cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 4 (2020)" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Anggun Kharisma Dewi; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai makhluk yang lemah, kerap menjadi korban kejahatan seksual sampai menyebabkan hamil. Tidak jarang aborsi dipilih sebagai jalan pintas dalam mengatasi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Apabila aborsi tidak sesuai dengan syarat dalam Pasal 76 UU Kesehatan, maka anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum dalam hal perlindungan anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 UU Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis desktiptif teknik analisis sistematisasi. Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi diluar syarat-syarat Pasal 76 UU Kesehatan, dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya anak korban pemerkosaan diberikan perlakuan khusus berupa pemberian jaminan dalam peraturan perundang-udangan, bahwa anak korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi, kendati perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 UU Kesehatan, tidak dapat dikenakan pemidanaan. Kata Kunci : Anak, Korban, Pemerkosaan, Aborsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DALAM KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA Wayan Putri Parameswari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh perihal perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi dalam kampanye politik dan sanksi pidana terhadap pelaku ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi dalam kampanye politik diberikan dalam bentuk upaya preventif melalui kebijakan formulasi dan pelaksanaan pemilu ramah anak serta pemberian hukuman sanksi bagi para pelaku sebagai upaya represif. Terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam kampanye politik dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Kampanye Politik, Sanksi Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN LAYANAN INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME I Made Adi Medhyana Putra; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan tentang perlindungan hukum pengguna aplikasi internet banking di Indonesia berdasarkan hukum positif dan tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Internet Banking dari ancaman cybercrime. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan atas asas-asas hukum serta penelitian hukum empiris digunakan dengan tujuan untuk mempelajari saja tidak bersifat non-doktrinal. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dapat dijadikan sebagai aturan dasar untuk menjamin perlindungan data pribadi nasabah bank pengguna aplikasi internet banking. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dapat diajdikan acuan atas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum apabila nasabah bank pengguna aplikasi internet banking didapati ancaman cybercrime. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang juga dapat dijadikan sebagai payung hukum yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan sebaiknya, pihak perbankan bersama-sama dengan pemerintah harus terus megusahakan mengembangkan teknologi serta pengaturan hukum sehingga penggunaan layanan aplikasi internet banking khususnya dapat lebih terjamin kemananan, kenyamanan serta keselamatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Internet Banking, CyberCrime
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT PADA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Kadek Indah Bijayanti; AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a part of Indonesian Criminal Law No 20 of 2001 which concern about Eradication of Corruption , obstruction of become part of corruption is examined to threaten the advocate profession in protecting the interests of clients. Advocates have the imunnity right to form of protection for their profession which makes an advocate unable to be prosecuted criminal or civil during their duties and profession in Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates. This research have an aim to know legal aspect of advocate in law enforcement obstruction of justice , also to find out the criminal responsibility of advocate in obstruction of justice that they do in the process of law enforcement for criminal action .This research using doctrinal methods. The results showed that the right to immunity applies as far as its bad that must be fulfilled by advocates both outside and inside the trial in order to protect the legal concerns of the client.Although the criminal liability of lawyers in obstruction of justice when it is proven to be harmful by conducting unlawful acts to obstruct the process of law enforcement of coruption, it possible to be held professionally and criminal liability.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ni Putu Risna Daryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memperihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktifitas manusia yang mengekploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara ,tanah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia serta kekaburan norma mengenai pengaturan dumping limbah B3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif analitis dengan teknik argumentatif. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai Lingkungan Hidup dalam UU No 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan agar kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kebijakan kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Perspektif Hukum Pidana
URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI MARITAL RAPE DALAM RUU KUHP INDONESIA I Gusti Ayu Istri Raka; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam tulisan ini adalah menganalisis pengaturan marital rape dalam RUU KUHP dan mengkaji landasan kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menjelaskan bahwa marital rape merupakan perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan. Dalam RUU KUHP diatur bahwa “persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah, dipidana karena melakukan perkosaan”. Kriminalisasi marital rape didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan melindungi setiap warga negaranya dari kekerasan seksual, secara yuridis pengaturan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dan secara sosiologis kasus marital rape sudah pernah terungkap di tahun 2014 dan kemungkinan masih banyak kasus yang belum terungkap. Kata Kunci: Urgensi, Kriminalisasi, Marital Rape, RUU KUHP
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PADA TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNOGRAFI (REVENGE PORN) Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda; I Ketut Mertha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak kejahatan berkonten seks kian marak terjadi dalam jaringan online, berdampak terhadap ancaman yang sering dialami perempuan dari pada laki-laki seperti pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Tujuan studi ini untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum tindak pidana balas dendam pornografi ditinjau dari KUHP dan di luar KUAP serta untuk mengtahui upaya penanggulangan tindak pidana balas dendam pornografi secara represif dan preventif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia terkait tindak pidana balas dendam pornografi terdapat kekosongan norma. Oleh karena itu, perlu melakukan adanya pembuat suatu kebijakan hukum pidana dengan mengadakan formulasi dalam KUHP, Undang-Undang Ponografi dan Undang-Undang Infomas Transaksi Elektronik secara terang dan jelas guna mengatasi kekosongan norma akibat penafsiran berbeda-beda sehingga para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan pengaturan yang memang mengatur tindak pidana balas dendam pornografi terhadap korban perempuan.” Kata Kunci: Balas Dendam, Norma Kosong, Pornografi, Tindak Pidana
PENGATURAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA komang krisna mahendra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana prostitusi online pada saat ini maupun di masa yang akan dating dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa tindak pidana prostitusi online telah diatur di dalam hukum positif Indonesia akan tetapi dalam regulasi tersebut terjadi kekaburan norma yang berakibat tidak semua pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kata kunci : Tindak Pidana, Prostitusi Online, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge about the regulation of prostitution criminal acts online now and in the future in the context of the renewal of Indonesian criminal law. In examining the problems in this study, it uses the normative legal research method by examining the Criminal Law Act, the Electronic Transaction Information Act, the Pornography Law. The results of the analysis of this study note that online criminal prostitution has been regulated in Indonesian positive law, but in the regulation there is a blurring of norms which results in not all perpetrators in online prostitution criminal acts being accountable for them, so there is a need for a renewal of Indonesian criminal law. Keywords: Criminal Acts, Online Prostitution, Criminal Law Reform.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue