JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)
JHP17 : Jurnal Hasil Penelitian is a peer-reviewed and open acess journal accomodating researchers, academicians, and scholars around the world to share knowledge adopted from high quality research projects in wide area of disiplines and represent the areas of Economics, Civics, Law Sciences, Social & Humaniora Sciences, Psychological Sciences, Physical Sciences, Earth Sciences, Chemical Sciences, Language Studies, Literary Studies, Cultural Studies, Area Studies, Library Studies, Informatics, Management, Marketing and Engineering.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2: Januari 2020"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Adi]]>;
<![CDATA[Laksana, Agung Dwi]]>;
<![CDATA[Ganapradipta, Masrino]]>;
<![CDATA[Soeskandi, Hari]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6107
<![CDATA[Human rights recognize forms of violation and crime, discrimination against something different is one form of violation of human rights. Africa is a large country and has many differences and gatherings of many ethnic groups and religions, it does not rule out the possibility of a conflict. In this case the albino group is often discriminated against, persecuted, bullied, raped and even killed. Ranging from babies to adults. On the basis of the background that has been written, the author will put forward a discussion about the form of what kind of human rights violations against Albino people in Africa. The method used in this journal is the Juridical Normative Method. The author uses the Juridical Normative Method to be able to find out directly in order to be able to examine how the application of the specific laws of existing international conventions about human rights violations. The results of this material discussion found that many human rights crimes were committed because of the negative stigma and myths about how albino people exist and albino people have high selling prices for spiritual needs for shamans in Africa and the black market. Discrimination against Albino people is often done even after they are born until they grow up, starting from being isolated from the surrounding environment, having difficulty getting the right to learn, the difficulty of getting the right to work, and feeling threatened if they are outside their hiding place. murder, rape, and even mutilation often occur in their lives.]]>
<![CDATA[Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren ]]>
<![CDATA[Sukendar, Astria Yuli Satyarini]]>;
<![CDATA[Raissa, Amanda]]>;
<![CDATA[Afifah, Wiwik]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6108
<![CDATA[Maraknya fenomena dimana anak-anak di lingkungan pondok pesantren menjadi pekerja anak dengantujuan untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai kyai dan nyai, merupakan salahsatu fenomena sosial yang menunjukkan adanya ketidaksejahteraan kondisi pada anak-anak, terutama diIndonesia. Mereka yang bersekolah dan memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu,tidak diperkenankan untuk menjadi pekerja anak. Seharusnya mereka fokus untuk belajar demi masadepannya, bukan untuk dipekerjakan. Faktanya, belakangan ini banyak santri yang dipekerjakan oleh kyaiataupun nyainya di luar konteks yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mereka diminta untukmembersihkan rumah pribadinya, memasakkan makanan untuk keluarga kyai dan nyainya, merawat anakkyai dan nyainya, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri-santri tersebut. Santri-santri initidak menerima upah berupa uang, tetapi bekerja secara cuma-cuma dan tidak ada batasan waktu. Kapansaja mereka diminta dan disuruh, disitu lah mereka harus siap bekerja. Metode yang digunakan dalampenulisan ini adalah metode yuridis empiris yang dimana penulis melihat kenyataan langsung dan faktafakta dalam kejadiannya serta memadukan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penulisanini adalah, maraknya fenomena pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkunganpondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya.Dan untuk melindungi anak perempuan (santri) untuk tidak menjadi pekerja anak dan dapat menjalankanpendidikannya tanpa terganggu oleh hal-hal di luar pendidikan, seperti bekerja. Karena anak-anak yangbersekolah sambil bekerja tetap akan tertinggal dari teman-temannya yang tidak bekerja dalam halkehadirannya di kelas, kapasitas ilmu yang diperoleh, dan cenderung mendapatkan perlakuan yangberbeda dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Disini lah dibutuhkan perlindungan terhadap hakanak untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA CYBERCRIME BAGI PELAKU PEMALSUAN DATA PADA SITUS E-COMMERCE (PHISING) ]]>
<![CDATA[Suharto, Budi]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Arnold Bagas]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6109
<![CDATA[Masyarakat umum biasanya sering menyebut dengan phising. Istilah phishing berasal dari Bahasa inggris yaitu fishing (memancing). Phishing yaitu suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan data untuk mengelabui korban, tujuan dari phising yaitu agar mendapatkan informasi terhadap korban dari kata sandi sampai dengan kartu kredit, dengan cara menyamar menjadi orang atau bisnis yang terpercaya dalam suatu komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Maka dari itu hal ini dinamakan memancing yang berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Grooming ]]>
<![CDATA[\ Siregar, Dedi Martua]]>;
<![CDATA[Oksahaddini, Talitha Aisyah]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6110
<![CDATA[Setiap manusia yang lahir memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, Hak Asasi ini tidak hanya berlakupada orang dewasa saja, namun juga pada setiap “Anak”. Seperti sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di Era Digital seperti sekarang ini banyak kejahatanpada anak yang ada di dalam dunia maya. Salah satunya adalah Grooming.Bukti perlindungan hukum bagi anak yang terkena Grooming ada pada Pasal 76E Undang-UndangPerlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE.]]>
<![CDATA[Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional ]]>
<![CDATA[Amirullah, M. Alvin]]>;
<![CDATA[Suryono, Bayun Duto]]>;
<![CDATA[Afifah, Wiwik]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6112
<![CDATA[Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimanadalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karenaitu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik karena itu apabila dilihat daripadaberbagaim acam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal inimencakup “Declaration of basic principle of justice for victim of crime abuse of power” yangmenyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan.Dari 1.555 korban dari delik yang datang berkunjung serta meminta perlindungan kepadalembaga terkait LPSK, ada 128 orang yang diduga mendapatkan suatu kekerasan criminal dariseseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnyasekitar 127 mendapat sautu tindakan dimana tindakan ini menyebabkan sesorang mendapatkerugian berupa luka-luka berat lainnya mendapat suatu tekanan yang dapat dikatakan bahwatekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hokum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuanmereka dan kelompok dari suatu perkumpulan tersebut menyatakan jika mereka mendapatkansuatu perbuatan yang dapat merubah suatu nyawa bisa dirampas dalam artian ancamanpercobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negarayang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang asbtrakyang dapat dikatakan adalah sebuah dasar dari suatu Negara dalam artian sebuah aturan yangmengatur baik secara nasional maupun yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat(masyarakat adat)]]>
<![CDATA[Menakar Kasus Lumpur Lapindo Sebagai Pelanggaran ]]>
<![CDATA[Putra, Hananda Dwi Sasongko]]>;
<![CDATA[Adyatma, Arief Dwi]]>;
<![CDATA[Ahmad, Muh. Jufri]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6113
<![CDATA[The factor of the Lapindo mudflow disaster led to errors in the planning and drilling process whichsucceeded in eliminating the settlement of communities around drilling. The impact felt by the victims afterthe incident in the refugee camp was very alarming, because it was far from feasible. There are many rightsthat have been violated in the case of Lapindo mud so that the state is obliged to intervene in resolving thiscase. So that the process that has occurred so far from the beginning until now regarding the subject matterof the core problem remains the same, namely the conflict between victims of Lapindo mudflow and PTLapindo due to the retraction of the compensation process that is considered too small or not equivalent tothe losses suffered by Lapindo mud victims. In addition to the problem, namely the rejection of therelocation of Lapindo mudflow victims, the construction of damaged infrastructure due to Lapindomudflows and the widespread spread of Lapindo mudflows has not yet been completed. So this incidentraises the question of whether the Lapindo mudflow is a crime or a violation of human rights. As well ashow the state has obligations to this case. This study uses a juridical normative approach whose researchresults show that this case is a violation of human rights and the state is obliged to restore the condition ofthe victim and the environmental impact caused and the state must thoroughly manage compensation orcompensation arising from Lapindo mud]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Alqaedah Di Suriah ]]>
<![CDATA[Putria, Karina Ayu]]>;
<![CDATA[Talitha, Bianda Dea]]>;
<![CDATA[Mardijono, HR Adianto]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Orang orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata khususnya dalam peristiwa konflikxbersenjata diSuriah merupakanxrevolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi ArabxSpring yang pertama kaliterjadixdi Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15Maret 2011 Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medisdan rumah sakit di beberapa kota di seluruh Deraa. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat yangmenelan banyak korban, para korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur didalampasal 13 konvensi jenewa 1949 salah satunya meliputi kombatan, penduduk sipil yang menjadi korbanterjadinya kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan bahwa pentingnya perlindugan hukumditegakkan dalam menjamin kehidupan manusia baikxyangxterlibatxdalam konflik maupun yang tidakterlibat. Penulisan inixdilakukanxdengan tujuan untukxmengetahuixapakah perlindunganbagixparaxpihakxyangxmenjadixkorbanxdalamxkonflikxbersenjataxmenurutxkonvensi-konvensiinternasional yang ada ,Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dsimpulkan: 1.Perlindungan korban perang baik itu warga sipil, kombatan, anak yang diberikan perlindungan khusus,relawan maupun rohaniawanx telah dengan jelasx diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, ProtokolxtambahanI dan II, danxdalamxbeberapaxketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya.Dalamxkondisixapapunxwargaxsipilxharusxmenerimaxperlindunganxhukumdanxtidakxdiperbolehkanxuntukxmemperlakukanxwargaxsipil dengan perlakuan yang tidakxmanusiawixdanxdisiksaxdalamxbentukapapun yang terjadi 2. Pelanggaran dan tindak kejahatan perang akan diadili sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum humaniter internasional. Pelanggaran terhadap hukumhumaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana.Terdapat dua mekanisme penegakan hukum,masing-masing melalui mekanisme xhukum internasional danx mekanisme hukum nasionalx.]]>
<![CDATA[AKSES KESEHATAN PADA PEREMPUAN YANG DILACURKAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS ]]>
<![CDATA[Abdullah, Moch. Rizal]]>;
<![CDATA[Pramana, Reynaldi Rafi]]>;
<![CDATA[Sumiyati, Sumiyati]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6119
<![CDATA[Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV / AIDS) is a deadly virusthat infects the human reproductive system due to unhealthy sexual relations. This journal discusses theregulations on access to health for prostituted women who have HIV / AIDS and from the aspect of humanrights and also the implementation of a ban on discrimination against people with HIV / AIDS, especially inthe health sector. HIV / AIDS itself has national and international safeguards as outlined in the form of lawsand regulations, or international conventions related to access to health for people with HIV / AIDS. Thispaper uses two types of methods, namely data collection methods and empirical normative. From the journalresults it can be concluded that the position of people with HIV / AIDS who are human beings who have theright should have the protection of human rights, real health service guarantees from the government, accessto proper health and the feasibility of getting work and life that should be the right of HIV / AIDS, not just aseries of regulatory writings without real action.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN ]]>
<![CDATA[Ramadana, Fazar]]>;
<![CDATA[Yusuf, Syaifullah]]>;
<![CDATA[Ahmad, Muh. Jufri]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6120
<![CDATA[Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadiseorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumahtangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkanmartabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerjamigran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untukmendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapiperjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibanyangkan, banyaknya resiko akandiskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yanglumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagaipahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagikeselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagiwarganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saatini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga duniauntuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yangdiambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukanpenelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dandilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutamakonvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat bergunabagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dariNegara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi]]>
<![CDATA[PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA ]]>
<![CDATA[Putri, Nabila Farahdila]]>;
<![CDATA[Akse, Ellin Vioni]]>;
<![CDATA[Sumiyati, Sumiyati]]>
<![CDATA[ JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6121
<![CDATA[Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok sehingga berdasarkan pengertian HAM tadi maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada Rohingya terdapat tiga pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, perang yang dilakukan oleh Negaranya sendiri, yang dimana kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Sebagai sesama Negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia tidak tinggal diam dan Indonesia ikut berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Dan PBB sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal sesuai dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3).]]>
