cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 9   10   11   12   13 
MELACAK AKAR PEMIKIRAN DALAM FIKIH WAKAF Studi terhadap Legalitas dan Karakter Akad Wakaf Kholid, Abd.
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2010)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2010.03103

Abstract

Legalitas wakaf secara spesifik ditunjukkan oleh beberapa hadits nabi dengan kata shadaqah atau shadaqah jâriyah. Wakaf kemudian dikenal dengan sebutan al-habs hingga akhirnya lebih familiar dengan sebutan al-waqf itu sendiri. Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam memposisikan wakaf, sebagian mengategorikan wakaf sebagai akad lâzim dan sebagian lain ghairu lâzim. Implikasi hukumnya jika wakaf termasuk akad lâzimi maka wakaf tidak dapat dicabut kembali, tidak boleh ada tindakan hukum (al-tasharruf) yang dapat menghilangkan wakaf, status kepemilikan berpindah dan harus berlaku selamanya (muabbad). Demikian pula sebaliknya. Namun, dalam realitas pemikiran, hubungan pengategorian wakaf sebagai akad lâzim atau ghairu lâzim dengan implikasi hukumnya tersebut ternyata menuai kontroversi, sebagian terlihat konsisten namun sebagian lain terlihat sebaliknya dan bahkan unik. 
TEORI RI’ÂYAH AL-MASLAHAH ÂT-TUFI DAN APLIKASINYA DALAM MENAKAR PROBLEMATIKA IHDAD Milati, Arifah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2014.07101

Abstract

Ri’a>yah al-mas}lah}ah is the purpose of the law. This theory by Najm ad-Di>n at}-T}u>fi> serve as the first legal considerations in mu’a>malah. Mas}lah}ah considered independent without the support of certain nas even though its meaning is contained in the passages. The theory is clearly different from the theory of the clergy in general. One of the standard system of rules of classical fiqh books to the book of contemporary jurisprudence is ih}da>d. The concept is unique and has been codified in the books of fiqh seems to be the dogmatic rules of grammar can not be questioned over its validity. The concept ih}da>d has been standardized and codified the scholars in their books, the case is not a serious problem when associated with the position of women in the previous era, but if you do a how to find a solution as a meeting point in order to avoid collisions between the ideas that have been classical scholars formulated with the real conditions of life of modern women in the public sector. [Ri’a>yah al-mas}lah}ah adalah tujuan hukum. Teori ini oleh Najm ad-Di>n at}-T}u>fi> dijadikan sebagai pertimbangan hukum pertama dalam bidang mu’a>malah. Mas}lah}ah dianggap independen tanpa didukung nas} tertentu walaupun maknanya sudah terkandung di dalam nas}. Teori tersebut jelasberbeda dengan teori ulama pada umumnya. Salah satu aturan sistem yang baku dari kitab-kitab fikih klasik hingga kitab fikih kontemporer adalah ih}da>d. Konsep yang khas dan sudah dikodifikasi dalam kitab-kitab fikih sepertinya merupakan tata aturan dogmatik yang tidak bisa dipertanyakanulang validitasnya. Konsep ih}da>d telah dibakukan dan dikodifikasikan para ulama dalam kitabkitabnya, kasus tersebut tidak menjadi problem serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada era terdahulu, namun jika demikian adanya bagaimana mencari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan antara ide yang telah dirumuskan para ulama klasik dengan kondisi riil berupakehidupan perempuan modern di sektor publik.]
PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Tahir, Masnun
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2008)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2008.01106

Abstract

Fiqh Indonesia yang menjadi tema pemikiran hukum Hasbi sepanjang tahun 1940-an sampai 1975, merupakan icon dan usaha pertama (pioneer) meretas hukum Islam dalam konteks merespon kebijakan pembangunan Negara. Dengan dilatarbelakangi oleh adanya penilaian (kritik) dari Soekarno bahwa pemikiran hukum Islam kurang memiliki respon atas permasalahan-permasalahan social kemasyarakatan maka hadirnya fiqh Indonesia yang digagas Hasbi sebenarnya bermaksud merumuskan ketetapan fiqh dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik. Dalam pandangan penggagasnya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, terutama dalam segala cabang dari bidang muamalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Hukum (fiqh) juga harus mampu hadir dan berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Sampai di sini terlihat bahwa Hasbi memaknai hukum Islam dalam bingkai law as a tool to social engineering (hukum dijadikan sebagai sarana rekayasa sosial).
NILAI-NILAI PERLINDUNGAN HAK-HAK WANITA DALAM KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN Zuhrah, Zuhrah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2013.06106

Abstract

Marriage agreement is a necessity for women (wives) are arranged in Indonesia marriage laws and marriage laws and other Muslim countries. Particularly in Indonesia, the marriage agreement provided forn in Law of Marriage (Undang-undang No.1 1974), Compilation of Islamic Law (KHI) and also in the Civil Code (BW). Although the marriage agreement is not are requirement or condition validity of marriage, but in the context of the present agreement shall be made to see the phenomenon of marriage because of social changes in society and the impact on family life. In the marriage agreement contains the values of the protection of the rights of women from discriminatory actions of a husband, namely the sacred values because of the agreement on be half of God, moral values, values of love, the value of responsibility, and deterrent value if the husband violated the agreement. Breach of the agreement is a very fatal consequences, which could be detrimental to both parties. Therefore, to consider again the consequences will be given.[Perjanjian perkawinan merupakan sebuah keniscayaan bagi wanita (istri) yang diatur dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia maupun perundang-undangan perkawinan negara Muslim lainnya. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam KUHPerdata (BW). Meski perjanjian perkawinan bukanlah sebuah keharusan atau syarat sahnya perkawinan, tapi dalam konteks masa kini perlu diadakan perjanjian perkawinan karena melihat fenomena perubahan sosial dalam masyarakat dan berimbas pada kehidupan keluarga. Dalam perjanjian perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak wanita dari tindakan diskriminatif seorang suami, yakni nilai sakral karena perjanjian tersebut atas nama Tuhan, nilai moral, nilai cinta, nilai tanggung jawab, dan nilai jera bagi suami jika melanggar perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yang sangat fatal, yang bisa merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lagimengenai konsekuensi yang akan diberikan.]
DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TERHADAP MASYARAKAT DAN PENGHULU (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta) Arsyad, Faiz Adzkia
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10207

Abstract

Based on Government Regulation Number 48 of 2014 about Marriage Registration Fee which contains about the cost of marrieage recording and referring for free or free of charge when done in KUA. If marriage applied outside KUA and outside working hours, it is charged Rp 600.000. The regulation subtitutes Government Regulation Number 47 of 2004 about Non-Tax State Revenue Rate that applied to the Ministry of Religious Affairs. The weakness of Government Regulation No. 47 of 2004 is the number of gratification practices among some headman. This resulted in the issuance of Government Regulation Number 48 of 2014 concerning about the Cost of marriage listing on the basis of the benefit to eliminate the practice of gratuities. Primary sources in this study are the views of the Head Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts and View of bride and groom candidates  in Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts. The secondary data are documents relating to the Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Sub-districts. The approach used is the normative approach. Data were analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. This paper describes the impact of the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 about the Cost of Marriage Listing in KUA Tegalrejo and Gondokusuman.[Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA. Jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kelemahan PP Nomor 47 tahun 2004 adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu. Hal ini menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman serta Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah dokumen yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Tulisan ini menjelaskan tentang dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalrejo dan Gondokusuman.]
HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW Afandi, Moh.
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2014.07208

Abstract

Divorce is often regarded as the best solution to end a marriage. Normative juridical, legislation and conventionalbooks, still legitimizes divorce case. But whether they are still relevant to be applied in this era especially inIndonesia? Divorce law in the conventional fiqh very relevant in the past, tends to position women as helplessparty over the conduct of an abusive husband. Currently the book has been deemed incompatible with the demandsof basic human rights as outlined in the Human Rights (Human Rights) and the CEDAW (Convention on theElimination of All Forms of Discrimination Against Women), which actually prevent women from dichotomyand discrimination. While Law No. 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 on KHI isstill relevant, although should always be evaluated to produce laws that still exist in the coming era. This paperwill examine the relevance of both the comparative - heuristic approach, as well as using human rights as acriterion and CEDAW.[Perceraian sering dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri suatu perkawinan. Secara yuridisnormatif, peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab konvensional, tetap melegitimasikan perkaraperceraian. Tetapi masihkah keduanya relevan untuk diterapkan di era ini, khususnya di Indonesia.Hukum perceraian dalam fikih konvensional yang sangat relevan pada zamannya, cenderungmemposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seorang suami yangsemena-mena. Saat ini kitab tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan hak dasarkemanusiaan yang dituangkan dalam HAM (Hak Asasi Manusia) dan CEDAW (Convention on theElimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang benar-benar menghindarkan wanitadari dikhotomi dan diskriminasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI saat ini masih relevan, kendatiharus selalu dievaluasi untuk menghasilkan undang-undang yang tetap eksis di era mendatang.Tulisan ini akan mengkaji relevansi keduanya dengan pendekatan komparatif-heuristik, sertamenggunakan HAM dan CEDAW sebagai tolok ukurnya.]
REINTERPRETASI PRINSIP KAFĀ’AH SEBAGAI NILAI DASAR DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI Jahroh, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2012.05203

Abstract

Symptoms of domestic violence that occurs in marriage is due to the absence of equality or what is often called kafa>’ah in the fiqh al-muna>kah}ah between the prospective husband and wife. In this case the position of husband to wife is not equal, either in economic, social, education, culture, race/ethnicity, ancestry or religious level. Husband’s position which is not equivalent (as kufu>’) with his wife or vice versa, often triggers dispute between the two. Ongoing dispute, then followed by hurting words, beatings or physical abuse, irresponsible behavior, don’t meet the economic or biological needs, marry again, and even can also lead to a sadistic action or killing. In this perspective the author considers that if the value embodied in the kafa>‘ah concept is understood correctly and properly, it’ll actually give a positive chance to prevent domestic violence crime especially in the context of the relationship between husband and wife.[Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam perkawinan, salah satunya disebabkan tidak adanya kesetaraan atau yang sering disebut dalam fiqh al-munâkahah dengan istilah kafa>’ah antara calon suami dengan calon istri. Dalam hal ini posisi suami dengan istri yang tidak setara, baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan maupun tingkat keberagamaan. Posisi suami yang tidak setara (se-kufu’) dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya. Perselisihan yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi, bahkan dapat pula menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa. Dalam perspektif inilah penulis memandang bahwa nilai yang terkandung dalam konsep kafa>’ah jika dipahami dengan tepat dan benar sebenarnya berpeluang positif untuk menangkal tindak kejahatan KDRT terlebih dalam konteks relasi antara suami dan istri.] 
TRADISI LITERASI DI PERGURUAN TINGGI ISLAM: PANDANGAN DAN MOTIVASI PARA PENULIS JURNAL AL-AHWAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Syafei, Ermi Suhasti; Hadi, Samsul; Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11103

Abstract

This article discusses the level of literacy traditions in Indonesia, especially with regard to the publication of comparatively low scientific journal articles. Psychologically, one that affects the level of scientific journal publications relates to the motivation of the authors. This article describes the views and motivations of authors of the Al-Ahwal Journal: Journal of Islamic Family Law, one of the nationally accredited journals (Rank two), published by Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Faculty and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sources of research data were 30 respondents as article writers and 2 speakers. The data is analyzed through a psychological perspective, using motivational theories developed by Abraham Maslow and Alderfer. The study revealed that the motivation to write articles in journals is not based on the fulfillment of physiological needs and the need for security as in Maslow's hierarchy of needs, nor is it driven by the existence needs in Alderfer's theory. The writing tradition in Al-Ahwal's journal was motivated more by social needs and self-actualization in Maslow's theory, or based on factors to meet the needs of social relations and self-development as found in Alderfer's theory. [Artikel ini membahas tingkat tradisi literasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan publikasi artikel jurnal ilmiah yang relatif rendah. Secara psikologis, yang mempengaruhi tingkat publikasi jurnal ilmiah berkaitan dengan motivasi penulis. Artikel ini menjelaskan pandangan dan motivasi penulis Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, salah satu jurnal terakreditasi nasional (Peringkat dua), yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sumber data penelitian adalah 30 responden sebagai penulis artikel dan 2 pembicara. Data dianalisis melalui perspektif psikologis, menggunakan teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Alderfer. Studi ini mengungkapkan bahwa motivasi untuk menulis artikel di jurnal tidak didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan keamanan seperti dalam hierarki kebutuhan Maslow, juga tidak didorong oleh kebutuhan yang ada dalam teori Alderfer. Tradisi penulisan dalam jurnal Al-Ahwal lebih termotivasi oleh kebutuhan sosial dan aktualisasi diri dalam teori Maslow, atau berdasarkan faktor untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial dan pengembangan diri seperti yang ditemukan dalam teori Alderfer.]
KONSEP QIWĀMAH DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Faizah, Nur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11102

Abstract

This article explains the concept of leadership in the family (qiwāmah) gender justice perspective. The focus of the study on the interpretation of Surat an-Nisā '[4] verse 34 which becomes the theological and socio-cultural foundation of society. The letter interprets that the husband is superior to the wife, so marriage relations tend to be hierarchical (the husband becomes the head of the family, while the wife has the subordinate status). This lame husband and wife relationship makes the wife vulnerable to violence. The author considers that this verse must be reinterpreted from the point of view of gender justice given the sociological shift. This study led the writer to the conclusion that the concept of qiwāmah in Islamic jurisprudence is open and dialogic with the times. The concept of qiwāmah now must be interpreted based on human values rather than gender, so that women as wives not only serve their husbands, but partners and partners who are both subjects and objects. The relationship between them is in the form of symbiosis of mutualism (mutual benefit), not only in the family but also for the community and the State. There is no difference between the two, except in matters of devotion to God. [Artikel ini menjelaskan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwāmah) perspektif keadilan gender. Fokus kajian pada penafsiran Surat an-Nisā’ [4] Ayat 34 yang menjadi landasan teologis dan sosio-kultural masyarakat. Surat tersebut menafsirkan bahwa suami lebih unggul daripada istri, sehingga hubungan perkawinan cenderung hierarkis (suami menjadi kepala keluarga, sementara istri berstatus subordinat terhadapnya). Relasi suami istri yang timpang ini membuat istri rentan terhadap kekerasan. Penulis memandang bahwa ayat ini harus ditafsir ulang dari sudut pandang keadilan gender mengingat adanya pergeseran sosiologis. Kajian ini mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa konsep qiwāmah dalam yurisprudensi Islam bersifat terbuka dan dialogis dengan perkembangan zaman. Konsep qiwāmah sekarang harus dimaknai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bukan jenis kelamin, sehingga perempuan sebagai istri bukan hanya melayani suaminya, melainkan patner dan mitra yang sama-sama menjadi subyek sekaligus obyek. Relasi keduanya berupa simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), tidak hanya dalam keluarga tetapi juga untuk masyarakat dan Negara. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali dalam hal ketakwaan kepada Tuhan.]
PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH DI KOTA YOGYAKARTA: URGENSITAS, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TINDAKAN SOSIAL Djazimah, Siti; Hayat, Muhammad Jihadul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11105

Abstract

This article describes the implementation of pre-marital courses that still contain several problems. One of them is, Indonesian Republic’s Ministry of Religion Regulation No. DJ.II / 491 of 2009 and Regulation No. DJ.II / 542 of 2013 in order to organize the pre-marital courses, but many related parties cannot implement it. This prompted the author to examine the views of the Head of KUA in the City of Yogyakarta regarding the urgency of pre-marital courses in an effort to form a sakinah family. After interviewing some related sources, the authors concluded: (1) all informants considered pre-marital courses to be very important as an effort to realize a sakinah family; (2) at the technical level, the implementation of pre-marital courses still faces some problems, such as budget issues, so that some KUA cannot held pre-marital courses; and (3) the implementation of pre-marital courses at KUA is based on religious traditions or beliefs rather than legal regulations. [Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pra-nikah yang masih mengandung sejumlah masalah. Salah satunya adalah, meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pranikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakannya. Ini mendorong penulis menelaah pandangan pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang kursus pra-nikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Setelah mewawancarai narasumber-narasumber terkait, penulis berkesimpulan: (1) semua narasumber menganggap kursus pra-nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah; (2) pada tataran teknis, pelaksanaan kursus pra-nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra-nikah; dan (3) pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.]

Page 11 of 24 | Total Record : 231

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol 8, No 2 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue