cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 7 (2018)" : 15 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI Isnani Hifzhi Syauchani; I Ketut Westra; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.517 KB)

Abstract

Perlindungan hukum hak waris terhadapahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali berdasarkan KUHPerdata dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan, pengunaan hukum yang akan digunakan penyelesaiannya pun mengacu kepada KUHPerdata. Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan dan pembagiannya. Penulisan tulisan ini menggunakan metotode penelitian normatif, yang untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai bacaan.Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masih berhak seluruhnya atas harta warisan tersebut dan dapat menggugatnya apabila tidak mendapatkan warisan sebagaimana haknya yang seharusnya didapatkan.
ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA Made Prasasta Primandhika; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.79 KB)

Abstract

Hukum persaingan mengenal 2 (dua) macam pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan Per se Illegal (per se violations atau per se rule) dan pendekatan Rule of Reason kemudian dalam proses pembuktian mengenal 2 (dua) macam alat bukti, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu pendekatan apa yang digunakan KPPU dalam menyelesaikan sengketa kartel dan bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian adanya dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode yang digunakan dari tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam menyelesaikan sengketa kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti petunjuk tanpa didukung dengan bukti langsung belum dapat diterima dalam konteks hukum Indonesia karena Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan implikasi dari penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Kata kunci: Kartel, Rule Of Reason, Per Se Illegal
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJA I Made Hendra Gunawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.844 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berkaitan Dengan Adanya Non Competition Clause Dalam Sebuah Perjanjian Kerja“. Non Competition Clause merupakan sebuah klausula yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau berakhirnya sebuah perjanjian kerja. Dengan adanya Non Competition Clause dalam sebuah perjanjian kerja mengakibatkan dibatasinya hak seseorang untuk mendapat pekerjaan, sehingga perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berkaitan dengan adanya Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja. Makalah ini dibuat menggunakan metode analisis normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Jadi pencantuman Non Competition Clause pada sebuah perjanjian kerja sangat bertentangan dengan perlindungan hak tenaga kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ni Ketut Santi Sekarini; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.834 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan trans sarbagita ditinjau dari undang-undang angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum TRANS SARBAGITA.
PENGGUNAAN HASIL POTRET PREWEDDING SEBAGAI IKLAN TANPA PERSETUJUAN PIHAK YANG DIPOTRET Made Ary Suta; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potret merupakan suatu karya cipta fotografi dengan objek manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu contoh potret adalah Foto Prewedding. Penggunaan hasil karya cipta potret khususnya foto prewedding sering kali digunakan sebagai iklan. Tujuan dari dilakukannya studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi objek yang berada dalam potret ketika penggunaan potret tersebut dilakukan tanpa seizin yang dipotret. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat kepustakaan karena mengacu kepada bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari pembahasan pada studi ini adalah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan penggunaan potret untuk keperluan komerisalisasi seperti periklanan adalah telah dilarang apabila belum mendapatkan izin tertulis dari objek yang berada dalam potret tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan jika dilanggarnya ketentuan yang melindungi hak dari objek yang berada dalam potret untuk dimintakan persetujuannya terlebih dahulu sebelum potret yang memuat dirinya tersebut digunakan untuk periklanan. Sehingga dalam hal ini, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana undang-undang hak cipta memberikan perlindungan terkait penggunaan potret tanpa seizin pihak atau ojek yang dipotret. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret.
KEDUDUKAN ANAK YANG PINDAH AGAMA UNTUK MEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dessy Gea Herrayani; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.166 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kedudukan Anak yang Pindah Agama untuk Mewaris dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah bahwa pewarisan merupakan salah satu hal yang cukup penting eksistensinya dalam kehidupan setiap orang karena perihal pewarisan tidak jarang menimbulkan sengketa atau bahkan pertengkaran saudara/keluarga yang menjadi ahli waris atas harta warisan yang di tinggalkan pewaris, terlebih kepada anak yang berpindah agama. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak anak yang sudah berpindah agama untuk mewarisdalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak yang telah berpindah agama tetap dapat mewaris dari orang tuanya dengan jalan hibah atau wasaiat, karena ia diandaikan sebagai anak angkat.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA Made Nikita Novia Kusumantari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.127 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK DIGITALISASI I Gusti Ayu Dewi Suwantari; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.909 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi” ini menguraikan tentang masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat dari kemajuan teknologi di era modern salah satunya disebabkan oleh digitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum pekerja yang terkena PHK. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum secara normatif dengan melihat hukum dari presfektif internal yang objek penelitiannya adalah menggunakan norma hukum yang dimana masih adanya kekaburan norma dalam perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK karena dampak digitalisasi ini. Hasil akhir penelitian ini yaitu hak-hak bagi pekerja yang terkena PHK terdapat dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh akibat dampak digitalisasi yaitu terdapat dalam Pasal 164 Ayat (3) UUK dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja/buruh, dan pemberian hak ganti rugi atas dampak dari adanya PHK tersebut. Kata Kunci : Pekerja, Perlindungan Hukum, PHK, Digitalisasi.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA LPD KESIMAN Anak Agung Gde Kusuma Wardana; Dewa Gde Rudy; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.412 KB)

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali selain Bank, salah satu fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah memberikan kredit pada debitur. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sebagai wadah ekonomi dalam Desa Pekraman Kesiman. Menghimpun dana dan masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga dan penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bagi bank dan LPD. Bank umum dalam menyaluran kredit wilayah cakupannya luas, tidak hanya di satu wilayah saja tetapi bagi LPD dalam penyaluran kredit hanya mencakup satu wilayah saja yaitu pada desa pakraman dimana berdirinya LPD tersebut. LPD desa Pakraman Kesiman Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi nasabah pada LPD Kesiman Di samping itu juga merijelaskan langkah - langkah yang dapat dilakukan oleh LPD Kesiman dalam hal pemberian kredit.
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGELAPAN DANA DEPOSITO NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN I Gusti Putu Dena Dharma Putra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.558 KB)

Abstract

Kerugian yang dialami nasabah penyimpan dana yang dilakukan oleh pegawai bank, dikarenakan adanya penyembunyian fakta yang mana dilakukan oleh pegawai bank dengan cara mentrasfer dana atau uang nasabah kerekening pribadinya, namun tidak tercantum didalam pembukuan nasabah, ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut beralasan adanya eror system sehingga dana tersebut tidak tercantum dalam buku nasabah ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembuyikan fakta yang sebenarnya. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggelapan Dana Deposito Nasabah Penyimpan Dana Dalam Persepektif Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil analisa Nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan informasi secara jelas serta memberikan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya, bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dirugikan dilakukan dengan memberikan ganti rugi sepanjang nasabah mampu membuktikan bahwa dia dirugikan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue