cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 386 Documents
 9   10   11   12   13 
KONTROVERSI HADITS-HADITS MENANGISI MAYAT DALAM PERSPEKTIF MUKHTALIF HADITS Arif Wahyudi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i1.359

Abstract

Pertentangan antara hadits-hadits tentang menangisi mayit seringkali berdampak langsung kepada masyarakat akar rumput, sehingga sekedar menitikkan air mata karena keluarganya meninggal akan membuat yang lain menghardik dengan alasan bahwa si mayit akan disiksa di dalam kubur ketika ada yang menangis atau si mayit akan menjadi hantu. Pertentangan dalam masalah ini akan coba penulis kaji dan selesaikan dengan metode Mukhtalif Hadits. Ilmu Mukhtalif Hadits merupakan ilmu yang membahas pertentangan hadits dengan hadits lain, dengan al-Qur’an, logika dan fakta, baik pertentangannya secara zhahir atau hakiki. Hal ini senada dengan cakupan pembahasan kitab-kitab tentang mukhtalif hadits, diantaranya Ta`wîl Mukhtalif al-Hadîts karya Abî Muhammad Abdullah ibn Muslim Qutaibah (213-276 H). Secara esensi, pertentangan antara satu hadits dengan yang lain hanyalah pada zhahirnya dan tidak bersifat hakiki, mengingat keseluruhannya bersumber dari Allah swt.
PERLAKUAN ELIT MUSLIM TERHADAP AL-QUR’AN Moh. Zahid
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i1.360

Abstract

Fungsionalisasi al-Qur’an seharusnya dimulai dari para elit muslim, baik intensitas maupun cara berinteraksinya dengan kitab sucinya itu. Dari penelitian ini terlihat bahwa bahwa interaksi mereka dengan al-Qur’an dilakukan secara intensif, terutama dalam bentuk membaca, baik terjadwal maupun insidentil, meskipun seringkali tertunda. Bentuk interaksi lainnya seperti mengajarkan al-Qur’an dengan beragam cara dan di berbagai kesempatan. Motivasi utamanya adalah ibadah kepada Allah Swt., yang dapat melahirkan ketenangan jiwa. Mereka juga menyadari bahwa al-Qur’an merupakan petunjuk bagi manusia. Ekplorasi tuntunan al-Qur’an dilakukan ketika terdapat masalah yang membutuhkan jawaban berdasarkan tuntunan al-Qur’an, sehingga eksplorasi yang dilakukan masih bersifat temporal, situasional dan kasuistis.
KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i1.361

Abstract

Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas,  baik secara fisik maupun non fisik demi  terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka  mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota  Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama para stake holder dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak  yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat. Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran yang terdiri dari penganggaran Fisik, maupun Non fisik sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara terpadu, masing-masing SKPD membuat rencana anggaran masing-masing. dan Target Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud dalam waktu kira-kira lima tahun.
STUDI ANALISIS-KOMPARATIF METODE DALÂLAH AL-NASH DAN MAFHÛM MUWÂFAQAH DALAM PENGGALIAN MAKNA NASH SYAR’I Abdul Jalil
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.470

Abstract

Nash al-Qurân dan Hadîts mengandung makna dan esensiyang harus ditangkap secara tepat oleh manusia, tentunyamenangkap makna dan esensi yang berada dalam nashsyar‟î perlu cara atau metode sehingga nash syar‟î berupakalamullah yang mengandung norma hukum dan panduankehidupan manusia tersebut dapat diimplementasikandalam kehidupan yang nyata. Dalam Ilmu MetodologiIstinbâth Hukum Islam, Jumhûr Mutakallimîn dalammenggali makna nash memilih dengan menggunakanmetode Manthûq dan Mafhûm Muwâfaqah. Sementaragolongan Fuqâha‟, mereka memilih berbeda dalam mencari,menggali dan menafsiri makna nash syar‟î dengan metodedalâlah al-nash. 
PRAKTIK POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA LADEN KABUPATEN PAMEKASAN Abd. Warits; Abd. Wahed
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.471

Abstract

Artikel ini membahas tentang praktik poligami yangdilakukan di Desa Laden tanpa ada niatan sebelumnyauntuk melakukan poligami. Namun seiring denganberjalannya waktu semuanya terjadi tanpa ada kesadaranyang disebabkan let re‟. Perkawinan poligami yangdilakukan tanpa adanya sepengetahuan isteri yangpertama dan dilakukan di bawah tangan (ilegal) tidaksesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun1974, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif,bahkan melenceng dari tujuan perkawinan yang telahdiatur dalam UU yang ada di Indonesia.
FENOMENA KAWIN SANDHÉK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SOKALELAH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN Suhri yanto; Moh. Hefni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.472

Abstract

Pelaksanaan kawin sandhék di Desa Sokalelah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sangat berbeda denganpelaksanaan perkawinan pada umumnya karenapelaksanaannya dilakukan di tempat calon pengantin yangditinggal kabur (laki-laki), hal ini disebabkan oleh tidakadanya persiapan sama sekali dari pihak keluarga calonpengantin esandhék itu (perempuan) karenapemberitahuannya hanya semalam sebelum keesokannyadilaksanakan akad nikahnya. dan dalam pelaksanaankawin sandhék ini tidak dilakukan lamaran terlebih dahulukarena sangat mendadak. Tujuan dilaksanakannya kawinsandhék Untuk menutupi rasa malu atau aib dari keluargacalon pengantin yang ditinggal kabur oleh pasangannyatanpa ada alasan yang jelas, Untuk menghindari gagalnyaperkawinan maka dari itu pihak keluarga mencarikan gantiperempuan di sekitar rumah atau di pondok pesantren;dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddahwarahmah serta untuk mendapatkan keturunan yang shalehdan shalehah.
PRAKTIK KHITHBAH DI MADURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Suhaimi -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.473

Abstract

Sebelum perkawinan dilakukan, baik secara hukum maupun adat harus didahului dengan khithbah. Laki-lakidan perempuan yang masih dalam ikatan peminangantentu saja status hukumnya “ajnabiyah”. Fenomena yangberkembang di masyarakat terjadi pergeseran danpengaburan status hukum yang seolah-olah hubungankeduanya telah mempunyai ikatan yang sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak terbatasi lagi hubunganantara laki-laki dan perempuan, bahkan masyarakatmelakukan praktik peminangan yang menyalahiketentuan hukum Islam.
PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.474

Abstract

Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.  Dalamhukum waris di Indonesia masih berlaku pluralismehukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam. Sebagaibagian dari hukum perdata dalam hukum waris dikenaladanya pilihan hukum (opsi hukum) sehingga masyarakatdapat memilih hukum waris yang akan dianutnya. Denganadanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Undang-Undang Peradilan Agama, pilihanhukum bagi orang yang beragama Islam ketika berperkaradi pengadilan ditiadakan sehingga akan secara otomatisakan menjadi kewenangan Pengadilan Agama danPengadilan Agama akan menerapkan hukum waris Islam.
DZIKIR: PSIKOTERAPI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Rudy Haryanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.475

Abstract

Ada korelasi antara Ilmu Psikologi dan ajaran Islammengenai dimensi kejiwaan manusia, sehingga masalahgangguan kejiwaan tidak bisa dilepaskan dari keduanya.Kehidupan modern membuat manusia melupakan aspekspiritual yang ada di dalam dirinya. Dorongan spiritualyang tidak terpenuhi pada diri manusia menyebabkanperasaan hampa dan tanpa makna yang berujung kepadaterjadinya gangguan kejiwaan. Teknik psikoterapidikembangkan dalam mengatasi gangguan kejiwaanberdasarkan teori psikologi maupun ke-Islam-an. Dalamajaran Islam, dzikir yang merupakan tradisi pesantren dansecara rutin dilakukan oleh civitas pesantren merupakanalternatif terapi yang sangat efektif dalam mengatasigangguan kejiwaan.
UPAYA PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA (ALIRAN SESAT) Hanafi -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i2.476

Abstract

Pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan sebagaimasyarakat yang berbangsa dan bernegara khususnyaberkaitan kebebasan beragama atau berkeyakinan yangmerupakan salah satu bagian yang harus diperhatikansecara serius oleh pemerintah maupun setiap elemensupaya tidak terjadi konflik kekerasan atas nama agama.Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan pendidikan,pendekatan musyawarah dan pendekatan dakwahmerupakan upaya preventif pencegahan dalammenanggulangi kejahatan/kekerasan atas nama agama(aliran sesat). Karena pendekatan tersebut pada hakikatnyaadalah dalam rangka penyadaran kepada masyarakatdalam meyakini ajaran agama dan mejalankan ajaranagama yang benar, serta merupakan pencegahan terjadinyakekerasan. Upaya preventif merupakan tindakan untukmengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan aliranatau agama lain. Tetapi dengan kebijakan preventif inibukan berarti harus tidak diproses dengan hukum pidanamelainkan sebagai tindakan ke arah penghapusan faktor faktorpotensial penyebab timbulnya aliran dan kekerasanatas nama agama.

Page 11 of 39 | Total Record : 386

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025) Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue