cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
REPERTORIUM
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
KARAKTERISTIK DAN KAITAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Yessica, Evalina
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractA convenant appears between the parties. In law, the convenant itself happen after negotiation and agreement between the parties. In convenant law by the parties, often occur an offense where the offense had can be distinguished as a breach of contract or illegal actions. The act of civil law distinguish between a lawsuit of breach of contract based on contractual relationship between the plaintiff and the defendant and illegalactions where no contractual relationship between the plaintiff and defendant. But it still hard to distinguish between breach of contract and illegal action.AbstrakSuatu perjanjian muncul atas adanya kesepakatan antara para pihak. Secara hukum, perjanjian sendiri terjadi setelah adanya negosisi dan kesepakatan para pihak. Dalam hukum perjanjian yang diadakan oleh para pihak, kadang terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dibedakan sebagai pelanggaran yang sifatnya wanprestasi dan pelanggaran yang sifatnya melawan hukum. Kitab undang-undang hukum perdata membedakan gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan tergugat dan perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataan seringkali masih terjadi kesalahan dalam pembedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan atas perbuatan melawan hukum.
EKSISTENSI RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DI INDONESIA Sustyaningrum, Evi
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia knownasan agriculturalcountry, andbecameone of thewealth-producing countries of the main sectors of agricultura origin. The agricultural production of farmers initially conducted independently evolved into farmer groups who all have major problems in terms of capital and costs. The fall in food commodity prices during the harvest season is a problem often faced by farmers, inability in terms of funds and warehouse cause they often exploited by middlemen and money lenders. To solve the problems the government issued Law Number 9 of 2006 on Warehouse Receipt revised by Law Number 9 of 2011.AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara agraris, dan menjadi salah satu negara penghasil kekayaan hasil bumi yang melimpah yang salah satu sektor utamanya berasal dari pertanian. Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi petani, ketidakmampuan dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir. Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang resi gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Kasus Perkara Nomor:338/Pdt.G/2010/PA.Btl) Yunita, Ani
REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research intended to know the judges consideration who agree anulment of mariagge aplication in the Religius Court of Bantul (Case Study Number 338/pdt.G/2010/pA.Btl).This research is the kind of prescriptive doctrinal/normative legal using the approach of law (statute approach) and approach of case (case approach). Types of legal sources and materials are used primary,secondary,and tertiary legal materials. According of research result and analysis that the judges consideration agree annulment of marriage aplication to case Number:338/pdt.G/2010/pA.Btl based on article 22,23 paragraph 2 and 24 Law Number 1 of 1991 on Marriage Juncto article 71 president Instruction on Islamic Law CompilationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor: 338/Pdt.g/2010/PA.Btl). Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal/normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Perkara Nomor: 338/Pdt.g/2010/PA.Btl berdasarkan pada ketentuan Pasal 22, 23 ayat (2) dan 24 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 71 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/ PMK. 010/ 2012 Solikhah, Nur Amin; Pranoto, Pranoto; Sudarwanto, Al. Sentot
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaanyang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusiatelah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metodededuktif kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi berdasarkan kata undangundangdan interpretasi sistematis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tidak sinkron dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dan masih terdapat banyak kekurangan.Kurang lengkapnya pasal-pasal dalam UUJF mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor,debitor dan para pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan amandemen khususnya Pasal 5, Pasal 11dan Pasal 17 UUJF.
PROBLEMATIKA YURIDIS PELAKSANAAN NOVASI SUBJEKTIF PASIF DALAM PERJANJIAN KREDIT KARENA PEMBERI HAK TANGGUNGAN MENINGGAL DUNIA Setyaningrum, Alfitri; Septanti, Noor; Imanullah, Muhammad Najib
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan novasi subjektif pasif dalam perjanjiankredit karena pemberi Hak Tanggungan meninggal dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanpenelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, selanjutnyadianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitiandan kajian diketahui bahwa pelaksanaan novasi subjektif pasif dalam perjanjian kredit karena pemberi HakTanggungan meninggal dunia merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pihak bank dalammemberi keputusan. Pihak bank mensyaratkan adanya novasi untuk kepentingan keteraturan administrasidan kepastian siapa yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan kreditnya. Hanya saja belum ada StandarOperasional dan Prosedur mengenai novasi subjektif pasif. Terhadap permasalahan tersebut maka diperlukanpengaturan khusus mengenai novasi subjektif pasif dalam peraturan perbankan.
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERUBAHAN STATUS MENJADI HAK MILIK Budiyanto, Hendri; Septanti, Noor; Imanullah, Muhammad Najib
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpembebanan Hak Tanggungan terhadapHak Guna Bangunan dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik.Jenis penelitian yang dipergunakandalam penelitian ini adalah jenis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakanyaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara danstudi dokumen, serta menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitiandan kajian diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Bangunan dalamproses perubahan status menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalamproses perubahan menjadi Hak Milik berakibat hukum hapusnya Hak Guna Bangunan kembali menjaditanah Negara, terhadap Hak Guna Bangunan tersebut dilakukan pencoretan Hak Tanggungan(roya) terlebihdahulu, kemudian dilakukan lagi pengecekan. Selanjutnya baru bisa diajukan permohonan perubahan hakmenjadi Hak Milik, kemudian diterbitkan hak atas tanah Hak Milik, sehingga hal tersebut menyebabkanproses perubahan hak membutuhkan waktu menjadi lama, biaya yang dikeluarkan lebih besar, pendaftaranHak Tanggungan menjadi tertunda, maka dari itu bahwa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadapHak Guna Bangunan dalam proses perubahan status menjadi Hak Milik dalam prakteknya tidak seluruhnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak seluruhnya sesuai dengan Standar Pelayanan DanPengaturan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN Luwesi, Fet Chan; Septanti, Noor; Imanullah, Muhammad Najib
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, meskipun demikian Akta Autentik tetap rentanterjadi pembatalan berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaperlindungan hukum terhadap hak atas piutang bagi kreditor apabila terjadi pembatalan Akta PengakuanHutang berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, khusus dalam perkara utangpiutang, seharusnya hakim juga melindungi hak kreditor atas piutangnya sesuai Pasal 1265 KUHPerdatayaitu pelaksanaan eksekusi pengembalian keadaan semula. Selain itu, hendaknya pemerintah membuat aturanpelaksanaan tentang eksekusi Akta Pengakuan Hutang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 224 HIR.
KOMPARASI ANTARA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN AKTA NOTARIS Riadhini, Rizha Putri
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungansebagai akta Notaris dan sebagai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Metode penelitian ini dilakukan denganinterprestasi. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat sebagaiakta Notaris maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus memenuhi ketentuan dalam Undang-UndangHak Tanggungan. Disamping itu, sebagai akta Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris jika tidak terpenuhi maka konsekuensi hukum tercantum dalam Pasal 16 ayat (11) danharus memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhi ketentuantersebut maka akibat hukum diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan sebagai aktaPejabat Pembuat Akta Tanah maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. MayoritasNotaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungankurang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga akan berakibat SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan mengandung kecacatan dan tidak dapat menjadi alas hak pembuatanAkta Pembebanan Hak Tanggungan.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP PENERIMA FIDUSIA Melati, Gladys Octavinadya
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerimafidusia” bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris kepada penerima fidusia dalam prosesfidusia online dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses pendaftaran fidusia online.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normaif dan untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatandeskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan sumberbahan hukum sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum notaris,peraturan mengenai pendaftaran fidusia oleh notaris, buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia.Fidusia online harus benar-benar diterima oleh notaris secara ekstra hati-hati, tanggung jawab notaris lebihbesar, ruangan input dan penyimpanan dokumen pendukung harus secara khusus diperhatikan, pelaksanaaninput data harus benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang dikuasai. Kejujuran notaris dituntut dalamhal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yangberlaku. Dalam hal ini akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktianyang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notarisyang merupakan akta jaminan fidusia. Oleh karena itu notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yangmengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan,dan/atau pengelakan peraturan dan menjauhkan dari hal-hal yang mengarah kepada kejahatan korporasi.
LEGALITAS AKAD SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008, TENTANG PERBANKAN SYARIAH TAHUN 1945 Faried, Femmy Silaswaty
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas akad adalah suatu hal yang mutlak didalam suatu perjanjian yang kemudian dituangkan dalamsuatu akad. Akad sebagai salah satu alat pembuktian yang dibuat dihadapan seorang Notaris sebagai pejabatyang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna. Oleh karena itu tentu saja legalitas suatu akad mutlak yang berarti memenuhi segala syaratsyaratyang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu pula halnya dengan AkadSyariah, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sumber utamanya adalah Hukum Islam, yakniAl Quran dan Al Hadits. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tentangpengujian Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945, tentu saja berimplikasi kepada legalitas akad itu sendiri. Dengan berdasarkan peraturanperundang-undangan juga aturan Hukum Islam sebagai suatu dasar dalam pembuatan akad syariah, makauntuk memperoleh suatu legalitas akad harus terpenuhi tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu keadilan,kepastian serta kemanfaatan. Sehingga norma-norma yang ada tidak terjadi konflik norma, norma kosongdan norma kabur.

Page 3 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2015) Vol 3 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)