Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 7 No 9 (2019)" : 15 Documents clear

KAJIAN TENTANG IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Ni Made Sellia; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Karya ilmiah ini membahas permasalahan terkait konflik norma pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui izin pada industri rumah tangga pangan dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap pangan yang diedarkannya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian ini adalah terkait pemberlakuan izin edar pada makanan dan minuman produksi industri rumah tangga pangan kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali. Meskipun izin edar dikecualikan pada industri rumah tangga pangan, namun industri rumah tangga pangan wajib untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Kata Kunci : industri rumah tangga, izin, pangan.

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20011 Laurencia Bungan Harapan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.581 KB)

Dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam benetuk lain. Pengertian tersebut bersifat umum, tidak dijumpai kalimat bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan” namun secara normatif seluruh substansi yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk dalam kategori pekerja, oleh karena itu Pemberi Kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Sedangkan, dalam UU BPJS memang belum terdapat ketentuan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga secara eksplisit, namun Pekerja Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dalam kenyataannya, jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai program BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dinikmati oleh Pekerja Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneletian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan dalam BPJS bagi pekerja rumah tangga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan Jaminan Sosial. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Jaminan Sosial, BPJS

PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL MONTALIN DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jamu atau dikenal dengan obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus karena merupakan warisan budaya di bidang kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen sebagai penjual dan pembeli obat tersebut dan bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran obat tradisional ilegal montalin di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara di lapangan dan data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, KUHPerdata. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaku usaha belum memiliki kesadaran hukum terkait penjualan obat tradisional ilegal montalin, responden pun masih belum memahami mengenai obat tradisional , dasar hukum serta sanksinya. (2) Peran BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilgal montalin di Kota Denpasar cukup jelas bahwa BPOM sudah rutin melaksanakan pengawasan dibidang pemeriksaan dan apabila ditemukan beredar obat montalin lagi maka BPOM tidak segan “memberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Obat Tradisional Ilegal Montalin

AKIBAT HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Pande Nyoman Putra Widiantara; A.A Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat danditerbitkan oleh notaris. Covernote pada umumnya digunakan dalamproses permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah yang telahdiikat jaminan fidusia. Dalam perkembangannya dan sesuai kebutuhanjaminan hak atas tanah dapat digantikan sementara apabila sedangdalam proses pengurusan pensertifikatan oleh notaris. Dasar hukumpembuatan dan penerbitan notaris belum diketahui dan notarisberwenang atau tidak dalam membuat dan menerbitkan covernotesehingga menimbulkan akibat hukum dan terjadi kekosongan normahukum. Penulisan ini merumuskan dua permasalahan: Apa dasar hukumdan kewenangan notaris dalam menerbitkan covernote; Bagaimana akibathukum yang ditimbulkan dari diterbitkannya covernote oleh notaris.Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundangan dan analisis konsep hukum.Penulisan ini berkesimpulan bahwa tidak terdapat dasar hukumpengaturan covernote, namun notaris berwenang menerbitkan danmembuat covernote karena merupakan salah satu bentuk perjanjian.Akibat hukum dari gagal terpenuhinya isi dari covernote adalahmerupakan pelanggaran terhadap Pasal 1366 KUHPer karena notarisdianggap lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Kata Kunci: Covernote, Notaris, Akibat Hukum

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 14/KPPU-I/2014 Ni Putu Tryana Tresna Dewi; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.754 KB)

Perjanjian harga atau price fixing agreement diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999, yang menyatakan melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Praktik perjanjian penetapan harga salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu: Pertama, Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?; Kedua, Bagaimanakah penggunaan pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutus perkara dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memahami tentang perjanjian yang dilarang khususnya mengenai perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHPer dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pada Putusan KPPU Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu pendekatan per se illegal. KatanKunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga, Putusan KPPU.

PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT KUAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Komang Adi Murti Pranata; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dalam perkembangan dunia bisnis, sering terjadi kasus yang dapat merugikan konsumen. Salah satunya adalah peredaran obat kuat ilegal. Hal ini jelas merugikan konsumen di Indonesia karena obat kuat yang diedarkan tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga belum dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penggunaannya. Selain itu, obat kuat tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya untuk kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Permasalahan yang diangkat di dalam permasalahan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan wajib mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumusi obat kuat ilegal. Selain itu, peredaran obat kuat ilegal ini mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan . Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Obat-Obatan

PENGATURAN INSOLVENCY TEST DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN Luh ayu Maheswari Prabaningsih; Made Nurmawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tidak diterapkannya Insolvency Test menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang bangkrut secara hukum, terutama PT (perseroan terbatas). Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang0(PKPU) hanya mengatur mengenai Insolvency, namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbatas (PT).Dengan dinyatakan pailitnya suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Namun, akan lebih baik jika dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU Insolvency Test dapat dimasukan dan disebutkan untuk memperjelas apakah suatu perusahaan dapat benar-benar disebut dalam keadaan solven atau tidak. Adapun permasalahanya adalah Urgency/pentingnya Insolvency Test dalam penjatuhan pailit pada perusahaan? Dan Bagaimana akibat hukumnya apabila perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) dimohonkan insolvency test sebelum dinyatakan pailit? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbats (PT). Hasil dari penelitian ini adalah apabila diliat dari negara-negara lain jika di Indonesia mengatur mengenai Insolvency Test sebagai syarat untuk suatu perusahaan berbadan hukum tersebut dinyatakan pailit maka tidak banyak perusahaan berbadaan hukum yang masih dikatakan solven atau mampu membayar dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Insolvency Test; Perusahaan; Pailit

KEWAJIBAN PEMBERI FIDUSIA DALAM HAL OBYEK JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA I Wayan Kharismawan; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.276 KB)

Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan dimana penguasaan benda tetap berada pada debitur. Debitur bisa saja melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan tentu akan merugikan kreditur. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia terjadi norma kosong atau tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai benda jaminan fidusia yang dirampas negara, bagaimana kedudukan benda jaminan yang dirampas serta bgaimana kewajiban debitur, sehingga jenis peneltian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Kedudukan benda jaminan fidusia yang dirampas negara menyebabkan benda jaminan fidusia menjadi milik negara dan tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Perampasan harus didasari oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta kewajiban debitur apabila benda jaminan fidusia dirampas negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur adalah dengan mengganti benda jaminan fidusia yang memiliki nilai yang setara berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan benda jaminan fidusia yang dirampas negara tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia sehingga debitur tetap harus melunasi utangnya kepada kreditur. (Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Dirampas Negara, Kewajiban Pemberi Fidusia)

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA DI BADUNG Ida Bagus Gede Manu Widnyana Pemaron; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perjanjian kredit mempunyai fungsi penting untuk mengurangi resiko tidak dipenuhinya kewajiban (Wanprestasi) oleh debitur. Didalam perjanjian kredit perlu adanya sebuah jaminan fidusia, dimana jaminan fidusia tersebut digunakan untuk mengurangi kerugian. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Serta ditunjang dengan data sekuder berupa permasalahan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat akibat hukum beserta upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan secara kekeluargaan dan pemberian surat peringatan, beserta upaya pelelangan jaminan fidusia. Kata Kunci : Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

PEMBATALAN TIKET HOTEL ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK AGODA? Komang Calvin Krisna Dwipa; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dengan kemajuan teknologi yang pesat kegiatan manusia dalam hal memesan tiket hotel menjadi lebih mudah. Dalam melakukan pemesanan tiket hotel konsumen tidak perlu harus bertatap muka terlebih dahulu dengan penjual tiket hotel. Namun tidak semua kegiatan online dapat berjalan dengan mulus. Permasalahan yang diangkat didalam karya ilmiah ini sebuah kasus pembatalan tiket hotel secara sepihak yang dilakukan pihak Agoda melalui transaksi online. Karena itu dibutuhkannya kepastian hukum terhadap hak-hak dari konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan untuk jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan cara meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan teori yang berlaku. Hasil dari penelitian ini ialah pihak konsumen telah mendapat ganti rugi karena pihak Agoda telah membatalkan tiket hotel secara sepihak. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tentang pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Sepihak, Online

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA