cover
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Articles 373 Documents
Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Pada Dua Sekolah Inklusi Di Ponorogo Evi Muafiah; Ayunda Riska Puspita; Vivi Vellanita Wanda Damayanti
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2020.192.141-156

Abstract

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang didirikan untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan, ternyata di sisi lain menjadikan anak-anak ini terkelompokkan berdasar pada kategorisasi kekhususannya, sehingga mereka menjadi eksklusif. Hal ini berbeda dengan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan serta peran gender masing-masing individu. Paperini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran bernuansa Gender Equality and Social Inclusion ( GESI)di sekolah inklusi di Ponorogo. Analisis difokuskan pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Tahapan paperdimulai dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data yang meliputi tahapan reduksi data, paparan data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran bernuansa GESI diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam terutama pada siswa berkebutuhan khusus dan tanpa membeda-bedakan antara peran laki-laki dan perempuan.[The Special School (SLB), which was established to assist Children with Special Needs (ABK) in accessing education,  in fact makes these children were grouped into their specificity so that they become exclusive. This is different with  inclusive education, which provides opportunities for all children to learn together in public schools. These learning opportunities are implemented by considering each individual’s diversity and needs and gender roles. This study aims to describe learning process with Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in inclusive schools in Ponorogo. The analysis focuses on access, participation, control, and benefits in learning at the school. The research stages began with data collection (observation, interviews, and documentation), data analysis that included data reduction, data exposure, data verification, and conclusion. The study results  that GESI-style learning is applied in learning by paying attention to students’ various needs and abilities, especially students with special needs, without differentiating between men’s and women’s roles.]
Peran Perempuan Hindu Hare Krishna: Problematika Kelompok Narayana Smrti Ashram, D.I. Yogyakarta Diki Ahmad
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2020.192-219-233

Abstract

Artikel ini membahas peran perempuan Hare Krishna dalam memaknai darma ajaran di Narayana Smrti Ashram D.I. Yogyakarta. Perempuan dalam kitab suci Hare Krishna dan Bhagavad Gita sebagai sosok rendah dan lemah. Posisi ini menilai perempuan harus dilindungi, dikontrol, dan dibatasi kebebasannya. Namun, seiring berjalan waktu, perubahan tentang makana perempuan mempunyai peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan karir dalam optimalisasi kemampuan SDM. Artikel ini membahas feminisme dalam rana ajaran agama. Teori analisis gender Mansour Fakih dan teori variabel pola Talcott Parsons adalah pisau analisis wacana teks agama dalam kritik feminisme. Dalam teori tersebut menyimpulkan pola kedudukan perempuan dalam ajaran sanyasin (guru spiritual) pada varnaashramadharma. Berangkat dari budaya, norma, nilai, dan keyakinan, para perempuan Hare Krishna menghiasi peran dalam berbagai kesempatan baik dalam rumah tangga dan peran keagama seperti tokoh agama.[The article discusses the role of the woman Hare Krishna in interpreting the knowledge of Narayana Smrti Ashram D.I. Yogyakarta. In the Kitab of Hare Krishna and Bhagavad Gita, women are as lowly and weak. The position assesses that women must be protected, controlled, and put freedom limited. However, women meaning have an important role in fostering and empowering careers in optimizing human resource capabilities. This article discusses feminism in terms of religious faith. Mansour Fakih's theory and Talcott Parsons' theory of variable patterns are the blades of discourse analysis of religious texts in criticism of feminism. In deep theory concludes the women's position in the meaning of sanyasin in varnaashramadharma. Departing from culture, norms, values, and beliefs, Hare Krishna women adorn roles in various occasions both in household and in religious roles such as religious leaders.]
Proposing Feminist Intepretation of The Qur'an and Affirmative Policy to Suport Women Leadership In Indonesian State Islamic Higher Education Nina Nurmila
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2020.192.125-140

Abstract

Religion can be supportive or discriminative toward women depending on how we interpret religion. When religion is interpreted from patriarchal lenses, it tends to be discriminative toward women, such as in the case of women leadership. This paper will challenge the existing mainstream patriarchal interpretation of the Qur’an on women leadership by offering new feminist interpretation of the Qur’an which is friendly to women and suggesting affirmative policy to increase the number of women leaders in State Islamic Higher Education (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/PTKIN). This paper uses feminist methodology by using interview and literature studies as methods of data collection. This study shows that leadership in PTKIN is still dominated by men due to the strong patriarchal culture. There are only seven female rectors out of 58 PTKIN in Indonesia. Based on this finding, the new interpretation of the Qur’an which is friendly to women needs to be promoted and the existing gender-neutral policy on the selection of rector in PTKIN needs to be revised into affirmative policy to allow more rooms for women’s leadership to achieve Planet 50-50 by 2030. [Agama itu bisa bersifat mendukung atau diskriminatif terhadap perempuan tergantung pada bagaimana kita menafsirkan agama, misalnya dalam hal kepemimpinan perempuan. Artikel ini akan mengkritisi penafsiran Al-Qur’an tentang kepemimpinan perempuan yang ada yang pada umumnya bersifat patriarki dengan menawarkan penafsiran feminis yang baru tentang Al-Qur’an, yang ramah terhadap perempuan, dan dengan menyarankan adanya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah pemimpin perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Artikel ini menggunakan metodologi feminis dengan menggunakan wawancara dan studi literatur sebagai metode pencari data. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di PTKIN masih didominasi oleh laki-laki karena masih kuatnya budaya patriarki. Hanya ada tujuh rector perempuan pada 58 PTKIN di Indonesia. Berdasarkan penemuan ini, penafsiran baru tentang Al-Qur’an yang ramah terhadap perempuan perlu dipromosikan dan kebijkan yang netral gender yang ada sekarang ini tentang seleksi rector di PTKIN perlu direvisi menjadi kebijakan afirmatif untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi kepemimpinan perempuan, agar dapat mencapai Planet 50-50 pada tahun 2030.]
Perempuan dan Politik Industri Kreatif dalam Kerangka Pembangunan: Lesson Learned dari Indonesia dan Thailand Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.1-15

Abstract

Sebagai salah satu upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, Indonesia dan Thailand melakukan pengembangan industri kreatif yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi perempuan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah kedua negara mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan melalui industri kreatif dan melihat strategi Pemerintah kedua negara untuk merekognisi dan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan. Dengan menggunakan metode studi dokumen berdasarkan beberapa literatur yang terkait dengan perempuan dan pembangunan, analisis gender, serta dokumen-dokumen resmi baik dari PBB maupun dokumen resmi kedua negara, penulis menemukan bahwa sektor industri kreatif di kedua negara ini masih cenderung condong pada pendekatan Women in Development yang hanya “menambahkan" perempuan dalam roda pembangunan nasional tanpa ada upaya bagi pemberdayaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan berbagai pelatihan yang dapat menjadi bekal bagi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari minimnya modal UMKM yang pada awalnya dijanjikan akan menjadi tempat bagi perempuan dalam pembangunan sektor industri kreatif. Sementara di Thailand, banyak perempuan-khususnya yang bekerja di bidang industri hiburan dan pariwisata-yang pada akhirnya justru jatuh pada dunia prostitusi. Kondisi yang terjadi di kedua negara ini menunjukkan bahwa upaya pelibatan perempuan dalam roda pembangunan belum memperhatikan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, alih-alih mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan justru membuat perempuan terperangkap dalam aral pembangunan itu sendiri. [As one of the country’s strategies to empower women in national development, Indonesia and Thailand develop a creative industry that is expected to be a place for women to participate in each national development. This paper aims to analyze how the governments of both countries include women in development through the creative industry and see the government's strategy to recognize and accommodate women's interests in development. Using documentary data related to women and development, gender analysis, as well as official documents from both the United Nations and official documents of the two countries, the author found that the creative industries in both countries are still inclined towards the Women in Development approach which only "adds" women to the national development without any significant effort for empowerment. This is because there is still a lack of human resource development and various pieces of training that can be a provision for women in development. In Indonesia, this can be seen from the lack of MSME capital which was initially promised to be a place for women in the development of the creative industry sector, while in Thailand, many women - especially those who work in the entertainment and tourism industries - eventually fell into prostitution. Looking at those conditions in both countries, we can conclude that the efforts to involve women in development through the creative industry sector have not paid attention to the inequality of relations between men and women. Consequently, instead of including women in development, this action makes women trapped in the drawbacks of development itself.]
Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam Muhammad Nasrulloh; Doli Witro
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.17-30

Abstract

Polarisasi poligami dewasa ini menyeruak di permukaan. Hal ini ditengarai oleh pihak-pihak yang mengkampanyekan poligami dengan massif. Secara tidak sehat, Al-Quran dan Hadis dijadikan alat guna membungkus kampanye tersebut seolah poligami itu ‘Islami’. Akibatnya timbul paradoks, di mana sebagian orang berasumsi bahwa Islam agama yang pro dan mendukung poligami. Fakta demikian perlu diluruskan mengingat secara prinsip, agama Islam menjunjung tinggi penghormatan dan keadilan atas sesama makhluk Tuhan. Tidak boleh ada superioritas atas satu pihak yang berakibat memarginalkan pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membedah fikih poligami dalam Islam bagaimana sesungguhnya konteks poligami berlaku dan apakah benar Islam mendukung hal tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan pendekatan komprehensif guna menghasilkan konklusi yang akurat dan valid. Hipotesa kajian ini hendak membangun pemahaman bahwa poligami adalah pernikahan yang layak dipakai sebagai alternatif dengan berbagai fakta di antaranya secara prinsip fikih tidak menganjurkan poligami. Ayat poligami tidak bermakna wajib namun kebolehan, poligami Rasulullah s.a.w. bukan karena hasrat, hikmah pernikahan kontradiksi dengan poligami serta pendapat dari beberapa cendikiawan Muslim menyangkut persoalan poligami. Sejurus dengan temuan tersebut, poligami layak diperbincangkan pada ranah ‘abnormal’ dimana tidak semua kondisi praktik demikian patut dilakukan.[The polarization of polygamy is currently on the surface. This is suspected by those who are campaigning for polygamy. Unhealthily, Al-Quran and Hadith are used as tools to wrap the campaign as if polygamy is “Islamic” Polygamy, Sharia, Alternative. The result is a paradox, where some people assume that Islam is a pro and supports polygamy. This fact needs to be straightened out considering that the Islamic religion upholds respect and justice for fellow divine beings in principle. There must be no superiority over one party, which results in the marginalization of the other. Therefore, this study seeks to dissect the polygamy sharia in Islam, how the context of polygamy applies and whether Islam supports it. This study uses a normative study with a comprehensive approach to producing accurate and valid conclusions. This study’s hypothesis is to understand that polygamy is alternative fikih with various facts, including in principle that jurisprudence does not advocate polygamy. The verse polygamy does not mean obligatory but permissible, polygamy the Prophet s.a.w. not because of the passion, wisdom of marriage and polygamy, and some Muslim scholars’ opinions. In line with these findings, polygamy deserves to be discussed in the realm of ‘abnormal’ where not all practice conditions are appropriate.]
Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad Eni Zulaiha; B Busro
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 19 No. 2 (2020)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2020.192-205-218

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkapkan irisan penting tradisi Bahtstal-Masail NU dalam pemikiran fikih adil gender oleh Husein Muhammad. Paper ini menemukan 3 poin besar dalam (1) dinamika metodologi istinbath hukum dalam tradisi Bahtstal-Masail NU memiliki tantangan zaman modern; (2) Bahtstal-Masail NU dengan metode taqlidul manhaji dan Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah memiliki metode baru dalam langkah akademis; (3) pengaruh pemikiran Husein Muhamad berlatarbelakang dari pola asuh dalam keluarga Kyai NU, pendidikan pesantren, aktivitas Politik serta Masyarakat, pengalaman kajian- P3M, dan Bahts al-Masail dari sosok Abdurahman Wahid. Paper ini membuktikan tentang tradisi Bahts al-Masail NU menjadi bagian penting dalam pemikiran fikih adil gender Husein Muhammad terutama setelah Munas Lampung tahun 1992.[The article aims to reveal an essential part of the NU’s Bahtstal-Masail lesson in fiqh gender by Husein Muhammad. The paper finds three significant points in (1) the issue of the istinbath methodology in the bahstal-Masail process in NU tradition, in which has modern challenges; (2) the taqlidul manhaji method and Bahsul Masail Diniyyah mauduiyyah in NU Bahtstal-Masail have a new method in academic steps; (3) the thoughts Husein Muhamad’s idea takes from the background of parenting in the NU Kyai family, Islamic boarding school education, Political and Community activities, P3M-study experience, and Bahts al-Masail from the figure of Abdurahman Wahid. The paper proves that the NU Bahts al-Masail lesson tradition is an essential part of Husein Muhammad’s gender Issue for knowledge of fiqh for equal humanity. The idea was necessary when the meeting did in munas Lampung in 1992.] 
Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas Islamiyatur Islam Rokhmah; Ro'fah Ro'fah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.31-44

Abstract

Perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Kondisi ini diperkuat dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dengan mendeskripsikan isu-isu disabilitas dan positioningnya dalam gerakan feminis dan gerakan disabilitas. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan intersection yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.[Women with disabilities experience double or even multiple marginalization and discrimination that result in the violation of their rights to get access to education, health, employment, and others. The multiple discrimination against women with disabilities is occurring in both cultural and structural level. Culturally, stigma and negative perspectives of family and community on disabilities contribute to the unmet needs of women with disabilities in education, health and other basic needs. Such condition is exacerbated by the absence of gender equality and disability perspective on the implementation on government policies in various important issues that structurally further marginalize women with disabilities. This research is located in DI Yogyakarta by describing disability issues and their positioning in the feminist movement and the disability movement. Stages of research through data collection (observation, interviews, and documentation) followed by categorization, data analysis and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that most government programs place women with disabilities as subjects of development, but many of their orientations are still objects of development. On the other hand, the struggle for women with disabilities issues carried out by persons with disabilities and organizations that raise disability issues have not all used a cross-sectional approach, namely the differences in gender discrimination and disability in their advocacy struggles.] 
Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 2 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.202.175-185

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur pemenuhan hak-hak finansial wanita dalam keluarga, seperti menjelang pernikahan, setelah pernikahan dan pasca perceraian. Hak wanita sebagai istri dan seorang ibu dalam keluarga banyak disepelekan. Terkait hak terkait finansial dalam lingkup keluarga, yang biasa diketahui oleh masyarakat terbatas pada nafkah kehidupan secara umum. Namun sesungguhnya ada hak finansial lain yang dimiliki perempuan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis dan sumber data hukum primer dan sekunder berupa Al-Qur’an , hadis, peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah terkait. Hasil dari penelitian ini adalah hak finansial wanita dalam keluarga sangat diperhatikan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, baik posisinya sebagai calon istri, istri, ibu maupun sebagai istri yang telah dicerai, diantaranya hak mahar, hak upah dalam masa menyusui, hak nafkah, hak waris, hak nafkah iddah, hak mut’ah bagi yang diceraikan, dan harta bersama. Keseimbangan atas pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas dan kebahagiaan keluarga. [This study aims to determine how the Islamic law and positive law in Indonesia regulate the fulfillment of women's financial rights in the family, such as before marriage, after marriage and after divorce. The rights of women as wives and mothers in the family are often underestimated. Regarding the financial rights in the family sphere, what is commonly known by the public is limited to a living life in general. But actually, there are other financial rights that women have in the family. This research is a qualitative research with a normative juridical approach by using primary and secondary types and sources of legal data in the form of the Qur'an, hadith, statutory regulations and related scientific articles. The results of this study are that the financial rights of women in the family are very detail and specific in Islamic family law in Indonesia, both in their position as prospective wives, wives, mothers and as wives who have been divorced, including dowry rights, wage rights during breastfeeding, livelihood rights, inheritance rights, the right of iddah maintenance, the right of mut'ah for those who are divorced, and joint property. The balance of the implementation of obligations and the fulfillment of rights is an important element in maintaining family stability and happiness].
Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud Anna Zakiah Derajat; Toni Kurniawan
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 20 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2021.201.45-58

Abstract

Dalam agama apa pun, perempuan akan menjadi sasaran eksploitasi dan diskriminasi para penafsir fundamental. Ketimpangan peran sosial yang dilihat dari aspek gender selalu mempertahankan dalih-dalih doktrin agama, serta mempertahankan budaya masyarakat yang patriarki. Tentu saja hal itu merugikan perempuan dan menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Sekitar 76% dari tahanan Suriah adalah perempuan. Selama dalam tahanan, perempuan Suriah mengalami kekerasan berbasis gender, hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya deminasi laki-laki yang dilanggengkan di negara tersebut. Hal ini sangat kontradiktif dengan pandangan Amina Wadud. Wadud berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan yang sama rata, sehingga tidak ada timpang-tindih di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan penafsirannya pada QS. An-Nisa ayat 34. Ada tiga kunci yang tertera dalam ayat tersebut, yaitu pertama, qanita>t. Kedua, d}araba.  Ketiga, t}a'at. Tulisan ini ingin menegaskan kembali bahwa agama Islam memang dilahirkan dengan tujuan untuk membebaskan manusia, baik laki-laki maupun perempuan dari segala sistem yang mengekangnya. Dengan mengamalkan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan dan keadilan berbasis gender di Negara Suriah. Maka dari itu, adanya tulisan ini berusaha untuk mengungkap permasalahan terkait eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan Suriah dengan menggunakan perspektif hermeneutika feminis Amina Wadud.   [In any religion, women will be the target of exploitation and discrimination of fundamental interpreters. Inequality of social roles seen from the aspect of gender always maintains the pretext of religious doctrine, and maintains a patriarchal culture of society. Of course it harms women and benefits certain classes in society. About 76% of Syrian restaurants are women. While in detention, Syrian women experience gender-based violence, this is of course closely related to the existence of male demination that is perpetuated in the country. This is very contradictory to the view of Amina Wadud. Wadud is of the opinion that men and women are equal, so that there is no overlap between the two. This is in accordance with its activities in QS. An-Nisa verse 34. There are three keys listed in the verse, namely first, qanita>t. Second, d}araba. Third, t}a'at. This paper wants to reiterate that the religion of Islam was indeed born with the aim of preserving humans, both men and from all systems that restrain it. By practicing and improving human values, such as experience and gender-based justice in Syria. Therefore, this paper seeks to uncover problems related to exploitation and violence against Syrian women by using the feminist hermeneutic perspective of Amina Wadud.]
Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Putri Rahyu; Ahmad Muzhaffar
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 21 No. 1 (2022)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2022.211.41-51

Abstract

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur baik itu dari pihak laki-laki, perempuan maupun keduanya. Pernikahan anak marak terjadi di kalangan para remaja yang bisa disebabkan oleh pergaulan bebas ataupun adanya pemaksaan dari orang tua. Artikel ini membahas tentang kedudukan perempuan dalam pernikahan anak yang dianalisis menggunakan kesetaraan gender dari kaca mata hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu analisis secara lebih detail bagaimana pernikahan anak dalam al-Qur’an dan Hadis serta menghubungkan faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang menikah di usia dini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua konsep perempuan dalam nas, yaitu, konsep kesetaraan yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, dan konsep yang bersifat ketidaksetaraan yang berkenaan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan. Pernikahan anak tidak dibenarkan karena mengandung nilai ketidaksetaraan terhadap perempuan dengan menganalisis dari berbagai dampak yang terjadi pada si anak]. [Child marriage is a marriage held by the minors, a boy, a girl or both. It is quite common among teenagers due to promiscuity or coercion from parents. This article discusses the position of women/girl because of early marriage by using gender equality from the Islamic law point of view. By using a normative approach, the analysis thoroughly examine how child marriage is according to the Qur'an and Hadith and the problems that they get because of early marriage. The research finds there are two concepts of women in the text : the concept of equality related to worship and the concept of inequality with regard to household problems such as marriage. A child marriage is not justified because it has the value of inequality against women and various impacts that occur on the child.]