cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
RATU ADIL
Published by Universitas Surakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP (AKSI) TERORISME Sumarwoto Sumarwoto
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.904 KB)

Abstract

Prahara kemanusiaan di dunia ini sudah mengisi agenda sejarah sebagai produk manusia yang kehilangan etos keberadabannya. Banyak orang dengan mudahnya melahirkan sebuah persepsi, praduga tak bersalah (presumption of guilt) dan saling mencurigai kalau kekerasan yang terjadi dalam suatu komunitas dan konflik-konflik internal suatu negara adalah identik dengan terorisme. Bahkan negara pun bisa jadi terjebak dalam sifat ketergesa-gesaan untuk memproduk hukum yang mengatur terorisme, meskipun untuk memberikan pemaknaan yang tegas tentang terorisme masih sulit dirumuskan atau masih terdapat perbedaan pendapat yang mendasar. Ironisnya lagi, banyak orang gampang terjebak dalam asumsi yang dibangun masyarakat global, khususnya Barat kalau negara Indonesia identik dengan teroris.Kondisi pluralistik masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab sulitnya menyatukan visi tentang terorisme, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan agama. Eksistensi agama masyarakat Indonesia yang beragam mengandung konsekuensi terjadinya perbedaan “mazhab” yang tidak mungkin atau menyulitkan untuk melakukan unifikasi pemikiran terorisme. Konsep dan doktrin Islam “amar ma’ruf nahi munkar” misalnya oleh suatu komunitas keagamaan tertentu telah ditempatkan sebagai prinsip jihad yang menuntut totalitas kapabilitas dirinya, termasuk menggunakan kekuatan fisik sehingga ketika konsep ini dijadikan ruh dan prinsip perjuangan menegakkan ajaran agama (jihad), maka dampaknya adalah terjadi benturan dengan kekuatan komunitas sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain serta kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi yang dibangun oleh negara, yang pemerintahnya tidak punya keinginan untuk memperbaharui ketimpangan moral-strukturalnya. Akhirnya benturan yang terjadi eskalasinya meluas, yakni negara vis-à-vis dengan agama (komunitas) dan pemeluk agama lain menjadi musuh bagi pemeluk agama lain.
HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Asri Agustiwi, S.H., M.H
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.788 KB)

Abstract

Dualisme aturan yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, dimana perbedaan aturan hukum bagi orang Indonesia dan bukan orang indonesia terkait dengan hak tanah menjadikan dasar penggagas yang mendasar sebagai negara hukum untuk dibentuk suatu aturan hukum yang pasti yang berkaitan dengan pertanahan di Negara Indonesia.Alasan dari pengambilan judulan ini untuk mengkaji dan memberikan wawasan dibidang agraria dalam hukum dan kebijakan hukum agraria di Indonesia kepada masyarakat luas.Metodelogi dari penelitian ini menggunakan studi normatis atau studi kepustaakan, karena kajian yang diperoleh berdasarkan refrensi dari buku-buku, artikel, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria atau kebijakan pertanahan.Hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan hukum agraia yang terbentuk melalui UUPA No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agrari itu dibentuk dengan tujuan Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN BUDAYA MASYARAKAT Herwin Sulistyowati
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.858 KB)

Abstract

Perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, kini justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing psanagan masih tetap aman dan menjadi miliknya.Bahkan mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum nasional dan budaya masyarakat. Karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini. Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta gono gini akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan. Dengan demikian perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah pada kemudian hari.
VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGAN KORBAN Bintara Sura Priambada
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.174 KB)

Abstract

Posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum, Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelalai tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologt, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja, melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana
KEDUDUKAN BANK INDONESIA (BI) SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Ashinta Sekar Bidari, SH, MH.
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.586 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia pasca lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan dan menetapkan kebijakan moneter. Adanya krisis moneter tahun 1998 dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya. Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998 telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan Pemerintah. Akhirnya setelah tertunda sekitar 10 tahun pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia maka ada beberapa tugas dan wewenang BI yang dipangkas. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter.
PERAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DAKWAAN SUBSIDARITAS ATAU ALTERNATIF Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.592 KB)

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancaman pidananya berbeda. Permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat UU Tipikor. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian.Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor misalnya. Pasal ini mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara, Pasal 3 mengatur, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.Unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) cuma mempersyaratkan perbuatan melawan hukum. “Seharusnya, ancaman pidana minimal Pasal 3 lebih berat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.
HUKUM SEBAGAI SISTEM NORMA Arga Baskara
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.268 KB)

Abstract

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio sine quanon bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia. 
MEDIASI DALAM RANGKA ASAS PERADILAN CEPAT BIAYA MURAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Hervina Puspitosari
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.85 KB)

Abstract

Arti pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara, pada dewasa ini sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan terpeliharanya rasa kenyamanan dan rasa keadilan masyarakat, sehubungan dengan semakin meningkatnya peranan dan campur tangan pemerintah dalam segala bidang segi kehidupan masyarakat. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terjadi ketidakseimbangan   antara kedudukan penggugat dan tergugat (Pejabat Tata Usaha  Negara) karena diamsusikan kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata ) adalah dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaaan publik. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, dengan menggunakan prosedur acara biasa dan prosedur acara luar biasa. 
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI MENURUT KEPUTUSAN MENHANKAM NO. KEP/01/I/1980 Frans Simangunsong,SH,MH
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.8 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk membentuk sebuah keluarga demi tercapainya kebahagiaan. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.       ABRI, yang sekarang bernama TNI, adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa.       Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.       Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 DALAM SISTEM DESENTRALISASI Bintara Sura Priambada
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.424 KB)

Abstract

Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local governance), akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan ‘jarak’ antara rakyat dengan  pembuat kebijakan menjadi lebih dekat baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL