cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 55   56   57   58   59 
ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PERWIRA TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DI WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) Zulkarnaen, Andi
JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana yang terjadi di perairan laut membuat para penegak hukum kita harus berusaha keras dan proporsional dalam menanggulangi itu semua. Kerawanan terjadi adalah tindak pidana yang terjadi di wilayah zona ekonomi ekslusif, Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah tugas dan fungsi, serta hubungan koordinasi Perwira TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku,Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa: Permasalahan berkaitan dengan tugas, dan fungsi TNI AL dalam melakukan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah faktor sarana dan prasarana dalam hal penyidikan Bahwa jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengawasan di laut tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi yang membentang dari sabang sampau marauke, serta uang makan  bagi para tahanan tidak dibekali dengan anggaran. Maka guna mengoptimalkan dan mengefektifkan peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum, perlu dilakukan pembaharuan kebijakan yang menyangkut sarana dan prasarana  Berkenaan dengan koordinasi Perwira TNI AL dan Polri dalam hal penyidikan di wilayah laut  dimana sudah dibentuk yakni Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dan Bakorkamla (Badan Koordinasi Kemanan Laut).
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGHILANG ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot) Firganefi, Annisa Amanda Pratiwi, Diah Gustiniati,
JURNAL POENALE Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum selanjutnya disebut (pemilu) merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot dan apakah putusan hakim terhadap pelaku penghilang Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Kot telah memenuhi rasa keadilan substantif? Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor91/Pid.Sus/2018/PN Kot terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan alat peraga kampanye dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal atau lebih dari 1 bulan 15 hari. Kesesuaian Putusan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Menghilangkan alat peraga Kampanye dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Kasus menghilangkan alat peraga kampanye termasuk kedalam Pidana Khusus dan dijatuhkan pidana penjara dua bulan yang merupakan tuntutan yang lebih ringan daripada tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu enam bulan penjara dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut. Saran, hakim harus mempertimbangkan unsur atau tujuan dari menghilangkan alat peraga kampanye, Kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan faktor-faktor dari terdakwa tersebutKata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pelaku, Alat Peraga KampanyeDAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah. 2015. KUHP dan KUHAP.  Rineka Cipta. Jakarta.Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu, CV. Rajawali, Jakarta, 1987.http://poskotanews.com/2018/05/30/terkait-tindak-pidana-pemilu-kepala-pekon-dipenjara-1-bulan-15-hari/ LilikMulyadi.Kompilasihukumpidanadalamperspektifteoritisdanprakterpradilan.Mandar Maju.2007.Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993R.Soesilo,KitabUndang-UndangHukum Pidana(KUHP) SertaKomentar-KomentarnyaLengkap PasalDemiPasal,PTKarya Nusantara,Bandung,1983.
STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 365K/PID/2012 DENGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 79PK/ PID/2013 RESIDENT MELAKUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN Winata, Ardi Pandu Saputra
JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Kasasi dikabulkan. dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta kedua rekan nya dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Handy Siagian di vonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan Malpraktik terhadap Fransiska Julia Makatey yang meninggal saat melahirkan dan sebelumnya Pengadilan Negeri Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah (bebas murni), karena salah satu alat bukti yaitu bedah mayat menyatakan bahwa sebab kematian karena Emboli udara (gelembung udara) yang ada dibilik kanan jantung jenazah, yang tidak bisa diprediksi dan dicegah. Rumusan masalah skripsi ini yang pertama adalah Bagaimanakah studi komparatif antara putusan mahkamah agung No. 365/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79 PK/Pid/2013 dan yang kedua Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku resident tindakan pembedahan yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012 adalah memberi pidana penjara selama 10 bulan karena Majlis hakim telah yakin bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.79PK/ Pid/2013, Majelis Peninjau mengabulkan permohonan para terdakwa di karnakan telah ditemukan bukti baru (nouvum) yang menyatakan bahwa para terdakwa sudah melakukan prosedur sesuai dengan SOP. Didalam peninjauan kembali Majlis Peninjau memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan kelalaian dan telah melakukan operasi Cito Secsio Cesaria dengan benar dan sesuai prosedur, keilmuan, dan kompetensi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya hakim-hakim pada semua tingkatan pengadilan yang memahami hukum kesehatan atau kedokteran, atau hakim-hakim memiliki spesialisasi di bidang hukum kesehatan atau kedokteran..Kata Kunci: Komparatif, Pembedahan.
UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TIMUR TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK PREMAN DI JALAN LINTAS TIMUR (Study Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) Septiadi, Erick Betra
JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada masa reformasi saat ini kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk.  Bukan  hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah.  Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur.  Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur?  Hasil penelitian dan pembahasan  menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di jalan lintas timur: a) Upaya Pre-emtif, (b) Upaya Preventif, (c) Upaya Represif.  (2) Faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di Jalan Lintas Timur adalah kurangnya kontak masyarakat dengan pihak kepolisian karena jarak antara pos polisi dengan tempat kejadian pemerasan yang cukup jauh serta Serta masih banyak korban pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini tidak mau melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian, Sehingga preanan satuan reskrim polres lampung timur dalam hal ini adalah upaya preemtif dan upaya represif.  Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di sepanjang jalan Lintas Timur adalah: (a) Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum, (b) Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum, (c) Faktor Masyarakat, (d) Faktor Kebudayaan, (e) Faktor Geografis.  Kata Kunci:  Penegakan Hukum Pidana, Premanisme, Pemerasan, Jalan Lintas Timur
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN Kisfry, Irwan
JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Para pelaku kejahatan memiliki berbagai modus yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan dan bagaimanakah upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Petugas PPATK, Petugas Bank Indonesia, Petugas Bank BUMN, Petugas Bank Swasta Nasional dan Akasemisi. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan banyak yang dipicu dari lemahnya sistem perbankan baik itu dari Bank Indonesia maupun pada Penyedia Jasa Keuangan Bank, faktor Internal dari Penyedia Jasa Keuangan Bank, lemahnya penerapan prinsip dan mentalitas dari karyawan atau pegawai Bank, ketidakefektifan Skala usaha Bank, Ketidaksiapan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dari Bank dan birokrasi politik yang turut campur di dalamnya. Upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan yakni perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian meliputi: mengidentifikasi nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan, melaksanakan kewajiban pelaporan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, memberikan informasi dan segala keterangan kepada PPATK dalam rangka audit, memberikan keterangan rahasia bank kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim.
FUNGSI ANJING PELACAK SEBAGAI ALAT BANTU PENYIDIKAN DALAM MENDAPATKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA Newaherman, Oldy Andrelin
JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi anjing pelacak sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana belum ada peraturan yang secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan untuk dapat menimbulkan suatu kepastian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa di dalam ruang lingkup di Polda Lampung, Polres Lampung Selatan dan Kejaksaan Pengadilan Negeri Lampung anjing pelacak berfungsi sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana pencurian, narkotika, bahan peledak namun belum ada peraturan secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan. Peraturan masih sebatas Surat Keputusan Kapolri atau SKEP dan  Peraturan Kapolri atau Perkap. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap barang bukti yang ditemukan anjing pelacak dalam hal ini peraturan mengenai penggunaan anjing pelacak yang hanya sebatas SKEP dan PERKAP seharusnya ada dasar hukum yang mengatur secara jelas tentang keabsahan atau penggunaan hukum didalamnya , faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini kurangnya polisi yang bertugas sebagai  pawang anjing atau K-9 di Polda Lampung maupun di Polres Lampung Selatan, dan faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya peralatan yang dibutuhkan anjing pelacak seperti kendaraan , serta faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan tidak adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pihak polisi K-9.Saran penulis seharusnya penggunaan anjing pelacak dapat lebih dimaksimalkan penggunaannya dalam mencari barang bukti tindak pidana dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur keabsahannya. Yang berupa landasan hukum yang seharusnya diakomodir dalam ketentuan Undang-undang Kepolisian. Selain itu seharusnya terdapat penambahan jumlah personil polisi pawang anjing  pelacak yang berkompeten, peningkatan sarana dan prasarana, serta  memberikan sosialisasi tentang penggunaan  anjing pelacak. Kata Kunci : Anjing Pelacak, Alat Bantu, Tindak Pidana. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLDA LAMPUNG) Amanda, Vinda Fitria
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi (fundamental right and freedom off children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahtraan anak jadi masalah perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, penentuan responden dilakukan purpose sampling. Simpulan dari penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memberikan diversi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan di panti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.Saran yang diberikan penulis terhadap perlindungan hukum terhadap anak berupa saran sebagai berikut: (1). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya para penegak hukum diwilayah Polda Lampung bisa lebih memahami dengan konsep diversi dan restorative justice agar perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,(2). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, dilakukan kerjasama untuk membentuk sebuah forum antara penegak hukum, orang tua dan sekolah yang terkait agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika terhadap anak.
KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI HUTAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) (Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus) Budi Rizki Husin, Rahmat Hidayat, Gunawan Jatmiko,
JURNAL POENALE Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) merupakan salah satu jenis tindak pidana bidang kehutanan, sehingga diperlukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah:  ?Bagaimanakah koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polres Tanggamus, PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. PPNS mengumpulkan bukti-bukti permulaan terkait adanya tindak pidana tersebut dan kemudian langsung menghubungi atau melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik Kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelaku. (2) Faktor-faktor yang menghambat koordinasi PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus adalah  faktor aparat penegak hukum, yaitu masih terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan,  faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana mobil patroli kehutanan dan jauhnya jarak antara Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegalKata Kunci: Koordinasi, PPNS Kehutanan, Kepolisian, Illegal LoggingDAFTAR PUSTAKAHarahap, M. Yahya. 1993. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.Ndraha, Taliziduhu. 2012. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta. Jakarta Ojungu, Omara. 1991.  Interaksi Manusia dengan Alam, Pelita Ilmu, Jakarta. Salim, H.S. 2010.  Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta. Supriyadi, 2011. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.http://www.lampost.co/berita-dishut-kembali-tangkap-pelaku-pembalakanliar. Diakses Selasa 16 Oktober 2018
PERAN PENYIDIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL OBAT KERAS TANPA KEWENANGAN Marya, Ismi
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ( BPOM RI ) adalah merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya di koordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai Unit Pelayanan Teknis yang berada di tingkat Propinsi yang disebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Propinsi Lampung. Penyidik Balai Besar POM Propinsi Lampung secara jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penjual Obat keras tanpa mimiliki kewenangan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik BBPOM dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil BBPOM Propinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras tanpa kewenangan meliputi peranan normatif, peranan aktual dan peranan ideal. Faktor penghambat dalam penegakan Hukum terhadap penjual obat keras tanpa kewenangan oleh Penyidik BBPOM Propinsi Lampung antara lain faktor penegak hukum yang terbatas, kurangnya kerjasama antara BBPOM Propinsi Lampung dengan Instansi lain. Faktor lain adalah factor Masyarakat sendiri yaitu ketidaktahuan Masyarakat bahwa obat keras harus didapat atau diperoleh dari sumber yang jelas dan resmi.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU KEHILANGAN SEPEDA MOTOR DI POLRES LAMPUNG SELATAN Rusdi, Burnawan M
JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Laporan palsu kehilangan sepeda motor di lampung selatan marak terjadi dalam hal ini kepolisian khususnya polres lampung selatan dituntut untuk bisa melakukan penegakan hukum secara professional berdasarkan undang-undang yang ada. Laporan palsu kehilangan sepeda motor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepedamotor yang sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 serta menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal itu sendiri yaitu dengan cara penyidikan, penyelidikan sampai tingkat pengadilan, sedangkan upaya non penal dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan Pre-emptif. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelaporan palsu kehilangan sepeda motor ini adalah faktor kualitas dan sumberdaya manusia dan mentalitas penegak hukum yaitu kadang kala adanya keterlibatan oknum-oknum anggota kepolisian itu sendiri, yang dalam kaitannya menimbulkan rasa enggan dan tidak enak atau dalam istilah pergaulannya dikatakan saling menghargai yang dalam prakteknya terdapat hubungan emosional yang kuat diantara anggota kepolisian itu sendiri. Kata kunci:: Peranan Kepolisian, Laporan Palsu, Sepeda Motor 

Page 57 of 66 | Total Record : 660

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue