cover
Contact Name
Malik
Contact Email
jurnal.ejkpp@ubl.ac.id
Phone
+6281373048228
Journal Mail Official
jurnal.ejkpp@ubl.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu - Bandar Lampung 35142
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik
ISSN : -     EISSN : 24431214     DOI : http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v9i3
Core Subject : Social,
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP) diterbitkan oleh Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, tujuan utama jurnal ini adalah untuk menyebarkan analisis kritis dan orisinal dari para peneliti dan praktisi akademik tentang berbagai masalah sosial, Kebijakan, politik, pemerintahan, dan Administrasi baik lokal, Nasional maupun Internasional. yang dapat diakses dan diunduh secara gratis secara online untuk memastikan visibilitas tinggi dengan peningkatan kutipan untuk semua artikel yang diterbitkan. memberikan analisis eksklusif tentang isu-isu sosial, Kebijakan, politik, pemerintahan, dan Administrasi dari berbagai perspektif. e-JKPP memberikan hasil studi berkualitas tinggi dan pemikiran baru bagi praktisi akademik, peneliti, dan publik untuk mendobrak kompleksitas dan dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Jurnal e-JKPP telah terdaftar ISSN 2443-1214 sejak 2015. e-JKPP Terbit dalam bahasa Indonesia sejak tahun 2015, e-JKPP terbit Tiga Kali Pertahun Pada April, Agustus, dan Desember. e-JKPP mengundang peneliti, akademisi, praktisi, dan publik untuk mengirimkan tulisan kritisnya dan berkontribusi pada pengembangan Kebijakan dan Pelayanan Publik secara Lokal, Nasional dan Internasional.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "vol 12, no 2 (2026): agustus" : 8 Documents clear
Peran Netralitas Birokrasi dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Sumenep di Tengah Arus Polarisasi Politik Ike Niyanta Ramadzani; Elva Azalia Asmaranti; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4893

Abstract

Penelitian ini mengkaji netralitas birokrasi di Kabupaten Sumenep sebagai respons terhadap meningkatnya patronase dan polarisasi politik, menyusul pemilihan 2024 yang berdampak pada keharmonisan sosial. Tinjauan literatur kualitatif dan analisis isi tematik mengungkap tiga paradoks: (1) persyaratan hukum untuk netralitas yang mengancam kestabilan karier aparatur sipil negara, sehingga memunculkan fenomena loyalitas ganda; (2) polarisasi politik yang melemahkan layanan publik yang setara dan memecah kerukunan masyarakat; serta (3) menggabungkan respons kebijakan untuk memulihkan netralitas demi keharmonisan sosial melalui reformasi struktural, transformasi digital, dan pendekatan budaya berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan birokrasi memperbesar bias para politisi untuk layanan di tingkat desa, dan polarisasi yang mengancam kerukunan masyarakat. Berdasarkan Bawaslu dan KASN (2024), terdapat 2.034 pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, di mana 74 persen terjadi pada tingkat kabupaten atau kota. Keberagaman budaya dan komunitas sosial di wilayah tersebut yang tercermin dalam pesantren dan gotong royong menjadikan Sumenep sangat signifikan untuk mengimplementasikan SDG 16 sebagai integrasi pembangunan politik dan ekonomi melalui integritas birokrasi menuju keharmonisan masyarakat yang berkelanjutan.
PERSEPSI DAN PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI SI DOI DISDUKCAPIL KOTA PALANGKA RAYA Nora Kristina Sitohang; Dwi Putri Ananda Simangunsong; Septian Samosir; Katriani Puspita Ayu; Ivan Borneva
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4899

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya mengimplementasikan Aplikasi SI DOI (Sistem Informasi Dokumen Online Identitas) untuk pengurusan dokumen kependudukan.Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut sebagai sarana pengurusan dokumen kependudukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman langsung pengguna. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan kuesioner terstruktur sebagai instrumen pendukung, terhadap informan dan responden di wilayah Kota Palangka Raya yang telah menggunakan aplikasi SI DOI. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mempersepsikan aplikasi ini sebagai solusi yang memudahkan akses layanan administrasi kependudukan, namun sebagian lain berpendapat sebaliknya karena terkendala jaringan dan menganggap penggunaan aplikasi relatif rumit. Faktor kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi determinan utama dalam keputusan adopsi. Disimpulkan bahwa keberhasilan adopsi SI DOI sangat bergantung pada peningkatan edukasi pengguna, infrastruktur digital yang memadai, serta responsivitas layanan pendukung dari pihak Dukcapil. 
Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Siti Pahla Nur Maulani; Rustandi Rustandi; Ani Heryani
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4927

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Kajian penelitian difokuskan pada tingkat efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap BPD dalam menjalankan pemerintahan desa. Permasalahan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa meliputi keterbatasan waktu dam kurangnya komitmen diantara anggota, keterbatasan anggaran desa, serta presepsi masyarakat terhadap pemerataan program dan bantuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen yang melibatkan anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah mengimplementasikan fungsi dan kewenangannya sesuai regulasi yang berlaku, namun kinerjanya belum sepenuhnya optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
PERSEPSI DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DI SAMSAT KOTA PALANGKA RAYA DALAM STUDI KUALITATIF Nora Kristina Sitohang; Dwi Putri Ananda Simangunsong; Septian Samosir; Nursiami Pakpahan; Santi Hagai Sihombing; Bhayu Rhama; Nabilla Syahvalensi
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4942

Abstract

Pelayanan publik di sektor perpajakan kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas birokrasi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai data utama dan kuesioner sebagai data pendukung. Informan ditentukan secara purposive sampling, meliputi masyarakat pengguna layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki persepsi yang cukup positif terhadap pelayanan yang diberikan, terutama pada aspek kemudahan prosedur, keramahan petugas, serta ketersediaan fasilitas fisik yang dinilai sudah cukup memadai dan mendukung kenyamanan pengguna layanan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih dinilai kurang memuaskan, yaitu waktu tunggu yang relatif lama serta alur pemberkasan yang dinilai masih cukup rumit dan membebani masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di SAMSAT Kota Palangka Raya perlu difokuskan pada penyederhanaan prosedur pemberkasan, optimalisasi alur antrian, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mendorong kepuasan masyarakat yang lebih optimal.Kata kunci: Kepuasan Masyarakat; Pelayanan Publik; Persepsi; Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; Palangka Raya.
STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PEMBERIAN LAYANAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Eka Ubaya Taruna Ruaf; Malik Malik
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.5010

Abstract

Kajian terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam mengelola serta menyediakan layanan bagi anak putus sekolah melalui program pengembangan keterampilan menjadi hal yang penting, guna meningkatkan efektivitas serta memperluas jangkauan program di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan kepada anak putus sekolah melalui program pengembangan keterampilan, serta mengidentifikasi bentuk layanan yang disediakan dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian meliputi pejabat dan staf Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang terlibat dalam pelaksanaan program, anak putus sekolah sebagai peserta program, serta orang tua atau wali peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan kepada anak putus sekolah melalui program pengembangan keterampilan menghadapi berbagai tantangan, namun tetap diupayakan secara optimal melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha. Layanan yang diberikan meliputi pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, pendampingan dalam pengembangan usaha mandiri, serta fasilitasi akses terhadap pendidikan nonformal. Meskipun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya aksesibilitas dan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta minimnya dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Dinas Sosial meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, website resmi, dan aplikasi berbasis teknologi agar informasi dapat menjangkau lebih luas. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pelaksana serta penyediaan fasilitas yang memadai perlu menjadi prioritas. Upaya memperoleh sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan sektor swasta, program CSR perusahaan, serta organisasi non-pemerintah juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan memperluas manfaat bagi anak putus sekolah di Kota Bandar Lampung.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Kerja Sama di Kabupaten Lampung Tengah Fitriyanti Fitriyanti; Agustuti Handayani; Agus Purnomo; Linda Sari
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.5032

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193/KPTS/D.a.VI.05/2023 tentang Program Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang ditetapkan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis implementasi mengacu pada model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan melalui mekanisme koordinasi, pendampingan, verifikasi, penyaluran bantuan, pelaksanaan pembangunan, hingga pertanggungjawaban program. Disposisi pelaksana tergolong baik, sedangkan komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta kondisi sosial masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, sinkronisasi administrasi, dukungan pembiayaan, dan adaptasi pelaksanaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.
Strategi Kebijakan Akselerasi Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan Dedi Heri Susanto
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.5021

Abstract

Kekerasan berbasis gender di Kabupaten Lampung Selatan masih menjadi permasalahan utama dalam perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 90 korban kekerasan, dengan kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 66 korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya kekerasan, mengevaluasi kesenjangan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi akselerasi penurunan kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah berkaitan dengan lemahnya deteksi dini di tingkat desa/komunitas, minimnya layanan pendampingan terintegrasi, dan rendahnya kepercayaan korban terhadap penanganan kasus. Berdasarkan penilaian terhadap lima alternatif kebijakan, Pembentukan Layanan Terpadu dan Satu Pintu (One-Stop Service) di Tingkat Kabupaten memperoleh tingkat kesesuaian relatif tertinggi. Rekomendasi kebijakan berbentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Layanan Terpadu dan Pencegahan Berbasis Komunitas, yang mencakup penguatan UPTD PPA, deteksi dini berbasis desa, koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMELIHARAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA BANDUNG TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Kasus Rumah Pompa Leuwipanjang) Fasya Athaya Salsabilla; Alikha Novira; Anggi Syahadat Harahap; Susi Susanti Tindaon
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.5025

Abstract

Genangan yang masih terjadi di kawasan Leuwipanjang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas pelayanan pemeliharaan Rumah Pompa Leuwipanjang yang dikelola oleh UPT DAS Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, mengidentifikasi hambatan pelayanan, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, serta menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner kepada masyarakat dan wawancara dengan petugas, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat berada pada kategori tinggi. Secara parsial, Tangibles, Reliability, Responsiveness, dan Empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan Assurance tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kelima dimensi SERVQUAL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan R² sebesar 76,5%. Hambatan pelayanan meliputi meningkatnya beban kerja saat hujan deras, keterbatasan fasilitas pendukung, sampah dan sedimentasi, serta kendala penanganan pengaduan. Penelitian merekomendasikan program sosialisasi mengenai fungsi rumah pompa, kebersihan saluran, dan tata cara pengaduan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8