cover
Contact Name
Haerana
Contact Email
Haeranasupratman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kolaborasi@unismuh.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JURNAL KOLABORASI
ISSN : 2442949X     EISSN : 26203499     DOI : https://doi.org/10.26618/kjap
Core Subject : Social,
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik is an-Opened Access journal and published three times a year every April, August and December. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik received articles from research findings and new scientific review articles. The aims of this journal is to publish research article in the field of the bureaucracy, the public service management, the public policy, the regional autonomy, the management public, the human resource management in public sector, and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 281 Documents
Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (Hpt) Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Rahmatullah Rahmatullah; Mappamiring Mappamiring; Abdi Abdi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i2.905

Abstract

The object of this research is to know the communication interlaced between the society of Turungan Baji village and the government of Sinjai regency-the environment and forestry department of Sinjai regency-within Border Determining of Production Forest Restricted in Turungan Baji village, sub-district west Sinjai. The method applied in this research is descriptive-qualitative approach. This research involves twelve informants. The technique of data collecting is observation, interview, and documentation which implemented directly by researcher. The result of this research demonstrates that Border Determining of Production Forest Restricted involves society in planning and pointing, but not all of them. An inhibitory factor in Border Determining of Production Forest Restricted is less of socialization of government toward the society of Turung Baji, whereas the supporting factor is to give society clarity about forest which has to be saved.  Key word: Border Determining of Production Forest Restricted   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang terjalin antara masyarakat Desa Turungan Baji dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dalam Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Hasil penelitian mengenai Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat menunjukkaan bahwa proses Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) melibatkan Masyarakat berpartisipasi dalam  perencanaan ataupun penunjukan, tetapi tidak keseluruhan masyarakat. Faktor Penghambat dalam Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat Desa Turungan Baji. Faktor pendukung dalam Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Turungan Baji Kecematan Sinjai Barat adalah dengan adanya tapal batas. Dengan adanya tapal batas hutan produksi terbatas (HPT) memberi kejelasan kepada masyarakat mengenai batas hutan yang bisa di kelolah ataupun dilindungi. Kata kunci: Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik Nasrulhaq Nasrulhaq
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i3.2261

Abstract

This paper examines the basic values of collaborative governance based on theoretical studies and empirical facts in an integrative manner. The starting point study of the relationship between stakeholders in each stage of public policy is increasingly complex. Based on this complexity, studies on governance also experience dynamics. The collaborative framework in governance provides a meaning that is more than just governance. Collaborative governance is a concept in public policy that has developed in the last few decades. In principle, the collaborative is different from the network as well as the partnership. There is an essential value attached to it. Henceforth, it becomes part of its characteristics. The basic values referred to are consensus orientation, collective leadership, multidirectional communication, and resource sharing. The four basic values are integrated into one integrated process in any collaborative governance action.
Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Rudi; Lukman Hakim; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): April 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i1.896

Abstract

The purpose of this research is to know the partnership Government with Asita in the promotion of tourism visits in South Sulawesi. This type of research is qualitative. The source of data in this study is the primary and the secondary. The way of data collection used instruments in the form observation, interviews and documentation. This research result indicate that a partnership between the Government with Asita is good.. This can be seen from some of the partnership established the subcontracting partnership, the agenct partnership and the venture capital partnership. The partnership pattern most prominent of this partnership is the agent partnership. The success partnertship of  governtment with Asita can be seen from an increase tourist arrivals in South Sulawesi.Keywords: partnership, governtment, visits tourism Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemitraan pemerintah dengan Asita dalam promosi kunjungan wisata di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah dengan Asita berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pola kemitraan yang terjalin yaitu pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan keagenan dan pola kemitraan modal ventura. Pola kemitraan yang paling menonjol dari kemitraan ini adalah pola kemitraan keagenan. Keberhasilan mitra pemerintah dengan Asita dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan.Kata kunci: kemitraan, pemerintah, kunjungan wisatawan.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI UP3SK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG Hamdam Hamdam; Akmal Ibrahim; Muh Tang Abdullah
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i2.4046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik melalui UP3SK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Metode penelitian ini dianggap mampu menjelaskan penelitian ini secara mendalam. Fokus penelitian ini pada teori atribut inovasi oleh Rogers yaitu: Relative Advantage (Keuntungan Relatif), Compatibility (kesesuaian), Complexity (Kerumitan), Triability (Kemungkinan Dicoba), Observability (Kemudahan Diamati). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik melalui UP3SK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dapat dilihat berdasarkan atribut inovasi menurut Rogers. Pada atribut relative advantage diketahui bahwa keuntungan dari adanya inovasi pelayanan UP3SK adalah meminimalisir praktek percaloan dan lebih memudahkan masyarakat. Pada atribut compatibility menjelaskan bahwa inovasi pelayanan UP3SK sesuai dengan keinginan masyarakat dalam proses pengurusan dokumen yang lebih mudah. Atribut complexity menjelaskan bahwa tidak ada kerumitan dalam pengurusan dan juga dalam proses pelayanan UP3SK. Namun ada beberapa kendala yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam proses pelayanan UP3SK, serta tidak jelasnya aturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pelayanan UP3SK. Atribut triability juga menjelaskan bahwa tidak adanya fase uji coba kepada masyarakat dalam pelayanan UP3SK. Hanya ada percobaan teknis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Pada atribut observability menunjukkan bahwa selama pelayanan UP3SK berjalan, telah sesuai dengan keinginan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yakni untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen penting dan meminimalisir percaloan atau pungutan liar.
RESPONSIVITAS PELAYANAN PERCERAIAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SENGKANG KABUPATEN WAJO Rismawati Rismawati; Muhlis Madani; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i3.706

Abstract

The objective of the research is to know how the service responsiveness divorce and the obstacle factors of divorce service in religious court at Sengkang, Wajo Regency. The type of the research is descriptive and qualitative which has eight informants. The data collecting techniques used observation and interview. The data was analyzed using descriptive technique. The research result show that the responsiveness of the divorce service have not appropriated yet for the need of society, because of the strong of kinship system or injustice, long time service. Furthermore, there is another factor that became the obstacles of this service such as being arbitrary and indiciplinary.  Keywords: responsiveness, service, public, divorce  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana responsivitas pelayanan perceraian  dan faktor penghambat dalam pelayanan  perceraian Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan informan delapan orang. Tekhnik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen  berupa observasi, wawancara terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas dalam pelayanan perceraian belum sesuai dengan kebutuhan masyarkat karena masih kentalnya sistem kekeluargaan atau pilih kasih, pelayanan yang terlalu lama, yang ada dikantor Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, kemudian faktor penghambat dalam pelayanan ialah bertindak sewenang-wenang dan rendahnya kedisiplinan. Kata Kunci: responsivitas, pelayanan, publik, perceraian
MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KANTOR PT. JASA RAHARJA KOTA MAKASSAR Andi Jaya Samudra; Lukman Hakim; Ruskin Azikin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v5i1.2045

Abstract

The objective of this research is to know the management of public complaints in the provision of traffic accidents compensation in  PT. Jasa Raharja office of  Makassar City. The type of this research is descriptive qualitative research with phenomenological  type . The data are collected by interviews, observation and documentation. The result of this research reveals that the management of public complaints in the provision of traffic accidents compensation in  PT. Jasa Raharja office of  Makassar City is not optimal, because there is still demerit toward compensation provision, such as the clarity of public complaints management, certainty of time is not maximal yet, and there is still complaint of the public about the distribution which makes public waiting for long time and unsatisfied. That is a proof that the management needs improvement.
PARTISIPASI GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA Mutmainna Mutmainna; Burhanuddin Burhanuddin; Nasrulhaq Nasrulhaq
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i1.1430

Abstract

This study aimed to determine the participation of governance in empowering small and medium business actors in Pasangkayu District, North Mamuju Regency. The type of research was qualitative. The type of research was phenomenology. Data collection techniques were such as interview, observation, and documents. The result of this research was that participation in decision making had not been optimal because the training schedule was still limited. Participation in implementation, participation in benefid taking and participation in evaluation had not been maximized because there were still many communities receiving SME assistance that was not as expected. Internal factors ie human resources were running well because it could help people’s lives. External factors were such as facilities and infrastructure had not been realized because the SME assistance tool provided by the Office Koperindag misused by the community. Keywords: Participation, governance, SME empowerment
PELAYANAN PEMERINTAH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT Muh Nurhadi Muh Nurhadi; Musliha Karim; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.886

Abstract

The purpose of this research was to know how the Government services toward the regional expansion at the Central Mamuju of West Sulawesi. The kind of this research was descriptive qualitative. This research was study case. The instruments were observation, documentation and interview. The sample were 10 informants. The result of this research showed that the regional expansion which done by the Government was success. However, the services giving were still pickup. There were somethings that still have happened such as less amount of apparatus in giving services, the official were not ready because the frequency of rotation among of them, and the infrastructure that still pickup such as less of building for the place to give the services that influence directly to the giving services for the society. Keywords: government services, regional expansion  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemerintah terhadap pemekaran wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini bersifat studi kasus Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan penelitian ini 10 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran yang dilakukan pemerintah berhasil namun pemberian pelayanan masih seadanya, hal-hal yang masih terjadi yakni kurangnya jumlah aparatur dalam pemberian pelayanan, seringnya terjadi rotasi antar pegawai sehingga kurang siapnya pegawai, dan insfrastruktur yang masih seadanya seperti kurangnya gedung-gedung tempat pemberian pelayanan yang berdampak langsung pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.   Kata Kunci : pelayanan pemerintah, pemekaran wilayah
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone Fenny Fausia; Abdul Kadir Adys; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3398

Abstract

This study purposed to find out how the management of village funds at the Abbumpungeng Village, Cina District, Bone Regency. The number of informants in this study were 8 people. This study used qualitative research with descriptive type. Data collection techniques were observatuon, interviews and documentation. The results of the study showed that the management of village funds in Abbumpungeng village, Cina District, Bone Regency had been quite good but not yet effective and efficient. This could be seen from the aspects of planning, implementation and supervision that had not been carried out optimally because from the planning stage there had not yet been a musdus, then from its implementation it was still often constrained by the slow disbursement of village funds resulting in delayed development and in terms of supervision because it was not transparent information board in the village office. But only on the organizing aspect that had beeb implemented quite well because it invilved the community in the village development process. ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Abbumpungeng, kecamatan Cina, kabupaten Bone sudah cukup baik namun belum cukup efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang belum cukup dilaksanakan dengan optimal, karena dari tahap perencanaan belum mengadakan musdus, kemudian dari pelaksanaannya masih sering terkendala oleh lambatnya pencairan dana desa yang mengakibatkan tertundanya pembangunan serta dari segi pengawasan karena belum transparan, terlihat dari tidak adanya papan informasi di kantor desa tersebut. Hanya pada aspek pengorganisasian yang sudah terlaksana dengan cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Norisa Norisa; Lukman Hakim; Ihyani Malik
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.697

Abstract

This study aims to describe and explain the quality of public services in the urban village officeof  Gunung Sari, subdistrict Rappocini, Makassar city. Respondents are 55 people selected by incidental sampling. The technique of data collection used questionnaires and observations of the respondent. The data is analyzed by descriptive quantitative.  The  results  showed  that  the  quality  of  public  service  employees  to satisfaction of a good  category. It can be seen from the accumulation of each indicator are dimensions of physical evidence (tangible), dimensions of reliability, dimensions of responsiveness, dimensions of assurance, dimensions of empathy. Application of the quality of public services is influenced by factor organization, leadership, abilities and skills, awards and recognition factor. Keywords: quality, public services Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  kualitas  pelayanan publik di Kantor Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dengan Responden  sebanyak  55  orang  masyarakat  yang  dipilih  secara  sampling  insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi terhadap responden. Data  tersebut  dianalisis  secara  Deskriptif  Kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pegawai terhadap kepuasan masyarakat berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari akumulasi tiap-tiap indikator diantaranya dimensi bukti fisik (tangible), dimensi keandalan (reliability), dimensi daya tanggap (responsiveness), dimensi jaminan (assurance), dimensi empati (emphaty). Penerapan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor organisasi, faktor kepemimpinan, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor penghargaan dan pengakuan. Kata kunci : kualitas, pelayanan publik