cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 5 (2023)" : 20 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Lia Antasiyah; Adhitya Widya Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p10

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan sengketa keterbukaan informasi publik dalam Nomor Perkara 395 K/TUN/KI/2021 terhadap Standar Operasional Prosedur Permohonan Eksekusi di PTUN Surabaya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam Perkara 395 K/TUN/KI/2021 beberapa hal terjadi ketidaksesuaian dengan SOP/028-029/PRK/2018 tentang permohonan eksekusi namun dari ketidaksesuain tersebut nyatanya tetap memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak. This study aims to determine and analyze the law enforcement of the execution of a decision on a dispute over public information disclosure in Case Number 395 K/TUN/KI/2021 against the Standard Operating Procedure for Requests for Execution at the Surabaya State Administrative Court. The research method used is empirical legal research through a field kualitatif. The results of the study show that the request for execution submitted by the Information Applicant in Case 395 K/TUN/KI/2021 does not comply with SOP/028- 029/PRK/2018 regarding requests for execution, but from these discrepancies, in fact, it still provides justice, benefits, and legal certainty for the parties.
KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BARANG BUKTI Abdi Rahmansyah; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p06

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kewenangan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan hakim terkait barang bukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim wasmat memiliki kewenangan untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan. Bunyi putusan itu sendiri tidak hanya menyangkut terhadap putusan kepada terdakwa saja tetapi juga mengatur tentang putusan terhadap barang bukti. Oleh karenanya hakim pengawas dan pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi barang bukti agar dapat diperoleh kepastian hukum pelaksanaan putusan hakim sebagaimana bunyi amar putusan. This study aims to analyze the authority of the supervisory and observer judges regarding the judge's decision regarding evidence. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the basic authority of supervisory and observer judges in the implementation of oversight of judge decisions can be seen in several provisions of laws and regulations such as in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Power, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and SEMA No. . 7 of 1985 concerning Instructions for the Implementation of the Duties of Supervisory and Observer Judges. The authority of supervisory and observer judges in supervising decisions related to evidence can be seen in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers that wasmat judges have the authority to be obliged to supervise the implementation of the contents of decisions. The verdict itself does not only concern the defendant's decision but also regulates the decision on evidence. Therefore the supervisory and observer judges have the authority to supervise evidence so that legal certainty can be obtained for the implementation of the judge's decision as stated in the verdict.
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS Ridha Rizkiyah Lubis; Daly Erni
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p11

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya diantaranya bertindak sebagai formulator kepentingan para pihak semata, dalam memformulasikan keinginan para pihak tersebut Notaris harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan apabila keinginan para pihak secara utuh diterima dan dituangkan dalam suatu akta Notaris tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai akta Notaris yang tidak sesuai isinya dengan peraturan perundang-undangan, misalnya akta yang melanggar larangan jual beli antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 1467 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum akta jual beli antara suami istri yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab apa yang dapat dikenakan terhadap Notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab secara administrasi sesuai dengan UUJN. One of the notary duties is to act as the formulator for parties interest, in formulating their interests, notary shall pay attention to comply to the law. This is because when the parties desires have fully accepted and arranged in a deed without considering the law, then the deed will be null and void. However, there are many notarial deeds that still doesn't comply to the law found in the practice. For instance, a deed that violates the prohibition of purchasing agrement between a married couple in which is stated at article 1467 of the Indonesia's Civil Code. The purpose of this research is to identify and analyze the legal consequences of the purchasing agrement's notarial deed between a married partner and the responsibilities that can be given to the notary. The research method that is used in this research is a doctrinal method. According to the research’s findings, a purchasing agrement was made by the notary is null and void since it does not fulfill the terms of the validity of the agrement and notary should be held responsible to civil sanctions in the case of unlawful acts then administrative sanctions in accordance to the UUJN.
PERLINDUNGAN HUKUM AGEN PERJALANAN WISATA KETIKA MASKAPAI PENERBANGAN MENGALAMI PAILIT Jasmine Sahira Kusnadi; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p02

Abstract

Penulisan ini untuk memahami hukum yang mengatur kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan mengalami pailit. Metode yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu kepada UU Kepailitan dan KUHPerdata. Hasil dari studi ini menemukan bahwa belum ada peraturan hukum yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum agen perjalanan wisata. Sehingga, langkah yang dapat dilakukan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan mempertegas dan merincikan dengan jelas isi dari perjanjian yang dibentuk sebelumnya oleh kedua pihak serta mencantumkan sanksi di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu agen perjalanan wisata menuntut adanya ganti rugi dan meminta untuk diperlakukan sebagai kreditor konkuren untuk menerima hak pelunasannya dari pembagian boedel pailit secara bersama-sama dengan kreditur lain, dengan perhitungan besarnya piutang. ABSTRACT This artcile is to provide an understanding of legal protection for travel agents when an airline is declared bankrupt. The method used is a normative legal research method with a statutory approach that refers to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Civil Code. The results of this study found that there is no clear and firm legal regulation regarding the legal protection of travel agents. Thus, legal protection that can be carried out is legal protection in general, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is to emphasize and clearly specify the contents of the agreement previously formed by both parties and include sanctions in the agreement. Meanwhile, repressive legal protection is that travel agents can ask the curator to be able to claim compensation and will be treated as concurrent creditors who will receive their rights from the distribution of the bankrupt boedel together to get repayment (without any precedence) which calculated based on the amount of receivables.
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH SECARA LISAN Anastasya Triastutie P.S.; I Made Pria Dharsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p07

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis wanprestasi yang terjadi dalam jual beli tanah secara lisan dan akibat hukum apabila jual beli dilakukan secara lisan. Penelitian ini menggunakan penelitian Doktrinal yang bersumber pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam Jual Beli secara lisan tidak perlu memerlukan pernyataan lalai, cukup hanya dengan tidak memenuhi prestasi. Berdasarkan kasus perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Penggugat sudah berulang kali menanyakan dan mengingatkan kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan melunasi pembayaran namun Tergugat tidak kunjung melaksanakan prestasinya dan Akibat Hukum dilakukannya jual beli secara lisan pada pokoknya pembeli akan sulit untuk membuktikan bahwa hak atas tanah yang dibelinya serta tidak adanya bukti tertulis untuk memperkuat perbuatan hukum jual beli. This study aims to analyze defaults that occur in the sale and purchase of land verbally and the legal consequences if the sale and purchase is carried out orally. This study uses doctrinal research that originates from applicable laws or legal regulations. Based on the results of the study it can be concluded that default in verbal buying and selling does not need to require a statement of negligence, it is enough just to not fulfill the achievement. Based on case number 228/Pdt.G/2019/PN.Kpn. The Plaintiff has repeatedly asked and reminded the Defendant to fulfill his achievements by paying off payments but the Defendant has not carried out his achievements and the Legal Consequences of buying and selling orally, in essence, the buyer will find it difficult to prove that the land rights he purchased and there is no written evidence to strengthen the action buying and selling law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK BARANG PALSU DENGAN BUNDLING SECARA E-COMMERCE Mira Widiantary; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.01

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah pemahaman hukum mengenai aspek hukum penjualan produk barang bundling secara E-Commerce dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan produk barang palsu dengan bundling secara E-Commerce. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan aspek hukum penjualan produk barang bundling secara E-Commerce secara implisit dan eksplisit diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan UU PK diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 UU PK. Berdasarkan KUH Perdata tercantum dalam pasal 1320 dan Pasal 1338. Merujuk pada UU Perdagangan diatur dalam pasal 3 huruf j, pasal 65 dan pasal 66. Sedangkan dalam PP PMSE diatur dalam Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 2, dan pasal 18 ayat 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan produk barang palsu dengan Bundling secara E-Commerce didasarkan kepada keberadaan UU PK, UU Perdagangan, UU ITE, dan PP PMSE. Keberadaan UU PK mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. UU Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif. UU ITE mengatur bagian penjualan barang secara E-Commerce melalui sanksi pidana dan sanksi denda. Merujuk pada PP PMSE sebagai lex specialis dari peraturan umum sebelumnya dalam memberikan perlindungan konsumen. ABSTRACT This study aims to increase legal understanding of the legal aspects of selling bundling products in E-Commerce and understand legal protection for consumers related to the sale of counterfeit goods products by bundling in E-Commerce. This research uses normative legal research using a statutory approach and a concept approach that is analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research show that the legal aspects of selling bundling products in E-Commerce are implicitly and explicitly regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Civil Code, Law No. 7 of 2014 concerning Trade, and Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. Based on the PK Law, it is regulated in Article 7, Article 8, and Article 10 of the PK Law. Under the Civil Code it is listed in article 1320 and Article 1338. Referring to the Trade Law, it is regulated in article 3 letter j, article 65 and article 66. Meanwhile, the PP PMSE is regulated in Article 13 paragraph 1, Article 13 paragraph 2, and article 18 paragraph 1. Legal protection for consumers due to the sale of counterfeit goods products by Bundling on an E-Commerce basis is based on the existence of the PK Law, Trade Law, ITE Law, and PP PMSE. The existence of the PK Law regulates the rights of consumers and the obligations of business actors. The Trade Law regulates the obligations of business actors, dispute resolution, and administrative sanctions. The ITE Law regulates the sale of goods by E-Commerce through criminal sanctions and fines. Referring to PP PMSE as a lex specialis from previous general regulations in providing consumer protection.
URGENSI PENGATURAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Putu Eka Pitriyantini; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensic pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensic di negara-negara yang menggunakan psikologi forensic dalam sistem peradilannya. Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitan hukum normatif, dalam penelitian ini terdapat norma kabur perihal dasar hukum psikologi forensik yaitu Pasal 183 dan 184 KUHAP pada sistem peradilan pidana serta norma kosong pada sistem peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Hasil dari penelitian ini, hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuaan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Urgensi dari pengaturan psikologi forensic dalam dalam sistem peradilan, merupakan seseuatu yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan antara hukum dan psikologi forensik memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuwan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum. ABSTRACT This study aims to examine the importance of regulating the matter of forensic psychology in the justice system in Indonesia, this study compares the benefits of forensic psychology studies in countries that use forensic psychology in their justice system. The legal research used is a normative legal research method, in this study there are vague norms regarding the legal basis of forensic psychology, namely Articles 183 and 184 of the KUHAP in the criminal justice system and empty norms in the civil justice system. The research approach used is the statutory approach and the history of law approach. The results of this study, forensic psychology in the legal system is because this scientific study has the ability to test in court, reformulation, psychological discoveries into legal language in court, and provide information for law enforcement officials so that it is easy to understand. The urgency of regulating forensic psychology in the justice system is something that is needed to guarantee legal certainty, this is because law and forensic psychology have important relationship. This can be seen from the object of study of the two which place humans as the object of study. Forensic psychology and law essentially come from the social science, this is what then has an impact on psychology's involvement in views in the legal system.
TELAAH PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMENANGKAN BUKTI AUTENTIK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 346/PDT.G/2014/PNDPS) Bima Kumara Dwi Atmaja; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah antara I Wayan Suartika melawan Universitas Udayana yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan No. 346/PDT.G/2014/PNDPS serta mengkaji kekuatan pembuktian Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan pipil yang dimiliki oleh I Wayan Suartika sehingga dalam memutus perkara ini, hakim tidak serta merta mengutamakan aspek kepastian hukum. Kedua yaitu Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar memenangkan pihak pemilik pipil yaitu I Wayan Suartika, karena apabila ditinjau dari pemberian kebaikan terbesar sesuai kondisi yang merupakan pernyataan John Stuart Mill terkait Keadilan, hakim menilai bahwa akan jauh lebih memberikan manfaat dan kebaikan bagi I Wayan Suartika apabila tanah tersebut adalah merupakan haknya dikarenakan sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh pihak I Wayan Suartika. Penelitian ini tidak mendukung atau menolak putusan hakim, melainkan hanya menelaah perspektif hakim dalam memutus perkara sengketa tanah yang dihadapkan pada bukti autentik. ABSTRACT This study aims to examine the legal theory used by judges in deciding land dispute cases between I Wayan Suartika and Udayana University which have been decided by Denpasar District Court Judges through decision No. 346/PDT.G/2014/PNDPS and examines the strength of evidence of usage rights owned by Udayana University. The research method used is empirical normative legal research through statutory, contextual and case approaches. The results of this study, the first is that the strength of proof of the Right to Use Certificate owned by Udayana University based on the law has perfect proof power when compared to the pipil owned by I Wayan Suartika so that in deciding this issue, the judge does not necessarily prioritize aspects of legal certainty . Second, the Theory of Justice is a theory used by judges in deciding the case where the Judge at the Denpasar District Court won the pipil owner, I Wayan Suartika, because when viewed from the provision of the greatest kindness according to the conditions which were John Stuart Mill's statement regarding Justice, the judge considered that it would far more beneficial and good for I Wayan Suartika if the land is his right because I Wayan Suartika has used it for a long time. This research does not support or reject the judge's decision, but only examines the perspective of judges in deciding cases that file land claims against authentic evidence.
KONSEP KEPUTUSAN FIKTIP NEGATIF DAN FIKTIP POSITIF MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p08

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui konsep keputusan fiktip negatif dan fiktip positif menurut undang-undang administrasi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach). Hasil Peneilitian yaitu Keputusan Fiktip adalah keputusan yang sesungguhnya tidak ada (non being) tapi dianggap ada (being). Keputusan yang ada (being) dalam tataran hukum positif di Indonesia beranasir seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Fiktip Positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak saja berkaitan dengan Keputusan, akan tetapi juga berkaitan dengan Tindakan, sehingga perlu ada perubahan pemberian labeling dari Keputusan Fiktip Positif menjadi Keputusan dan/atau Tindakan Fiktip Positif sehingga dapat mewakili kedua elemen yang terdapat di dalamnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p13

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum secara umum serta langkah konkret bagi korban serta yang data pribadinya bocor. Penelitian ini disusun menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian dilakukan di Kantor legalpartner.id, Asosiasi Profesional Perlindungan Data Indonesia, dan Kantor Advokat di Denpasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara dengan beberapa informan. Teknik penentuan informan tersebut menggunakan penentuan sampel secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan, data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan umum data pribadi didasarkan pada ketentuan pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban pemerintah tersebut kemudian diderivasikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, langkah konkret yang dapat diambil oleh korban ketika datanya bocor adalah dengan memilih jalur hukum yang disediakan berupa penanganan perkara pada ranah perdata, administratif, dan/atau pidana sesuai jalur hukum yang dipilih korban atau dengan kata lain pengajuan perkara tersebut dilakukan secara litigasi atau non litigasi. This study aims to find out and provide knowledge about legal protection in general as well as concrete steps for victims and whose personal data is leaked. and the Advocate's Office in Denpasar. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data collected in the form of interviews with several informants. The technique of determining the informants uses purposive sampling. Meanwhile, secondary data is divided into primary, secondary, and tertiary legal materials. The research data were collected using observation, interview, and documentation techniques. The data that has been collected is then processed qualitatively. The results of the study show that the general protection of personal data is based on the provisions of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government's obligations are then derived through several laws and regulations in Indonesia. In addition, a concrete step that can be taken by the victim when the data is leaked is to choose the legal route provided in the form of handling cases in the civil, administrative, and/or criminal domains according to the legal route chosen by the victim or in other words the submission of the case is carried out by litigation or non-litigation.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue