Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 10 (2020)" : 15 Documents clear

PENGATURAN PEMBATASAN KEBEBASAN PERS DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia serta akibat hukum tidak pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak adanya pengaturan terkait pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia mengakibatkan pada lemahnya kualitas karya yang disajikan pers dan akan membuat pers melaksanakan kegiatan jurnalistik yang tidak berdasarkan kaidah yang benar, sehingga karya yang dihasilkan adalah karya jurnalistik tidak berkualitas. Sehingga perlu diperjelas pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. This study aims to analyze the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia and the legal consequences of not regulating restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia had not been specifically regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The absence of regulations regarding restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia results in the weak quality of the work presented by the press and will make the press carry out journalistic activities that are far from correct principles, so that the resulting work is unqualified journalistic work. So it is necessary to clarify the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia through Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Gst Ngurah Arya Dharma Susila; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga menganalisis tentang pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Pecandu dan penyalahguna narkotika diatur di dalam tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 4 huruf d yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun, Pasal 134 dan 127 ayat (1) mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Namun, karena undang-undang ini menganut double track system yang artinya ada sanksi pidana dan juga sanksi tindakan maka pecandu dan penyalahguna seharusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. This paper aims to analyze the regulation of narcotics addicts and abusers in Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics and elaborate the provision of criminal sanctions for drug addicts and abusers. The research method used is a normative legal research method and the statutory approach and analysis approach. The results of this study were narcotics addicts and abusers arranged in the purpose of making Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, precisely in Article 4 letter d which requires drug addicts and abusers to be rehabilitated medically and socially rehabilitated. Although, Articles 134 and 127 paragraph (1) regulate that addicts and abusers may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, confinement, or fines. However, because this law adheres to a double track system which means there are criminal sanctions and also sanctions for actions, addicts and abusers should be given sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN MENGGUNAKAN LAYANAN INTERNET BANKING I A Indira Wahyu Prameswari P G; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui adanya perlindungan bagi nasabah dalam penggunaan internet banking saat melakukan transaksi perbankan, disamping itu juga untuk dapat melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mana dalam penelitian normatif ini meliputi beberapa kajian mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, serta sinkronisasi hukum. Hasil studi menunjukan bahwa penggunaan dari media telekomunikasi dan juga teknologi informasi dalam era globalisasi kali ini menempati kedudukan yang penting guna memudahkan proses dalam bertransaksi khususnya transaksi perbankan dan perdagangan bebas. Dengan terjadinya perkembangan di bidang teknologi dan informasi tersebut membuka peluang bagi tiap orang dengan mudahnya untuk melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan transaksi perbankan jual-beli. Dalam prakteknya internet banking merupakan salah satu delivery channel layanan di bidang perbankan yang erat kaitannya dengan teknologi, di satu sisi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Maka dari itu perlunya perlindungan hukum yang lebih spesifik untuk layanan internet banking tersebut. The purpose of this article is to determine whether there is protection for customers in the use of internet banking when conducting banking transactions, in addition to protecting the rights of customers as consumers of banking services. The research method used is the normative research method. The writing of this article uses a statute approach that prioritizes legal materials in the form of statutory regulations as a basic reference for conducting research. The results of the study show that the use of telecommunication media and information technology in this era of globalization occupies an important position in order to facilitate the process of transactions, especially banking transactions and free trade. With the development of technology and information, it opens up opportunities for everyone to easily take legal actions, such as buying and selling banking transactions. In practice, internet banking is one of the service delivery channels in the banking sector which is closely related to technology, on the one hand it provides many benefits, but on the other hand it can also cause losses for customers. Therefore, there is a need for more specific legal protection for internet banking services.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Alfian Mahendra; Beniharmoni Harefa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarluaskan identitas anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Artikel ni menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana merupakan tugas dari seluruh elemen masyarakat, bentuk-bentuk perlindungannya sudah diatur dalam undang-undang dan cara yang paling efektif dalam melindungi identitas anak adalah dengan cara memahami serta menjalankan UU SPPA yaitu mengutamakan asas-asas dalam UU SPPA serta memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, Penerapan sanksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang sudah diatur berlaku ke setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak sebagai pelaku, wartawan yang menyebarluaskan identitas anak akan mendapatkan sanksi peringatan dari pihak dewan pers atau lembaga yang berwawenang dan harus melakukan permintaan maaf di media tempat ia menyebarkannya atau di edit kembali beritanya. This study aims to determine the form of legal protection for the identity of children in criminal justice processes according to the applicable laws and regulations as well as to determine the application of sanctions against perpetrators who disseminate the identity of children involved in a criminal offense. This article uses the method of library research that is Normative Legal Research conducted by examining library materials or secondary materials that will be collected and analyzed and examined. This research contains theories obtained from library materials. The results of this study are the legal protection of the identity of children who become perpetrators of criminal acts in the criminal justice process is the task of all elements of society, the forms of protection have been regulated in the law and the most effective way to protect children's identity is by understanding and implementing SPPA Law namely prioritizing principles in the SPPA Law and fulfilling children's rights in the criminal justice process. Furthermore, the application of sanctions that must be done is by implementing the applicable laws and regulations. Sanctions that have been arranged apply to everyone who disseminates the child's identity as the perpetrator, journalists who disseminate the identity of the child will get a warning sanction from the press council or the authority agency and must make an apology in the media where he spread it or re-edited the news.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN SEKSUAL Yudi Gabriel Tololiu; Gde Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Studi ini untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan yang ideal bagi orang dengan gangguan seksual saat melakukan tindak pidana. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan seksual ketika melakukan tindak pidana sesungguhnya tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jiwa atau diri orang tersebut sedang mengalami sakit atau cacat jiwanya. Pasal 44 ayat (1) KUHP sendiri menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban atau dipidana bila ternyata jiwanya sakit atau terganggu. Lebih lanjut seharusnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit akan jiwanya terganggu saat melakukan tindak pidana, sejatinya tidak cocok untuk diberikan pidana penjara melainkan sanksi tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan. Sebagai bahan perbandingan di Jerman orang yang jiwanya terganggu atau tidak mampu untuk bertanggungjawab maka orang tersebut layak untuk dibawa ke rumah sakit bukan ke penjara. The purpose of this study was to analyze criminal responsibility and ideal punishment for people with sexual disorders when committing a crime. The writing is done using empirical legal research methods, with the type of approach namely the case approach, the statute approach, analytical and conseptual approach, and also comparative approach. The results of this study indicate that people with sexual disorders when committing a crime are actually not able to be held responsible for the crime. This is based on the reason that the person's soul or self is experiencing mental illness or disability. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code itself explains that it is impossible for a person to be held accountable or sentenced if his soul is sick or disturbed. Furthermore, it should be that those who are experiencing mental illness have been disturbed when they commit a criminal act, in fact it is not suitable for imprisonment but for sanctions such as rehabilitation, treatment, or even medication. As a comparison, in Germany, a person whose soul is disturbed or unable to be responsible, then that person deserves to be taken to the hospital not to prison.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UUHC, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta. This study aims to find out the law of e-book or e-book copyright based on Copyright Law Number 28 Year 2014 which known as UUHC and the forms of how to settled any cases that is used if the e-book copyright occurs. This study use normative law methods and focusing to UUHC as the object of study. The study results show that the explanation from Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicity admit that e-book is one of protected adaptation creation. Therefore e-book can be interpreted as a form of aadaption or transformation of printed book so that e-book need to be protected. For those who want to convert a printed book into an e-book need the author permission through license agreement that made by each side and need to fulfill the legal terms of the agreement which regulated in Article 1320 BW. If there is a copyright infringement in duplicating books without the author permission, based on Article 95 Paragraph (1) UUHC this case can be settled by courts or without trial can be solved by arbitration, mediation, negotiation, and conciliation. Specifically for the case which can be settled by court, the court who own the authorization to settle the cases is Commercial Court.

MEKANISME PENENTUAN GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN I Ketut Widyantara Putra; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan dan untuk mengetahui mekanisme dan pengaturan mengenai penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan teknik deskripsi analisis yang menjawab permasalahan berdasarkan analisis bahan hukum serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat 2 model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan melalui beberapa model gugatan, yaitu Gugatan Perorangan, Gugatan Perwakilan Kelompok, dan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup. Sedangkan, pada jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mengenai mekanisme dan pengaturan penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan hidup dipertanggung jawabkan melalui tanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang telah terjadi. Tanggung jawab mutlak ini, pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan serta dapat dibarengi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik. Mengenai pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 7 Tahun 2014. Writing this journal article aims to find out how to model environmental dispute resolution through civil channels and to find out the mechanisms and arrangements regarding the determination of compensation for losses experienced in environmental disputes. The method used in this legal research is the method of normative legal research, by applying the analysis description technique that answers problems based on the analysis of legal and statutory materials. The results showed that, there are 2 models of environmental dispute resolution through civil channels that can be taken, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution through litigation, filing a lawsuit can be done through several lawsuit models, namely Individual Lawsuit, Class Representative Lawsuit, and Environmental Organization Lawsuit. Meanwhile, the non-litigation route can be carried out by means of negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Regarding the mechanism and arrangement for determining compensation for losses suffered in environmental disputes is regulated in Law Number 32 of 2009, where responsibility for environmental damage is accounted for through absolute responsibility for the losses that have occurred. This absolute responsibility, the plaintiff does not need to prove the element of error and can be accompanied by the provision of a reverse burden of proof. Regarding the guidelines for calculating environmental losses due to environmental damage, it is regulated in the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014.

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN:STUDI KASUS SHERATON BALI KUTA RESORT Kadek Januarsa Adi Sudharma; Desak Putu Widiati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan atau pekerja, yang disebabkan oleh sejumlah faktor penting. Diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Hal inilah yang terjadi di Hotel Sheraton Bali Kuta Resort, dimana salah satu karyawan kontraknya mengundurkan diri sebelum masa kontraknya berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa tenaga kerja kontrak tersebut kepada pihak hotel akibat pengunduran diri sebelum berakhirnya kontrak kerja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dan mempergunakan data primer berupa hasil wawancara, perjanjian kerja, dan peraturan perusahan pada hotel tersebut dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature terkait. Hasil penelitiannya adalah bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah kewajiban bagi pihak yang melakukan PHK untuk membayar uang ganti rugi kepada pihak hotel dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi yakni negoisasi. Termination of employment is the termination of employment relations between companies or workers, which is caused by a number of important factors. Regulated in Article 62 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, parties who terminate the work relationship before the end of the period stipulated in the agreement, the party terminating the employment relationship is obliged to pay compensation to the other party. This is what happened at the Sheraton Bali Kuta Resort Hotel, where one of his contract employees resigned before his contract period ended. The purpose of this study is to examine the accountability and settlement of disputes for contract workers to the hotel due to resignation before the end of the work contract. The research method used is juridical empirical with the nature of qualitative descriptive research and uses primary data in the form of interviews, work agreements, and company regulations at the hotel and secondary data in the form of statutory regulations and related literature. The result of the research is that this form of accountability is an obligation for the party who carried out the layoffs to pay compensation money to the hotel and dispute resolution is carried out through non-litigation, namely negotiation.

PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH MANTAN SUAMI KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN Ni Wayan Sintia Darma Putri; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan instansi yang berwenang mengawasi pemberian nafkah oleh mantan suami setelah diputus cerai. Metode penelitian normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya instansi yang mengawasi jalannya mantan suami memberi nafkah kepada mantan istri setelah diputus cerai menyebabkan suami bertindak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Tindakan ini menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian materiil bagi mantan istri sehingga hukum tidak mencapai tujuannya sebagaimana hukum harus menjamin adanya keadilan bagi para pihak yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. This article has the objective to find out arrangements relating to agencies that have the right to oversee the provision of income by ex-husband after the divorced is terminated. Normative research are used in this study through statute approach and analytical approach. The result of the study showed that the absence of an agency that oversees the ex-husband way of providing income to the ex-wife after the divorced terminated caused the husband to act negligently and not carry out his obligations as a court ruling. This actions shows that there is legal uncertainty that causes material loss for ex-wife so that the law does not achieve its objectives as the law must ensure justice for the parties which certainly can benefit the community.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN Ni Putu Mariana; Made Subawa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Secara konsep waralaba dari ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken memfokuskan bisnis waralabanya pada kios Fried Chicken. Pihak ACK Fried Chicken sebagai franchisor mempunyai standar yang harus dipenuhi pihak franchisee namun pada kenyataan das sollen dan das sein tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak franchisee dikatakan wanprestasi dan untuk mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan apabila franchisee melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada ACK Fried Chicken adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak franchisee yang tidak mau membayar royalty sebesar sepuluh persen kepada pihak franchisor. Upaya penyelesaian yang dilakukan pada franchise melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama antara kedua belah pihak. Dan pihak ACK Fried Chicken dapat mencabut izin waralaba dari pihak franchisee apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan melalui upaya kekeluargaan. In a franchise concept from ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken focuses its franchise business on Fried Chicken kiosks. ACK Fried Chicken as a franchisor has a standard that must be met by the franchisee, but in reality das sollen and das sein do not go as they should. The purpose of this research is to find out the causal factors so that the franchisee is said to be in default and to review the remedies that are carried out if the franchisee does an ACK Fried Chicken franchise agreement. This research method is empirical legal research. The results of the study show that the factors causing the default in ACK Fried Chicken is the price of raw materials from ACK Fried Chicken is more expensive than the price of the product in the supermarket and the franchisee does not want to pay a royalty of ten percent to the franchisor. Settlement efforts carried out on the franchisee defaulting on the franchise agreement are through family efforts between the two parties. And the ACK Fried Chicken can revoke the franchise license from the franchisee if the problem cannot be resolved through family efforts.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA