cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 62 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA DENPASAR I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.493 KB)

Abstract

Perkembangan sektor ekonomi kususnya perdagangan menghasilkan berbagai jenis barang atau variasi makanan. Tetapi dalam peredaran makanan diindonesia khusus nya mie instan masih menjadi hal yang harus diperhatikan, dimana konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual mie instan yang sudah kadaluarsa. Persaingan global membuat pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran mie instan kadaluarsa di Denpasar memang perlu diperhatikan dimana banyak konsumen tidak hanya dikota Denpasar merasakan kerugian akibat makanan atau minuman kadaluarsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka terjaminnya konsumen yang merasa dirugikan serta Badan Penawas Obat dan Makanan dalam tugasnya hanya menjadi media dalam pembinaan bagi pelaku usaha atau produsen yang menjual barang atau makanan yang kadaluarsa, sedangkan dalam menindak dalam pelaksanaannya yaitu dinas kesehatan. Tidak hanya memberikan binaan, badan pengawas obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh dinas kesehatan, serta masyarakat sebagai konsumen sekiranya harus lebih hati-hati dalam membeli makan dan jika mendapati pelaku usaha yang nakal dalam hal menjual makanan yang kadaluarsa dapat melaporkan ke badan pengawas obat dan makanan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kadaluarsa
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG Adyt Dimas Prasaja Utama; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.905 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan TerhadapPenumpang”. Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutanudara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirimbarang serta pihak ketiga. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telahditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuandari penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadappenumpang. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif.Kesimpulan pada penulisan ini adalah Tanggung jawab perusahaan penerbangan diaturkhusus dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara.
PELAKSANAAN SUBROGRASI DALAM PRAKTEK KREDIT DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan; Dewa Gde Rudy; A A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.672 KB)

Abstract

Dalam suatu perjanjian hutang-piutang, acap kali pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, dan hal inilah yang sering membuat kredit yang diberikan itu menjadi bermasalah, untuk menghindari hal tersebut banyak debitur menggunakan jasa pihak ketiga untuk mau membayarkan hutang-hutangnya, hal ini lazim digunakan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara dengan praktek Subrogasi. Subrograsi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yakni hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam subrograsi pada BPD Cabang Negara agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur, maka harus dirumuskan dalam akta notaris. Dengan adanya subrograsi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur, sedangkan akibat hukum terhadap debitur yakni debitur tetap membayar pelunasan kredit kepada kreditur baru, dan pihak BPD Cabang Negara berhak memperoleh pelunasan kredit dari debitur melalui pembayaran klaim dari pihak ketiga dan menyebabkan bank tidak berhak lagi memperoleh pelunasan kredit dari debitur. (Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Subrograsi)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR Made Putri Pradnya Parahita; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang memproduksi atau mengolah air, sangat membutuhkan konsumen sebagai pelanggan. Dalam hubungan konsumen dengan produsen, konsumen sebagai pihak yang lebih lemah sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. permasalahan yang akan dibahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas layanan air minum di PDAM kota Denpasar serta apakah faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen dalam mendapatkan air minum. penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas layanan air minum di PDAM Kota Denpasar adalah perlindungan hukum preventif serta faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen disebabkan dua faktor yaitu sumber air baku terbatas dan pendistribusian air minum.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN Krisnawan Vigarmasta; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.617 KB)

Abstract

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, makadidalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan airdan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Timbulnya sengketa hukumyang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatankeberatandan tuntutan hak atas tanah.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran Badan Pertanahan NasionalKabupaten Badung dalam menangani permasalahan sengketa pertanahan. Metode yangdigunakan adalah yuridis empirisPeran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yaitu membantumemecahkan masalah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memahamipandangan mereka masing-masing dengan memperhatikan hal yang paling kecilsekalipun karena dalam mediasi semua hal sangat berguna dalam penyelesaiansengketa.
KETENTUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM HUKUM PERKAWINAN Kadek Mitha Septiandini; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.188 KB)

Abstract

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah prosedur formil yang ditempuh apabila seorang pasangan hendak melakukan perkawinan namun belum memenuhi syarat yang dimaksudkan oleh hukum. Akan tetapi, terdapat sebuah perdebatan tentang perwakilan negara melalui jaksa dapat membatalkan perkawinan dan dampaknya terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusunan jurnal ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni pertama, Bagaimana kewenangan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam aspek hukum keperdataan di Indonesia? kedua, Apakah dampak yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa pengacara negara terhadap hak perdata anak? Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana jaksa pengacara negara diberikan kewenangan secara legal untuk membatalkan perkawinan dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap hak anak sebagai bentuk konsekuensi logis pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh jaksa terhadap hak keperdataan anak. Mendukung penulisan jurnal ini, metode yang digunakan diantaranya adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, jaksa merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan negara dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan namun apabila mengacu pada Putusan 196 K/AG/1994 Jaksa dipandang tidak berwenang untuk membatalkan perkawinan sedangkan kedua, dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan perkawinan berlaku dan secara potensial dirasakan oleh orang tua, meskipun demikian, anak tidak memiliki kewenangan secara maksimal untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sebab pembatalan perkawinan mengakibatkan tidak terjadinya percampuran harta kecuali jika dilakukan kembali secara adat oleh pihak yang bersangkutan. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Hak Waris Anak, Pembatalan Perkawinan.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG KARENA KELALAIAN PEKERJANYA DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Studi Kasus CV. Duta DewataTransportindo) ? Ni Ketut PitriAdiGunarti; A.A Ketut Sukranatha; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.735 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang karena Kelalaian Pekerjanya dalam Perjanjian Pengangkutan”. Perjanjian pengangkutan dalam hal ini merupakan suatu timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, dan kemudian pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut karena kesalahan pekerjanya yang merugikan pengguna jasa angkutan barang dalam perjanjian pengangkutan dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan barang jika terjadi kesalahan dari pihak pengangkut. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Apabila pengangkut sudah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, maka pengangkut dalam ini sudah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh pengangkut barang ataupun tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya. Kemudian dari kewajiban tersebut muncul tanggung jawab pengangkut, yang berarti segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut itu sendiri. Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkutan, Pengguna Jasa, Ganti Rugi
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Security Outsourcing Menurut Putusan MK.NO.27/PUU-XI/2011 ( Studi Kasus di : PT Mandala Security ) I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.859 KB)

Abstract

Pada karya ilmiah skripsi ini mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Security Outsourcing Menurut Putusan MK.NO.27/PUU-XI/2011 (Studi kasus di: PT. Mandala Security). Permasalahan yang diteliti adalah ; 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak security outsourcing di PT. Mandala Security. 2). Apakah dampak putusan MK.No.27/PUU-IX/2011 terhadap hak-hak pekerja security outsourcing di PT. Mandala Security. Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikupulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi serta klasifikasi sesuai permasalahan penelitian. Proses analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Bentuk perlindungan Hukum bagi tenaga kerja outsourcing di PT. Mandala Security tidak hanya terbatas pada pemberian upah saja, melainkan perlindungan hak-hak pekerja seperti keikutsertaan pekerja dalam program bpjs, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 2). Dari kasus penyimpangan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang terjadi di PT.mandala Security maka Putusan MK.No.27/PUU-XI/2011 berfungsi memperkuat kedudukan pekerja Outsourcing dalam suatu perusahaan untuk memperoleh seluruh hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Security, Outsorcing
ASAS NATURALIA DALAM PERJANJIAN BAKU Putu Prasintia Dewi; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.79 KB)

Abstract

Perjanjian baku lazimnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi, dan untuk kepentingan itu mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Tulisan ini berjudul asas naturalia dalam perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Perjanjian baku dapat berlaku sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada setiap perjanjian unsur asas naturalia pada suatu perjanjian harus selalu dianggap ada walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian.
HAK ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN Putu Novita Darmayanti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.759 KB)

Abstract

Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung. Dimata hukum tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui hak anak angkat serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang.Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya.

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue