Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL EKOLOGI BIROKRASI

JEB
Website

Published by Universitas Cenderawasih

ISSN : 2338705 EISSN : 26547864 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Ruang Lingkup JEB yakni artikel ilmiah yang membahas birokrasi pemerintahan dan sudut pandang dari berbagai faktor ekologinya dalam bidang ilmu-ilmu sosial (ilmu sosiologi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu antropologi, ilmu hukum).

Arjuna Subject : -

Articles 81 Documents

1 2 3 4 5

PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN INFORMAL DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG WAENA KOTA JAYAPURA Nur Aedah
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang kepemimpinan informal yang dilakukan pada pemerintahan Kampung Waena. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat Bagaimanakah Kepemimpinan Informal di Kampung Waena dan Apa sajakah Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal dalam Sistem Pemerintahan Kampung Waena. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan informal yang terdapat di kampung Waena adalah Tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Dari keempat bentuk kepemimpinan informal tersebut, Tokoh Adatlah yang paling dominan memiliki peran dan fungsi dalam struktur pemerintahan kampung di Waena. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemetintahan kampung di Waena, Ondoafi diberikan kedudukan sebagai aparat kampung yaitu kepala Badan Permusyawaratan Kampung atau disebut Bamuskam. Kata Kunci: Peran, Fungsi, Kepemimpinan Informal, Pemerintahan Desa

INTERSEPSI BUDAYA LOKAL DALAM MEMBENTUK MODEL POLA PERILAKU APARATUR PEMERINTAH PUTRA DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK JAYA Mulyadi Mulyadi
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku aparatur pemerintahan asli putra daerah di Kabupaten Puncak Jaya sebagai akibat adanya intersepsi budaya lokal. Kajian ini berdasarkan observasi partisipasi pasif, berdasarkan pengalaman dan telaah dokumen terkait fokus kajian. Hasil kajian menunjukkan telah terjadi intersepsi budaya lokal dalam membentuk perilaku aparatur pemerintahan di Kabupaten Puncak JayaIntersepsi (“penyusupan”) budaya Suku Dani terhadap perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya disadari atau tidak disadari, sudah terjadi bahkan sudah berdapak pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan suku Dani yang positif, pada kenyataannya tidak selalu berpengaruh positif dan konstruktif terhadap perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya bahkan yang terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengetahui bagaimana intersepsi budaya Suku Dani dalam membentuk model perilaku aparatur pemerintah di Kabupaten Puncak Jaya.

Odakem-Minisme Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Sawi Wilayah Pantai Kasuari Kabupaten Asmat Provinsi Papua Ruben Kamur
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Volume 6 Nomor 3, Desember 2018
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Pendekatan budaya “odakem-minisme” dapat diartikan sebagai sudut pandang kebudayaan masyarakat suku bangsa Sawi dengan cara melihat dan memandang gejala-gejala budaya, pengunaan bahasa dalam ritual-ritual melalui wutum dan hausaeyang dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Sawi. Budaya Odakem-minisme merupakan aspek-aspek pintu masuk dalam memahami budaya suku bangsa Sawi dan Awyu. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana peranan dan perkembangan budaya suku Sawi melalui odakem-minisme dalam aspek-aspek budaya sebagai media pewarisan dan nilai-nilaibudaya. Kebudayaan “Odakem-Minisme” masyarakat Sawi merupakan kebudayaan yang diwariskan dari jaman prasejarah sampai sekarang yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan kepada Atap-hapkon, dalam keberadaan sebagai myao kodon atau kehidupan religi beragama masyarakat Sawi, seperti keyakinan terhadap Myao Kodon, percaya dengan adanya satu ilah yang paling tinggi yaitu Atap-hapkon dengan manifestasi dalam perwujudan sebagai Myao Kodon yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Masyarakat Sawi dan Awyu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau kebudayaan Sawi yang sifatnya terus terikat oleh identitas bersama yaitu kebudayaan Sawi, Awyu, Kaigar Athohaim dan Asmat.

Prospects and Challenges of Implementation Citizen's Charter (Inovation of Public Services at the Community Health Center Jayapura District) Soemedi Hadiyanto
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Introduction : Citizens Charter indicates the rights and services available to the public, service procedures, forms available services and community obligations that must be met (Haque, 2005). Objective : This paper seeks to examine the prospects and challenges of implementation of Citizens Charter as a public service innovation in Jayapura subdistrict health center.Method of approach : the scope of this paper started in 2000 until today, especially with regard to the implementation of public service experience of the health sector and implementation of Citizens Charter in Indonesia and based on secondary sources of information, and using a combination of descriptive and analytical methods.Study Results : This paper shows that despite the bureaucratic reform, especially public services have stepped into the right direction, the impact has so far been less than expected. Despite some reforms and improvements they have made in the provision of services, the public continues to suffer from bureaucratic inefficiency, corruption and a host of other problems, so it shows the gap between the rhetoric and reality of public management reform in Indonesia. It is expected to be the opportunities and challenges for scholars interested in public management (Citizens Charter)-either in academics or policy makers, especially in the implementation in Jayapura .Conclusions : Implementation of the Citizens Charter will efficiently and effectively if attention to some factors : campaigns and dissemination of all stakeholders should be designed and carried out innovative, effective and sustainable to obtain a change of attitude and cultural wisdom ; involve staff in each formulation and implementation ; must have a mechanism structured on monitoring and evaluation, and preferably through an independent agent.

Responsivitas Pemilik Tanah Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Estiko Tri Wiradyo; Agustinus Fatem; Akbar Silo
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Volume 6 Nomor 3, Desember 2018
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia adalah kebutuhan pangan juga akan meningkat sehingga pemerintah melakukan kebijakan mengembangkan lahan pertanian (ekstensifikasi lahan) dengan membuka lahan yang sebagian besar masih berhutan antara lain di Kabupaten Merauke. Upaya pengembangan lahan pertanian tersebut terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut; 1. Implementasi kebijakan pengembangan lahan implementasi kebijakan pertanian; 2. Respons pemilik tanah terhadap pengembangan lahan pertanian pada tanahnya; dan 3. Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pelaksana pengembangan lahan pertanian.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan lahan pertanian mengabaikan peraturan terkait dengan pembukaan lahan, peraturan lingkungan hidup dan izin operasional pengembangan budidaya tanaman pangan. Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian dihadapkan pada terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya air dan kondisi tanah. Jumlah petani yang mengerjakan lahan yang telah dibuka tidak seimbang dengan luasan lahan sehingga produktivitas padi per hektar menjadi rendah. Sebagian lahan di Kabupaten Merauke telah diberikan izin pemanfaatan lahan skala luas kepada puluhan badan usaha swasta sebagai target luas sejuta hektar masih jauh dari kenyataan. Pemilik tanah pada umumnya menerima kebijakan pengembangan lahan disebabkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh.

Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru dalam Kawasan Konservasi Kabupaten Nduga Pegunungan Tengah Provinsi Papua Henderina Morin
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jeb.v1i1.493

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) : UNIT USAHA, PENDAPATAN, DAN INEFISIENSI Fajar Sidik
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Artikel ini mendiskusikan tentang implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sebagai wadah kolektif usaha warga desanya. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menseleksi data, display data, dan verifikasi/kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan dalam uji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi BUM Desa Sejehtera belum mampu optimal dalam mencapai tujuan normatifnya karena 85% realisasi pendapatan unit usaha desa wisata habis digunakan untuk beban gaji pegawai dan biaya operasional. Inefesiensi yang terjadi menyebabkan kegagalan sejumlah program pembangunan desa dan pemberdayaan warga desa.

Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura Tumian Lian Daya Purba; Dian Rahadian
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Volume 6 Nomor 3, Desember 2018
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.

MEMAHAMI KEBUDAYAAN LOKAL PAPUA : SUATU PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG MANUSIAWI DI TANAH PAPUA Enos H. Rumansara
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Abstrak: Tulisan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pemerintah agar dalam membangun orang Papua haruslah menggunakan pendekatan budaya dari pada menggunakan pendekatan keamanan yang tidak akan menyelesaikan masalah sosialnya. Orang Papua terdiri dari 254 suku bangsa yang mendiami 4 zona ekologis, yaitu : (1) zona rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai; (2) zona dataran tinggi; (3) zona kaki gunung dan lembah-lembah kecil; dan (4) zona dataran rendah, pesisir dan kepulauan. Orang Papua tersebar mendiami 4 zona tersbut, sehingga untuk membangun mereka tidak bisa menyamaratakan mereka karena karekteristikan budaya mereka berbeda sesuai dengan zona yang mereka diami. Dikemukakan pula beberapa kasus pembangunan yang gagal akibat dari pembangunan yang sifatnya top down sehingga bertentangan dengan karakteristik budaya mereka yang telah dibangun sejak nenek moyang mereka. Melalui tulisan ini, pendekatan budaya disarankan harus digunakan sebagai media pembangunan paling penting untuk suatu perubahan.Kata Kunci : Pendekatan Budaya, Orang Papua

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERATURAN KAMPUNG BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus pada Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak) Muliadi Anangkota
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Peraturan Kampung saat ini menjadi kewenangan baru dalam sistem pemerintahan Kampung. Namun tidak semua unsur pemerintahan kampung mengetahui dan memahami peraturan kampung. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud ingin meneliti persepsi masyarakat di Kampung Sekban terkait peraturan kampung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Pengambilan data melalui penyebaran angket pertanyaan dan wawancara. Responden ditentukan berdasarkan purpossive sampling yaitu seluruh aparat kampung dan 92 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas aparat kampung (100%) dan Kepala Keluarga (83,70%) menjawab setuju untuk pembuatan peraturan kampung. Peraturan kampung dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat kampung. Peraturan tentang penduduk dan pengelolaan keuangan adalah jenis peraturan yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekban. Dalam hal keterlibatan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan.

Page 2 of 9 | Total Record : 81

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 3 (2025): Desember 2025 [in press] Vol 13 No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 13 No 1 (2025): April 2025 Vol 12 No 3 (2024): Desember 2024 Vol 12 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 12 No 1 (2024): April 2024 Vol 11 No 3 (2023): Desember 2023 Vol 11 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 11 No 1 (2023): April 2023 Vol 10 No 3 (2022): Desember 2022 Vol 10 No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 10 No 1 (2022): April 2022 Volume 6 Nomor 3, Desember 2018 Vol 5, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Ekologi Birokrasi Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ekologi Birokrasi Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dian Rahadian

Contact Email
dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota jayapura,

P a p u a

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dian Rahadian

Contact Email dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Phone -

Journal Mail Official dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Editorial Address -

Location Kota jayapura, P a p u a INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dian Rahadian

Contact Email
dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
dianrahadian@fh.uncen.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota jayapura,

P a p u a

INDONESIA