Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..
Articles
120 Documents
<![CDATA[Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi ]]>
<![CDATA[Kana Kurnia]]>;
<![CDATA[Teten Tendiyanto]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.392 KB)
|
DOI: 10.25134/logika.v11i01.3196
<![CDATA[The purpose of this research is to explore and analyze Indonesia's actions against Vietnam's exclusion based on the Most Favored Nation Principle; and analyze how the Most Favored Nation's principle should be reflected in the State of Vietnam. The research uses the normative legal research method by searching various sources of legal materials that are described descriptively. The results of the study show that Indonesian policies are inconsistent with Article 1.1 of GATT or not in accordance with MFN principles, and Vietnam can demand that Indonesia be treated equally and non-discriminatively.Keywords: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area AbstrakPenelitian ini bertujuan yaitu untuk menggali dan menganalisis tindakan Indonesia terhadap pengecualian Vietnam berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation; dan menganalisis bagaimana seharusnya pengeculian prinsip Most Favoured Nation terhadap Negara Vietnam. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Indonesia inkonsisten terhadap Article 1.1 GATT atau tidak sesuai dengan prinsip MFN, dan Vietnam dapat menuntut kepada Indonesia untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif.Kata Kunci: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Tanah Akibat Limbah Industri ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Peny Hanipah]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v11i02.2509
<![CDATA[Limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh Pemerintah Daerah dimana wilayahnya terdapat industri. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang dan yang terpenting harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Di samping itu perlu dilakukan penelitian atau kajian-kajian lebih banyak lagi mengenai dampak limbah industri yang spesifik (sesuai jenis industrinya) terhadap lingkungan serta mencari metoda atau teknologi tepat guna untuk pencegahan masalahnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita menjaga kelestarian tanah sehingga tetap dapat mendukung kehidupan di muka bumi ini. Akan tetapi, sebagaimana halnya pencemaran air dan udara, pencemaran tanah pun akibat kegiatan manusia juga.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain ]]>
<![CDATA[Merisa Nur Putri]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.182 KB)
|
DOI: 10.25134/logika.v11i01.2418
<![CDATA[The purpose of this study is to study the juridical discussion about fish theft carried out in other countries in Indonesia, the impact of fish safety in Indonesia and the penalties received by fish theft in Indonesia. Type of descriptive research analysis by discussing juridical normative. The results of the study revealed the facts before improvements in various fields of government were not confirmed in court preparations. The impact of illegal fishing is Damaging the Preservation of Fish in the Indonesian Sea, Harming the National Economy, Environmental Damage, Illegal Fisheries Violating Indonesian Sovereignty. Related to Sanctions Against Foreign Fishing Vessels is the application of Criminal Penalties for Fisheries, and Drowning of Foreign Fish Ships conducting Illegal Fishing at ZEEI. In conclusion now law enforcement against illegal fishing has begun in the follow-up by the Indonesian government by converting Article 69 paragraph (4) of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.Keywords: Law enforcement , Illegal Fisshing AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai pencurian ikan yang dilakukan negeri lain di Indonesia, dampak yang ditimbulkan dari adanya pencurian ikan di Indonesia dan sanksi yang akan diterima oleh pencurian ikan di Indonesia. Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebelum adanya perbaikan diberbagai bidang kelautan pemerintah tidak tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Dampak dari ilegal fishing adalah Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Kerusakan Lingkungan, Illegal Fishing Melanggar Kedaulatan Indonesia. Adapun Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing yaitu penerapan Hukuman Pidana Perikanan, dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI. Kesimpulannya sekarang penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing sudah mulai di tindak tegas oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan fungsi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Kata kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fisshing]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba ]]>
<![CDATA[Krisna Monita Sari]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 01 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.36 KB)
|
DOI: 10.25134/logika.v10i01.2181
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the implementation of law enforcement by the police in drug crimes committed by members of the police? And what are the obstacles to law enforcement against members of the police who commit drug crimes ?. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are the arrangements regarding law enforcement related to criminal acts committed by members of the police that are regulated in several regulations of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2009 regarding Health, Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the National Police and Regulation of the Chief of Police No. 14 of 2011 concerning Polri's Professional Ethics Code.Keywords: sanctions; code of Ethics; ethics; Police; narcoticsAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Dan bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu diatur dalam beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.Kata Kunci : sanksi; kode etik; etika; polisi; narkotika.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Aris Budiatno]]>;
<![CDATA[Diding Rahmat]]>;
<![CDATA[Yunusrul Zen]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.511 KB)
|
DOI: 10.25134/logika.v9i01.891
<![CDATA[This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the nomative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasasarkan article that charges relate to the accused.Key Words : the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT]]>
<![CDATA[Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia : Studi Pencemaran Tanah di Brebes ]]>
<![CDATA[Nurul Isna Ramadhan]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 02 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v9i02.2468
<![CDATA[The author conducted this research with the aim of analyzing the regulation of soil pollution. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study The decline in soil quality can be seen from several indicators, namely the degree of water straightening or the ability to absorb water that is still low, and the pH or soil acid levels are quite low below 7.0. Soil conditions with a pH below 7.0 can be said to be mild to moderate damage. Severe damage if the PH shows a number below 4.0. The measurement results in the onion field in Brebes range from four to five, which means damage to mild to moderate category.Keywords: Environmental pollution; Soil; Water AbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis pengaturan mengenai pencemaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penurunan kualitas tanah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu derajat pelurusan air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar PH atau asam tanah cukup rendah di bawah 7,0. Kondisi tanah dengan PH dibawah 7,0 bisa dikatakan rusak ringan hingga sedang. Kerusakan parah jika PH menunjukan angka dibawah 4,0. Hasil pengukuran di lahan bawang merah di Brebes kisaran empat hingga lima yang artinya kerusakan kategori ringan hingga sedang.Kata Kunci : Pencemaran lingkungan; Tanah; Air]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum dalam Pemberian Izin Pengelolaan Usaha Pertambangan Batu Bara di Kalimantan ]]>
<![CDATA[Apip Syaripudin]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (822.573 KB)
|
DOI: 10.25134/logika.v11i01.2462
<![CDATA[The government as a representation of the state, both central and regional, has an involvement in the management of natural resource products, including mining products, namely in terms of regulation (regulation), exploitation (care) and supervision. The purpose of this study was to determine the arrangements related to licensing in the management of coal businesses in South Kalimantan and post-mining reclamation studies of coal in South Kalimantan. This type of research is a descriptive analysis research with normative juridical approach. The results showed that the system and mechanism regarding the application for mining business licenses were still carried out in accordance with the provisions of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as well as implementing regulations namely Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. And reclamation carried out on ex-mining land in South Kalimantan Province is considered less effectiveKeywords: Application of Law, Mine. Coal AbstrakPemerintah sebagai representasi negara, baik pusat maupun daerah memiliki keterlibatan dalam pengelolaan hasil sumber daya alam, termasuk didalamnya hasil pertambangan yaitu dalam hal pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pemberian ijin dalam pengelolaan usaha batu bara di Kalimantan Selatan dan kajian reklamasi pasca tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Undanng-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta reklamasi yang dilakukan di lahan bekas tambang di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai kurang efektif.Kata kunci: Penerapan Hukum, Tambang. Batu Bara]]>
<![CDATA[Penemuan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak diluar Perkawinan ]]>
<![CDATA[Yulia Risa]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 02 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v11i02.3126
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the Constitutional Court Decision related to children born outside legal marriage. The research method used is normative juridical approach. The results of the study are that Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012, has made a legal breakthrough by deciding that Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage contradicts the 1945 Constitution. In its ruling, the Constitutional Court stated that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law contradicts the 1945 Constitution as long as it means to eliminate relations with men which can be proven through science and technology and / or evidence others turned out to have blood relations as his father. Based on the aforementioned Constitutional Court Decision, it has quite basic legal consequences in the life of the community because the Constitutional Court's decision has changed the legal construction of the provisions of out-of-wedlock children as referred to in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law to be expanded not only to children born outside of marriage that are not only recorded but also children born from a relationship without ties or incidental relationships, including adultery and discordant children.Keywords: Legal Inventions, Decisions; Status of Outdoor Married Children AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak yang lahir di luar perkwawianan yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penedekatan yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah konstruksi hukum ketentuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi diperluas tidak hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan saja tetapi juga anak yang lahir dari suatu hubungan yang tanpa ikatan atau hubungan yang insidentil, termasuk anak zina dan anak sumbang. Kata Kunci : Penemuan Hukum, Putusan; Status Anak Luar Kawin]]>
<![CDATA[Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Noviyanti Noviyanti]]>;
<![CDATA[Sayid Mohammad Rifqi Noval]]>;
<![CDATA[Ahmad Jamaludin]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 01 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v12i01.3757
<![CDATA[The issue restriction of internet access in the perspective of human rights has become a serious concern for the national and international people's, because the restriction of internet access is an attempt to limit people's digital right, one of which is the right to access information. However, what would happen if the victims of internet access were Papuans and West Papuans during demonstrations and riots. The purpose of this research is to (1) Determine internet access conducted by the government in Papua and West Papua in the perspective of human rights, and (2) Knowing the access law protection in Papua and West Papua for acts of accessing the internet carried out by the government. The results of this study state that (1) requesting internet access is clearly against human rights because it agrees not to exist in the Law, and (2) related to laws related to internet access, Papuans and West Papuans purchase their Digital Rights in the form of Information Access Rights. Seeing the agreement used to access internet access is in fact not in accordance with the access to legal protection against internet access that is supported. So, the government can be categorized as abusing its authority. The benefit of this research is to contribute in the form of empirical thoughts and findings, especially regarding the practice of limiting human rights.Isu pembatasan akses internet dalam perspektif HAM telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat nasional maupun internasional, karena pembatasan akses internet merupakan suatu upaya untuk membatasi hak-hak digital masyarakat yang salah satunya yaitu hak akses informasi. Namun, bagaimana jadinya jika yang menjadi korban pembatasan akses internet ini adalah warga Papua dan Papua Barat saat sedang terjadi unjuk rasa dan kerusuhan. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah di Papua dan Papua Barat dalam perspektif HAM, dan (2) mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum pada warga Papua dan Papua Barat terhadap tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pembatasan akses internet ini jelas pelanggaran HAM karena dalam pembatasannya tidak mengacu pada Undang-Undang, dan (2) akibat hukum dari pembatasan akses internet, warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Infomrasi. Melihat regulasi yang digunakan untuk pembatasan akses internet ini pada faktanya tidak mengatur secara lengkap dan sistematis perlindungan hukumnya terhadap pembatasan akses internet di dalamnya. Sehingga, pemerintah dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan temuan empirik, khususnya mengenai praktik pembatasan hak-hak asasi manusia]]>
<![CDATA[Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya ]]>
<![CDATA[Nadia Fauziah Anugrah]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>
<![CDATA[ LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 02 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/logika.v11i02.2857
<![CDATA[The purpose of this paper is to analyze the meaning of certain reasons in the Notary Ethics Code, related to the obligation to carry out positions in his office and the consequences of violating these provisions on the authenticity of the deed. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the meaning of "certain reasons" referred to in Article 3 number 15 of the Notary Ethics Code is the reasoning allowed by the Law, namely related to the making of a deed that is not possible to be carried out in a notary's office. If the notary public violates the provisions of Article 3 Number 15 in making an authentic deed, but in making it does not violate any or even all of the terms of authenticity of the deed, then the deed remains an authentic deed. This article aims to determine the background of this type of research that is normative legal research using literature and interviews to obtain data in this study. The method used in the literature approach is used to analyze various laws and regulations related to the Regional Supervisory Assembly in exercising its authority. The results of this study state that the authority of the Supervisory Council based on the Law of Notary Position only covers violations of the UUJN itself, when there is a violation of the notary code of ethics,Keywords: Supervision; Notary Public; Code of Ethics, Obligations; Position AbstrakTujuan penulisan ini adalah menganalisis makna alasan-alasan tertentu dalam Kode Etik Notaris, terkait kewajiban untuk menjalankan jabatan di kantornya dan konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut terhadap otentisitas akta. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa makna “alasan-alasan tertentu” yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris adalah alasanalasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni terkait pembuatan akta relaas yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 15 dalam pembuatan akta otentik, namun dalam pembuatannya tidak melanggar salah satu ataupun beberapa bahkan semua syarat otentisitas akta, maka akta tersebut tetap merupakan suatu akta otentik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangundangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris,Kata kunci: Pengawasan; Notaris; Kode Etik , Kewajiban; Jabatan]]>
