cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 566 Documents
 9   10   11   12   13 
Problem Kelembagaan Transisi Demokrasi Di Daerah Marijan, Kacung
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.229 KB)

Abstract

Some scholars have focused their attention on the process of democratization at the local level They argue that democracy at the local level will encourage the emergence of democracy at the national level Furthermore, neo-institutionalism approach is important in supporting transition to democracy at the local level. The approach has applied particular policies, such as decentralization and strengthening local parliament, local government capacity, political culture and civil society. This approach, however, did not work properly. The interests of political and economic players at the local level often hamper the work of neo-institutonalism approach.
Memperbaiki Mekanisme Kawal dan Imbang (Check and Balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kumorotomo, Wahyudi
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5829.441 KB)

Abstract

in process
Struktur Peraturan Daerah Era Reformasi (Studi Perbandingan Peraturan Daerah tahun 2000-2006 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) Indiahono, Dwiyanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2086.862 KB)

Abstract

in process
Civil Society Democratic Governance: The Case of Indonesia Budiman, Arief
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.108 KB)

Abstract

Perdebatan mengenai hubungan antara negara (state) dan masyarakat madani (civil society) sejauh ini masih terpengaruh oleh argumentasi Hegel, bahwa isu pentingnya terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan mencapai keadilan sosial bagi rakyat dan sebuah negara oligarki di mana pemerintah dan partai-partai politik mernelihara status quo untuk melindungi kepentingan bersama mereka. Meskipun pemerintahan Megawai telah berhasil mendinginkatt kehidupan politik di Indonesia tetapi mengingat masih buruknya kualitas partai politik serta visi politik Megawati yang letnah. pemerintahan ini belum mampu memberi lccus yang terbaik bagi rakyat negeri ini.
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kurniawan, Dwi Ardianta; Wismadi, Arif; Adji, Artidiatun
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.594 KB)

Abstract

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat. Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.
Memperkokoh Posisi Departemen Kesehatan dalam Sektor Kesehatan Publik Hasanbasri, Mubasysyir
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.791 KB)

Abstract

There have been many dissappointed tendencies that health services are currently biased to the more wealthy groups in the society. Corporatisms, competitions, and the emanation of more profit-oriented health institutions have put aside the public health service for the poor. Unfortunately, even the Department of Health have failed to stand for its fundamental functions in maintaining the public health and protecting the unfortunate people. The Department have been unable to respond the competitive environment and prevent the brain drain of qualified doctors from the public hospitals to the private institutions. It is suggested that the Department of Health should reorient its mission and tasks by applying strategic management approach. This new approach should also be accompanied with stronger external control of the public through the parliament and other pressure group; in the society. The author points out the importance of two elements of the society which would be effective as the control: 1) the researchers, who should be more assertive in contending the inequality of public health services; and 2) the NGO activists, who should be more sensitive and susceptible to various issues in public health. Finally, it is very important that the Department of Health has to comply with the public accountability so that their programmes would be more focused on objective issues of public health.
Parameter Diskresi Birokratik: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo Astuti, Sri Juni Woro
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4506.065 KB)

Abstract

This study sought to analyze the exercise of bureaucratic discretionary space in the areas of employee affairs in Surabaya Municipality and Situbondo Regency with regards to types of policy underlying the fulfillment of bureaucratic task, consideration underlying the decisions made at those bureaucratic levels, and acceptability of their outcomes. Conformity of discretion types with the types of public policy would promote attainment of policy goals in order for those policies to run effectively. However, capability of bureaucratic official officials in exercising their discretion in accordance with legal, ethical, professional, knowledge, and public interest parameters normatively acceptable was considered low. The available discretionary space was to a considerable extent exercised for "granting" access to other considerations beyond those normative ones, resulting in less acceptable decisions.
Pembagian Kewenangan dalam Pelayanan Publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3559.644 KB)

Abstract

The implementation of new laws on local autonomy in Indonesia has arisen hopes democracy an better services at the local level. However, these no hopes have not materialized as yer due to various barriers. The local stakeholders are not well prepared with the increasing discretionary powers. They tended to abuse their powers and neglected public interests, which resulted in loss qualified public services. Thing are more complicated as central government officials have not ready to share authorities with their local counterparts. Local government budgets are still depended on subsidies from the central government. It is difficult for the local government to carry out autonomous and efficient public services long as the financial issues are not resolved.
Memahami Problema Kebijakan Telemanika Abrar, Ana Nadhya
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.383 KB)

Abstract

The art changing and development of the information technologies, mainly Internet, have to be responded quickly by Indonesian government bypreparing a set of new policies to reduce its negative impacts. This idea is driven by the fact that many problems experienced by the Internet users, so far, cannot be solved by the laws and regulations which already existed before i.e. LawNo 36/1999 andNo. 9/ 1999. Therefore, the author suggests in this article that more pressures and intensive political lobby are needed to convince the DPR that it is very urgent to take immediate action i.e. to discuss the Tekmatika bill and then legalize it to become the law.
Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Fadlurrahman, Lalu
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1291.837 KB)

Abstract

Tulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

Page 11 of 57 | Total Record : 566

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue