cover
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 16 No. 2 (2023)" : 8 Documents clear
COMPLETE AND INCOMPLETE CALCULATION: Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law Billah, Mu'tashim
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16201

Abstract

The traditional method of resolving inheritance cases typically involves manual processes using pen and paper. However, advancements in expert systems of technology have made it possible to develop applications that expedite and simplify the calculation. This research aims to investigate the capabilities of Android-based expert systems applications in handling specific cases (masail syawadz) within Islamic inheritance law. Data were obtained by simulating cases (experiments) involving ten randomly selected inheritance apps from the Android Play Store. These applications were tested to solve al-gharawain, al-khuraqa, al-akdariyah, al-musyarakah, and al-faridah al-malikiyah cases. The research found that only two applications consistently managed to solve specific cases in Islamic inheritance law based on a particular school of thought (madhab). Other applications were only able to solve a portion of the tested cases. The majority of applications failed to identify the presented cases, although their calculations were acceptable based on one of the schools. Several factors contributed to the failure of these applications in solving inheritance cases, including limitations in simulating masail syawadz issues, inconsistency in the opinion adopted by the application developers to formulate the expert system, a limited list of available heirs, and errors in determining the portions of the heirs.[Abstrak: Kemajuan dalam sistem pakar teknologi telah memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi yang mempercepat dan menyederhanakan perhitungan kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan aplikasi sistem pakar berbasis Android dalam menangani kasus-kasus khusus (masail syawadz) dalam hukum kewarisan Islam. Data diperoleh dengan mensimulasikan kasus-kasus ke dalam sepuluh aplikasi warisan yang dipilih secara acak dari Android Play Store. Aplikasi-aplikasi ini diuji untuk menyelesaikan kasus-kasus al-gharawain, al-khuraqa, al-akdariyah, al-musyarakah, dan al-faridah al-malikiyah. Penelitian ini menemukan bahwa hanya dua aplikasi yang secara konsisten berhasil menyelesaikan kasus-kasus tertentu dalam hukum warisan Islam berdasarkan satu mazhab tertentu. Aplikasi lain hanya mampu menyelesaikan sebagian dari kasus-kasus yang diuji. Sebagian besarnya gagal mengidentifikasi kasus-kasus yang disajikan, meskipun perhitungan mereka diterima berdasarkan salah satu mazhab. Beberapa faktor berkontribusi pada kegagalan aplikasi-aplikasi ini dalam menyelesaikan kasus-kasus warisan, termasuk keterbatasan dalam mensimulasikan masalah-masalah masail syawadz, ketidaksesuaian dalam pendapat fikih yang diadopsi oleh pengembang aplikasi untuk merumuskan sistem pakar, daftar pewaris yang terbatas, dan kesalahan dalam menentukan bagian-bagian pewaris.]
THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau Saiin, Asrizal; Umar, M. Hasbi; Badarussyamsi, Badarussyamsi; Hajazi, Moh. Zaidi; Yusuf, Maulana
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16207

Abstract

The Malay community has engaged with various traditions, such as those of India, the Middle East, China, and even Europe. Despite that, religion, Islam, has wielded the most significant influence, particularly within the context of marriage life. The process of Muslim Malay marriages consistently adhere to Islamic values, even as these marriage processes are conducted within the framework of local customary practices. This article aims to examine the extent to which these marriage process adopt and synchronize with commonly held Islamic values. Data was gathered through observation and interviews in the Kepulauan Riau. This article reveals that these marriage processes indeed manifest values well-known within Islam. These values constitute in merisik phase symbolizing the principle of at-ta’āruf; menyampaikan hajat symbolizing al-Musyāwarah; menyampaikan belanja being a form of at-ta’āwun; ajak mengajak representing as-syirkah; berbalas pantun signifying al-mau’iẓah; and do'a selamatan embodying as-syukr. These values unequivocally represent the dominance of Islamic Law as the pivotal principles of Customary Law in Kepulauan Riau.  [Abstrak: Dalam lintasan sejarah, masyarakat Melayu telah berinteraksi dengan berbagai tradisi, misalnya India, Timur Tengah, China, dan bahkan Eropa. Terlepas dari sisi geografis di atas, Islam memiliki pengaruh yang paling signifikan, terutama dalam prosesi perkawinan. Pada tataran nilai, tahap-tahap pernikahan orang Melayu Muslim selalu menerapkan nilai-nilai Islam meskipun prosesi perkawinan itu dilaksanakan dalam bingkai acara-acara adat setempat. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tahap-tahap pernikahan itu mengadopsi dan singkron dengan nilai-nilai yang umum dalam Islam. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat, kami mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara di Kepulauan Riau. Artikel ini menemukan bahwa sebenarnya prosesi-prosesi tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang selama ini jamak dikenal dalam Islam. Nilai nilai tersebut antara lain: merisik, menyimbolkan prinsip at-ta’āruf; menyampaikan hajat menyimbolkan al-Musyāwarah; menghantar belanja merupakan bentuk dari at-ta’āwun; ajak mengajak menyimbolkan as-syirkah; berbalas pantun, merupakan al-mau’iẓah; and doa selamatan merupakan as-syukr. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tidak ubahnya merupakan pengejewantahan dari dominasi Hukum Islam sebagai sendi Hukum Adat di Kepulauan Riau.]
ADJUDICATING UNDERAGE MARRIAGES AT RELIGIOUS COURTS: A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority Nur Mustofa, Kholifatun
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16208

Abstract

This paper examines the state policies through the judiciary and health institutions in curbing underage marriage. Furthermore, the article sheds light on the extent to which these efforts are realized in the legal practices of the Religious Courts. Data were gathered by analyzing the decisions of the Religious Courts and supplemented with interviews. This paper argues that the state, through the judiciary, has enacted strict mechanisms via the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for handling marriage dispensation cases. Other efforts have been undertaken by the Ministry of Health by requesting the Supreme Court to instruct all judiciary bodies under its jurisdiction to collaborate with health services or relevant institutions to combat underage marriage. To the author's investigation, there are 14 Religious Courts that have collaborated with the Ministry of Health. Judges in these courts consider recommendation letters as one of the considerations. The judges also exhibit a non-permissive attitude by rejecting applications for marriage dispensation without supplementary documents such as recommendation letters from the health services. This study indicates that state institutions, through the judiciary and healthcare sectors, are making progressive efforts to reduce the prevalence of underage marriage.[Abstrak: Paper ini mengkaji kebijakan negara melalui lembaga kehakiman dan kesehatan dalam menekan pernikahan di bawah umur. Selain itu, artikel ini juga melihat sejauhmana upaya tersebut terrealisasikan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Data dikumpulkan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama dan dilengkapi dengan wawancara. Paper ini menegaskan bahwa negara melalui lembaga kehakiman mengeluarkan ketentuan mekanisme yang ketat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman menangani kasus dispensasi nikah. Upaya lain dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara meminta Mahkamah Agung memberikan intruksi kepada seluruh lembaga kehakiman yang berada dibawahnya untuk melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan atau lembaga terkait guna menekan pernikahan di bawah umur. Sejauh penelusuran penulis, ada 14 Pengadilan Agama yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hakim-hakim di pengadilan tersebut menjadikan surat rekomendasi sebagai salah satu pertimbangan. Hakim juga menunjukkan sikap yang tidak permisif berupa penolakan permohonan dispensasi nikah tanpa dokumen pelengkap seperti surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Kajian ini menunjukkan bahwa lembaga negara melalui kehakiman dan kesehatan melakukan upaya progressif untuk menekan tingkat pernikahan di bawah umur.]
THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community Sugitanata, Arif; Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16206

Abstract

Betrothal (Khiṭbah) prior to marriage is considered a noble practice within Islamic tradition. However, among the Sade Muslim community, there are instances where betrothal is intentionally omitted and even opposed by the society. They practice the tradition of merariq, apparently abducting the bride without the prior consent of her family. Only afterward does the groom's family approach the bride's family to negotiate the marriage between them. This practice of 'abducting' prospective brides is not found in any Islamic teachings. This article aims to shed light on the motives behind the betrothal prohibition before the marriage contract (akad nikah) among the Sade Muslim community. This research involves fieldwork with ten key informants. The findings indicate that the prohibition of the betrothal process among the Muslim Sade is a longstanding cultural heritage within the society. This tradition is perceived as an emblem of the Sasak ethnic group, intentionally preserved amidst inevitable modernization.[Abstrak: Peminangan (Khiṭbah) sebelum pernikahan merupakan salah satu tahap perkawinan yang dianggap sebagai anjaran mulia dalam tradisi Islam. Namun bagi masyarakat Muslim Sade, ada kalanya peminangan ini sengaja tidak dilakukan dan bahkan ditentang oleh masyarakat tersebut. Mereka bahkan mempraktikkan tradisi merariq dengan cara seolah-olah menculik mempelai perempuan tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Barulah setelah itu pihak laki-laki menemui pihak perempuan untuk melakukan proses negosisasi agar dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Tradisi 'menculik' calon pengantin perempuan ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam manapun. Artikel ini bertujuan mengupas motif di balik larangan meminang gadis sebelum akad pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Sade. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang melibatkan sepuluh informan kunci sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik larangan bagi calon pengantin laki-laki untuk meminang gadis Muslim Sade merupakan manifestasi adat yang telah berlangsung lama. Tradisi ini merupakan ciri khas dari Suku Sasak. Kecenderungan masyarakat Sade melarang khitbah dan mempertahankan tradisi merariq bertujuan untuk menjaga identitas budaya adat mereka dari pengaruh modernisasi yang kian tak tertercegah.]
PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature Warman, Arifki Budia; Zainuddin, Zainuddin; Eficandra, Eficandra; Renie, Elsy; Setiyono, Setiyono
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16204

Abstract

Popular fiqh literature addresses practical aspects of life. A considerable portion of this literature portrays women within a conservative framework. This research aims to investigate the tendency of spousal relationships as depicted in those popular fiqh literature. Subsequent to cataloging, a random selection of literary samples underwent qualitative content analysis. The findings revealed that popular fiqh literature on the household, especially on marital relations, is dominated by gender biased discourse by placing women only in the domestic realm where their position is inferior. This dominance stems from the authors’ references projecting back to the provisions of classical fiqh, which are gender biased and lack authoritative interpretation of the texts. The presence of this literature is also due to the market demands of the publishing industry. Furthermore, societal understanding dominated by patriarchal ideology contributes significantly to the prevalence of gender-biased popular fiqh literature.[Abstrak: Literatur fiqh populer mengatasi aspek praktis kehidupan. Sebagian besar dari literatur ini menggambarkan perempuan dalam kerangka konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kecenderungan hubungan suami istri seperti yang digambarkan dalam literatur fiqh populer tersebut. Setelah proses katalogisasi, seleksi acak sampel-sampel dianalisis dengan pendekatan konten kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa literatur fiqh populer tentang rumah tangga, terutama dalam hubungan pernikahan, didominasi oleh wacana bias gender yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik di mana posisi mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Dominasi ini berasal dari referensi penulis yang mencerminkan kembali ketentuan fiqh klasik, yang memiliki bias gender dan kurangnya interpretasi otoritatif dari teks-teks tersebut. Kehadiran literatur ini juga karena tuntutan pasar industri penerbitan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang didominasi oleh ideologi patriarki turut berkontribusi secara signifikan pada prevalensi literatur fiqh populer yang bersifat bias gender.]
ADMINISTRATIVE TRANSGRESSION AND JUDICIAL DISCRETION FOR THE SAKE OF CITIZENS’ RIGHTS: The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia Fauzi, Muhammad Latif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16202

Abstract

This article addresses how the legalisation of unregistered marriages works in Indonesian day-to-day practices. It understands people’s strategies to legalise their unregistered marriage and examines the state activities of granting legalisation. It seeks to answer in what ways the legal validity of a marriage is important to Muslim citizens. The data in this paper results from the observation of marriage registration documents in a marriage registration office and the examination of legal reasoning used by Islamic judges in marriage legalisation (isbat nikah) cases. This essay emphasizes that state recognition of a marriage cannot entirely substitute community-based legal norms. It also shows the importance of administrative transgression and judicial discretion played by street-level bureaucrats. By so doing, they have grounds to accord legalisation. They apply a lenient approach towards marriage rules that is key to providing state recognition of unregistered marriages.[Abstrak: Tulisan ini membahas bagaimana legalisasi perkawinan tidak tercatat diterapkan dalam praktik sehari-hari di Indonesia. Tulisan ini memahami strategi masyarakat dalam melegalisasi ‘perkawinan tanpa pencatatan’ dan menganalisis alasan negara dalam memberikan legalisasi. Ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana status sah dalam perkawinan penting bagi warga negara Muslim? Data dalam tulisan ini dihasilkan dari pengamatan dokumen pencatatan nikah di kantor pencatatan nikah dan pemeriksaan atas penalaran hukum dalam kasus pengesahan perkawinan (isbat nikah). Tulisan ini menekankan bahwa pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan tidak dapat menggantikan norma yang berlaku di masyarakat. Praktik di lapangan menunjukkan pentingnya pelanggaran administratif dan diskresi yudisial yang dimainkan oleh para birokrat tingkat jalanan. Dengan cara demikian, mereka memiliki alasan untuk memberikan legalisasi. Mereka menerapkan pendekatan yang lunak terhadap aturan perkawinan yang merupakan kunci untuk dapat memberikan pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan.]
WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta Permata, Cindera
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16205

Abstract

In 2021, the Ministry of Religious Affairs issued a policy concerning the prohibition of husbands remarrying (another woman) during the wife waiting period (idah). This policy evoked both pros and cons. This study aims to investigate the emergence of this policy and analyze the responses from the marriage registrars (penghulu) at the Office of Religious Affairs (KUA). Taking place in Yogyakarta, this research constitutes fieldwork employing a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the penghulu. The research reveals that the policy was fiercely motivated by three factors: firstly, the occurrence of concealed polygamous marriages during the idah period; secondly, the endeavor to actualize the wisdom of idah associated with the opportunity to reconcile (ruju') within the (on-going broken) marriage; and thirdly, the desire toward the protection of women. Some marriage registrars supported this policy, citing arguments aligned with its content. Conversely, others perceive that it is too far distorting fiqh and deemed incompatible with the National Marriage Law. Moreover, it was observed that penghulu mostly refused to register marriages for husbands during the idah period, although a small minority accepted such registrations.[Abstrak: Pada 2021, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan suami menikah dalam masa idah istri. Kebjakan ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik eksternal maupun internal lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji konteks mengapa kebijakan tesebut muncul dan bagaimana respon dari para penghulu KUA. Mengambil seting di Kota Yogyakarta, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para penghulu. Penelitian ini mengungkap bahwa lahirnya kebijakan tersebut dimotivasi oleh tiga faktor, yaitu, fenomena poligami terselubung yang dilakukan dalam masa idah, upaya Kementerian Agama merealisasi hikmah idah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Atas kebijakan tersebut, sebagian penghulu mendukung dengan argumen yang sesuai dengan isi kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan. Selain itu, ditemukan juga bahwa penghulu telah menolak pendaftaran pernikahan suami dalam masa idah. Namun sebagian kecil ada yang menerima.]
FEMALE LEADERS CREATING STEPPING LADDERS: Exercising Strategic Agency in Religiously Affiliated Universities of Indonesia and the USA Wardatun, Atun; Haeri, Shahla; Nurjanah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16203

Abstract

This article aims to draw on the lessons and experiences of female leaders for what approaches should be nurtured and adopted in breaking the ‘glass ceilings.’ This research examines pathways to female leadership and public acceptance of their roles. The article offers strategies for the next generation of emerging female leaders, drawing from narratives of five female leaders in five religiously affiliated universities in Indonesia and three in the United States. This article argues that an intense external discourse could expedite the internal institutional force of change for female university leaders. A collective solidarity among professional peers is pivotal for women to reach leadership positions, however the institutional force must be sustained with a conducive social and political support. The ‘stepping ladders’ illustrate how women’s tracking to the leadership roles and building up a path to advance the chances remained a critical challenge, as exercising an ultimate command under the shadow of patriarchal can complicate the question of who is the true leader? The research contributes to widen the vision of what female leadership in the universities have advanced, highlighting the external and internal influence that entrenched and nurtured such development. These influences should be adaptable and structured to response to the critical call to reach the quantity and quality of female leadership to advance authority and agency contexts.[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengambil pembelajaran dan pengalaman para pemimpin perempuan mengenai pendekatan apa yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam mendobrak ‘langit-langit kaca’. Penelitian ini mengkaji jalur kepemimpinan perempuan dan penerimaan masyarakat terhadap peran mereka. Artikel ini menawarkan strategi untuk generasi pemimpin perempuan masa depan, yang diambil dari lima narasi pemimpin perempuan di lima universitas berafiliasi keagamaan di Indonesia dan tiga di Amerika Serikat. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana eksternal yang intens dapat mempercepat perubahan kekuatan institusional internal bagi para pemimpin perempuan di universitas. Solidaritas kolektif di antara rekan-rekan profesional sangat penting bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Kekuatan kelembagaan harus ditopang dengan dukungan sosial dan politik yang kondusif. ‘Tangga loncatan’ ini menggambarkan bagaimana upaya perempuan dalam mencapai peran kepemimpinan dan membangun jalur untuk meningkatkan peluang, masih menjadi tantangan, dimana menjalankan peran kepemimpinan tetapi berada di bawah bayang-bayang patriarki dapat mempersulit dalam menjawab pertanyaan tentang siapakah pemimpin yang sebenarnya? Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas visi mengenai kemajuan yang dicapai oleh kepemimpinan perempuan di universitas, dengan menyoroti pengaruh eksternal dan internal yang memperkuat dan memupuk perkembangan tersebut. Pengaruh-pengaruh ini harus dapat disesuaikan dan lebih terstruktur demi menanggapi tuntutan penting untuk mencapai kepemimpinan perempuan baik secara jumlah dan kualitas guna memajukan konteks otoritas dan lembaga.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8