cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 8 (2024)" : 25 Documents clear
TINDAK PIDANA PENYERANGAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA INTEGRALISTIK Dimastio, Riski; Dwi Atmaja, Bima Kumara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p13

Abstract

Karya ilmiah ini ditulis untuk memberikan ulasan mengenai urgensi Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil presiden tetap dipertahankan dalam KUHP serta analisis mengenai landasan sosio-filosofisnya ditinjau berdasarkan pemikiran negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan pemikiran Soepomo tentang paham negara integralistik yang dikemukakan dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dimunculkan kembali dalam KUHP karena sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang berasas kekeluargaan, dimana jika pemimpin atau presidennya dihina, maka masyarakat akan mencela perbuatan tersebut. Masyarakat Indonesia memandang bahwa kepala negara merupakan personifikasi daripada negaranya sendiri. Namun dalam perkembangan Indonesia sebagai negara demokrasi maka pasal penghinaan Presiden dalam KUHP diubah formulasi pasalnya dengan perubahan yang sebelumnya delik biasa menjadi delik aduan serta terdapat juga pembedaan pengertian antara penghinaan atau penyerangan martabat dengan kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang masif kepada aparat penegak hukum terkait pasal-pasal tersebut agar tidak justru digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat ketika menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapatnya yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi. ABSTRACT This scientific paper is written to provide an overview of the urgency of the Crime of Assaulting the Dignity of the President and/or Vice President to be maintained in the Criminal Code as well as an analysis of its socio-philosophical basis based on the idea of Integralistic State proposed by Prof Soepomo. This scientific paper was written using normative legal research methods with a statutory and philosophical approach. This study shows that the criminal act of attacking the dignity of the President and/or Vice President is related to Soepomo's thoughts about the concept of an integralistic state put forward in his speech at the BPUPKI session. The Crime of Assaulting the Dignity of the President and Vice President is maintained in the Criminal Code because of the family spirit of the Indonesian people, where if the head of state is attacked or insulted, the community will not be able to accept this or reproach him. Indonesian people view that the head of state is a personification of their own country. However, in the development of Indonesia as a democratic country, of the crime of assaulting the dignity of the President and/or Vice President in the Criminal Code has changed the article formulation. Previously, ordinary offenses became complaint offenses and there was also a difference in understanding between insulting and criticizing the President and/or Vice President. So that massive socialization is needed to law enforcement officials regarding the criminal act of assaulting the dignity of the President and Vice President in the new Criminal Code so that this article does not criminalize the public when exercising their right to freedom of expression and opinion which is actually protected by the constitution.
KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Jayantara, I Putu Agus Krisna; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p04

Abstract

Mengenai artikel ini bertujuan dalam memberikan pengetahuan mengenai pengaturan Hak Tanggungan atas tanah berdasarkan Hukum Positif di Indonesia serta untuk mempelajari kekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia. Metode pada artikel ini adalah penelitian hukum bersifat normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Hasil yang didapatkan dari pembahasan dibawah adalah Pengaturan tentang hak tanggungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat (3). Pengaruh hukum dari Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT memiliki sifat eksekutorial, kekuatan hukum ini didapat dengan cara pemenuhan yang ditentukan seperti tata cara pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, syarat keotentikan Akta Pemberian Hak Tanggungan, syarat selanjutnya adalah syarat spesialitas dan publisitas Akta Pemberian Hak Tanggungan dan syarat pencantuman title eksekutorial pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan harus memenuhi bentuk yang ditentukan yang diatur dalam ketentuan Pasal 224 HIR. Setelah pada proses Pembebanan Hak Tanggungan sudah terpenuhi syarat serta bentuk diatas, dapat diartikan Akta Pemberian Hak Tanggungan mendapatkan kekuatan hukum yang dimana kekuatan hukum ini bisa melindungi kreditur, debitur, serta pihak ketiga didalamnnya. Kekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan memiliki sifat eksekutorial, dalam artian dapat dieksekusi langsung, tanpa adanya putusan pengadilan. ABSTRACT This article aims to provide knowledge regarding the regulation of Mortgage Rights on land based on Positive Law in Indonesia and to study the legal force of the Deed of Granting Mortgage Rights made by the Official Land Deed Maker in Indonesia. The method in this article is normative legal research that is descriptive. The results obtained from the discussion below are that regulations regarding mortgage rights in Indonesia are regulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land and Article 51 of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (3). The legal effect of the Mortgage Rights made before the Land Titles Registrar has an executorial nature, this legal force is obtained by fulfilling the specified procedures such as the procedures for making the Deed of Granting Mortgage Rights, the conditions for the authenticity of the Deed of Granting Mortgage Rights, the next conditions are the conditions for specialization and publicity of the Deed of Granting Mortgage Rights and requirements for including the executorial title in the Deed of Granting Mortgage Rights issued by the National Land Agency and must comply with the specified form as regulated in the provisions of Article 224 HIR. After the process of Assigning Mortgage Rights has fulfilled the conditions and form above, it can be interpreted that the Deed of Granting Mortgage Rights has legal force, where this legal force can protect creditors, debtors and third parties therein. The legal force of the Deed of Granting Mortgage Rights has an executorial nature, meaning that it can be executed directly, without a court decision.
PERBANDINGAN HUKUM PERKEMBANGAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENOOTSCHAAP) DI INDONESIA DAN BELANDA Syadzwina, Dhifa Nadhira; Amri, Ahmad Ihsan; Setyawan, Fendi; Prakoso, Bhim
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p18

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perbandingan hukum perkembangan Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa peraturan CV di Indonesia berpedoman pada KUHD, KUHPerdata dengan peraturan administratif melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan peraturan CV di Belanda berpedoman pada NBW yaitu dalam Buku 7. Muatan konsep hukum CV di NBW lebih lengkap dan detail berkenaan dengan prosedur pendirian, perubahan bentuk badan usaha, maupun pembubaran CV termasuk batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, sedangkan konsep hukum CV di KUHD terbatas pada Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD dengan ketentuan yang belum diatur dikelompokkan dengan pengaturan persekutuan firma dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHD. Prinsip utilitarianisme diperlukan untuk penyelarasan konsep hukum CV melalui peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana mengadopsi dari NBW berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang harus adaptif terhadap kompleksitas perkembangan dunia bisnis. The purpose of this study is to examine the legal comparison of the development of the Commodity Partnership (CV) between Indonesia and the Netherlands. This study uses normative juridical legal research method with statutory, historical and comparative approaches. The results of the study show that CV regulations in Indonesia are guided by the Commercial Code, Civil Code with administrative regulations through MOLHR Number 17 of 2018, while CV regulations in the Netherlands are guided by the NBW, namely in Book 7. The content of the CV legal concept in the NBW is more complete and detailed regarding the procedures for establishing, changing the form of business entity, and dissolving a CV including the limits of authority and responsibility of each ally, while the concept of CV law in the Commercial Code is limited to Article 19 to Article 21 of the Commercial Code with unregulated provisions grouped with the regulation of firm partnerships in Article 16 to Article 35 of the Commercial Code. The principle of utilitarianism is needed to harmonize the legal concept of CV through separate laws and regulations as adopted from the NBW based on the legal substance, legal structure, and legal culture in Indonesia which must be adaptive to the complexity of the development of the business world.
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI Nasution, Hanifa Maulida; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p09

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya serta prosedur penyidik Polri dalam melakukan pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan tindak pidana pencucian uang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskripsif dengan pendekatan studi kasus objek lapangan melalui wawancara. Hasil studi lapangan pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, penyidik korupsi menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dapat meraup lebih banyak kerugian negara hasil dari tindak kejahatan pelaku. Hal ini dikarenakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur lebih luas terkait wewenang Penyidik. Koordinasi antar lembaga juga sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. The purpose of this research is to examine the efforts and procedures of Police investigators in recovering state losses caused by corruption crimes by implementing money laundering crimes. This study uses a descriptive qualitative legal research method with a field object case study approach through interviews. The results of the field study at the Directorate of Corruption Crimes of the National Police Criminal Investigation Unit show that in an attempt to recover state financial losses, corruption investigators have implemented the crime of money laundering against the perpetrators of corruption crimes in order to recover more state losses resulting from the perpetrators' crimes. This is because Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes regulates more broadly the authority of Investigators. Coordination between institutions is also very important in the effort to eradicate corruption.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM BATIK MELALUI PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN HUKUM MEREK NASIONAL Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p23

Abstract

Studi ini bertujuan untuk dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi UMKM Batik dengan mendaftarkan merek kolektif sesuai dengan hukum merek nasional, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Batik dengan metode penelitian yang dipergunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari studi ini didapatkan hasil yaitu pendaftaran UMKM Batik sebagai merek kolektif dapat diberikan sebagai wujud dari perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Dalam peraturan mengenai merek dan indikasi geografis telah diatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan atau permohonan ditolak oleh Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu pemberian sanksi apabila terjadi sengketa sesuai Pasal 100 UU MIG yang memberikan ancaman pidana penjara maupun denda. Kemudian ketika UMKM Batik sebagai merek kolektif telah didaftarkan, maka merek tersebut mendapatkan hak eksklusif bagi pemilik dan/atau pemegangnya yang mencegah pemanfaatan merek oleh pihak lain tanpa izin. Pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG, diatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan apabila terjadi mekanisme khusus seperti adanya perjanjian, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, atau sebab lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. ABSTRACT This study aims to assess the legal protection for UMKM Batik by registering collective trademarks in accordance with national trademark law, as well as to analyze the legal consequences of collective trademark registration for UMKM Batik with the research method used is normative law with a statutory approach. From this study, the results obtained are the registration of UMKM Batik as a collective brand can be given as a form of legal protection preventively and repressively. The regulations on trademarks and geographical indications have regulated the legal protection of registered trademarks in a preventive manner and also related to matters that cause the trademark cannot be registered or the application is rejected by the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. While repressive legal protection is the provision of sanctions in the event of a dispute in accordance with Article 100 of the MIG Law which provides the threat of imprisonment and fines. Then when UMKM Batik as a collective trademark has been registered, the trademark gets exclusive rights for the owner and / or holder that prevents the utilization of the trademark by other parties without permission. In Article 41 paragraph (1) of the MIG Law, it is stipulated that the rights to registered trademarks can be transferred in the event of a special mechanism such as an agreement, inheritance, will, grant, waqf, or other causes permitted by laws and regulations.
KEUNGGULAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI ARBITRASE Arinanda, I Dewa Ayu Krisma; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p14

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel betujuan guna memahami bagaimana tata cara untuk menyelesaikan sengketa terkait Hak Cipta melalui arbitrase dan untuk mengetahui keunggulan karakteristik dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran terkait hak cipta dengan menggunakan arbitrase sebagai alternatif. Penulisan artikel jurnal ini mengadopsi metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau metode kepustakaan yang berorientasi pada analisisa dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan dan pengangkatan arbiter, membuat surat tuntutan, penyerahan surat tuntutan, upaya damai, pemeriksaan pokok sengketa dan alat bukti, putusan arbitrase serta implementasi putusan arbitrase. Di samping itu, keputusan arbitrase juga bersifat akhir dan memberi ikatan, jika dibandingkan melalui pengadilan konvensional, penyelesaian melalui arbitrase jauh lebih efektif, efisien, cepat dan biaya ringan. Kata Kunci: Hak Cipta, Arbitrase, Kekayaan Intelektual, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The aim of this article is to comprehend the processes involved in resolving disputes related to copyrights through arbitration and to identify the distinctive benefits of employing arbitration as an alternative method for copyright-related dispute resolution. The composition of this journal article utilizes the normative legal research approach, also known as the library method, which centers on the analysis of documents and library resources. The findings of the research indicate that the dispute resolution procedure through arbitration commences with the submission of an arbitration request, followed by the selection and appointment of an arbitrator, the creation of a claim letter, submission of said letter, amicable attempts, examination of the primary dispute and presented evidence, issuance of the arbitral award, and the enforcement of said award. Furthermore, it should be noted that arbitral awards possess the qualities of being definitive and legally binding. When compared to traditional courts, resolving disputes through arbitration proves significantly more effective, efficient, swift, and cost-effective. Keywords: Copyright, Arbitration, Intellectual Property, Alternatif Dispute Resolution
COMPLIANCE OF ENVIRONMENTAL DOCUMENTS SUBMISSION BY BADUNG’S COMMUNITY: A COMPARATIVE STUDY WITH CHON BURI THAILAND’S COMMUNITY Cahaya, Bunga Lily; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p05

Abstract

There has been a close relationship between the level of compliance and the success of environmental programs. The current environment program may end up damaging the lives of the surrounding community if the relevant community does not comply. Therefore, this article aims to provide understanding to the law scholars regarding the changes that occurred in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management after the enactment of Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, as well as the compliance of the people of Badung Regency in submitting environmental documents when compared with the people of Chon Buri, Thailand. This study employs empirical methods, namely research with a statute, fact, and comparative approaches. The results of the research show that the degree of compliance among the residents of the two regions remains poor due to some factors, including a lack of awareness of the importance of environmental health, the complicated and lengthy process of applying for environmental permits, and unclear information from the government in regards to monitor the environmental permits.
KONSEP KEBEBASAN DALAM NORMATIVE JURISPRUDENCE: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN HUKUM, MORALITAS, DAN IMPLIKASINYA DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK Setyorini, Hening Hapsari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p19

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kebebasan dalam normative jurisprudence mempengaruhi kebebasan hukum, moralitas, serta implikasi dalam kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, guna meninjau bagaimana suatu issue hukum diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku. Bahwa hasil dari ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak yang melekat pada naturjlik person pada hakikatnya akan selalu terikat pada moralitas dan nilai-nilai yang dihormati. Sehingga asas kebebasan berkontrak pada dasarnya tidak dapat diterapkan dengan utuh, sehingga penting untuk memahami keterkaitan kebebasan dalam normative jurisprudence. The purpose of this paper is to find out how the concept of freedom in normative jurisprudence affects legal freedom, morality, and implications in freedom of contract. The method used in this writing is normative jurisprudence, to review how a legal issue is harmonized with the applicable positive law. It is found that the principle of freedom of contract attached to the naturjlik person will essentially always be bound by morality and respected values. So that the principle of freedom of contract basically cannot be applied completely, so it is important to understand the relationship of freedom in normative jurisprudence.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PERSPETIF PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA Wirayoga, I Gede Putu Sentana; Wisanjaya, I Gede Pasek Eka
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p10

Abstract

Transaksi elektronik dapat bergerak secara efisien berkat sarana di platform Market Place yang mengadakan beraneka komuditas demi mendukung masyarakat melengkapi urgensi mereka. Pengguna platform e-commerce diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan memberikan informasi seperti nama, alamat, g-mail, nomor handphone, dan lain lainnya agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Akan tetapi insiden kebobolan data terjadi secara massal, di mana pada platform Market Place data diambil secara masif serta diperjual belikan dengan bebas di situs web yang ilegal. Kebocoran data dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan peraturan yang menyeluruh di Indonesia tentang proteksi data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana di Indonesia pengguna e-commers dilindungi data pribadinya dalam bentuk hukum serta mengetahui perlindungan hukum terhadap posisi konsumen yang tidak seimbang dengan penjual di Market Place. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yaitu penulis melakukan analisis terhadap rancangan-rancangan serta peraturan hukum yang bersangkutan di Indonesia terhadap perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian juga melibatkan analisis terhadap sejumlah junal, buku, undang-undang dan sumber-sumber di internet yang relevan pada saat menjalankan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan pada jaman sekarang pembeli berada pada situasi yang lemah yang dikarenakan transaksi pada e-commers banyak terdapat permasalahan pada hukum. Sementara hukum yang di buat demi melindungi konsumen pada saat ini belum cukup baik menanggapi persoalan yang ada, oleh sebeb itu mendesak di Indonesia tentang adanya undang-undang untuk melindungi konsumen. Electronic transactions can move efficiently thanks to the Market Place platform that procures various commodities to support people in completing their urgent needs. Users of e-commerce platforms are required to register first by providing information such as name, address, g-mail, cell phone number, etc in order to use the application. However, incidents of data breaches occur en masse, where on Market Place platforms data is massively taken and freely traded on illegal websites. Data leaks are influenced by the lack of comprehensive facilities and regulations in Indonesia regarding personal data protection. This research aims to find out how in Indonesia e-commers are protected by their personal data in the form of law and to find out the legal protection of the position of consumers who are not balanced with sellers in the Market Place. The research method applied is normative law, namely the author analyzes the drafts and relevant legal regulations in Indonesia on consumer protection. In addition, the research also involved analyzing a number of relevant journals, books, laws and internet sources at the time of carrying out this research. The results of this study state that today's buyers are in a weak situation because transactions on e-commers have many problems with the law.
HARMONISASI NORMA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG Marcelda, Ardicha Caterine; Widya Kartika, Adhitya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p01

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KBGO serta mengidentifikasi materi muatan UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO dalam perspektif UU TPKS sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Realisasi Pasal 28G Ayat (2) konstitusi dalam aspek KBGO telah termuat dalam UU TPKS. Materi muatan UU TPKS dinyatakan tidak menyimpang dari konstitusi berdasar pada Pasal 28G Ayat (2) konstitusi. Harmonisasi belum terdapat antara kedua peraturan tersebut karena belum memberikan jaminan kepastian hukum layaknya Pasal 28D Ayat (1). Amanat konstitusi jaminan perlindungan korban belum direalisasikan pada UU TPKS ini agar tidak terjadi disharmonisasi. The purpose of this study is to analyze the legal protection of victims of KBGO crimes and identify the content material of the TPKS Law that has regulated KBGO in the perspective of the TPKS Law as a form of legal realization and harmonization with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The legal research method used is normative juridical with a conceptual approach and legislation. The realization of Article 28G Paragraph (2) of the constitution in the aspect of KBGO has been contained in the TPKS Law. The content material of the TPKS Law is declared not to deviate from the constitution based on Article 28G Paragraph (2) of the constitution. Harmonization does not yet exist between the two regulations because it does not provide a guarantee of legal certainty like Article 28D Paragraph (1). The constitutional mandate to guarantee victim protection has not been realized in the TPKS Law to avoid disharmony.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue