cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Mahsun
Contact Email
jpw@walisongo.ac.id
Phone
+6285876365599
Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id
Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JPW (Jurnal Politik Walisongo)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 25033190     EISSN : 25033204     DOI : https://doi.org/10.21580/jpw
Core Subject : Social,
Social Sciences
The article was developed in JPW (Jurnal Politik Walisongo) is research and the study of Political Islam, politics to Indonesian, Middle East Politics, science of government, state and public administration.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 116 Documents
 7   8   9   10   11 
Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis Terhadap Pemilih Pemula Nur Rohman
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.18330

Abstract

Pemilihan presiden di Indonesia adalah peristiwa politik yang krusial dan dipantau dengan cermat oleh masyarakat dan pengamat politik. Dalam konteks ini, peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menarik perhatian yang signifikan, terutama dalam hubungannya dengan pemilih pemula. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran PSI dalam pemilihan presiden dengan fokus khusus pada dampaknya terhadap pemilih pemula. PSI adalah salah satu partai politik baru yang muncul dalam lanskap politik Indonesia. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, termasuk survei opini publik, wawancara dan analisis data sekunder, untuk mengidentifikasi bagaimana PSI telah mempengaruhi pemilih pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSI telah berhasil menarik perhatian pemilih pemula dengan platform politik yang segar, terutama terhadap isu-isu sosial, lingkungan, digitalisasi. Partai ini memanfaatkan media sosial dan komunikasi dengan efektif untuk mencapai pemilih muda. Penulis juga menyoroti peran PSI dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, meningkatkan partisipan mereka dalam proses politik, dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pemilihan presiden. PSI telah berperan aktif dalam pemilihan presiden. PSI telah berperan dalam memotivasi pemilih pemula untuk mendukung kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai aspirasi mereka. Mereka telah mengusung pesan yang segar, inovatif, dan fokus pada aspirasi generasi muda. Partai ini secara aktif memanfaatkan media sosial dan strategi kampanye modern untuk mencapai pemilih pemula dan memenangkan dukungan mereka. Meskipun PSI memiliki dampak positif pada pemilih pemula, penelitian ini juga mencatat beberapa kritik dan tantangan yang dihadapi oleh partai PSI, seperti ketidakmampuan mereka untuk mengatasi isu-isu ekonomi yang lebih substansial dan kurangnya pengalaman dalam pemerintahan. Dalam artikel ini, kami menyelidiki bagaimana PSI mempengaruhi pemilih pemula melalui kampanye, komunikasi, dan pendekatan politiknya. Penulis juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemilih pemula dalam memilih dan mendukung PSI, termasuk ideologi, kepemimpinan partai, dan isu-isu kampanye. Selain itu, penulis mengevaluasi dampak partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan bagaimana kontribusi PSI memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting PSI dalam menggerakkan pemilih pemula dalam politik Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis menggambarkan kontribusi PSI dalam politik Indonesia, potensi pemilih pemula sebagai kelompok pemilih yang signifikan, dan implikasi dari interaksi ini terhadap pemilihan presiden mendatang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran PSI dalam menggalang dukungan pemilih pemula, penulis dapat merencanakan strategi politik yang lebih efektif dan inklusif dalam masa depan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran PSI dalam pemilihan Presiden 2024, terutama dalam konteks pemilihan pemula. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan politik yang sedang terjadi di Indonesia, terutama dalam hal keterlibatan pemilih pemula dalam proses demokrasi.
The Implementation of Gender Mainstreaming Policy in Indonesian Local Government – The Case of Salatiga City 2017-2022 Tika Ifrida Takayasa
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.21121

Abstract

Gender mainstreaming is a strategy for integrating gender issues into urban development. Gender mainstreaming was implemented in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2000 but was not incorporated into local regulations until 20 years later. Salatiga City is leading the way in gender mainstreaming in urban development, implementing it according to the Mayor's Regulation No. 5 of 2021. The development of Salatiga City from 2017-2022 has achieved remarkable results at the national level, as reflected in the Human Development Index (HDI) and the Gender Development Index (GDI). This research goes beyond the numbers to see how local gender policies are responsive by looking at the factors of participation, benefits, control, and access for all parties. This research uses the theory of PUG implementation by looking at the seven prerequisites for gender mainstreaming in regional development: commitment, policies, institutions, resources, analytical tools, disaggregated data, and community participation. The results of the study show that the implementation of gender mainstreaming in Salatiga City has improved each year and that all the PUG requirements have been met. However, the drivers and implementers of mainstreaming at government level have not fully understood the PPRG in its implementation. Women are still lagging in three crucial areas of society: education, health and the economy.The implementation of gender mainstreaming necessitates the collaboration of all stakeholders, including the government, civil society, and the private sector. To achieve equitable and sustainable development, it is essential that these entities work in concert
Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Dalam Menangani Kasus Human Trafficking (Prostitusi) di Desa Karang Serang Gefarina Djohan; Hafizh Maulana Assuyuthi Burhani
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.17081

Abstract

Peran pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam menangani kasus human trafficking (Prostitusi) di Desa Karang Serang dengan menggunakan empat bentuk peran yakni peran sosialisasi dan pembinaan, peran regulator, peran fasilitator dan peran dinamisator menunjukkan terlaksana dengan baik. Meskipun demikian ternyata hasil penelitian menunjukkan masih terdapat adanya faktor penghambat, sehingga tidak optimal. Peran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang yang memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di Desa Karang Serang terlihat belum mencapai hasil yang menggembirakna, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan-persoalan di lapangan sebagaimana penelitian ini dilakukan.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deskriptif terkait dengan peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dan pihak pendukung lainnya dalam penanganan kasus human trafficking (prostitusi) di Desa Karang Serang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui proses wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Kerangka teori dalam skripsi ini menggunakan teori peran selain menggunakan konsep fungsi peran oleh Iyas Yusuf, Soerjono Soekanto, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto gun menjelaskan peran pemerintah Kecamatan Sukadiri, faktor penghambat dan faktor pendukung. Selain itu peneliti juga menggunakan teori human trafficking (Perserikatan Bangsa-bangsa) dan teori pemerintah daerah oleh Harson. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus human trafficking (prostitusi) ternyata efektif sehingga hasilnya belum optimal.
Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom) Lulu Nur Zalzillah; Rangga Galura Gumelar
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i1.19527

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan implementasi komunikasi politik secara optimal yang disesuaikandengan strategi komunikasi. Pada era 4.0, strategi komunikasi politik cenderung menggunakan mediadigital untuk menyampaikan pesan politik (kampanye). Hal ini bertujuan untuk menerima dukunganmasyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut membentuk opini-opini di masyarakat yang menimbulkan reaksimasyarakat. Maka, penelitian ini menganalisis bagaimana NarasiNewsroom sebagai media digital dalampembentukan opini publik pada pemilu 2024. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif (studikasus) yang berpedoman pada teori kepala batu dan media baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwaNarasiNewsroom memiliki peran sebagai media baru. NarasiNewsroom menjadi media baru yangmenyediakan informasi secara cepat,aktual dan berbasis internet guna membantu dalam melakukanpenelitian dan analisis secara cepat,aktual dan berbasis internet terkait pemilu 2024 yang menimbulkansudut pandang dan penyampaian opini-opini yang menjadi opini publik. Jadi, NarasiNewsRoommenjadi media baru dalam memberikan informasi yang terjamin kredibilitas dan validitasnya.
In the Name Religion and Defending Women; Experiences of Three Pesantren Women in Indonesia Local Elections Abdul Chalik
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17605

Abstract

The leadership of Indonesian Muslim women experienced a development, marked by the ever extensive political roles. Some previous researches state that the factor of familial closeness (political dynasty), gender, collusion, sexiness and piety marketing stimulate women’s election in political contestations. But these reasons are not enough to explain the reason for women’s roles in the public, especially women of pesantren (Islamic boarding schools). We suggest that women’s courage in the struggle for the political position is due to their desires to strive for women's rights that are ignored and not comprehensively understood by male leaders. The existence of the thought that women can (only) ‘understand women’ becomes the reason why regional leaderships are also seized by women. The article also shows the ability to integrate spirituality towards public roles by utilizing their social capitals. This paper also counters some arguments that women always lose in public sectors in political sector fights as they are under the shadow of their husbands or men.
Mendorong Akuntabilitas Birokrasi, Membuka Ruang Politik: Pelibatan Warga Melalui Layanan Pengaduan dalam Tata Kelola Perkotaan Noor Rohman; Aniek Nurhayati; Ajeng Widya Prakasita
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.17538

Abstract

Dalam dua dekade terakhir, kajian tentang pelibatan publik mengalami perkembangan pesat, baik dalam konteks perdebatan teoritik maupun eksperimentasi secara empiris. Banyak literatur yang sudah mendiskusikan pelibatan publik dari sisi penawaran, bagaimana melibatkan publik dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatoris. Sebaliknya, sisi permintaan dari elit yang berwenang membuat keputusan relatif kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk memperkaya diskusi tentang pelibatan publik berbasis inisiatif elit yang berwenang. Lebih spesifiknya, kami berusaha memahami bagaimana pelibatan warga melalui layanan pengaduan berbasis teknologi digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami berargumen bahwa secara kelembagaan layanan pengaduan warga memiliki dampak positif karena menyediakan ruang politik untuk menekan kinerja internal birokrasi yang buruk. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pengaduan warga tidak hanya berkontribusi untuk mendorong akuntabilitas kinerja internal birokrasi pemerintahan, melainkan juga membuka ruang politik bagi warga untuk mengontrol kinerja layanan pengaduan tersebut. Pemerintah kota Surabaya telah berusaha melakukan inovasi dan reformasi tata kelola pemerintahan melalui layanan pegaduan warga berbasis media digital. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga cenderung menggunakan inovasi demokratik tersebut sebagai bagian dari pencitraan politik. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam literatur partisipasi publik berbasis inisiatif elit melalui penggunaan teknologi digital untuk mengakomodasi keluhan dan permintaan publik.
Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer Abd Hannan
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i1.17499

Abstract

Meningkatnya angka calon tunggal dalam gelaran Pilkada serentak di Indonesia menuai ragam polemik, salah satunya adalah adanya anggapan bahwa Pilkada calon tunggal telah menyebabkan proses sirkulasi kepemimpinan daerah berjalan tidak sehat, memperlemah sistem demokrasi, dan cenderung memperkokoh praktik monopoli kekuasaan di tingkat daerah. Studi ini mengkaji fenomena meningginya calon tunggal dalam gelaran pemilihan kepala daerah, dampak dan pengaruhnya terhadap sistem demokrasi dan dinasti kekuasaan di Indonesia. Dengan melakukan analisa berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi politik, studi ini mendapati temuan bahwa sejak diterapkannya Pilkada serentak pada tahun 2015, praktik Pilkada calon tunggal mengalami peningkatan. Meningginya jumlah calon tunggal tersebut disebabkan oleh adanya pragmatisme politik di level elit, tidak optimalnya partai politik menjalankan fungsinya, serta diterapkannya syarat ambang batas pencalonan. Pada tataran praktiknya, Pilkada calon tunggal telah mereduksi prinsip esensial pemilihan umum, khususnya prinsip partisipasi, kompetisi, danprinsip kontestasi sehingga membuat bangunan demokrasi Indonesia melemah. Selain itu, Pilkada calon tunggal juga dinilai telah membuat dinasti kekuasaan di tingkat daerah semakin menguat. Faktanya, dari jumlah 25 calon tunggal yang bertarung pada Pilkada serentak 2020, sebanyak 23 calon merupakan incumbent baik sebagai calon kepaladaerah atau wakil kepala daerah, dan 10 di antaranya merupakan kepala daerah yang kembali maju dengan pasangan calon yang sama.
Local Open Goverment: Key Issues In Madrid, Spain Erdayani, Rizki; afandi, syed agung; Afandi, Muslim
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i2.22603

Abstract

This study aims to analyze key issues of open government in Madrid. This city is one of the members of the Open Government Partnership (OGP) selected for the Local Government Pilot Program. A qualitative approach and bibliometric analysis methods were used in this study. The data used were obtained from the Google Scholar database through Publish or Perish with four keywords: “Madrid information access”, “Madrid transparency”, “Madrid participation”, and “Madrid collaboration”. Data selection used Mendelay, while the bibliometric map was obtained using VOSviewer. This study found that there was an increasing trend in the publication of Madrid open government articles. There were 78 relevant articles and 72 topics in the last 58 years. The main topics of focus include participation, collaboration, politics, democracy, transparency, governance, and network. Meanwhile, the latest and potential topics include digital participation, innovation, development, public-private collaboration, public space, inclusion, and capability. Since its leading role in OGP, Madrid has set fourteen commitments, four of which are their current focus: improvement of the Decide Madrid platform, improvement of the transparency portal and increase of open data visualizations, broaden the spectrum of participation, and community actions for a healthy city strategy.
Critiquing Global Priorities: The UN Military Spending, Peacebuilding, and the Role of Love in International Relations. Okpevra, Uwomano Benjamin
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i2.23440

Abstract

This paper delves into the intricate relationship between international relations and government budgets, focusing on the paradoxical allocation of resources to both peace and war efforts. By examining the stark contrast between the colossal military expenditures of nations, particularly the United States, and the comparatively modest budgets of global peace-building institutions like the United Nations, the study sheds light on the values and priorities of international actors. It critically evaluates the consequences of this imbalance, such as unmet societal needs, and highlights the stark juxtaposition of rhetoric about democracy and the reality of military power projection. Furthermore, this paper explores the notion that the values of a nation can be better understood through its budget than its constitution, emphasising how the allocation of resources reflects a nation's true priorities. The work advocates for a shift away from viewing humanity through a security lens, and for a more compassionate approach to global issues, grounded in the politics of love and an understanding of the genuine dilemmas of humanity. Ultimately this paper contends that a recalibration of budgetary allocations and the promotion of love and compassion are vital steps toward redefining the principles that guide international relations.Keywords: Global Priorities, Politics of Budget, Paradox of Peace and War, Role of Love, Peacebuilding, UN Military Spending.
Pengaruh Komunikasi Politik Melalui TikTok Terhadap Dukungan Gen Z pada Pemilu 2024 Dewi, Nevy Rusmarina
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v6i2.23871

Abstract

The 2024 election has passed, there are many surprises both in the process and in the final results. Prabowo-Gibran was finally declared the winner of the February 14 2024 election, despite the long process leading to its determination. It doesn't matter who the winner is, it's just that this election has given rise to new media in political campaigns and using mature strategies to get votes as expected. The aim of this research is to find out how Tik Tok has become a new and effective political communication medium in the process of conveying political messages. And how Generation Z and millennials as the main users of Tik Tok are influenced by the content in it, thereby influencing their political decisions in election participation. This research uses qualitative research methods with library studies. The results of this research reveal that Tik Tok is the main target of political campaigns because almost all of the young generation who are the main voters in elections use this application in their daily lives, giving rise to a strategy to attract the sympathy of the younger generation through uploaded interesting content. Apart from that, the younger generation is influenced by the content presented because it suits their movements and thinking patterns, so content that suits their lifestyle will influence their political decisions.

Page 9 of 12 | Total Record : 116

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021 Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2016): Politik Islam More Issue