cover
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 22 No. 2 (2023)" : 8 Documents clear
Pandangan Islam Terhadap Konsep "Gender Equality" SDGs. Studi Kasus: Sertifikat EGES " Egyptian Gender Equity Seal" Di Mesir Dyah Sekar Arum
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.180-192

Abstract

Mesir merupakan negara yang mempunyai tingkat kesetaraan gender yang rendah. Upaya seperti, pemberian Sertifikat Kesetaraan Gender Mesir (Egyptian Gender Equity Seal atau EGES) mencerminkan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi disparitas gender di negara tersebut. Kebijakan berbasis Sertifikat ini berfungsi sebagai tindakan konkret dalam membuktikan capaian segel kesetaraan gender, yang diberikan secara langsung oleh Bank Dunia (World Bank), Dewan Nasional Perempuan (National Council of Women atau NCW), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) kepada dua sektor swasta di Mesir. Dua sektor perusahaan ini diidentifikasi sebagai sektor dengan pemberdayaan perempuan terbesar. Sesuai dengan prinsip Kesetaraan Gender yang tercakup dalam konsep kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu "Gender Equality," peran tersebut dianggap sebagai elemen krusial dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan partisipasi perempuan dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Sertifikat EGES merupakan inisiatif dalam pengembangan kesetaraan gender, yang diwujudkan dalam bentuk segel sebagai bukti nyata untuk mengurangi disparitas gender. Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender diidentifikasi sebagai penghargaan terhadap perempuan. Individu dalam komunitas manusia memiliki peran yang ditentukan, termasuk perempuan yang mengemban tanggung jawab seperti melahirkan, menyusui, menghadapi masa haid, dan sebagainya, sementara laki-laki memiliki peran sebagai kepala keluarga, berfungsi sebagai saksi utama dalam pernikahan, menyediakan nafkah bagi keluarganya, dan memiliki tanggung jawab lainnya. [ Egypt is a country that has a low level of gender equality. Efforts such as the awarding of the Egyptian Gender Equity Seal (EGES) reflect initiatives aimed at reducing gender disparities in the country. This Certificate-based policy functions as a concrete action in proving the achievement of the seal of gender equality, which is given directly by the World Bank, the National Council of Women (NCW), and the United Nations Development Program (UNDP) to two private sectors in Egypt. These two company sectors were identified as the sectors with the greatest empowerment of women. The principle of Gender Equality is included in the fifth concept of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely "Gender Equality," this role is considered a crucial element in the sustainable development agenda. This allows women's participation in efforts to improve a country's economy. The EGES certificate is an initiative to develop gender equality, which is realized in the form of a seal as concrete evidence of reducing gender disparities. From an Islamic perspective, gender equality is identified as respect for women. Individuals in the human community have defined roles, including women who carry out responsibilities such as giving birth, breastfeeding, facing menstruation, and so on, while men have the role of head of the family, functioning as the main witness at marriage, providing support for their family, and have other responsibilities.]
Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis Moh Ashif Fuadi; Mega Alif Marintan; Qisthi Faradina Ilma Mahanani; Muhammad Aslambik
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.148-160

Abstract

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di kalangan pesantren menjadi perhatian  banyak pihak, karena sejatinya pesantren merupakan lembaga yang dianggap aman untuk belajar para santri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor ketimpangan relasi kuasa dan persepsi santri terhadap pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini menggunakan mix method dengan pendekatan kuantitatif dalam pengambilan data survei dan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dari responden melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber tertulis dan media online. Hasilnya yaitu, pertama, perilaku kekerasan seksual khususnya di pesantren merupakan dampak dari ketimpangan relasi kuasa. Kedua, upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren dilakukan dengan monitoring dari pesantren, mau’idzoh atau nasehat kyai, aturan resmi tentang batasan antara laki-laki dengan perempuan, dan kajian kitab kuning tentang pendidikan seksual dan pemahaman gender melalui kitab ‘Uqūdu al-Lujain, Qurratul ‘Uyūn, Fathul Izār, dan fikih wanita. Ketiga, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum pesantren melalui doktrinnya, dapat menurunkan tingkat kepercayaan sehingga perlu tindakan pencegahan dengan kerjasama yang terintegrasi dan penegakan hukum yang seimbang. [ The phenomenon of sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) has become everybody’s concern lately. This institution should be considered safe place  for santri to live and learn.This study aims to determine the influence of inequality factors on power relations in sexual violence and to know students' perceptions of the prevention of sexual violence in pesantren. This study uses a mixed-method with a quantitative approach in taking survey data and a qualitative approach in analyzing data from respondents through observation, interviews and literature studies from various written sources and online media. The results are, first, sexual violence in pesantren predominantly stems from disparities in power relation. Second, Prevention strategies within pesantren encompass close monitoring, mau'idzoh (advice) guidance from kyai, establishment of clear boundaries between genders, and incorporating sex education and gender awareness through Kitab Kuning texts through the book of 'Uqū du al-Lujain, Qurratul 'Uyūn, Fathul Izār, and fikih women. Third, cases of sexual violence committed by pesantren through their doctrines can reduce trust so that preventive measures  are needed with integral cooperation and balanced law enforcement.]
Kesalahpahaman Barat tentang Perempuan Muslim: Kritik Lila Abu- Lughod dalam Do Muslim Women Need Saving? Erry Fitrya Primadhany; Maimunah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.226-238

Abstract

Kalangan Barat menganggap bahwa persoalan keterbatasan hak perempuan Muslim masih sering terjadi.  Persoalan tata cara berpakaian, kejahatan kehormatan dan lainnya dianggap sebagai batasan-batasan bagi seorang Muslim. Anggapan tersebut memicu pesan bahwa “perempuan muslim perlu diselamatkan”. Lila Abu-Lughod melalui karyanya “Do Women Muslim Need Saving” mencoba untuk mengkiritisi anggapan ini. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan. Sumber data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan feminisme dan buku karya Lila Abu Lughod yang berjudul “Do Women Muslim Need Saving?”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu pengkajian ulang mengenai asumsi Barat terhadap Islam khususnya   perempuan Muslim. Perempuan Muslim menjalankan aktifitasnya sesuai dengan apa yang diyakini. Segala ketidakadilan yang menimpa perempuan Muslim pada dasarnya merupakan kasus yang berlaku secara global kepada siapa saja tidak hanya perempuan yang beragama Islam. Apabila terdapat ketidakadilan maka hal tersebut bukanlah datang dari Agama Islam melainkan pada tatanan  sosial, budaya,  kebijakan Pemerintah dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam, hak-hak seorang Muslim telah dijamin tanpa membedakan baik laki-laki ataupun perempuan.  [Westerners think that the issue of limited Muslim women's rights still occurs frequently. For example, the issue of dress codes, honor crimes and others. This assumption triggers the message that "Muslim women need to be saved". Lila Abu-Lughod through her work “Do Women Muslim Need Saving” tries to criticize it. This paper uses the library method. The data sources are books and journals related to feminism and a book by Lila Abu Lughod entitled “Do Women Muslims Need Saving?”. The results obtained indicate that there is a need to review Western assumptions about Islam, especially regarding Muslim women. Muslim women carry out their activities in accordance with what is believed. All injustices that befell Muslim women are basically cases that apply globally to anyone, not only women who are Muslim. If there is injustice then it does not come from religion but social conditions, government and so on. Because in Islam, rights are guaranteed regardless of whether men or women.]
The Incapability to Establish a Household as a Consequence of Child Marriage Ashabul Fadhli; Ummil Khairiyah; Herio Rizki Dewinda
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.209-225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Lintau Buo Utara serta mengetahui bentuk persoalan yang timbul karena perkawinan tersebut. Tidak mudah bagi anak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang kompleks sebagaimana yang diadaptasi oleh pasangan dewasa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam bentuk kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 7 (tujuh) pasangan kawin anak, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara. Data yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teori Hurlock tentang pernyesuaian sosial dalam perkawinan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menemukan bahwa minimnya pengetahuan tentang perkawinan yang berkelindan dengan persoalan sosial lainnya berakibat pada ketidaksiapan anak menjalani relasi perkawinan. Ketidaksiapan anak dalam perkawinan diketahui telah mempengaruhi kondisi sosial anak yang diantaranya adalah sulit melakukan penyesuaian diri dan gangguang emosi. Realitas sosial ini telah menekan psikologi anak karena tidak adanya kematangan emosi anak sebelum menikah. [This study aimed to describe the factors that encouraged child marriage in the Lintau Buo Utara Sub-district and find out the problems that arose from the marriage. Unlike adult couples, it is difficult for children to make complex adjustments towards marriage. This research is a field study in the form of qualitative. The type of research used in this study is descriptive analytics. The primary data were obtained through interviews with 7 (seven) child-married couples and from the Religious Affairs Office of Lintau Buo Utara. The collected data were then analyzed using Hurlock’s theory of social adjustment in marriage and Miles and Huberman’s interactive model. The results of this study showed that the lack of knowledge about marriage that was intertwined with other social problems resulted in the unreadiness of children to undergo marital relations. The unreadiness of children in marriage also affected their social conditions, which included facing difficulties in adjusting themselves and having emotional disturbances. This social reality suppressed the psychology of children because there was no emotional maturity before marriage.]
Dynamic and Challenges of Women Leaders: Gender Equality Agenda vs Gender Traditional Roles In Society Serlyeti Pulu; Nur Iman Subono; Shelly Adelina
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.117-131

Abstract

Artikel ini mengkaji beberapa penelitian terdahulu tentang latarbelakang dan konteks social membentuk perempuan pemimpin dalam gerakan sosial-politik dan gerakan perempuan, agenda-agenda aksi yang dirumuskannya, serta bagaimana mereka mengelola tantangan yang dihadapi dalam menjalankan misinya. Fenomena munculnya perempuan pemimpin di berbagai organisasi sosial dan organisasi perempuan di tingkat lokal dan di tingkat nasional periode kontemporer dan periode pergerakan kemerdekaan menjadi konteks kajian dalam penulisan ini. Kerangka pemberdayaan dari Joana Rowlands memandu analisis tulisan ini. Temuan penting kajian atas riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa perempuan pemimpin mengembangkan kekuatan dari dalam diri sendiri, memperkuatnya dengan membangun hubungan dengan pihak lain, dan selanjutnya mengembangkan aksi bersama. Kekuatan yang sudah dimiliki tersebut, berinteraksi dengan persoalan sosial, menghasilkan aksi kolektif, merupakan proses hasil pemberdayaan yang menjadikan para perempuan dapat mendorong perubahan yang lebih besar. [This article examines some of the previous research on the background and social context of shaping women leaders in socio-political movements and women’s movements, the action agendas they formulated, and how they manage the challenges faced in carrying out their missions. The phenomenon of the emergence of women leaders in various social organizations and women’s organizations at the local level and the national level of the contemporary period and the period of the independence movement is the context of the study in this paper. The empowerment framework from Joana Rowlands guides the analysis. Key findings from previous studies have shown that women leaders develop strengths from within themselves, strengthen them by building relationships with others, and further develop collective action. These strengths, interacting with social issues, and generating collective action, are processes of empowerment that allow women to drive greater change.]
Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer Adress Muhammad Adress Prawira Negara; Neng Hannah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.161-179

Abstract

Dari dulu hingga saat ini, poligami merupakan suatu diskursus yang masih memiliki perbedatan baik kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Mayoritas pelaku yang melakukan praktik poligami tidak memikirkan dampak buruk terhadap perempuan dengan alasan dan rujukan praktik tersebut telah dilegitimasi oleh Al-Qur’an. Maka dari itu, penelitian ini memiliki kedudukan untuk menjelaskan kedua pemikiran tokoh feminis Islam yang kontra terhadap praktik poligami penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah inventarisasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah kedua tokoh menyetujui dalam beberapa hal, diantaranya untuk memahami ayat poligami tentu tidak boleh lepas dari ayat-ayat yang berhubungan dengan Q.S. An-Nisa ayat 3, poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan keadilan dalam poligami tidak akan pernah tercapai walaupun telah diusahakan. Namun, dalam menyimpulkan praktik poligami, kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan. Musdah menyatakan bahwa praktik poligami adalah praktik yang haram karena lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan. Sedangkan Asghar Ali Engineer membolehkan praktik poligami namun dengan pertimbangan menegakan keadilan terhadap anak yatim dan janda serta sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. [The purpose of this study is to explain the two thoughts of Islamic feminist figures who are against the practice of polygamy. This research uses a descriptive analysis method with a feminist approach. Data collection was carried out using a literature study. The data analysis technique used is the theory of Shulamit Reinhartz, namely deconstructing the dominant way of reading. The results of this study are that the two figures agree on several things, including understanding the verses of polygamy, of course, cannot be separated from the verses related to Q.S. An-Nisa verse 3, polygamy is a form of discrimination against women, and justice in polygamy will never be achieved even if efforts have been made. However, the two figures have differences in concluding the practice of polygamy. Musdah stated that the practice of polygamy is unlawful because it causes more harm than profit. Meanwhile, Asghar Ali Engineer allows the practice of polygamy but with the consideration of upholding justice for orphans and widows and according to what was done by the Prophet Muhammad SAW. However, it should be remembered that the condition for polygamy that a man cannot fulfill is to be fair. Therefore, the practice of monogamy is a form of marriage that achieves justice and prosperity. ]
Konstruksi Kesalehan, Posisi dan Agensi Perempuan dalam Wacana Keagamaan Fadilla Dwianti Putri; Elizabeth Kristi Poerwandari
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.193-209

Abstract

Konstruksi kesalehan pada perempuan dalam wacana agama Islam kerap dikaitkan dengan simbol keagamaan serupa memakai jilbab untuk menutupi aurat. Dalam posisinya, perempuan juga dilekatkan dengan peran-peran domestik, seperti mengurus rumah dan anak, dan taat pada suami sebagai wujud ketaatan pada Allah Swt. Konstruksi ini kemudian diyakini oleh perempuan bahwa pembagian peran tersebut adalah kodratnya, yang kemudian menciptakan hegemoni tentang kesalehan. Sementara itu, Saba Mahmood (2005) dalam analisisnya tentang agensi kesalehan di Mesir menemukan, kesalehan bisa dimaknai sebagai sebuah kapasitas untuk menginterpretasi ajaran agama sebagai petunjuk bagi kehidupan sehari-hari, dengan tetap menegakkan ketaatan pada Allah Swt. Namun dalam konteks Indonesia, saat ini kita dihadapkan dengan kelompok-kelompok konservatif dan tekstualis, yang meskipun cenderung minoritas, memiliki jaringan yang kuat dalam menyebarluaskan doktrinasi ajaran yang mengukuhkan konstruksi kesalehan yang hegemonik. Oleh karena itu, kontra narasi dan gerakan serupa yang Mahmood temukan di Mesir, yang mampu memberikan analisis kritis pada perempuan terhadap ajaran agama, penting untuk dibangun di Indonesia.   Abstract Women’s piety in Islamic discourse is often associated with religious symbols such as the use of the hijab to cover aurat. Women are also associated with domestic roles such as taking care of the house and children, and obeying their husbands as a form of obedience to Allah Swt. Women then believe that the division of labour is in their nature, which then creates a hegemonic construction of piety. Meanwhile, Saba Mahmood (2005) from her research in Egypt found that piety can be interpreted as the ability to interpret religious teachings as instructions for daily life, while maintaining obedience to Allah Swt. However, in the Indonesian context, we are currently facing conservative and textualist groups that, although they are usually in the minority, have strong networks in the dissemination of doctrinal teachings that reinforce the hegemonic construction of piety. Therefore, it is important to develop the counter-narratives and similar movements that Mahmood found in Egypt in Indonesia, which can provide women with a critical analysis of religious teachings.  
The Teachers Perceptions on Misogynistic Hadiths: The Interpretations and It's Implications for Teaching Gender Equality Marhumah Marhumah; Zulkipli Lessy; Afifur Rochman Sya'rani; Siti Nur Hidayah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.132-148

Abstract

Peran perempuan dan laki-laki yang tidak setara dan tidak seimbang telah menjadi subyek perdebatan sengit dalam masyarakat Muslim. Secara umum persepsi terhadap budaya dan agama telah berlangsung lama bahwa peran laki-laki harus mendominasi peran perempuan, dan subordinasi perempuan adalah nasib yang tidak dapat diubah. Penelitian ini mengkaji pemahaman guru-guru Muslim Indonesia terhadap konseptualisasi teks-teks Islam terutama hadis (perkataan Nabi Muhammad), mengenai aspek yang menggambarkan dan menentukan peran gender. Penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkap persepsi lima guru laki-laki dan lima perempuan, yang bekerja di Sekolah Menengah Islam di Yogyakarta, terkait dengan pemahaman mereka tentang status perempuan dalam masyarakat Islam. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan laik-laki dan perempuan dan dilakukan secara online melalui Zoom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru mengakui bahwa sikap individu dan institusional berusaha untuk membatasi partisipasi perempuan dalam masyarakat Muslim, dan sebagian besar Muslim yakin bahwa sikap tersebut berasal dari teks-teks Islam (terutama hadis) yang telah diterjemahkan secara historis dan atau harfiah. Pandangan mereka bervariasi terkait dengan tiga konsep Islam yang dianalisis karena berpengaruh bagi status sosial dan pekerjaan perempuan, yaitu kodrat (sifatmanusia), qiwama (kedudukan sosial dan kepemimpinan), dan laknat (penilaian atau murka oleh para malaikat). Pada dasarnya, tidak semua guru dalam penelitian ini memiliki kesempatan untuk mengajar subjek yurisprudensi Islam (fiqh), di mana topik pernikahan secara khusus dibahas. Namun, mereka semua menyadari kebutuhan yang sedang berlangsung di kelas dan masyarakat. Penelitian ini memiliki implikasi praktis dari pendekatan pedagogis di sekolah-sekolah Islam untuk pendidikan tentang kesetaraan gender. [Unequal and unbalanced roles of women and men have become the subject of intense debate in Muslim society. Common cultural and religious perceptions have long been that men’s roles should dominate over women’s roles and that women’s subordination is an unalterable fate. This study examines conceptualization by Indonesian Muslim teachers regarding Islamic texts, primarily of the hadith (the sayings of the Prophet Muhammad), that describe and prescribe aspects of gender roles. This qualitative study was designed to explore perceptions of five male and five female teachers, employed in Islamic Secondary Schools in Yogyakarta, as related to their understanding of women’s status in Islamic society. The data were gathered through mixed-gender focus group discussions conducted online via Zoom. Findings show that the subjects clearly acknowledge that individual and institutional attitudes persist for circumscribing women’s participation within Muslim society, and that most Muslims derive these attitudes from Islamic texts (mainly the hadith) that have been translated in historical and/or literal ways. The teachers varied in their views about three Islamic concepts which were analyzed as influential for the societal and occupational status of women, namely kodrat (human nature), qiwama (societal standing and leadership), and laknat (judgment by, or wrath of, the angels). Basically, not all of the teachers in this study had occasion to teach the subject of Islamic Jurisprudence (fiqh), in which the marriage topic is specifically covered, yet they were all aware of an ongoing need in classroom and society. This study has practical implications of the pedagogical approaches in Islamic schools for education on gender equality.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8