penting di dunia bisnis dengan mensyaratkan adanya jaminan. Namun seiring berkembangnya waktu jaminanmemiliki pergeseran, jaminan harta kekayaan debitur bukan lah suatu hal yang dianggap aman, sehingga bank sekarang lebih tertarik dengan penanggungan baik penanggungan perorangan atau penanggungan perusahaan.
HUBUNGAN ANTARA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, PACTA SUNT SERVANDA, DAN ITIKAD BAIK Hudaningrum, Fitria
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractRecognized the various principles of contract law governing the agreement. The principles include the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, pacta sunt servanda, and the principles of good faith. In thin case, will be assessed on relationship between the freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith. Agreement ia a requirement for two people the basis of the principles of good faith to accept agreement that the covenant they made a law for them to be implemented.AbstrakHukum kontrak mengenal berbagai asas yang mengatur suatu perjanjian. Asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensuil, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Dalam hal ini akan dikaji mengenai hubungan antara asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Perjanjianmerupakan kehendak bagi dua orang atau dua pihak yang dilandasi dengan itikad baik untuk membuat suatu perjanjian sehingga perjanjian yang mereka buat merupakan undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakan.

Page 2 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2015) Vol 3 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)