cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 92 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 3 (2016)" : 92 Documents clear
PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH APABILA PENYEWA MENGULANG SEWAKAN RUMAH SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU Ni Luh Yulia Puspadanti; I Nengah Suantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.782 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Peralihan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Apabila Penyewa Mengulang Sewakan Rumah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu”. Latar belakang penulisan tulisan ini adalah terkadang banyak orang yang belum mengetahui tentang siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi peristiwa hukum mengulang sewakan rumah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat sah terjadinya perjanjian sewa menyewa rumah berdasarkan aturan hukum yang ada serta untuk mengetahui peralihan hak dan kewajiban antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, dan penyewa rumah dengan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan literatur. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah perjanjian akan mengikat dan sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dan pihak yang memiliki hak dan kewajiban apabila terjadi peristiwa mengulang sewakan rumah adalah penyewa dengan pihak ketiga.Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Mengulang Sewakan
PELAKSANAAN PASAL 106 UNDUNG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI MERCURE RESORT SANUR BALI Andi Lukman Hakim; I Made Udiana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.29 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Pelaksanaan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mercure Resort Sanur Bali”. Makalah inimenggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan.Bagaimana ketentutan kewajiban pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartitbagi setiap perusahaan sesuai amanat pasal 106 tersebut dapat dilaksanakanberdasarkan aturan hukum yang ada secara harmonis. Untuk memberikan manfaatyang positif bagi terciptanya suasana kerja dan hubungan kerja yang kondusif sertadapat menjadi salah satu wadah untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antarapekerja dan pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan semangat pembentukan LKSBipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,dan berkeadilan di setiap perusahaan.
PENERAPAN TENTANG BATASAN WAKTU PEKERJA ASING UNTUK BEKERJA PADA PT. HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL DI DENPASAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Luh Intan Putri Wulandari; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.024 KB)

Abstract

Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Namun dalam prakteknya ternyata pemanfaatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang juga mendatangkan masalah. Masalah tersebut kerap muncul di lapangan dengan melihat bahwa banyak sekali warga negara asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan, seperti kasus yang paling sering terjadi adalah mengenai batasan waktu kerja.Pembatasan mengenai waktu kerja penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Untuk menegakkan ketentuan di dalam perizinan yang telah diatur sangat diperlukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris Dalam penelitian hukum empiris mengenal 2 (dua) jenis pendekatan yang dapat dijadikan acuan, dalam penulisan ini yang digunakan diantaranya: Pendekatan perundang-undangan (The Statute Aproach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approacch).Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai batasan waktu kerja di PT. Harum Indah Sari Tour & Travel belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa pegawai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melanggar perpanjangan izin dan pembatasan waktu kerja tersebut tetapi masih bekerja dalam PT. Harum Indah Sari dan kebutuhan PT. Harum Indah Sari akan TKA memang menjadi faktor utama dalam tidak maksimalnya implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena masih aterdapat pelanggaran-pelangaran yang tidak diketauhi/belum dijalankan masalah perpanjangan izin dan batasan pekerja asing.Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Batasan Waktu Kerja, Implementasi Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA: STUDI PADA ALAM DINI RESORT UBUD KABUPATEN GIANYAR Ni Nyoman Kembaryana; Ngakan Ketut Dunia; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.865 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita: Studi Pada Alam Dini Resort Ubud Kabupaten Gianyar”. Pekerja mempunyai kebutuhan sosial (sandang, pangan, kesehatan, perumahan, ketentraman) sehingga menimbulkan kecendrungan majikan memiliki wewenang penuh kepada pekerja/buruh baik dari segi upah dan jam kerjanya. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan bagi manusia yang tinggi. Suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai pelaksananya terjamin. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kerja pada Alam Dini Resort Ubud yang mempunyai peranan penting dalam menunjang sektor pariwisata yang semakin maju, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum yang terdapat dalam resort tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan  pihak Alam Dini Resort Ubud yaitu pekerja yang bekerja pada Alam Dini Resort Ubud mendapatkan waktu istirahat dalam seminggu sekali secara bergiliran, upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota, Hambatan yang dihadapi seperti didalam perjanjian kerja yang sudah disepakati bahwa Alam Dini Resort menggunakan enam hari kerja karena pekerjaan cukup banyak tetapi jumlah pekerja sedikit, tidak memberikan cuti kepada pekerja seperti cuti hamil karena jumlah pekerja pada Alam Dini Resort Ubud yang sedikit sehingga apabila ada pekerja wanita yang hamil dan ingin melahirkan maka segera pekerja wanita itu dicarikan pengganti untuk menggantikan posisinya dan pekerja wanita yang hamil tersebut akan langsung kehilangan pekerjaannya dan resort ini juga kurang memberikan keamanan kepada pegawai dan tamu yang menginap disana karena Alam Di Resort Ubud tidak menyediakan petugas keamanan seperti security dan alat keamanan seperti CCTV, Alam Dini Resort Ubud tidak menyediakan petugas keamanan dan CCTV dikarenakan pendapatan Alam Dini Resort Ubud  yang belum menentu karena resort tersebut terbilang masih sangat baru. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang telah dilaksanakan pada Alam Dini Resort Ubud yaitu waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adapun hambatannya seperti jumlah pekerja pada Alam Dini Resort Ubud yang sedikit sehingga pihak Alam Dini Resort Ubud tidak dapat memberikan cuti hamil kepada pekerja wanita yang akan melahirkan, dan hambatan lainnya adalah resort ini terbilang masih baru dan penghasilannya belum menentu, oleh karena itu resort ini belum dapat mempekerjakan petugas keamanan seperti security dan juga belum mampu memasang alat keamanan CCTV di dalam resort tersebut sehingga Alam Dini Resort Ubud masih kurang memberikan keamanan untuk pegawai dan tamu yang menginat di resort tersebut. Disini, pihak Alam Dini Resort Ubud melanggar hak pekerja khususnya pekerja wanita dan ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak Alam Dini Resort Ubud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini seharusnya, pihak Alam Dini Resort Ubud meningkatkan keamanan dengan menyediakan petugas keamanan seperti security dan juga menyediakan alat keamanan seperti  CCTV agar pegawai yang bekerja dan tamu yang menginap merasa lebih aman dan nyaman, serta pihak Alam Dini Resort Ubud juga sebaiknya memberikan cuti hamil kepada tenaga kerja wanita yang akan melakukan persalinan, sehingga setelah mereka melakukan persalinannya mereka masih dapat bekerja dan tidak kehilangan pekerjaan akibat mereka melakukan persalinan tersebut.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA RUANG DI LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI Anak Agung Ayu Wulandari; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.888 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Ruang Di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai”, dilatarbelakangi oleh adanya wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa ruang antara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang diwakili oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai pihak yang menyewakan dan mitra usaha sebagai pihak penyewa, dimana mitra usaha tidak membayar tarif sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah faktur tagihan diterima oleh pihak mitra usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Perundaang-undangan dan fakta, datanya didapat melalui data primer (wawancara), data sekunder (Perundang-undangan) dan data tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik penentuan sampel penelitian ini adalah Teknik Non Probability Sampling. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa ruang yang dilakukan di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dikarenakan cash flow mitra usaha sedang bermasalah, keterlambatan verifikasi billing tagihan karena birokrasinya yang panjang, kesulitan proses pembayaran via bank karena kendala pembayaran antar negara dan adanya perbedaan mata uang yang digunakan. Upaya terhadap mitra usaha yang melakukan wanprestasi berupa tidak membayar tarif sewa ruang sesuai dengan waktu yang ditentukan diterbitkannya Surat Peringatan I (SP-I), Surat Peringatan II (SP-II), dan Surat Peringatan III (SP-III) yang ditujukan kepada mitra usaha dan berakhir pada pemberian sanksi berupa pemutusan perjanjian sewa ruang. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Ruang, PT Angkasa Pura I (Persero), Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
PERSAINGAN USAHA TERKAIT AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERAFILIASI Ida Bagus Indra Mahardika; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait PersainganUsaha Akuisisi Saham Perusahaan Terafiliasi. Pilihan tema ini dilatar belakangi karenamelihat persaingan usaha yang tidak sehat yang masih terjadi pada perusahaan – perusahaanbesar yang sering terjadi dalam proses persaingan usaha. Tulisan ini bertujuan untukmengetahui dan memahami akuisisi saham perusahaan terafilisasi yang dapat menyebabkanterjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang – UndangNomor 5 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode yuridis normatif maka diketahui bahwamacam – macam bentuk dari kecurangan dalam melakukan usaha dagang sebagai contoh:monopoli, monoposni, penguasaan pasar, persekongkolan dan perjanjian yang dilarang dimatahukum yaitu tercantum pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah caramenentukan apakah pengambilalihan saham yang dilakukan perusahaan terafiliasi dapatmenyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat dilihat dari2 aspek yaitu: Aspek pertama, apakah perusahaan yang melakukan pengambilalihanmerupakan pemegang saham pengendali. Aspek kedua, bagaimanakah hubungan antara indukdan anak perusahaan. Tentu tidak semua akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terafiliasidapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/ 1999.
PERALIHAN DAN HAPUSNYA HAK DAN TANGGUNGAN ATAS TANAH Anak Agung Ketut Sugiantara; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.422 KB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebani pada hak atas tanah. Pemeganghak atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan memungut hasil dari tanahyang dikuasainya, dengan demikian dapat diteliti mengenai Peralihan dan HapusnyaHak Tanggungan Atas Tanah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini yakni memahamilebih dalam mengenai Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah makadari iu perlu adanya metode yang mendukung dalam melakukan penelitian yaknimenggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Peralihan Hak Tanggungan atasTanah tidak diperuntukan debitur, namun hanya dapat diperuntukan kepada kreditursaja. Hapusnya Hak Tanggungan atas Tanah dikarenakan oleh 1) hapusnya utangyang dijamin dengan hak tanggungan, 2) dilepaskan oleh pemegangnya, 3)pembersihan hak tanggungan oleh Ketua pengadilan, dan 4) hapusnya hak atas tanahyang dibebani hak tanggungan
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL ATAS KERUSAKAN BARANG BAWAAN MILIK PENGGUNA JASA PADA PT. BALI SINAR PERMATA TOUR & TRAVEL DI DENPASAR I Made Surya Adhitthana; I Ketut Markeling; A.A. Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.204 KB)

Abstract

Salah satu masalah yang timbul dalam usaha jasa travel adalah kerusakan barang bawaan kosumen yang ada di lingkungan Travel. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen selaku konsumen jasa. Dalam prakteknya pelaku usaha sering kali mengabaikan kerugian yang di alami konsumen di akibatkan pelaku usaha merasa kerugian yang di alami konsumen terhitung kecil dan biasanya konsumen tidak terlalu menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen bahwa ada undang-undang yang melindungi hak dan kepentingan konsumen yaitu UUPK, padahal sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Permasalahan sekaligus tujuan dalam jurnal ini adalah untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan hukum PT. Bali Sinar Permata Tour & Travel terhadap kerusakan barang serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat di lakukan PT. Bali Sinar Permata Tour & Travel dalam mencegah kasus kerugian kerusakan barang milik pengguna jasa. Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap undang-undang yang di kaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan hukum bagi pengguna jasa PT. Bali Sinar Permata Tour & Travel terhadap kerusakan barang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 merunjuk pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun upaya yang dapat di lakukan PT. Bali Sinar Permata Tour & Travel dalam mencegah kasus kerugian kerusakan barang yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait ketentuan atau tata cara penyimpanan barang yang aman di hotel bandara maupun tempat wisata lainnya. Kata Kunci : Pelaksanaan Hukum, Travel, Kerusakan Barang
PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK Made Angga Adi Suryawan; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.445 KB)

Abstract

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik, dalam penelitian ini membahas bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lagu dan musik merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sebagai usaha yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, maka sudah menjadi kewajiban pihak pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Dalam pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Di kabupaten Gianyar ada banyak restoran yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, namun pihak YKCI wilayah Bali belum melakukan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik di restoran-restoran yang ada di kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Hasil penelitian yang didapat adalah belum adanya pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar diakibatkan YKCI wilayah Bali saat ini memfokuskan penarikan royalti pada hotel-hotel di Denpasar dan Badung. Sanksi terhadap restoran yang tidak membayar royalti sesuai pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Kata Kunci : Penarikan Royalti, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Lagu dan Musik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN CARA HIT AND RUN Bagus Made Bama Anandika Berata; I. G. N. Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.591 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya katasepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memilikihak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jualbeli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online yang jugadikenal dengan istilah e-commerce. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jualbeli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidakbaik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalantanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah hit and run. Hal ini sudah pastimengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yangmenjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukankonsumen dengan cara hit and run. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundanganyang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindunganhukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelakuusaha terhadap konsumen.

Page 2 of 10 | Total Record : 92

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue