cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asy-Syariáh
Contact Email
Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ine.fauzia@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Asy-Syari'ah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20869029     EISSN : 26545675     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Memfokuskan diri pada publikasi berbagai hasil penelitian, telaah literatur, dan karya ilmiah lainnya yang cakupannya meliputi bidang ilmu syariah, hukum dan kemasyarakatan secara monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner.
Arjuna Subject : -
Articles 259 Documents
 12   13   14   15   16 
CORAK PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP “FIQH SOSIAL” K.H SAHAL MAHFUDH Reza Fauzi Nazar
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.9262

Abstract

Abstract: The social fiqh K.H Sahal Mahfudh is a thought that was born from pesantren tradition. Social fiqh in fact is projected to redesign the stagnated fiqh in pesantren with the nuances of madzhabi fiqh which are considered less responsive to social problems, and to counter-discourse a "going too far" Islamic law contextuality. This paper will examine the Islamic legal thought of K.H Sahal Mahfudh social fiqh regarding the applied epistemology and style of thought. Thepurposes of this research are to obtain the clarity on the concept of K.H Sahal Mahfudh’s Islamic legal paradigm including its background of thought and epistemology. Supported by library research, the gathered information was analyzed with the hermeneutic approachThis research found that the KH Sahal Mahfudh’s  Islamic legal thought is built from two interrelated epistemological reasoning. Firstly, Bayani reasoning which favors textuality. Secondly, Burhani reasoning as the rationality of two school of thoughts, namely Syafi'iyyah and Maliki. K.H Sahal Mahfudh tried to reconcile the authenticity of the text with social reality by extensifying fiqh, elaborating the traditions of Islamic science (fiqh and ushul fiqh) using maqashid reasoning.Abstrak: Fiqh sosial pemikiran K.H Sahal Mahfudh merupakan pemikiran yang lahir dari khazanah tradisi pesantren. Fiqh sosial nyatanya memiliki proyeksi menggagas ulang kejumudan fiqh di kalangan pesantren dengan nuansa fiqh madzhabi yang dianggap kurang begitu menjawab permasalahan sosial. Sekaligus counter-discourse proyeksi kontekstualisasi hukum Islam yang “kebablasan.” Tulisan ini bertujuan meneliti pemikiran hukum Islam Fiqh Sosial K.H Sahal Mahfudh berkenaan epis­temologi dan corak pemikiran yang digunakan. Penelitian ini bertujuan: mendapat­kan kejelasan konsep paradigma hukum Islam K.H Sahal Mahfudh; mengetahui gagasan konsepsi fiqh sosial K.H Sahal Mahfudh; mengetahui latar belakang pemikiran dan epistemologi K.H Sahal Mahfudh. Metodologi yang digunakan antara lain: pengumpulan data dengan jenis penelitian kepustakaan (library research); analisis data yang digunakan yaitu analisa data kualitatif dengan analisa data deskriptif interpretatif, yang bertumpu pada titik tolak hermeneutik, Sebuah cara pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corak pemikiran hukum Islam K.H Sahal Mahfudh terbangun dari dua nalar epistemologi yang saling berkaitan yakni nalar Bayani yang berpihak pada tekstualitas dan Burhani dengan sisi rasionalitas dari dua kubu pemikiran antara Imam Syafi’i beserta para pengikutnya (Syafi’iyyah) dan Imam As-Syatibi (yang berhaluan Maliki). K.H Sahal Mahfudh mencoba mendamaikan otentisitas teks dengan realitas sosial dengan cara melakukan ekstensifikasi fiqh, yakni mengelaborasikan tradisi ilmu keislaman (fiqh dan ushul fiqh) menggunakan nalar maqashid.
TINGKAT GUGATAN PERCERAIAN ANTARA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA Dudi Badruzaman
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.6656

Abstract

Abstract: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goal, some couples have experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to determine the factors of young marriage and divorce rates and to determine the effect of young marriage on divorce rates at the Antapani Religious Court in Bandung. Sampling in this study used a simple random sampling technique with 30 couples who filed for divorce at the Antapani Religious Court in Bandung. The method used in this study uses a quantitative approach, namely descriptive analysis and simple linear regression analysis. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate at the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. This will have a negative impact on a person's psychology, neglect of children and so on.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesai­kan dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pernikahan usia muda dan tingkat perceraian serta untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian. Hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis seseorang, penelantaran anak dan lain sebagainya. 
THE IMPLEMENTATION OF THE MEDINA CONSTITUTION IN MODERN STATE ADMINISTRATION: A THEORETICAL VIEWPOINT Yusuf Faisal Ali
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.10747

Abstract

Abstract: The presence of the Constitution of Medina that was declared by the Prophet Muhammad after His migration did not only manage and organize the internal life of Muslims and unify them with the Jews as well as their allies but also presented a change on social status from stateless society to state society. It addresses an idea that the substance in the Constitution of Media should be overviewed and seen from various aspects of state’s and nation’s life. The purpose of this research is more intended to analyze the political principles in the Constitution of Medina. This study is qualitative with analytical descriptive method from data obtained in the literature. The data is then collected and analyzed inductively and deductively, which is elaborated with constitutional theory. This study resulted that substantially the Constitution of Medina contained the principle of politics that globally included elements of the state formation, model of state, governmental system, and type of power that remained in-progress at Medina based on the existing literatures in governmental science, political science, and developing countries in the whole world. The main aspect revealed in this study concerns the substance and implementation of the Medina constitution in the state administration that is relevant to modern countries that are developing at this time, both sociologically and politically.Abstrak: Kehadiran konstitusi Madînah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad setelah berhijrah, sesungguhnya tidak hanya sekedar menata intern kehidupan kaum muslimin dan mempersatukan di antara mereka dengan kaum Yahudi beserta sekutu-sekutunya, tetapi juga memberikan perubahan status sosial yang mulanya dari masyarakat bukan negara menjadi masyarakat yang bernegara. Ini memberikan gambaran bahwa materi konstitusi Madînah tidak dapat dilihat dari satu sisi atau dua sisi saja, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan dari penelitian ini lebih dimaksudkan untuk menganalisis prinsip-prinsip kenegaraan dalam konstitusi tersebut. Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis dari data yang diperoleh secara literatur. Data tersebut kemudian dihimpun dan dianalisis secara induktif dan deduktif, yang dielaborasi dengan teori ketatanegaraan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa secara subtansial konstitusi Madînah memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang secara global meliputi unsur-unsur terbentuknya sebuah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan yang berlaku di Madînah pada saat itu sebagaimana yang dikenal dalam kepustakaan Ilmu Negara dan Ilmu Politik, dan juga sebagaimana yang berkembang di negara-negara di dunia. Aspek utama yang terungkap dalam kajian ini menyangkut substansi dan implementasi konstitusi Madînah dalam ketatanegaraan yang relevan dengan negara-negara modern yang berkembang saat ini, baik secara sosiologis maupun politis.
KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Widyawati Widyawati
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.18724

Abstract

Abstract: Act Number 33/2024 on Halal Product Guarantee was already issued by the Indonesian government in 2014. The main objective of this act is to ensure comfort, security, safety, and certainty of halal product availability for society in consuming and using products. However, the issues and debates around this bill have drawn severe attention from different parties, especially during deliberation as represented in political configuration. As it was known, political configuration constitutes legal drafting and its implementation as represented in the character and orientation of legal development. This paper concludes that political configuration in the legislation of halal product guarantee is democratic because it was conducted openly and gives room for public participation as well as legislative and executive bodies according to their function proportionally. This political configuration is in line with such principles found in fiqh siyasah as consultation (musyawarah), freedom (hurriyyah) and equality (musawah). This conclusion was drawn using primary and secondary data through the content analysis method. Primary data include official documents related to the bill and act of halal product guarantee, while secondary data refer to articles and books on halal product guarantee.Abstrak: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan oleh DPR pada 2014 dan diundangkan oleh Presiden pada tahun yang sama. Sesuai dengan tujuannya, undang-undang ini menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meskipun demikian, isu dan perdebatan seputar RUU ini telah mendapat atensi dari berbagai pihak, terutama dalam pembahasan, sebagaimana tercermin dalam konfigurasi politik. Seperti dimaklumi, konfigurasi politik merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang tercermin dalam karakter dan arah pembangunan hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik dalam legislasi jaminan produk halal bersifat demokratis, sebab dilakukan secara terbuka dan membuka ruang bagi partisipasi publik dan pihak-pihak legislatif dan pemerintah sesuai fungsinya secara proporsional. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan musyawarah (syura), kebebasan (hurriyyah),  dan persamaan (musawah). Kesimpulan itu ditarik dengan menggunakan analisis isi (content analysis), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Yang pertama meliputi dokumen-dokumen resmi terkait dengan RUU dan UU JPH, sedangkan yang kedua merujuk pada tulisan-tulisan terkait dengan jaminan produk halal.
APPLYING THE ISLAMIC LAW FROM THE VIEWPOINT OF MAQASHID AL-SHARIAH: ANALYZING LEGAL OPINIONS OF SRI LANKAN MUSLIM SCHOLARS Mohammad Shihan; Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i2.15032

Abstract

Abstract: The Sharīʿah is of fundamental importance for all Muslims. No Muslim is exempted from following the Sharīʿah. However, the understanding of Islamic law is often too narrow and problematic for several reasons. Further, this situation is more critical in the Muslim minority context since it paves the ways to misunderstand and misinterpret the nature and purpose of the Sharīʿah. Therefore, applying Sharīʿah  has become a controversial matter that harms people’s interests rather than serves them. Further, during the last few decades, there has been significant interest among the scholars of Sharī’ah in producing the Maqāsid al-Sharī’ah as a new methodology to interpret the texts of Sharīʿah.  They propose Maqāsid al-Sharī’ah as general principles that open expansive rooms for applying Sharīʿah under its broad perspective. Acknowledging this background, the researcher examined the views of Sri Lankan Muslim scholars about applying Sharīʿah based on Maqāsid al-Sharī’ah’s viewpoint. Hence, the perceptions about the application of Sharīʿah are collected from selected Muslim scholars by conducting the interview. This study follows the qualitative method of data collection and content analysis method to reach the results and findings. Accordingly, the study reveals that the prevailing narrow perspective about Sharīʿah serves as an obstacle for the correct and beneficial application of the Sharīʿah and causes negative perceptions among the public. Consequently, the study concludes that the broad perspective of Sharī’ah opens a more expansive space for the application of Sharī’ah and largely helps cooperate and collaborate with other religious communities.
KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI’AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA Thoriq Ulumuddin; M. Habibi; Riyanton Riyanton
Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i2.12109

Abstract

Abstract: Although Muslims in Indonesia adhere to the Sunni ideology, the Compilation of Islamic Law (KHI), inaugurated through Presidential Instruction No. 1 of 1991, does not fully quote the opinions of the scholars from the al-Arba'ah School. For example, the provisions in Articles 115, 129, 130 and 134 require a divorce to be carried out before the court. This provision is not found explicitly in the view of the Madzhab al-Arba'ah. Therefore, many religious institutions and Islamic community organizations issue fatwas regarding divorce outside the court, including the Shia Imamiyyah group. This study aims to compare the concept of fiqh talak in the Shia Imamiyyah with the concept of talak in the Compilation of Islamic Law. This study uses qualitative research with a statutory approach and a comparative approach with library research methods. The results show fundamental similarities and differences between the two concepts. For divorce before the court, there are similarities where Shia Imamiyyah Fiqh requires that the divorce must be witnessed by two people who are fair, mature and reasonable. The KHI arrangement for divorce before the court does not doubt its validity and conformity with Islamic Shari'a because it was taken based on the results of the Ijtihad 'Ulama in Indonesia. The regulation's purpose is to protect women's rights and dignity against bad treatment from men who can impose unilateral divorce.Abstrak: Meskipun muslim di Indonesia menganut paham sunni, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama dari Madzhab al-Arba’ah tersebut. Sebut saja ketentuandalam Pasal 115, 129, 130 dan 134 yang mengharuskan talak dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam pandangan Madzhab al-Arba’ah. Oleh karena itu, banyak lembaga keagamaan maupun organisasi masyarakat Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan, termasuk termasuk golongan Syi’ah ImamiyyahPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep fiqih talak pada Syi’ah Imamiyyah dengan konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islamserta kesesuaiannya dengan aturan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kesamaan dan perbedaan yang mendasar di antara kedua konsep tersebut. Untuk perceraian di hadapan pengadilan, ditemukan persamaan dengan Fiqih Syi’ah Imamiyyah yang memiliki persyaratan bahwa perceraian harus disaksikan oleh dua orang yang adil, dewasa dan berakal. Pengaturan KHI atas perceraian di depan pengadilan tidak diragukan lagi keabsahanya dan sesuai dengan Syariat Islam karena diambil berdasarkan hasil Ijtihad ‘Ulama di Indonesia. Tujuan aturan tersebut tidak lain adalah untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita atas perlakuan buruk dari laki-laki yang dapat menjatuhkan talak secara sepihak.
MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA Litya Surisdani Anggraeniko; Dede Kania; Usep Saepullah
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.18453

Abstract

Abstract: The practice of marital rape or known as marital rape is a discussion that is often considered a contradictio in terminis which is interpreted as a combination of contradictory words, because currently rape is limited outside marriage. Rape in marriage is a form of inequality in gender justice, the assumption is that men/husbands have an autonomous right to force their wives to have sex, while women/wives are legitimized by construction to devote themselves to accepting whatever is done in marriage. This should not be in line with what has been regulated in the Marriage Law, which basically states that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Marital rape can be defined as coercion of sexual activity by one party without regard to the other party. The purpose of this study is to explain the basis for regulating marital rape in positive law in Indonesia and Islamic law. The research method used is juridical-normative, namely research by analyzing the provisions of laws and regulations relating to marital rape by connecting the basic arrangements in Islamic law. The results of this study indicate that domestic rape or known as marital rape is part of sexual violence in the household as regulated in the PKDRT Law. Meanwhile, in Islam the essence of marriage is interpreted as mistaqan ghalidzan or a sacred and strong bond, then the practice of forced sexual intercourse is considered an inequality of rights and obligations of sexual relations in marriage. Islam teaches the principle of mu'asyarah bil ma'ruf, namely a good and voluntary relationship. in having sexual relations by not monopolizing sexuality in the name of religion because it is clearly against the Shari'a.Absktrak: Marital rape menjadi pembahasan yang sering dianggap sebagai suatu contradictio in terminis, karena pengaturan hukum tentang pemerkosaan masih terbatas di luar perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk ketimpangan keadilan gender, anggapan bahwa laki-laki/suami memiliki hak otonom untuk memaksa istri berhubungan seksual, sedangkan perempuan/istri dilegitimasi konstruksi untuk mengabdikan diri menerima apapun yang dilakukan dalam perkawinan. Hal ini seyogyanya tidak selaras dengan UU Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pengaturan marital rape dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif yakni penelitian dengan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan marital rape dengan menghubung­kan dasar pengaturan dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga atau dikenal sebagai marital rape merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT. Dalam perkembangannya, RUU KUHP juga mengatur tentang marital rape. Sedangkan, dalam Islam hakikatnya perkawinan di­mak­nai sebagai mistaqan ghalidzan atau ikatan yang sakral dan juga kuat, maka praktik pe­maksaan hubungan seksual dianggap sebagai ketimpangan hak dan kewajiban relasi seksual dalam per­kawi­nan Islam mengajarkan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf yaitu hubungan yang baik dan juga sukarela dalam melakukan relasi seksual dengan tidak memonopoli seksualitas dengan mengatas­namakan agama karena jelas bertentangan dengan syariat. 
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN REGULASI DAN FATWA Doli Witro; Zufriani Zufriani; Arzam Arzam; Muhamad Izazi Nurjaman
Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i2.14141

Abstract

Abstract: The jarah contract in Indonesia is regulated by various regulations, such as the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and regulations from the Financial Services Authority (OJK). The fatwa and regulations are the references in the practice of contracts in Islamic financial institutions, one of which is Islamic banking. There may be a discrepancy between the practice of Islamic banking contracts and existing regulations. Therefore, this paper aims to analyze the harmonization between ijarah contract regulations in Indonesia and Islamic banking practices. This article is legal research that uses a normative juridical approach. The sample used in this study is the Indonesian Islamic Bank (BSI). The data analysis technique uses several steps, namely reducing or focusing data, presenting data, and drawing conclusions. The study results indicate that Islamic banking, namely, in this case, is BSI implementing the ijarah contract as one of the contracts used in the financing process. Several regulate ijarah contracts in Islamic Financial Institutions (LKS). The various regulations governing the ijarah contract refer to fiqh muamalah, which are then compiled and transformed into several regulations such as the DSN-MUI fatwa and OJK regulations. From the analysis of the implementation of the ijarah contract at BSI, there are no significant problems with the DSN-MUI fatwa and OJK regulations regarding the ijarah contract.Abstrak: Implementasi akad ijarah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dari pihak pemangku kepentingan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa dan regulasi tersebut menjadi kiblat dalam praktik implementasi akad di lembaga keuangan syariah yakni salah satunya di perbankan syariah. Tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian antara praktik akad di perbankan syariah dengan regulasi yang ada.  Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara regulasi akad ijarah di Indonesia dengan praktik di perbankan syariah. Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normative. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun teknik analisis datanya menggunakan beberpa langkah yaitu teknik mereduksi atau memfokuskan data, penyajian data, dan menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah yakni dalam hal ini adalah BSI menerapkan akad ijarah menjadi satu di antara akad yang digunakan dalam proses pembiayaan. Terdapat beberapa yang mengatur akad ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berbagai regulasi yang mengatur akad ijarah tersebut mengacu pada fiqh muamalah yang kemudian diformulasikan dan ditransformasikan menjadi beberapa regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dari hasil analisis implementasi akad ijarah di BSI, tidak terdapat kesenjangan krusial dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK mengenai akad ijarah. 
PENGGUNAAN E-WALLET OVO PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'IYAH Khadijatul Musanna; Riadhus Sholihin; Maula Sari
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.18073

Abstract

Abstract: This study analyzes the status of the legal status that applies to payments through OVO based on the perspective of Ulama Syafi'yah. The research method used is descriptive qualitative, based on normative juridical regarding the laws applicable to OVO, analyzed conceptually using the opinions of Syafi'iyah Scholars. The results show that the payment system of the OVO application tends to use wadi'ah contracts, this can be seen from the elements, namely, contracts, objectives and objects of contracts that are clear and certain. Additionally, the object of the contract in the use of the OVO application has a feature in the form of a stored balance, so that at any time it can be taken back by the account owner without the need for permission from OVO as the application provider, this further strengthens the perception that OVO is oriented in the wadi'ah contract.Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum yang berlaku terhadap pembayaran melalui OVO berdasarkan perspektif Ulama Syafi’yah. Adapun metode penlitian yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif, berdasarkan yuridis normatif mengenai hukum yang berlaku pada OVO, dianalisis secara konseptual  menggunakan pendapat dari Ulama Syafi’iyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran aplikasi OVO cenderung menggunakan akad wadi’ah, hal ini  terlihat dari unsur yaitu kontrak, tujuan dan objek akad yang sudah jelas dan pasti. Selain itu, secara objek akad dalam penggunaan aplikasi OVO terdapat fitur berupa saldo yang tersimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik akun tanpa perlu izin dari pihak OVO selaku penyedia aplikasi, hal ini semakin memperkuat persepsi bahwa OVO berorientasi dalam akad wadi’ah.
IS TOKOPEDIA SALAM HALAL? Cucu Susilawati
Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i1.17019

Abstract

Abstract: The word "halal" is now widely found in various products, including e-commerce platforms, such as Tokopedia Salam. Indonesia is a country with the highest number of e-commerce users in the world, and Tokopedia is the first unicorn platform to have sharia services. This study aimed to determine the perspective of Islamic economic law on Tokopedia Salam. The method used is qualitative-descriptive through a literature review. The results of this study indicate that Tokopedia Salam is not only market products that have been certified halal because there are still many products that have not been certified halal, which can be found on the Tokopedia Salam platform. In addition, the Tokopedia Salam payment system still uses conventional financial institutions, and this shows that Tokopedia Salam has not fully supported the halal industry. The transaction model at Tokopedia Salam is still the same as Tokopedia, not using salam and ijarah contracts as stipulated in sharia. In conclusion, Tokopedia Salam cannot be categorized as sharia e-commerce in Indonesia, but Tokopedia Salam has sharia services to complement the worship of the Muslim community in Indonesia.Abstrak: Penggunaan kata “halal” kini banyak ditemukan diberbagai produk, termasuk platform e-commerce, seperti tokopedia salam. Indonesia merupakan negara dengan pengguna e-commerce tertinggi di dunia dan tokopedia merupakan platform unicorn pertama yang memiliki layanan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tokopedia salam. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokopedia salam tidak hanya memasarkan produk-produk yang sudah tersertifikasi halal, karena masih banyak produk yang belum tersertifikasi halal dapat ditemukan di platform tokopedia salam. Selain itu, sistem pembayaran tokopedia salam masih banyak menggunakan lembaga keuangan konvensional, hal ini menunjukkan tokopedia salam belum mendukung industri halal sepenuhnya. Model Transkasi yang dilakukan di tokopedia salam masih sama dengan tokopedia, tidak menggunakan akad salam dan ijarah sebagaimana ketentuan syariah. Kesimpulannya, tokopedia salam belum dapat dikategorikan sebagai e-commerce syariah di Indonesia, namun tokopedia salam memiliki layanan – layanan syariah untuk melengkapi ibadah masyarakat muslim di Indonesia. 

Page 14 of 26 | Total Record : 259

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 27 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 2 (2024): ASY-SYARI'AH Vol. 26 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol 26, No 1 (2024): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 2 (2023): Asy-Syari'ah Vol 25, No 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 2 (2022): Asy-Syari'ah Vol 24, No 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 1 (2022): Asy-Syari'ah Vol 23, No 2 (2021): Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah Vol 21, No 2 (2019): Asy-Syari'ah Vol 21, No 1 (2019): Asy-Syari'ah Vol 20, No 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 2 (2018): Asy-Syariah Vol. 20 No. 1 (2018): Asy-Syariah Vol 20, No 1 (2018): Asy-Syariah Vol. 19 No. 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 2 (2017): Asy-Syariah Vol 19, No 1 (2017): Asy-Syariah Vol. 19 No. 1 (2017): Asy-Syariah Vol 18, No 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 18 No. 2 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 2 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Asy-Syari'ah More Issue