cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
mifesbuk@gmail.com
Phone
+62541-743390
Journal Mail Official
mifesbuk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No.80 75124 Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 14126877     EISSN : 25280538     DOI : https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Dedikasi mempublikasikan artikel-artikel yang berisi ide, gagasan, hasil penelitian, kajian pustaka, dan kreasi inovasi bidang sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI" : 9 Documents clear
KEWENANGAN DINAS SUMBER DAYA AIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA DI KELURAHAN RAMBUTAN JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK Setiawan, Muhammad Rafli; Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Cahyani, Ferina Ardhi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9210

Abstract

Masalah air limbah domestik, khususnya di kota besar padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Air limbah domestik yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat yaitu memiliki sanitasi yang layak. Upaya yang dilakukan salah satunnya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan RTS rumah tangga dengan memberikan delegasi kepada DSDA Provinsi DKI Jakarta melalui ketentuan diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. DSDA Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan tangki septik dengan dibantu Perumda Paljaya. Pelaksanaan program RTS belum optimal, DSDA Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat hambatan, dengan hambatan paling utama adalah ketidakberlanjutan pelaksanaan program RTS pada Tahun 2024. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi alasan belum terlaksananya program RTS ditahun 2024.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Syam, Elvi Susanti; Ramadhani Ahmad, Nur Qalbi Putri; Syahruddin, Mokhammad; Ariyadi, Ariyadi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi data pribadi pengguna dalam transaksi elektronik dan bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang ITE yang mengatur pelanggaran, pengawasan, serta sanksi, keberhasilan penegakannya memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi publik. Dengan komitmen pemerintah, pembentukan lembaga pengawas independen, serta kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif guna menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan menjunjung tinggi hak privasi warga negara.
DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PIDANA: STUDI KASUS CYBERCRIME Syam, Elvi Susanti; Asfiani B., Asfiani; Abu Bakar, Asfendi Wijaya
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9211

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma sistem pembuktian pidana di Indonesia, dari bukti konvensional menuju bukti elektronik yang kompleks dan lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan adaptabilitas kerangka hukum pembuktian pidana nasional terhadap dinamika bukti digital di era siber. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menelaah ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksananya, disertai analisis terhadap temuan empiris dan praktik internasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia masih berorientasi pada model klasik dan belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik bukti digital yang menuntut keotentikan, integritas, dan keamanan data. Fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan absennya standar autentikasi nasional menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas pembuktian elektronik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum acara pidana menuju sistem pembuktian digital yang terpadu melalui pembentukan Digital Chain Management System serta penguatan etika forensik digital. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana yang lebih adaptif dan menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum berbasis teknologi di Indonesia.
REKONSTRUKSI PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KETIADAAN MENS REA DALAM ERA KECERDASAN BUATAN Syam, Elvi Susanti; Alvian, Muhammad Andri; Syamsul, Zulfiani; Maskur, Maskur
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9216

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), khususnya sistem yang bekerja secara otonom (misalnya deepfake, AI chatbot, algoritma trading otomatis), menjadi tantangan serius bagi hukum pidana. AI kini bukan lagi sekadar alat, ia telah menampilkan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen, di luar kendali manusia, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menelaah hukum dari sisi konseptual dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (law in books), Sebelum merumuskan model pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI), diperlukan kajian teoritis sebagai fondasi. Analisis teori ini menjadi penting karena hukum tidak bisa sekadar reaktif terhadap perkembangan  teknologi, Perkembangan AI menantang fondasi hukum pidana karena menghadirkan entitas otonom yang tak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan teori lama. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman, situasi ini justru  membuka ruang inovasi hukum berbasis Pancasila.
DISFUNGSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Syam, Elvi Susanti; Wahyuni, Eka Novianty; Burhan, Putri Ajeng; Muliyadi, Muliyadi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9212

Abstract

Penelitian ini membahas disfungsi pengawasan eksekusi putusan pidana di Indonesia dengan fokus pada implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik. Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir proses peradilan pidana yang menentukan efektivitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kejaksaan, realitas empiris menunjukkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang tidak dieksekusi karena lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, serta ketiadaan mekanisme pengawasan yang tegas dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma hukum dan praktik lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi pengawasan eksekusi telah melemahkan prinsip rule of law dan asas equality before the law, sehingga menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Reformasi sistem pengawasan perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus, penguatan lembaga pengawas independen, serta penerapan transparansi digital untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan putusan pidana.
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN DI MASA DEPAN Pujiastuti, Nanik
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9249

Abstract

Pembangunan berkelanjutan tampil sebagai konsep atau pendekatan baru, sebagai koreksi atas kebijakan-kebijakan atau strategi pembangunan yang dianut pasca Perang Dunia ke II sampai dasawarsa 1980-an yang dinilai gagal mencapai tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat masa kini maupun umat manusia di masa yang akan datang. Konsep ini dilahirkan oleh bangkitnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi telah melampaui daya dukung lingkungan alam, sehingga keberlanjutan upaya membangun kesejahteraan bahkan kelangsungan kehidupan umat manusia di atas bumi ini dipertanyakan.Indonesia  menjadi tuan rumah dari konferensi dunia yang akan membahas mengenai masalah perubahan iklim yang disebabkan oleh pola kehidupan dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap alam dan lingkungannya.Namun apabila kita berbicara mengenai “lingkungan” dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, pengertiannya bukan hanya terbatas pada lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial–ekonomi. Ada keterkaitan yang erat dan pengaruh timbal balik antara keduanya. Oleh karena itu, maka dalam paham pembangunan yang ingin dikembangkan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, meskipun pertumbuhan itu penting dan tidak dapat tidak harus ada untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Tetapi, bagaimana pertumbuhan itu dihasilkan dan bagaimana pendistribusiannya, tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan itu sendiri.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS : PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KASUS CYBERBULLYING Elysabeth, Vita; Irawan, Benny; Rofiana, Reine
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9213

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara lonjakan kasus cyberbullying yang difasilitasi oleh media sosial dengan efektivitas penindakan hukum yang lambat di lapangan. Media sosial, dengan fitur anonimitas, fleksibilitas identitas, dan kecepatan penyebaran konten, telah menciptakan kondisi struktural yang memperburuk perilaku perundungan. Fenomena ini menimbulkan dua masalah pokok yaitu bagaimana peran media sosial memengaruhi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan cyberbullying dan bagaimana upaya pencegahan kasus cyberbullying dalam media sosial. Untuk menganalisis masalah ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis normatif, didukung oleh data sekunder (UU ITE, KUHP, SKB) dan data primer dari wawancara dengan unit siber Kepolisian Daerah Banten. Analisis berlandaskan pada Teori Transisi Ruang (Space Transition Theory) untuk menjelaskan transformasi perilaku pelaku, dan Teori Pencegahan (Deterrence Theory) untuk mengevaluasi efektivitas sanksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai fasilitator dan akselerator psikologis, dimana anonimitasnya menurunkan hambatan moral yang memicu pelampiasan emosi sesaat dan agresi tertahan (faktor penyebab internal) sesuai dengan Teori Transisi Ruang. Sementara itu, upaya pencegahan regulatif yang sudah ada menjadi tidak efektif karena platform menciptakan hambatan struktural yang meruntuhkan pilar kepastian (certainty) dan kecepatan (celerity) sanksi dalam Teori Pencegahan, yang dipicu oleh sulitnya identifikasi pelaku anonim dan lambatnya prosedur hukum. Disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang efektif menuntut protokol kerja terpadu yang mengikat regulator, penegak hukum, dan platform. Oleh karena itu, disarankan agar platform menerapkan verifikasi identitas bertingkat untuk menekan anonimitas serta menyediakan kanal pelaporan terpadu yang menjamin kecepatan penanganan dan pelestarian bukti digital (jejak digital) sebelum konten dihapus, demi memperkuat kepastian hukum (deterrence).
PERBANDINGAN SUBSTANSI DAN FILOSOFI ANTARA KUHP LAMA DAN KUHP BARU Rochma, Sofiatus Zahra; Setyawan, Eka Wahyu; Gani, Muhammad Zidan; Romadhon, Ahmad Heru
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9274

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. KUHP Lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda telah lama menuai kritik karena dinilai tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan substansi pengaturan dan landasan filosofis antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara substansial KUHP Baru menghadirkan perubahan mendasar, terutama dalam tujuan pemidanaan, jenis dan sistem sanksi pidana, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penguatan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Secara filosofis, KUHP Baru berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengedepankan pendekatan humanistik dan keadilan restoratif. Sebaliknya, KUHP Lama lebih mencerminkan filosofi hukum pidana kolonial yang bersifat retributif dan berorientasi pada kepastian hukum formal. Dengan demikian, perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem hukum yang lebih berdaulat, konstitusional, dan berkeadilan sosial.
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN SOLUSI DIGITAL: MENAKAR EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA Syam, Elvi Susanti; Setiawati, Lis; Masse, Syukri; Walinono, Muhammad Zulkifli
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9214

Abstract

Pelaksanaan putusan pidana merupakan manifestasi dari kewibawaan hukum dan keadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa proses eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural, maupun teknis-administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana serta menganalisis potensi pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi digital dalam pengawasan eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala serius akibat lemahnya integrasi sistem hukum dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah pada pembentukan sistem pengawasan digital terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI Vol 25, No 2 (2024): DEDIKASI Vol 25, No 1 (2024): DEDIKASI Vol 24, No 2 (2023): DEDIKASI Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI Vol 23, No 1 (2022) Vol 22, No 2 (2021) Vol 22, No 1 (2021) Vol 21, No 2 (2020) Vol 21, No 1 (2020) Vol 20, No 2 (2019) Vol 39, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2019) Vol 38, No 1 (2018) Vol 37, No 2 (2017) Vol 36, No 1 (2017) Vol 35, No 2 (2016) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No.1 (2014) Vol 30, No 1 (2014) More Issue