cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceeding SENDI_U
Published by Universitas Stikubank
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,228 Documents
 84   85   86   87   88 
PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan manusia tidak akan dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungantersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak dan agar mencapai kesesuaiankehendak di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Suatu hal tersebutmerupakan bisa dijadikan obyek sengketa, yakni Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi danPerbuatan Melawan Hukum memiliki pengertiaan yang berbeda, Perbuatan Melawan Hukum hanya mengandungpengertian yang sempit, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Adapunpermasalahan adalah Apakah putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat jikaputusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukumyang dapat digunakan sebagai fundamentum petendi pengadilan negeri dalam menerima gugatan yang diajukan olehsalah satu pihak yang terikat perjanjian arbitrase. Adapun metode penelitian yang digunakan normatif dengan tipepenelitian Pendekatan Undang-Undang dan Konseptual. Ketentuan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, memang tidakmengatur alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahamidisini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secarauniversal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 643 Rv, ada sepuluh alasanyang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase dan dapat dijadikan fundamentum petendi dalammengajukan gugatan ke pengadilan negeri disamping atas pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan menganggapmemiliki wewenang untuk menangani perkara dengan pokok gugatan seperti yang telah ditentukan.Kata Kunci : Pembatalan, Putusan Arbitrase, Pengadilan Negeri
PEMBANGUNAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBAL Ayu Ratna Sari, Mieke Yustia
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran teknologi sangat membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Peranan teknologi informasi yangsedemikian besar harus dimanfaatkan maksimal dalam pembangunan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektualmerupakan hak yang diberikan kepada pemilik atas hasil kreatifitas intelektualnya yang diekspresikan dalam bentukhasil karya yang bermanfaat karena mempunyai nilai ekonomis. Hak eksklusif yang melekat pada kekayaanintelektual diberikan negara melalui pendaftaran. Keberadaan kekayaan intelektual sangat penting karenamendorong perekonomian dan mensejahterakan manusia. Indonesia meratifikasi persetujuan TRIP’s melaluiUndang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. PersetujuanTRIP’s merupakan norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaanpenegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut adalah penyesuaianhukum nasional, penyesuaian sistem administrasi, kerjasama dengan luar negeri, serta sosialisasi serta penegakanhukum kekayaan intelektual. Penelitian ini berada dalam ranah ilmu hukum empiris yang dipengaruhi olehkenyataan dalam masyarakat. Pemahaman norma hukum berawal dari realitas masyarakat, fakta sosial menjadi titiktolak menjelaskan persoalan hukum. Teknologi informasi membantu proses pembangunan kekayaan intelektualdalam proses permohonan pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualmengembangkan sistem e-filing dan ‘layanan data dan informasi’ di bidang kekayaan intelektual sebagai saranainformasi dan pengajuan permohonan terhadap hasil karya intelektual bagi masyarakat.Keyword : Kekayaan Intelektual, TRIP’s, Teknologi Informasi
DINAMIKA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH BAGI WARGA MINORITAS DI JAWA TENGAH1 Fidiyani, Rini
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Meskidemikian, Persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Pembangunan rumahibadah bagi warga dari golongan (agama) minoritas seringkali muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmemecahkan persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris denganpendekatan pada segi antropologis. Berdasarkan hasil penelitian di Jawa Tengah, persoalan pembangunan rumahibadah bagi golongan minoritas seringkali menimbulkan konflik demgam golongan mayoritas. Konflik ini terjadikarena adanya persoalan prosedur, hukum, dan kemanusiaan. Persoalan prosedur berkaitan dengan persyaratan yangharus dipenuhi, sedangkan persoalan hukum muncul ketika apa yang telah diatur dalam peraturan pendirian rumahibadah dilanggar, baik oleh warga minoritas maupun mayoritas. Persoalan kemanusiaan muncul sebagai akibathubungan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh sentiment keagamaan. Hukum seringkali gagal dalampemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dipecahkan dengan pendekatan yang netral, bebas dari nilai-nilai (agama)yang dianut oleh warga yang berkonflik. Kearifan lokal menjadi pilihan yang logis, karena mengandung nilai yangdisarikan dari kebajikan-kebajikan dan di dalamnya mengandung pula kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah.Beberapa kasus seperti di Banyumas, Semarang, Blora, dan Solo berhasil menerapkan kearifan lokal dalampenyelesaian masalah pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas.Kata kunci: kebebasan beragama, kearifan lokal, antropologi hukum, konflik antar umat beragama.
BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN ., Rochmani; Faozi, Safik; Suliantoro, Adi
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantaraunsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkunganhidup. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.. Sebagai tujuan penelitian untuk menjelaskan budaya hukum hakim dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakan socio-legal. Hasil peneleitianmenunjukkan bahwa budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dandiimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang padaakhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Kesimpulan, Hakim wajib mengggali hukumyang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak hanya berpedoman padapemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakimperlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law inaction).Kata kunci: hakim, budaya hukum, penyelesaian perkara, lingkungan hidup, keadilan ekologis
ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN KEJAHATAN NARKOTIKA Faozi, Safik; ., Rochmani; Andraini, Fitika
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangatmengkhawatirkan. Tidak saja menimbulkan korban tetapi juga dilakukan oleh oknum aparat hukum. Upayapenanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, danpemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana matipun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam sudut pandang politik kriminal,upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upaya ini berada pada sistem sosial yangrawan terjadi kejahatan narkotika. Permasalahan yang diajukan : Bagaimana angka penyebaran narkotika dalamstatistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?, Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotikaoleh Badan Narkotika Nasional ? Metode penelitan yang digunakan yuridis normatif dengan jenis data sekunder,metode pengumpulan data melalui kepustakaan dan analisis data deskripif-kualitatif. Kesimpulannya bahwapenyebaran narkotika sudah menyentuh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara seperti oknum TNI, oknumpenegak hukum, administrasi pemerintah, pelajar, mahasiswa. Media penyebarannya sangat kompleks, canggih,dengan memanfaatkan semua jalur transportasi darat, udara, laut, sungai dan perbatasan wilayah. Analisiskriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh BNN mengindikasikan adanya pendekatan politik kriminalbaik melalui jalur penal dan non penal. Meskipun demikian, penyebaran kejahatan narkotika masih berlangsung dimasyarakat dan sangat mengkhawatirkan.Kata kunci: politik kriminal, kejahatan, narkotika
MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN Michael, Tomy
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12-2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harusmencerminkan asas keadilan. Tetapi asas keadilan yang tertulis tidak memiliki dasar hukum pemikiran siapakahyang dianut. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap individu dapat melakukan penafsiranatas kehendaknya sendiri. Dengan memaknai pemikiran Jean-Jacques Rousseau sebagai salah satu tokoh yangmenyatakan bahwa kehendak umum akan menghasilkan keadilan maka asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 6ayat (1) UU No. 12-2011 menjadi lebih optimal untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangundangandi Indonesia.Kata kunci: kehendak umum, keadilan, peraturan perundang-undangan, Jean-Jacques Rousseau
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DPD KESULITAN MENEMBUS BENTENG AMANDEMEN KELIMA KONSTITUSI Warsito, Warsito
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana amandemen kelima konstitusi masa bhakti anggota MPR dari periode ke periode, selalu gaduhdiperbincangkan di gedung bulat Senayan. Kebisingan usulan amandemen UUD 1945 itu memantik perhatianpublik, menjadikan DPD tidak fokus memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang diwakilinya. Dewan PerwakilanDaerah (DPD) selalu gencar mengusulkan perubahan konstitusi. Bersebab, lembaga negara ini dilahirkan, tetapitidak diberikan kewenangan sedikit pun oleh UUD 1945 layaknya lembaga-lembaga negara lain. Ketiga fungsi yangdimiliki DPD, baik fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan apabila tidak ditindaklanjuti olehDPR tidak memiliki implikasi yuridis. Dalam batas penalaran logis, untuk apa lembaga negara bernama MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelum amandemen memiliki kekuatan purbawisesa sebagai lembagatertinggi negara berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden, kini melahirkan lembaga negara DPD yangtidak memiliki arti (meaningless). MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002, hasil perubahanitu antara lain, membubarkan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Sisi lain, MPR menukargantikan DPD yangsecara substantif sama dengan DPA. Bedanya, jika pertimbangan DPA diberikan kepada presiden, tetapi,pertimbangan DPD disampaikan kepada DPR yang kedua-duanya tidak memiliki implikasi yuridis, jika sebuahpertimbangan itu tidak ditindaklanjuti. Sepanjang sejarah MPR melakukan amandemen konstitusi, kesalahan besar(big mistake) terletak pada kelahiran DPD yang dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat menggenapkan juga tidakmengganjilkan. Wajar, dari periode ke periode masa bhakti anggota DPD selalu gencar dan gaduh mengusulkanamandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat kelembagaanya agar kuat dan sejajar dengan DPR (strongbicameralisme). Selama ini, DPD praktis sebagai lembaga negara asessories dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Pasang surut usulan amandemen kelima UUD 1945 terus mengemuka di gedung bulat, setelah tahun 2007 usulanDPD kandas ditengah jalan, padahal sudah diusulkan sejumlah 238 anggota MPR,tetapi sulit menembus bentengkeperkasaan DPR karena ada upaya-upaya penggembosan, usulan amandemen berkurang menjadi 208 anggotaMPR, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat perubahan lagi. Perubahan konstitusi diharapkan tidak secaraparsial terkait penguatan kelembagaan DPD, tetapi perubahan yang bersifat komprehensif termasuk didalamnyamenata ulang organ-organ kelembagaan negara agar keberadaannya dapat melakukan kegiatan fungsi salingmengontrol dan saling mengimbangi (cheks and balances). Dengan perubahan konstitusi yang tidak ditumpangikepentingan-kepentingan politik sesaat, maka konstitusi yang dihasilkan akan dapat menjangkau jauh ke masadepan Indonesia tidak akan mudah lapuk dan usang dimakan zaman (verourded).Kata Kunci: Amandemen UUD 1945, DPD meaningless, cheks and balances.
EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Waspiah, Waspiah
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keefektifan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memungut royalti patut dipertanyakan hal tersebutdikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang mengatur keberadaan LMK lebihkhusus. Penggunaan musik untuk tujuan komersil wajib membuat perjanjian lisensi kepada Lembaga ManajemanKolektif legal yang telah mendapatkan izin dari Menteri, tujuan penelitian ini: (1). menjelaskan efektifitaspemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014; (2)menjelaskan mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan peraturan perundangundangandan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudahefektif, di dasarkan pada teori efektifitas dari Soerjono Soekanto. Mekanisme pemungutan royalti dengan pemberiankuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hakmengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Kesimpulan penelitianini adalah efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudah sesuai, hanya dipengaruhi budaya masyarakat Indonesia.Sarannya Perlunya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan perlindungan dan penghargaan kepadapencipta lagu untuk mendapat hak ekonomi yaitu royalti; Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)untuk lebih di tingkatkan untuk menghindari LMK yang tidak resmi; pemerintah segera menerbitkan PP tentangUUHC.Kata kunci: Efektifitas; LMK; Royalti; Hak Cipta
TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 130/PMK.010/2012) Widaningsih, Widaningsih
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengambilan paksa kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh debt collector selaku petugas dari lembagapembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalammasyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan denganpelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang MelakukanPembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 PMKNo. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraanbermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada KantorPendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (pasal 1). Kewajibanpendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan: a) pembiayaankonsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; b) dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotoryang pembiayaannya berasal dari pembiayaanpenerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).Dengan keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiaptransaksi pembiayaannya. Oleh sebab itu pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa PerusahaanPembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) harikalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Metode Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normativeKata Kunci : Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, PMK No. 130/PMK.010/2012
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PEMAKAIAN PRODUK TEKNOLOGI KESEHATAN PADA LAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Yatini, Yatini
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Telah terjadi ketidakjelasan hukum mengenai pengaturan penyelesaian sengketa antara pasien dan dokter , adanyahubungan hukum terapeutik dalam layanan kesehatan. Tujuan penelitian mencari kejelasan hukum penyelesaiansengketa akibat pemakaian produk teknologi kesehatan pada layanan kesehatan dalam perspektif perlindungankonsumen Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitia Hukum Yuridis Normatif karenamenganalisa bahan hukum primer perundang-undangan layanan kesehatan , menggunakan analisis secarapreskriptif analitik dan secara sistematik. Hasil penelitian menujukkan adanya keharusan penyelesaian sengketaantara pasien dan dokter terlebih dahulu melalui mediasi di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesiahanya menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmukedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi pelanggaran disiplin, sehingga mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat sukarela dan mampu menghasilkan putusan yang bersifat win-winsolution belum menawarkan solusi penyelesaian sengketa bagi pasien sebagai konsumen yang memiliki sengketadengan dokter terhadap adanya kerugian pasien, dan hukum kesehatan menyerahkan penyelesaian sengketa perdatadan pidana melalui cara penyelesaian di pengadilan yang seharusnya penyelesaian di pengadilan merupakan carapenyelesaian yang terakhir (Ultimum remidium). Kesimpulan pengaturan penyelesaian sengketa layanan kesehatanyang merupakan lex specialis derogat legi generali hukum perlindungan konsumen belum memberikanperlindungan bagi konsumen.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Layanan Kesehatan, Konsumen

Page 86 of 123 | Total Record : 1228

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue 2021: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2019: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2018: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2018: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2016: SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS More Issue