Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2022)" : 20 Documents clear

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ramdani Abd. Hafizh; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis terkait bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penuldalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelindungan terhadap anak lebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa sangat urgen/perlu karena ketika anak menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana bukan tidak mungkin akan ditemukan penangan yang sama dengan orang dewasa, oleh sebab itu sangat perlu dan diwajibkan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus diberikan koridor batasan aturan dan pedoman. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara anggota yang melakukan telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak anak dimana di dalam terdapat 4 prinsip yang harus ada sebagai dasar perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana narkotika. This study aims to analyze the forms of child protection for narcotics criminals in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method. Based on the results of the research conducted by the authors, it can be concluded that the protection of children, especially children who are in conflict with the law, is considered very urgent/necessary because when a child becomes a perpetrator in a criminal act, it is not impossible to find the same handler as an adult, therefore it is very important. It is necessary and obligatory for law enforcement officers who handle children's cases to be given a corridor of rules and guidelines. Moreover, Indonesia as a member country that has ratified the convention on the rights of the child in which there are 4 principles that must exist as a basis for protecting children, especially as perpetrators of narcotics crimes.

DEKRIMINALISASI ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) OLEH KORBAN PERKOSAAN Cintyahapsari Lanthikartika; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pelaku aborsi yang melakukan tindakan tersebut karena kehamilan akibat pemerkosaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Terdapat konflik normaberdasarkan aspek yuridis pengaturan aborsi (abortus provocatus) dalam KUHP dengan pengecualian aborsi dalam hukum positif (ius constitutum) lainnya di Indonesia yang memerlukan penyelesaian sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi yang melakukan tindakan tersebut karena kehamilan akibat pemerkosaan. Penyelesaian konflik norma tersebut diperlukan mengingat kehamilan akibat perkosaan bukan merupakan kehamilan yang diinginkan oleh ibu yang mengandung. Adapun hasil dari penulisan ini, yaitu konflik norma bagi para korban pemerkosaan yang melakukan abortus provocatus tersebut ditinjau menggunakan asas preferensi ‘Lex Specialis Derogat Legi Generalis’ dimana KUHP yang berlaku sebagai Lex Generalis keberlakuannya dapat dikesampingkan oleh UU Kesehatan yang berlaku sebagai Lex Specialis. The purpose of this study is to examine the legal certainity for abortionists who commit these actions because of pregnancy due to rape. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative approach. There is a legal conflict norms regarding the juridical aspects of the regulation of abortion (abortus provocatus) in the Book of Criminal Code with the regulation of abortion in other positive law (ius constitutum) in Indonesia is needed as a guarantee and legal protection for those who did the abortion because of pregnancy due to rape. The settlement of legal conflict norms is needed, considering the pregnancy due to rape is not a desirable pregnancy. The result of this study shows the conflict settlement for rape victims who committed abortus provocatus is reviewed based on the preference of ‘Lex Specialis Derogat Legi Generalis’, wherein the Book of Criminal Code which applicable as a Lex Generalist, its enforceability can be overridden by the Health Law which applicable as Lex Specialis.

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM PENGAWASAN AKTIF DAN TERPADU Irpan Ali; Rodliyah Rodliyah; Rina khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos melalui sistem pengawasan aktif dan terpadu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empirik. Hasil dari penelitian ini antara lain: Faktor penyebab tindak pidana korupsi dana bansos terdiri dari faktor intern yang berasal dari dalam diri pelaku seperti Watak atau perilaku jahat, rendahnya tingkat pendidikan dan gaya hidup konsumtif sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi dana bansos meliputi: data tidak akurat, kurangnya sosialisasi tentang pedoman umum penyaluran bansos, kurangnya pengawasan, adanya campur tangan pemerintah daerah dan lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos dilakukan melalui pengawasan lembaga dan masyarakat secara aktif dan terpadu. Pada Pengawasan lembaga, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi KPK, BPKP dan aparat Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana bansos. Selain itu, upaya Pengawasan Masyarakat Secara Aktif dan Terpadu yang dimaksudkan disini adalah masyarakat melakukan pengawasan secara aktif dan berkala sesuai jadwal penerimaan bansos serta adanya kerjasama antar semua elemen bangsa seperti pemerintah, lembaga Negara, LSM dan masyarakat bersatu padu dalam mencegah tindak pidana korupsi dana bansos. This study aims to analyze the factors that cause corruption in social assistance funds and efforts to prevent corruption in social assistance funds through an active and integrated monitoring system. This research is a type of normative-empirical research. The results of this study include: Factors causing criminal acts of corruption in social assistance funds consist of internal factors originating from within the perpetrators such as bad character or behavior, low levels of education and a constructive lifestyle while external factors causing corruption in social assistance funds include: inaccurate data, lack of socialization about general guidelines for distributing social assistance, lack of supervision, local government interference and weak sanctions given to perpetrators. Efforts to prevent corruption in social assistance funds can be carried out by closing gaps or opportunities for factors that cause corruption such as character building, increasing the capacity of the parties involved in distributing social assistance funds, implementing a simple lifestyle by applying the principle of "adjusting the will or desire with abilities", making valid and accurate data on social assistance recipients based on online applications, massive socialization to the public about general guidelines for distributing social assistance and types of social assistance provided by the government, increasing active and integrated supervision with all elements of society, reducing interference by regional officials and providing Strict criminal sanctions for perpetrators of corruption in social assistance funds so that there is a deterrent effect and stop repeating corrupt behavior.

PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA E-COMMERCE DALAM PERLUASAN EKONOMI GLOBAL Komang Restiawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan transaksi e-commerce di Indonesia dan untuk mengkaji tentang perlindungan bagi pengguna e-commerce dalam perluasan ekonomi global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatiran transaksi e-commerce di Indonesia diatur dalam Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, implementasi ini masih membutuhkan perluasan pengaturan hukum khususnya dalam transaksi melalui e-commerce sebagai perluasan ekonomi global agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan tersebut. Selanjutnya perlindungan hukum bagi para pengguna e-commerce sebagai perluasan ekonomi global mencakup dua bagian yaitu, perlindungan dalam perjanjian dan perlindungan di luar perjanjian. Perlindungan hukum bagi para pengguna e-commerce sebagai perluasan ekonomi global mencakup dua bagian yaitu, perlindungan dalam perjanjian dan perlindungan di luar perjanjian. The purpose of this study is to determine the regulation of e-commerce transactions in Indonesia and to examine the protection for e-commerce users in the expansion of the global economy. This study uses a juridical-normative research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the regulation of e-commerce transactions in Indonesia is regulated in government regulation no. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. However, this implementation still requires the expansion of legal arrangements, especially in transactions through e-commerce as an expansion of the global economy so that there is no overlap between these rules. Furthermore, legal protection for e-commerce users as an expansion of the global economy includes two parts, namely, protection within the agreement and protection outside the agreement. Legal protection for e-commerce users as an expansion of the global economy includes two parts, namely, protection within the agreement and protection outside the agreement.economy includes two parts, namely, protection in agreements and protection outside of agreements.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari Dewi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum bagi pekerja/buruh yang melanggar perjanjian kerja dan bagaimana tata cara penanganan perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisa hukum secara konseptual sebagai aturan yang berlangsung didalam masyarakat, dan dijadikan acuan setiap orang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau dikenal (statue approach), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang, pengaturan, serta regulasi yang berkaitan dengan hukum yang ditangani. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum bagi si pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar sisa perjanjian kerja dikali gaji yang diterima setiap bulannya. Dan bagaimana tata cara penanganan perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah tata cara penanganan perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat menempuh jalur diluar pengadilan hubungan industrial (non litigasi) dan di jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi). The purpose of this study is to find out what the legal consequences are for workers / laborers who violate the work agreement and how to handle disputes against work agreement violations. This study uses normative legal research methods. Normative legal research analyzes law conceptually as rules that take place in society, and are used as a reference for everyone. The approach used in this writing is the statutory approach or known (statue approach), which is an approach that is carried out by examining all laws, regulations, and regulations related to the law being handled. The result of this research is that the legal consequences for the worker who violates the provisions of the work agreement are obliged to pay compensation to the employer in the amount of the remaining work agreement multiplied by the salary received each month. And how are the procedures for handling disputes against violations of work agreements according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which are procedures for handling disputes against violations of work agreements committed by workers who can take a path outside the industrial relations court (non litigation) and in the industrial relations court (litigation).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN BENDA SAKRAL DIBALI (Studi Kasus di Tingkat Penyidik) Luh Mia Ayu Pratiwi; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa terkait pencurian benda sakral atau pratima dalam perspektif Hukum nasional yang dijatuhkan dan pemberian sanksi adat terhadap pencurian benda sakral atau pratima. Pencurian benda sakral atau pratima di Bali cukup tinggi, tingginya tindak pidana pencurian benda-benda sakral di satu sisi tidaklah dapat dilepaskan dari keunikan serta nilai seni benda sakral sehingga menarik minat tamu manca negara untuk mengkoleksinya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode hukum empiris dengan pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara. Berdasarkan hasil kasus yang penulis angkat terkait dengan pencurian pratima di Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan dengan pelaku I Nyoman Londen maka pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat (1) angka 5 yang kemudian pelaku dijatuhkan pidana penjara maksimal 7 tahun. This writing aims to analyze the theft of sacred or pratima objects in the perspective of the national law imposed and the provision of customary sanctions against the theft of sacred or pratima objects. Theft of sacred or pratima objects in Bali is quite high, the high crime of theft of sacred objects on the one hand cannot be released from the uniqueness and value of sacred objects art so as to attract foreign guests to collect them and have high economic value. The method used in writing is an empirical legal method with data collection used through interviews. Based on the results of the case that the author raised related to the theft of pratima in Pura Pujung Sari Pakraman Nyanglan Village with the perpetrator I Nyoman Londen then the perpetrator is ensconced with article 363 paragraph (1) number 5 in criminal code which then the perpetrator is sentenced to a maximum prison sentence of 7 years.

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG KPK YANG TIDAK TERMUAT DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2019 I Gede Arya Bhaskara; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Karya ilmiah ini dibuat bertujuan sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji politik hukum yang secara eksplisit maupun implisit terdapat pada Undang-Undang tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang dalam penulisannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan MK bernomor 79/PUU-XVII/2019 tidak terdapat cacat formil walaupun Undang-Undang a quo tidak termuat dalam prolegnas prioritas 2019. Kemudian politik hukum pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Naskah Akademik dan konsideran adalah untuk menciptakan peraturan yang mampu mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan berdasarkan hakim konstitusi Wahiduddin Adams bahwa sulit untuk diterima berdasarkan common sense bahwa perubahan yang besar tersebut terjadi dalam waktu yang singkat pada momentum akan berakhirnya masa bakti berakhirnya DPR RI dan juga Presiden. This scientific work is intended as a learning material to know and understand the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and examines the legal politics explicitly or implicitly contained in a quo Law. In order to achieve this goal, this paper uses the normative legal research method or doctrinal legal research which in writing uses a statutory approach (The Statute Approach). The results obtained from this study indicate that in the process of forming Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission based on the Constitutional Court's decision numbered 79/PUU-XVII/2019 there are no formal defects even though the a quo Law is not contained in the 2019 priority prolegnas. Then the legal politics of a quo Law based on the Academic Manuscript and the preamble is to create regulations that are able to overcome obstacles in eradicating criminal acts of corruption while based on constitutional judge Wahiduddin Adams that it is difficult to accept based on common sense that such a big change occurred in a short time at the end of his term of office. the end of the DPR RI and also the President.

PENGATURAN HUKUM ADAT BALI TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM DUDA MULIH TRUNA Ni Luh Sukma Imagy; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari aturan tentang kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai pada perkawinan nyentana dan tinjauan hukum adat bali sebagai payung hukum terkait kedudukan laki-laki setalah bercerai dalam perkawinan nyentana yang nantinya dapat dituangkan dalam aturan Hukum Adat Bali yang tertulis dalam awig-awig. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan zaman serta semakin fleksibelnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali,tradisi patrilineal yang sangat kental mulai melunak sedikit semi sedikit dan mulai menerima perkawinan nyentana. Perkawinan nyentana sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan nyentana, Sehingga sangatlah penting adanya aturan tertulis dalam bentuk awig-awig yang menjadi dasar dalam pelaksanaaan perkawinan nyentana ini. The purpose of this study is to determine the urgency of the rules regarding the legal position of men after a divorce in a nyentana marriage and the review of Balinese customary law as a legal standing related to the position of men after divorcing in a nyentana marriage, which can later be set forth in the form of Balinise local law, it is written in awig-awig. This study uses the Normative Juridical method, using statue approach, conceptual approach and historical approach. The technique used for tracing legal materials is document study techniques and analysis of studies using qualitative analysis. The results of this study indicate that changes and developments of the times and increasingly flexible local Balinese local law, highly patrilineal traditions begin to soften and accept marital marriage. Actually, Nyentana marriages get a lot of resistance in the Balinese indigenous community. There are several issues that caused the problem, one of them is because there are no clear rules governing the marriage of nyentana. So, it is very important to have written rules in the form of awig-awig as the basis in the implementation of marital marriage.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) Anak Agung Gde Krisnantara Putra; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta pengaturan perjudian jenis toto gelap (togel) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjudian diatur dalam Buku II tentang Kejahatan yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan perjudian sebagai kejahatan karena dipandang sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat apalagi bila perbuatan judi itu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian sosial, sehingga disebut perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perjudian terdiri dari kegiatan berbentuk permainan bersifat menghibur untuk mengisi waktu luang, terdapat faktor spekulatif, serta adanya pertaruhan berupa uang ataupun benda berharga lainnya. Delik kesopanan yang dikenakan terhadap perbuatan berjudi diatur dalam KUHPidana yaitu Pasal 303 dan 303 bis sekaligus sebagai pondasi pengaturan mengenai penertiban perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Terdapat pertentangan mengenai istilah penertiban, sebab implikasi dari kata penertiban adalah perbuatan mengatur atau menata tetapi pada kenyataannya seperti mendapatkan perkecualian bila telah mendapatkan izin dari instansi berwenang sehingga tidak termasuk dalam golongan Kejahatan. This study aims to explain the types of criminal acts based on the Criminal Code along with the regulation of lottery type gambling in Law number 7 of 1974 concerning Gambling Control. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The conclusion of this paper is that gambling is regulated in Book II on Crime, namely in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code which qualifies gambling as a crime because it is seen as an act that disturbs the public, especially if the gambling act does not obtain permission from the authorities in this is the Ministry of Social Affairs, so it is called an unlawful act. The elements of gambling consist of activities in the form of games that are entertaining to fill spare time, there are speculative factors, as well as bets in the form of money or other valuable objects. The offense of decency imposed on the act of gambling is regulated in the Criminal Code, namely Articles 303 and 303 bis as well as the foundation for regulating gambling based on Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. There is a conflict regarding the term control, because the implication of the word control is the act of regulating or arranging but in reality it is like getting an exception if you have obtained permission from the competent authority so that it is not included in the crime class.

URGENSI KRIMINALISASI BENTUK KORUPSI TRADING IN INFLUENCE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Adam Ilyas; Hervina Puspitosari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasilnya adalah terjadi kekosongan hukum terkait pengaturan Trading in influence di Indonesia, disisi lain ditemukan bahwa telah ada kasus-kasus yang merupakan perbuatan korupsi dengan bentuk trading in influence. Tidak adanya pengaturan mengenai bentuk korupsi trading in influence dalam hukum positif Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali menggunakan delik suap. Padahal antara Suap dan trading in influence merupakan dua bentuk tindak pidana korupsi yang berbeda. Jika suap subyek pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara dan harus berkaitan dengan kewenangannya, sedangkan Trading in Influence subyek pelakunya tidak harus penyelenggara negara, asal dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Pada hakikatnya Trading in Influence merupakan delictum sui generis (tindak pidana yang berdiri sendiri) sehingga seharusnya jika dalam satu rangkaian melakukan trading in influence, maka seluruh pelaku harus masuk dalam kualifikasi melakukan tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan bukan merupakan bagian dari suap. Dengan kekosongan hukum tersebut, maka diperlukan pengaturan trading in influence melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. This study aims to analyze and determine the urgency of regulating the act of trading influence in Indonesian positive law. The research method in this paper entirely uses normative legal research methods. The result is a legal vacuum regarding the regulation of Trading in influence in Indonesia, on the other hand it was found that there have been cases of corruption in the form of trading in influence. The absence of regulation regarding the form of corruption trading in influence in Indonesia's positive law causes law enforcement officers to often use bribery offenses. In fact, bribery and trading in influence are two different forms of corruption. If the subject of bribery, the perpetrator must be a civil servant or state administrator and must be related to his authority, while the subject of Trading Influence, the perpetrator does not have to be a state administrator, as long as in carrying out his actions the perpetrator uses his influence to influence policy makers. In essence, Trading Influence is a delictum sui generis (a standalone crime) so that if in a series of trading in influence, all actors must be qualified to commit a criminal act of trading influence and not be part of bribery. With this legal vacuum, it is necessary to regulate trading in influence through the revision of the Corruption Eradication Act.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA