cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 4 (2019)" : 15 Documents clear
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KETIKA TERJADI SENGKETA DENGAN BUMN ATAU PERUSAHAAN DAERAH Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.876 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p01

Abstract

Dalam kegiatan suatu bisnis dimana terdapat suatu hubungan yang saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaiian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan Bagaimanakah upaya yang dapat menyebabkan konsumen tidak mampu ketika berhadapan dengan pelaku usaha.ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah dimana posisi BUMN lebih kuat dibandingkan konsumen. BUMN dan Perusahaan Daerah selalu berkelit untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, Pelaku usaha hanya diwakilkan oleh stafnya sehingga tidak berani memutuskan secara langsung dan Pelaku usaha selalu mengulur waktunya dan pelaku usaha mengatakan bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi. Pelaku usaha hanya sanggup memperbaiki,menyambung, atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai dengan perjanjian yang telah di katakan kepada konsumen. Ketika berhadapan dengan pelaku swasta yaitu Pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin dan Pelaku usaha beralih bahwa aturan yang telah dibuatnya maka itulah yang harus dipatuhi.sehingga proses pelaksanaan penyelesaiian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan. Kata Kunci: Pemerdayaan, perlindungan konsumen, kurang mampu
PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI SETELAH TERBITNYA PERPRES NO 95 TAHUN 2007 PADA BNI CABANG DENPASAR Ni Putu Purnama Andari; Ida Bagus Putra Atmadja; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.718 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p10

Abstract

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerbitan Bank Garansi sudah seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana upaya BNI untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan bank garansi pada BNI Cabang Denpasar dan Upaya bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil studi menunjukkan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 pelaksanaan penerbitan bank garansi dijalankan seperti sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007, namun ada satu kendala yang muncul setelah terbitnya Kepres ini yaitu waktu penerbitan bank garansi, karena adanya norma yang bertentangan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2007 dengan SEBI Nomor 23/7/UKU Tahun 1971. Upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu penerbitan bank garansi karena adanya ketidaksesuain peraturan yakni dengan mengambil kebijakan sendiri dengan mensyaratkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengajuan permohonan bank garansi sebagai dasar transaksi surat berharga. Kata Kunci : Pelaksanaan, Bank Garansi, Nasabah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN DI TELEVISI YANG MENYESATKAN Ida Ayu Dea Pradnya Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.609 KB)

Abstract

Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi. Namun dalam perkembangannya, iklan saat ini sering kali menyesatkan konsumen. Tentunya iklan yang menyesatkan ini dapat merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan di televisi yang menyesatkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian nomatif, penelitian normatif adalah penelitian yang bertitik berat pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif menjadi bahan acuan utama dalam penelitian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Periklanan Indonesia bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan dapat memperoleh perlindungan dari kecuranganpelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan dapat dilihat pada produsen, jika sebuah iklan yang ditayangkan atas permintaan produsen baik bentuk maupun isinya, maka pelaku usaha periklanan bersifat pasif maka dalam arti bahwa mereka hanya membuat secara utuh sesuai dengan permintaan produsen. Maka yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah produsen. Kata Kunci: Perlindungan hukum; konsumen; iklan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE DI KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Siska Sulistiawati; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.143 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p06

Abstract

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha online shop menyebabkan pelaku usaha online shop memerlukan pihak lain agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha online shop adalah menggunakan jasa endorsement dari pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum serta cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse di Kota Denpasar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif serta dengan mencari data atau informasi yang telah ada dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan secara sistematis mengenai wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha online shop di Kota Denpasar, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop apabila terjadi wanprestasi dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Cara penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh pelaku usaha online shop di Kota Denpasar adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha online shop agar segera memenuhi prestasinya. Namun apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama maka dapat diselesaikan secara non litigasi. Kata Kunci : Usaha Online, Wanprestasi, Jasa Endorse
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERI FIDUSIA SEBAGAI YANG MENGUASAI BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG TABANAN Ni Putu Indianita Cahyanti; Marwanto Marwanto; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.596 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p02

Abstract

Ketentuan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan disisi lain menyebabkan dilanggarnya kewajiban debitur dimasa depan. Dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalaan seperti benda jaminan dialihkan, digadaikan atau disewakan oleh debitur tanpa sepengetahuan krediturnya. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai benda jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan dan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai objek jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemberi fidusia. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban-kewajiban debitur sebagai yang menguasai objek jaminan fidusia di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan belum terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Sedangkan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban debitur sebagai yang menguasai benda jaminan fidusia dilakukan dengan negosiasi, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka akan ditempuh jalur litigasi. Kata Kuci: Kewajiban, Pemberi Fidusia yang Menguasai Benda Jaminan, Jaminan Fidusia
AKIBAT HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL I Gusti Agung Larassati Kusuma; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.789 KB)

Abstract

Fotografi yaitu proses dalam mendapatkan gambar pada obyek dengan cara menangkap pantulan dari cahaya yang mengenai sebuah obyek pada suatu media yang peka terhadap cahaya, dalam hal ini berupa kamera. Perkembangan terhadap pelanggaran Hak Cipta dari karya fotografi terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan masyarakat maupun demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tujuan studi ini untuk menganalisa pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan pengaturan hukum atas karya fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Dalam hal karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin. Adapun mengenai akibat hukum yang didapat bagi pengunggah karya fotografi tersebut adalah gugatan perdata yang berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014 dan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC 2014. Kata Kunci : Akibat Hukum, Fotografi, Media Sosial.
PEMBATALAN MEREK KARENA ADANYA KESAMAAN KONOTASI DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH TERDAFTAR Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati; Ibrahim R.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.934 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p07

Abstract

Perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, yang mana sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh suatu perlindungan. Suatu merek tidak dapat terdaftar apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat bila adanya persamaan gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Untuk persamaan konotasi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa persamaan konotasi dianggap sebagai bentuk persamaan pada pokoknya sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui adanya persamaan konotasi dapat dijadikan faktor pembatalan merek atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan konotasi dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya dan dapat dijadikan faktor pembatalan merek. Hal ini karena persamaan konotasi dalam suatu merek dapat menimbulkan kesan yang membingungkan dalam masyarakat yang nantinya akan cenderung menyesatkan. Kata Kunci : Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Konotasi
PERLINDUNGAN KREDITUR PENERIMA FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN Luh Gede Pebby Gitasari; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.645 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p03

Abstract

Jaminan Fidusia berperan penting dalam menjamin hak dari kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur.Jika dilihat dalam pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disana terdapat ketidak jelasan atas pengaturan tentang musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan atau adanya kekaburan hukum tentang pengertian musnah dalam pasal tersebut.Permasalah yang diteliti dalam penulisan yaitu tentang pengaturan perlindungan kreditur penerima fidusia atas musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan dan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur penerima fidusia untuk pelunasan piutang akibat musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, adalah penelitian yang didasarkan kepada data sekunder. Penelitian hukum mempergunakann pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan mepergunakan pendekatan analisis (Analytical Approach). Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Kreditur memiliki hak didalam perjanjian yang dibuat, dimana haknya adalah untuk menuntut perusahaan asuransi untuk mencairkan uang asuransi yang dimana hal ini untuk menutup kerugian dari objek jaminan fidusia yang musnah yang diakibatkan karena kesalahan dari debitur yang sesuai ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur.Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembaruan utang dengan mengganti utang lama dengan utang baru, dimana yang diganti disini perjanjian kreditnya dengan perjanjian kredit yang baru. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan karena kesengajaan dilakukan debitur maka pihak kreditur dapat menuntut pergantian atas benda jaminan tersebut dengan nilai jaminan yang sama, namun apabila dari pihak debitur tidak merespon atau menanggapi, maka pihak Kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan cara litigasi maupun no litigasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Musnahnya Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU DI PUSAT PERBELANJAAN Ida Ayu Putri Permata Sari; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.121 KB)

Abstract

Klausula Baku adalah hal yang dikecualikan di sebuah perjanjian jika terdapat klausula yang diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila terdapat klausula tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan klausula baku dalam UUPK dan apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh klausula baku. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada pusat perbelanjaan. Dalam pusat perbelanjaan, hal tersebut ini dibuat oleh pihak manajemen pusat perbenjaan tersebut. Dan konsumen sebagai pihak lain yang dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang dan pelaku usaha dikenakan sanksi denda atau pidana, pencabutan izin usaha, perampasan barang yang merugikan bagi konsumen, pidana kurungan terhadap pelaku usaha. Kata Kunci :Konsumen, Klausula Baku, dan Perlindungan Hukum.
Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015 Griselda Nadya Billy; Ibrahim R
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.639 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p08

Abstract

Penangguhan pembayaran upah minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tidak membayar upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Namun, dalam Pasal 90 ayat (1) menjelaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Artinya ketentuan tersebut melemahkan perlindungan hukum dari Pasal 90 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami penangguhan pembayaran upah minimum tersebut dapat menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha agar dapat membayar selisih upah minimum kepada pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penangguhan pembayaran upah minimum menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha untuk dapat membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015. Kata Kunci : Upah, Pekerja

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue