Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 4 (2023)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[LEGALITAS FORMIL PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA: KAJIAN ATAS SUBJEKTIVITAS PRESIDEN DI TENGAH OVERSIZED COALITION ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Ayu Sri Undari]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p01
<![CDATA[Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK) telah mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU CK) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif persyaratan legalitas formil penerbitan Perppu di Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam konteks Perppu CK. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa statute, case dan conceptual approach. Hasil studi menunjukkan terdapat tiga syarat formil penerbitan Perppu yakni: (1) Adanya kegentingan yang memaksa; (2) Terjadinya kekosongan hukum atau hukum tidak memadai; dan (3) Tidak tersedianya waktu penyusunan undang-undang dengan prosedur normal. Ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam penerbitan Perppu CK akibat saratnya subjektivitas Presiden dalam memaknai “kegentingan yang memaksa” yang lebih mengarah pada “kegentingan yang dipaksakan”. Kedudukan UU CK yang masih berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menunjukkan bahwa saat ini tidak terjadi kekosongan hukum, bahkan materi muatan Perppu CK yang tidak jauh berbeda dengan UU CK justru membuktikan UU a quo masih memadai. Tersedianya waktu perbaikan UU CK hingga 25 November 2023 pun tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang. Sebaliknya, pemerintah justru memilih “jalan pintas” melalui penerbitan Perppu CK. Kondisi tersebut diperparah dengan situasi oversized coalition melalui dominasi partai koalisi Jokowi di Parlemen saat ini. Dengan demikian, proyeksi posisi DPR mengarah pada persetujuan dan pemberian legitimasi objektivitas formil atas Perppu CK tanpa mengindahkan dinamika penolakan di tengah masyarakat maupun amanat Putusan MK. ABSTRACT The Job Creation Substitute Government Regulation has revoked the existence of the Job Creation Law, which was declared conditionally unconstitutional. Therefore, this study aims to comprehensively describe the formal legality requirements for issuing Substitute Government Regulation and its application in the Job Creation Substitute Government Regulation. This study uses a normative juridical method with a statute, case, and conceptual approach. The results show there are three formal requirements for issuing a Substitute Government Regulation, namely the existence of (1) compelling crisis; (2) legal vacuum or inadequate law; and (3) the unavailability of time for drafting laws with the usual procedure. The Job Creation Substitute Government Regulation issuance did not fulfill these requirements due to the President's subjectivity in interpreting "forced urgency". The enforceability of the Job Creation Law based on the Constitutional Court’s Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 shows that, currently, there is no legal vacuum. The similarities between the Job Creation Substitute Government Regulation and Law contents proved that the law is still adequate. Instead of using the available time to amend the Job Creation Law, the government chose a "short cut" by issuing the Job Creation Substitute Government Regulation. The oversized coalition situation exacerbates this condition through the dominance of Jokowi's coalition parties in the current Parliament. Thus, the projection of the Parliament's position tends to approve and give formal objectivity legitimacy without regard to society's rejection dynamics and the Constitutional Court's mandate.]]>
<![CDATA[HAK ANAK DENGAN KELAINAN BAWAAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN MELAUI ASURANSI KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Sunanto Sunanto]]>;
<![CDATA[H. M. Tauchid Noor]]>;
<![CDATA[Budi Pramono]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p02
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis hak anak dengan kelainan bawaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya perlindungan khusus terhadap hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas, tetapi orang tua adalah pihak yang paling pertama dan utama dalam bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas. Sejalan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. Termasuk didalamnya anak dengan kelainan bawaan, baik itu anak dengan kelainan kongenital ataupun anak dengan kelainan genetik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa ada nondiskriminatif. Jaminan yang diberikan mencakup jaminan rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Adapun bentuk dukungan dari pihak pemerintah untuk anak kelainan bawaan ialah dengan diberikannya kartu jaminan social yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik sehingga hak anak dapat terpenuhi secara utuh This study aims to analyze the rights of children with congenital abnormalities in obtaining health services through health insurance. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the government is the party responsible for carrying out special protection efforts for the right to health for children with disabilities, but parents are the first and foremost party responsible for fulfilling the right to health for children with disabilities. In line with the fulfillment of children's rights to obtain health services, efforts to maintain children's health are carried out from the time they are in the womb, infants, toddlers, to adolescents; including efforts to maintain the health of disabled children and children who need protection. This includes children with congenital abnormalities, whether children with congenital abnormalities or children with genetic disorders have the same right to obtain health care coverage without any non-discrimination. The guarantee provided includes guarantees for in-patient treatment and out-patient treatment. The form of support from the government for children with congenital abnormalities is by providing a social security card that can be used to meet the child's needs in obtaining good health services so that the child's rights can be fully fulfilled.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gede Sayoga Rama Satya]]>;
<![CDATA[I Made Dwi Dimas Mahendrayana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p07
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan terhadap kesejahteraan hewan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif digunakan sebagai langkah-langkah untuk meneliti permasalahan dengan metode yuridis normatif. Metode tersebut terdiri dari asas-asas hukum, penyesuaian hukum. Selain metode diatas, juga digunakan metode deskritif-analtis dalam penulisan artikel ini, yang mana metode ini sebagai prosedur dalam memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya yang terjadi dilapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kesejahteraan hewan di Indonesia dan beberapa negara seperti Austria , Swiss, Britania Raya, dan Selandia baru memiliki aturan yang berisi sesua ketentuan konvensi internasional yang memuat lima kebebasan hewan dan dalam perlindungan kesejahteraan hewan di Indonesia dalam penegakan hukum bisa dinilai tidak kompeten karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana penyiksaan terhadap hewan yang penegakannya tidak sesuai dengan KUHP maupun Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the protection of animal welfare. This study uses a normative approach used as steps to examine problems with normative juridical methods. The method consists oflegal principles, legal adjustments. In addition to the above method, the descriptive-analytical method is also used in writing this article, which method is a procedure for solving problems based on existing facts as it should be what happened in the field. The results of the study show that animal welfare arrangements in Indonesia and several countries such as Austria, Switzerland, the United Kingdom and New Zealand have rules that contain all the provisions of international conventions which contain the five freedoms of animals and in the protection of animal welfare in Indonesia in law enforcement can be considered incompetent because there are still many cases of criminal acts of torture against animals whose enforcement is not in accordance with the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Cindy Nuarita]]>;
<![CDATA[Jennifer Jennifer]]>;
<![CDATA[Valenzia Liurency]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p03
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberi pengaruh besar dalam berbagai sektor terutama sektor ekonomi di dunia maupun di Indonesia. Salah satu pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yaitu debitur mengalami penurunan kemampuan dalam pemenuhan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan. Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk mengetahui pengaturan terkait kredit berdasarkan KUHPerdata dan Undang- Undang Perbankan, Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pembayaran kredit akibat pandemi COVID-19,Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaran kredit akibat pandemic COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait kredit pada saat ini karena kendala pemenuhan kewajiban kredit yang timbul akibat COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai alternatif bagi kedua belah pihak dengan memberlakukan restrukturisasi kredit serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 untuk membantu debitur yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has a major influence on various sectors, especially the economic sector in the world and in Indonesia. One of the effects of COVID-19 on the economy in Indonesia is that debtors have decreased their ability to fulfill their obligations to return the credit loans that have been given. This research has objectives: To find out the credit-related arrangements based on the Civil Code and the Banking Law, To find out what are the obstacles to credit payments due to the COVID-19 pandemic, To analyze government policies against delays in credit payments due to the COVID-19 pandemic. The research method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that there are several differences in credit-related arrangements at this time due to obstacles to fulfilling credit obligations arising from COVID-19. The conclusion of this research is that the government issued a policy as an alternative for both parties by enforcing credit restructuring and the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 to assist debtors who have difficulty in fulfilling credit payment obligations.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON NOTARIS YANG MELAKSANAKAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Gede Pratama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p04
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis teknis pelaksanaan magang Calon Notaris di Kantor Notaris serta perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Kewajiban magang yang dilakukan oleh Calon Notaris pada kantor Notaris merupakan suatu yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian diangkat menjadi seorang Notaris. Pengaturan magang yang terdapat dalam Pasal 3 huruf f UUJN dan Perlindungan hukum bagi Calon Notaris yang melaksanakan Magang di Kantor Notaris masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 meliputi memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh uang saku, memperoleh asuransi berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, dan memperoleh sertifikat setelah selesai melaksanakan magang. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the technical implementation of the Notary Candidate internship at the Notary Office and its legal protection. The research method used is the normative legal research method with the Legislation approach, the Analysis approach and the Concept approach. The result of this research is that the internship obligation carried out by the Prospective Notary at the Notary's office is something that must be fulfilled as one of the requirements to be later appointed as a Notary. The apprenticeship arrangement contained in Article 3 letter f of UUJN and legal protection for Notary Candidates who carry out Internships at the Notary Office still refers to the Minister of Manpower Regulation Number 36 of 2016 including obtaining occupational safety and health facilities, obtaining pocket money, obtaining insurance in the form of accident insurance protection work and death, and obtain a certificate after completing the internship.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu Diah Anjani]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p05
<![CDATA[Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal melalui media sosial baik mengenai pengaturan hukumnya maupun menjelaskan sistem pidananya. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan aturan primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan cara menelaah secara sistematis dari sumber terkait masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis secara sistematis dan berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik pencemaran ini merupakan delik aduan yang telah dijelaskan dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pengaturan terkait pencemaran ini diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 dan juga diatur dalam UU ITE yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1). Pelaku dalam delik pencemaran ini dipidana dengan menggunakan Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP, sedangkan UU ITE dijadikan landasan hukum untuk menjerat pelaku melalui cara dan media yang dilakukan pelaku yaitu media elektronik atau internet. Mengingat dalam KUHP pengaturan tersebut memiliki keterbatasan yaitu dari segi cara dan media yang digunakan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. ABSTRACT This study was written with the aim of analyzing defamation of people who have died through social media both regarding the legal arrangement and explaining the criminal system. This research was investigated using normative legal research methods. Where this research uses primary, secondary and tertiary rule materials. Data is collected by systematically reviewing sources related to the problems to be discussed. After the data is collected, it will be analyzed systematically and related to the problem being studied. The results of this study indicate that this offense of pollution is a complaint offense which has been described in Article 320 paragraph (2) and paragraph (3) and Article 321 paragraph (3) of the Criminal Code. This pollution-related regulation is regulated in Article 310 of the Criminal Code up to Article 321 and is also regulated in the ITE Law, namely Article 27 Paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1). Perpetrators in this offense of pollution are punished by using Articles 310 to 321 of the Criminal Code, while the ITE Law is used as a legal basis to ensnare the perpetrators through the methods and media used by the perpetrators, namely electronic media or the internet. Considering that in the Criminal Code, the regulation has limitations, namely in terms of the methods and media used by the perpetrators in committing the crime]]>
<![CDATA[PSIKOMETRI TES PADA NARAPIDANA ANAK : PERLUKAH? ]]>
<![CDATA[I Putu Diatmika]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p06
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tujuan dari psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak, maka LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan psikometri tes yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara. Adapun tujuan dari penerapan psikometri tes pada narapidana pidana anak yang diantaranya adalah untuk mengetahui karakter narapidana anak, apakah anak tersebut dapat berpotensi sebagai redisivis atau tidak; Untuk menyesuaikan jenis pembinaan yang diperlukan baginya selama berada pada lembaga pemasyarakatan; dan sebagai sarana pengawasan bagi para pembina di LPKA Kelas II Lombok Tengah kepada narapidana anak yang berpotensi sebagai residivis. This study aims to analyze the purpose of the psychometric test on child prisoners at Class II LPKA in Central Lombok. The type of research used is empirical legal research. The results of this study indicate that as a form of effort to prevent recidivism or repetition of crimes committed by child convicts, Class II LPKA Central Lombok has made various efforts, one of which is by holding psychometric tests in collaboration with Mutiara Sukma Mental Hospital, Nusa Tenggara. The purpose of applying psychometric tests to child criminal prisoners is to find out the character of child prisoners, whether the child has the potential to become a redisgrapher or not; To adjust the type of coaching needed for him while in a correctional institution; and as a means of supervision for coaches at Class II LPKA Central Lombok to child prisoners who have the potential to become recidivists.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN FASILITAS KERETA API: BAGAIMANA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PENERTIBAN LAHAN ? ]]>
<![CDATA[Ubaidulloh Halim]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p08
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak ganti rugi bagi warga atau masyarakat yang menempati di atas lahan PT KAI secara terbuka dan itikad baik serta telah memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku terhadap adanya penertiban lahan untuk pembangunan fasilitas perkretaapian serta upaya perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Studi ini menunjukkan bahwa warga kelurahan alon-alon contong yang menempati di atas lahan PT KAI DAOP 8 Kota Surabaya berhak atas adanya ganti rugi dengan kesepakatan para pihak. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi warga yang terdampak akan adanya penertiban lahan untuk pembangunan fasilitas perkretaapian terdapat 2 hal yakni hak mengajukan upaya perlindungan di luar pengadilan serta hak mengajukan upaya perlindungan melalui pengadilan. The purpose of this study is determine the right of compensation for residents or communities who stay in PT KAI’S assets with openly and in good faith wich have met the criteria according to applicable regulations regarding land control for the construction of railroad facilities and legal protection measures. The research method used is juridical normative. This study shows that residents of alon-alon contong sub-district who stay in PT KAI DAOP 8 assets in surabaya have the right to compensation with agreement of the parties. there are 2 legal protection measures that can be provided for residents who are affected by land control for the construction of railway facilities, namely the right to apply for protection measures withoutthe court and the right to apply for protection measures through the court]]>
<![CDATA[KAJIAN PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PEREMPUAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Natasya Nur Daniah]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Dana Sugama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p09
<![CDATA[Penulisan ini disusun agar pembaca dapat mengetahui apakah perempuan juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tujuan diberlakukannya kebiri kimia sebagai sanksi pidana, bisa atau tidaknya pidana kebiri kimia diberlakukan pada perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak khususnya di yurisdiksi Negara Republik Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya apabila kebiri kimia diberlakukan pada perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan historis, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan memang termasuk pelaku kekerasan seksual anak, hasil penelitian juga membuktikan bahwa kebiri kimia diberlakukan sebagai sanksi dengan tujuan untuk mengurangi residivitas, dan setelah mengkaji ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diketahui bahwa pidana kebiri kimia juga dapat diberlakukan pada perempuan pelaku kejahatan kekerasan seksual anak. Hasil penilitian juga menemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa untuk melakukan kebiri kimia terhadap perempuan dapat dilaksanakan melalui injeksi Depo-Provera, Zat Anaphrodisiac, serta zat kimia antiandrogen yakni Cyproterone Acetate (CPA). ABSTRACT This paper is made to make the readers aware whether or not women is capable of committing sexual violence against children, the purpose of applying chemical castration as a criminal sanction, whether or not chemical castration can be applied to female perpetrator who commits sexual violence against children especially within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, and also how to implement chemical castration if it is applied to women. The research method used is normative legal research which uses primary legal material from statutory regulations and secondary legal material with a historical, and a conceptual approach. This research finds that women are indeed perpetrators of child sexual violence, the research also finds that chemical castration is applied as a sanction with the aim of reducing recidivist, and after reviewing the provisions of Article 81 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it is known that chemical castration can also be applied to females’ perpetrators of sexual violence towards children. This research found several articles which state that chemical castration of females can be carried out through injection of Depo-Provera, Anaphrodisiac substance, and an Antiandrogen chemical called Cyproterone Acetate (CPA).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PATI ]]>
<![CDATA[Sapuan Sapuan]]>;
<![CDATA[Iskandar Wibawa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p10
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian perkara lalu lintas menggunakan restorative justice dan factor yang mempengaruhi implementasi serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas di wilayah Polresta Pati. Hukum empiris digunakan untuk menitikberatkan penelitian di lapangan. Tempat penelitian di Polresta Pati. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisi data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus di Polresta Pati yaitu kasus kecelakaan lalu lintas ternyata efektif. Ada faktor penyebabnya yaitu dari sisi hukum yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu hambatan dalam pelaksanaan restorative justice dapat diatasi sehingga tidak menganggu implementasi restorative justice. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and analyze the settlement of traffic cases using restorative justice and the factors that influence implementation and the obstacles encountered in resolving traffic cases in the Pati Police area. Empirical law is used to emphasize research in the field. Place of research at Polres Pati. Interviews and distribution of questionnaires are data collection techniques. Data analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results showed that the use of restorative justice in solving cases at the Pati Police, namely traffic accident cases, was effective. There are contributing factors, namely from a legal perspective consisting of substance, structure and legal culture. In addition, obstacles in the implementation of restorative justice can be overcome so that they do not interfere with the implementation of restorative justice.]]>
