Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung) Tri Andrisman, Yuris Oktaviyani Warganegara, Maroni,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dibentuk berdasarkan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan TP4. Pembentukan TP4 bertujuan memberikan pengawalan dan penerangan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan: Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai TP4D dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai TP4D dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan Masalah: yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Pembangunan Daerah Bandar Lampung, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bandar Lampung, Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Hasil penelitian dan pembahasan: Peran Kejaksaan sebagai TP4D dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Faktor penghambat paling dominan Peran Kejaksaan sebagai TP4D adalah faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam TP4D harus memiliki integritas tinggi dan mampu tidak terlibat budaya korupsi serta suap menyuap dan dari segi kuantitas penegak hukum khususnya jaksa terlibat dalam TP4D masih kurang dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang ditangani. Saran: diharapkan Kejaksaan RI membentuk seksi khusus TP4D sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan TP4D lebih efektif dan fokus. Menambah jumlah jaksa terlibat TP4D sehingga seimbang dengan proyek pembangunan yang ditangani. Kepada TP4D Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat melaksanakan program sosialisasi mengenai TP4D kepada instansi pemerintahan Kota Bandar Lampung serta lebih Pro Aktif dalam menawarkan bantuan kepada OPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Bandar Lampung.Kata Kunci : Peran, TP4D, Pencegahan, Korupsi DAFTAR PUSTAKAAtmasasmita, Romli, 2004 Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung, Mandar Maju. Dewi, Erna, 2013 Sistem Peradilan Pidana, Indonesia (Dinamika dan Perkembangan), Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Barda Nawawi Arief, 2010 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana.Soerjono Soekanto, 2014 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum (Cetakan ke-13). Jakarta, Rajawali Press.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah.Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.www.kejaksaan.go.id/

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TIMUR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Dona Raisa Monica, Bambang Ridho Pratama, Eko Raharjo,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sodomi merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus seperti homosex, yang bertentangan dengan moral, norma susila dan agama serta hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dan faktor-faktor apakah yang menghambat peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan kenyataan adanya tindak pidana pelecehan seksual. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam rangka pembuktian tindak pidana. Faktor-faktor penghambat peran penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor aparat penegak hukum, sarana, masyarakat dan budaya. Saran dalam penelitian ini adalah penyidik hendaknya melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur disarankan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana dapat optimalkan.Kata Kunci: Peran Penyidik, Penyidikan, Pelecehan Seksual DAFTAR PUSTAKAAlimi, Moh Yasir. 2004. Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, LkiS, YogyakartaArivia, Gadis. 2005. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Ford Foundation, JakartaGosita, Arif. 2009. Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, BandungHamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.Heri Susetyo. https://regional.kompas .com/read/2017/08/08/11022071/remaja-13-tahun-ditangkap- polisi-karena-sodomi-temannya.Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.Savitri, Primautama Dyah. 2006. Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Penerbit Yayasan Obor, JakartaSoekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.) Rini Fathonah, Findi Senja Kinanti, Maroni,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak Pidana Pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di proses pada pengadilan memunculkan tanggapan miring atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jumlah denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.? Apakah faktor yang menghambat pelaksaanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ? Permasalahan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data : studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penasehat Hukum pada Kantor Sopian Sitepu and Partners dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada proses peradilan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung belum terlaksana dengan baik karena penegak hukum dalam menangani perkara pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih menggunakan KUHP. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Majelis Hakim sebelum memutus suatu perkara hendaknya melaksanakan ketentuan aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikarenakan Lembaga Kehakiman bukan saja penegak hukum tetapi juga penegak keadilan.Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Mahkamah Agung, Batasan Tindak Pidana Ringan DAFTAR PUSTAKAA. LiteraturAsshidiqqie, Jimly, 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.Chazawi, Adami, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.----------, 2007, KUHP & KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.Haron, Thomas J., 1980, The Control of Police, Sparing Field, Charles C. Thomas.Juwono, Hikmahanto, 2006, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, Varia Peradilan, Jakarta.Kansil, C.S.T., 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.Lumbun, Ronald S., 2012, Peraturan MA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT Raja Grafindo, Jakarta.Mahrus, Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.Manan, Bagir, 2005, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Varia Perdilan, Jakarta.Mertokusumo, Sudikno, 1986, Hukum Mengubah, Siberty, Yogyakarta.Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.Nawawi Arief, Barda, 2008, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Undip.RM, Suarto, 2002, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta.Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni Bandung.----------, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.----------, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.----------, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.Soesilo, R., 1984, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, PT. Karya Nusantara, Bandung.Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid IA-IB, Fakultas Hukum Undip, Semarang.Sunggono, Bambang, 1990, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thori, 2006, Dasar-dasar politik hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Universitas Muhammadiyah Malang.Waluyadi, 1999, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung.Yasin, Sulchan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.B. Perundang-undanganKitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaKitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat C. Sumber lainhttp://website.pn-cibinong.go.id/index.php/Tindak-Pidana-Ringan-Implementasi-dan-Penyesuaian-Hukum-Pidana-Indonesiahttp://news.okezone.com/read/2012/02/29/339/58www.ejournal.unsrat.ac.id. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringanhttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/137342016-10-11 Nyoman Serikat Putra Jaya, “Pasal Mati Suri”

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SAKSI DENGAN CARA TELEKONFERENSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Firganefi, Muhammad Ridho Wijaya, Eddy Rifai,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi merupakan terobosan baru dalam proses beracara perkara tindak pidana khususnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Praktik pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi telah lumrah dilakukan namun regulasi mengenai hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan.Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar bagi hakim untuk memilih cara telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi serta Bagaimanakah kekuatan hukum dari pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penyelenggaraan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi berdasarkan regulasinya belum secara detil diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dasar hakim untuk melakukan hal tersebut dilakukan dengan melihat urgensi keterangan saksi yang akan memberikan keterangan serta situasi dan kondisi yang memungkinkan dilakukannya telekonferensi.Kekuatan hukum pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi berkaitan dengan keabsahan penggunaannya dapat dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan penetapan penggunaan telekonferensi sehingga hal tersebut menjadi sah untuk dilakukan guna kepentingan efektivitas dan efisiensi proses beracara perkara tindak pidana korupsi.Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya yang berkaitan dengan teknologi sehingga dalam proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mudah dan kepada hakim pemeriksa perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsikedepannya diharapkan untuk dapat melaksanakan proses persidangan dengan mengadopsi perkembangan teknologi.Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Saksi Telekonferensi, Tindak Pidana Korupsi DAFTAR PUSTAKAAndrisman, Tri, 2010, Hukum Acara Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung.Sanusi, Arsyad, et. al.. 2003, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.Siregar, Ruth Marina Damayanti, 2015, Lagalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Vol. 5 No. 1, Magetan: Jurisprudence.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi

PERAN INTELEJEN DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME Dona Raisa Monica, Ryan Faizul Fajri, Eko Raharjo,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fungsi intelejen memiliki peran berkaitan dengan penanggulangan kejahatan akan tetapi selama ini memiliki kelemahan buktinya banyak sekali kejadian teror bom yang tidak dapat dicegah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah peran intelejen Densus 88 Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme?Apakah bentuk koordinasi Densus 88 dengan lembaga lain yang terkait dengan penganggulangan tindak pidana terorisme?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : Peran Intelejen Densus 88 Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu: Pertama, melakukan Kontra Radikalisasi (counter radicalization), Kedua Deradikalisasi (deradicalization), Ketiga, Kontra Ideologi (counter ideology), Keempat, Menetralisir channel atau media, Kelima, Menjaga kondusifitas situasi untuk mencegah penyebaran paham Islam radikal. Langkah preventif yang diambil oleh intelejen Densus 88 dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api, Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris. Bentuk Koordinasi Densus 88 Dengan Lembaga Lain Yang Terkait Dengan Penganggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan melakukan koordinasi dengan intelejen daerah. Langkah ini dapat ditempuh melalui Kominda. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Hendaknya peran intelejen dapat ditingkatkan secara maksimal baik dalam pengolahan data dan informasi berkaitan dengan mengendus rencana serangan terorisme yang hendak dilakukan. dan Hendaknya Pemerintah membuat fungsi pengawasan terkait operasi yang dilakukan oleh densus dalam memburu terorisme patut diawasai juga oleh sebuah lembaga yang fungsinya memberikan teguran dan sanksi kepada anggota densus yang melakukan tindakan diluar batasKata Kunci: Peran, Intelejen Densus 88, Terorisme DAFTAR PUSTAKAA. Buku-BukuAri Wibowo, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012Supono Soegirman, Intelijen, Profesi Unik Orang-orang Aneh, Media Bangsa, 2005.Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press Jakarta, 1984 B. Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan TerorismeUndang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (Studi di Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat) Rini Fathonah, Ririk Marantika, Nikmah Rosidah,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP. Tetapi kepolisian memutuskan untuk memberhentikan kasus ini pada tahap penyidikan. Dasar kepolisian memberhentikan penyidikan adalah diskresi kepolisian. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung? (2) Apakah yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan dengan melakukan penyidikan, tetapi pada kasus kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilanngnya nyawa anak kandung kepolisian memutuskan untuk memberhentikan kasus ini pada tahap penyidikan. (2) Dasar penyidik Kepolisian melakukan pemberhentian penyidikan pada kasus kelalaian orang tua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung adalah diskresi kepolisian. Penyidik Kepolisian memberikan diskresi dengan alasan bahwa orang tua selain sebagai pelaku tetapi juga disini orang tua kandungnya sebagai korban. Dan penyidik menganggap bahwa tidak ada manfaatnya jika orangtua kandungnya ini dipidana. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Penegak hukum khususnya kepolisian hendaknya melakukan penegakan hukum terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sesuai dengan proses hukum yang berlaku. (2) Kepolisian hendaknya tidak menghentikan penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung dengan alasan diskresi kepolisian. Karena jika kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan tidak membuat jera pelaku terutama orang tua kandungnya.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian Orangtua, Hilangnya Nyawa Anak Kandung DAFTAR PUSTAKAArief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.__________. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.Prodjodikoro, Wijono. 2004. Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.Rosidah, Nikmah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Lampung: Pustaka Magister Semarang.Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.Soekanto, Soerjono. 2003. Fak tor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.

ABSTRAK IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA/TERDAKWA MENURUT PASAL 52 KUHAP PADA PERKARA PIDANA DALAM RANGKA MENCARI KEBENARAN MATERIIL Budi Rizki Husin, Sonia Septiana Gusri, Gunawan Jatmiko,
JURNAL POENALE Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak berdasarkan Pasal 52 bagi tersangka/terdakwa yang memberikan jaminan (adanya kebebasan) untuk tidak memberi keterangan yang dapat merugikan dirinya. Adapun alasan rasional dari hak tersebut, karena sistem Hukum Acara Pidana yang dianut adalah meletakan pembuktian kepada penuntut umum (burden of proof) bukan kepada tersangka/terdakwa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil dan Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil. Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: implementasi Hak Tersangka/Terdakwa di dalam proses komunikasi yaitu pengetahuan para pihak terutama terdakwa sangat berperan dalam usaha untuk mendapkan kebenaran materiil dalam suatu perkara, dikarenakan kurangnya waktu dan terdapat ketidak seimbangan pengetahuan antara pihak-pihak merupakan kesulitan dalam proses persidangan. Faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan para pihak serta masih terdapatnya perbedaan persepsi dari penegak hukum dalam memahami makna Pasal-Pasal yang ada dalam KUHAP terutama berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa. Saran dalam penelitian ini adalah Penegak hukum (hakim dan jaksa) diharapkan mempunyai waktu dalam proses komunikasi dengan tersangka atau terdakwa dari sudut Hak Asasi Manusia untuk meminta keterangannya dalam mencari kebenaran materil.Kata Kunci: Implementasi, Hak Tersangka/Terdakwa, Perkara Pidana, Kebenaran MateriilDAFTAR PUSTAKA Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Undip.Oemar Seno Adji. 1980. Perkembangan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Sekarang Dan Masa Akan Datang. Jakarta. Pancuran Tujuh.Soedarto. 1981. Hakim Dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN TRUK DENGAN MODUS OPERANDI BAJING LONCAT (Studi pada Polresta Bandar Lampung) Muhammad Farid, Fitria Ayu Widyanti, Diah Gustiniati,
JURNAL POENALE Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya supir angkutan barang adalah pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Kepolisian dalam hal ini melaksanakan dalam penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat?Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan patroli pengamanan pada titik-titik kerawanan dan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada titik-titik jalan tertentu yang berpotensi terjadi pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncatyang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (2) Faktor-faktor penghambat Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat adalah: Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan truk dengan modus operandi bajing loncat. Faktor budaya, yaitu masih digunakannya cara-cara kekeluargaan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara pidanaKata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pencurian, Bajing LoncatDAFTAR PUSTAKAAji, Usman. 2008. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Rineka Cipta, JakartaHamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.Ghalia Indonesia Jakarta.Lamintang,P.A.F. 1999. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Citra Adityta Bakti.Bandung.Nawawi Arif,Barda. 2004. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.Soekanto,Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakartahttp://www.lampost.co /berita-satu-ditangkap-lima-pelaku-bajing-loncat-diburu.html.

ANALISIS PERAN INFORMAN DALAM MEMBANTU KEPOLISIAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung) Rini Fathonah, Billy Gesta Prasetya, Eko Raharjo,
JURNAL POENALE Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh para sindikat yang terorganisir secara rapih dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sehingga dalam proses pemberantasannya Kepolisian memerlukan peran informanyang memberikan berbagai informasi dan data yang penting bagi polisi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika? (2) Apakah faktor penghambat peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari penyidik Direktorat Narkoba Polda Lampung, informan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Peran faktual ini dilaksanakan informan dengan cara memberikan informasi kepada penyidik dengan dasar informan mengetahui sendiri, ikut langsung dalam semua kegiatan pelaku atau mengetahui/ melihat sendiri terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika. (2) Faktor-faktor penghambat informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika adalah substansi hukum, penegak hukum, saktor sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Saran penelitian ini adalah: (1) Penyidik agar mengubah pola rekrutmen seorang informan dengan cara menggalang para tersangka yang sudah pernah ditangkap untuk kasus narkoba. (2) Pihak kepolisian disarankan untuk memberlakukan peraturan mengenai peran informan.Kata Kunci: Peran Informan, Kepolisian, Peredaran Gelap NarkotikaDAFTAR PUSTAKAAbdussalam, H. R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, JakartaAl Banjary, Syaefurrahman 2005. Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba. PTIK Press. JakartaBakhri, Syaiful. 2012. Kejahatan Narkotik dan Psikotropik, Gramata Publishing, JakartaSasangka, Hari. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, BandungSoekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta.

PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 35/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB.) Diah Gustiniati, Novalinda Nadya Putri, Nikmah Rosidah,
JURNAL POENALE Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana dan semata menjadi korban, tetapi anak juga menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mengakses blue film yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas serta lingkungan masyarakat yang buruk. Permasalahan penelitian ini adalah : Apakah perjanjian damai dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim dalam proses peradilan pidana anak (Studi putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)? dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Studi putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb) terhadap pelaku persetubuhan anak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam memberikan putusan pengadilan, hakim memiliki kebebasan tersendiri berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan ini telah memenuhi teori ratio decidendi, teori pendekatan pengalaman dan teori kebijakan. Saran dalam penelitian ini adalah hakim sudah cukup baik dalam menegakkan keadilan dan menjatuhkan putusan kepada pelaku anak sesuai dengan segala pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta hakim telah mempertimbangkan surat perjanjian damai yang terlampir sebagai hal-hal yang meringankan putusan hakim. Hendaknya putusan ini dijadikan sebagai suri tauladan bagi hakim lainnya dan hendaknya hakim lainnya memperhatikan masa depan anak dibandingkan dengan kepentingan undang-undang.Kata Kunci : Putusan Damai, Persetubuhan, AnakDAFTAR PUSTAKAAli, Zainudin. 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika.Andrisman, Tri. 2013. Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP. 2013, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.Asshidiqie, Jimmly. 2014. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, Jakarta. Sinar Grafika.Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum pidana, Jakarta. PT. Raja Grafindo.Rosidah, Nikmah. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Semarang. Pustaka Magister.Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung. Zam Zam Tower.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA