cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2020)" : 15 Documents clear
KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA Moch. Marsa Taufiqurrohman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.914 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p12

Abstract

Artikel ini berupaya meninjau kembali praktik koalisi partai politik di tengah sistem presidensial pasca reformasi, dan menilai sejauh mana dampaknya terhadap kestabilan pemerintahan. Pasca reformasi 1998, sejumlah besar partai politik telah didirikan, menunjukkan bahwa munculnya fragmentasi politik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Alih-alih melaksanakan pemerintahan secara sehat, partai politik membentuk koalisi untuk memperkuat kedudukan mereka di parlemen. Implikasi penerapan multi partai dalam sistem presidensial ini seringkali menimbulkan deadlock antara eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai dapat menjadi sistem yang stabil dan efektif dengan cara penyederhanaan partai politik, desain pelembagaan koalisi, dan pengaturan pelembagaan oposisi. Namun di sisi lain koalisi juga menjadi sangat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini bertujuan untuk meneliti politik hukum terkait praktik koalisi partai politik di Indonesia dan mengetahui upaya-upaya dalam praktik ketatanegaraan yang dapat merealisasikan stabilitas sistem pemerintahan presidensial pada koalisi di multi partai. Artikel ini menemukan kesimpulan bahwa model pemilihan legislatif dan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat justru menjadi penyebab disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif yang mengarah kepada terjadinya kebuntuan antar kedua lembaga tersebut. Lebih-lebih apabila yang menguasai lembaga ekesekutif dan lembaga legislatif adalah dari latar belakang partai politik yang berbeda. Akibatnya, praktik koalisi seperti ini cenderung mengakibatkan lebih banyak masalah, sehingga penerapan sistem ini memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi yang didefinisikan dan dinegosiasikan. This article attempts to review the practice of coalitions of political parties in the post-reform presidential system and assess the extent of their impact on the stability of the government. Post-1998 reform, a large number of political parties have been established, suggesting that the emergence of political fragmentation is inevitable. Instead of implementing a healthy government, political parties formed coalitions to strengthen their positions in parliament. The implication of implementing multi-party in the presidential system often creates deadlocks between the executive and the legislature. A presidential system combined with a multi-party system can become a stable and effective system by simplifying political parties, designing institutionalized coalitions, and organizing opposition institutions. But on the other hand, the coalition has also greatly influenced the stability of the government. By using normative juridical research methods, this article aims to examine legal politics related to the practice of political party coalitions in Indonesia and to find out the efforts in state administration practices that can realize the stability of the presidential system of government in multi-party coalitions. This article finds the conclusion that the legislative and executive election models directly elected by the people are the cause of disharmony between the legislature and the executive which leads to a deadlock between the two institutions. This is even more so if those who control the executive and legislative bodies are from different political party backgrounds. As a result, coalition practices like this are likely to cause more problems, so the adoption of these systems has a significant impact on defined and negotiated democracy.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA SENI TRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Putu Devya Chevya Awatari; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.983 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p14

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir studi menunjukan bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga adanya transformasi karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin tidak menghapuskan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait serta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi hingga sanksi pidana akibat pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin. Writing this article aims to determine legal protection for creators for the existence of transformational works in Indonesia and the legal consequences for the unauthorized transformation of sculptural works. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, analytical and conceptual approaches. The final results of the study show that legal protection is realized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that the transformation of sculptural works carried out without permission does not abolish the exclusive rights of creators to obtain economic rights over their creations by paying attention to reasonable royalty fees between creators. with related parties as well as liability in the form of compensation to criminal sanctions due to the unauthorized transformation of a sculptural work.
PENGATURAN PERUBAHAN GENRE MUSIK YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pebrianti Kumala Dewi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.951 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial “berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” serta untuk menganalisa dan memahami sanksi bagi pelaku yang pelanggar perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial. Penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif karena “menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Kesimpulannya bahwa pengaturan tentang perubahan genre atau aliran musik belum secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya dijelaskan, namun kegitatan mengaransemen suatu karya musik atau lagu ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dalam penjelasan Pasal 8 dan Pasal 9 serta sanksi bagi pelanggar yang mengubah genre music dan diunggah di sosial media ialah berupa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 Tentang Hak Cipta. This study aims to analyze the regulation of changing music genres uploaded via social media "based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" and to analyze and understand the sanctions for perpetrators who violate changes in music genres uploaded via social media. The research used is the normative legal research method because it "uses a statutory approach and a conceptual approach." The conclusion is that the regulation regarding changes in musical genres or genres has not been explicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is only explained, but the activities of arranging a musical work or song are contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in the explanation of Article 8 and Article 9 as well as sanctions for violators who change the music genre and uploaded on social media are in the form of criminal sanctions and fines as regulated in the provisions of Article 113 paragraph 3 of Law Number 28 of 2018 concerning Copyright.
PERANG TARIF PENYEDIA LAYANAN OJEK DALAM JARINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Rimarsha Agitta; Putu Ade Harriestha Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.599 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p08

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami perang tarif pada penyedia layanan ojek dalam jaringan dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan juga untuk mengetahui tugas Komisi Pengawas Perlindungan Usaha dalam mengawasi kasus persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana mengkonsepsikan hukum dalam bentuk hukum yang sudah tertulis seperti undang-undang tertulis, dan bersifat deskriptif yaitu diartikan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang tarif antara para penyedia layanan ojek daring yaitu PT. X dan PT. Y terdapat beberapa tanda dan pola praktik predatory pricing penetapan harga oleh perusahaan transportasi daring. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa PT. X dan PT. Y melawan hukum dengan tidak mengikuti aturan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut sudah terbukti bahwasanya pihak PT. X dan PT. Y melanggar karena kedua perusahaan ojek daring tersebut melakukan perjanjian antara keduanya untuk menaikkan harga pada pelanggan ojek daring. Persaingan usaha memiliki lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam masalah persaingan usaha antara PT. X dan PT. Y ini berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dan tanggung jawabnya mengawasi perilaku persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha. In order to writing this journal is to know and understand the rates war between two corps who will be start to be some perspective from business competition in Indonesia and also to determine the role of the Business Protection Supervisory Commission. The research method used in this journal is normative legal research which conceptualizes law in the form of written law such as written law, and is descriptive in nature, which is defined as research that provides data about a situation or social symptoms that develop in the midst society in accordance with the facts and without any engineering. The results show that the tariff war between online motorcycle taxis, namely X Ltd. and Y Ltd., has several signs and patterns of predatory pricing practices by online transportation companies, including discounts that reach unreasonable prices, long-term promotions that exceed standards. With that it can be said that X Ltd. and Y Ltd. violate Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999. From this article, it has been proven that X Ltd. and Y Ltd. violated it because the two online motorcycle taxi companies entered into an agreement between the two of them to increase prices for online motorcycle taxi customers. In business competition, there is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which in the business competition case between X Ltd. and Y Ltd. plays a role as a law enforcement agency, and its responsibility is to supervise the unfair business competition behavior of business actors.
EKSISTENSI DESTINATION BRANDING DALAM UNDANG–UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Agus Adi Pranatha; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.567 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p15

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi destination branding dalam peraturan tentang merek di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pembahasan pada pendekatan undang – undang. Dalam artikel ini penulis menggunakan sumber – sumber berupa bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melalui pembahasan dan analisis dapat dinyatakan bahwa, destination branding dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan sebuah ciri khas atau daya pembeda pada sebuah destinasi. Hingga saat ini memang belum ada pengaturan secara khusus yang menjelaskan tentang destination branding dalam undang – undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti destination branding tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena pada prinsipnya destination branding telah memenuhi unsur – unsur sebagai sebuah merek. This article aims to demonstrate the existence of destination branding in the regulation of brands in Indonesia. This article uses a normative legal research method that emphasizes the discussion of the legal approach. In this article, the author uses sources in the form of primary and secondary legal materials. After going through the discussion and analysis it can be stated that, destination branding can be interpreted as an effort to provide a distinctive feature or distinctive power to a destination. Until now, there is no specific regulation that explains destination branding in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but that does not mean that destination branding cannot be registered with the Directorate General of Intellectual Property, because in principle, destination branding fulfills the elements as a brand.
KONTRAK STANDAR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME Dewa Ayu Putri Sukadana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.988 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p04

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan dan berlakunya kontrak standar dari perspektif teori utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan dari sisi normatif yang menemukan kebenaran dalam logika keilmuan hukum. Sehingga penelitian hukum normatif merupakan penemuan aturan atau norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pembahasannya yaitu penerapan kontrak standar dalam perkembangan hukum pembangunan ekonomi yaitu apabila konsumen telah mencantumkan tanda tangan atas kontrak standar yang telah disodorkan pelaku usaha kepada konsumen, maka hal tersebut berarti konsumen secara tidak langsung telah menyetujuinya. Dilihat dari perpsektif Utilitarianisme maka Ketika Kontrak standar atau Klausula Baku memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi perkembangan hukum ekonomi terutama dalam bidang bisnis maka hal tersebut sesuai dengan aliran Utilitarianisme. The purpose of this paper is to examine further the application and enforcement of the standard contract from the perspective of utilitarianism theory. This study uses normative legal research, which is based on the normative side that finds the truth in the scientific logic of law. So that normative legal research is the discovery of legal rules or norms contained in statutory regulations, agreements, court decisions, and opinions of legal experts. The type approach used is the Statute Approach and Analytical Conseptual Approach. The result of the discussion is the application of standard contracts in the development of economic development law, namely if the consumer has signed a standard contract that has been offered by the business actor to the consumer, then this means that the consumer has indirectly approved it. Seen from the perspective of Utilitarianism, when the standard Contract or Standard Clause provides benefits to the parties, especially for the development of economic law, especially in the business field, it is in accordance with the flow of Utilitarianism.
PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA I Wayan Wiradarma; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.719 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p09

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan sistem Online Single Submission serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kebijakan baru ini membawa perubahan besar pada iklim investasi sehingga memiliki beberapa hal yang masih dipermasalahkan. Melalui penelitian yang dilakukan secara normatif ini diharapkan dapat memberi pengenalan lebih jauh tentang pendaftaran usaha terbaru dan gambaran pelaksanaannya hingga saat ini. Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. The purpose of this study is to analyze the application of the Online Single Submission system and analyze legal certainty for business actors related to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Services. This regulation brings huge changes in investment sector hence there are several issues need to be considered. Hopefully, through this normative research, the readers can have deeper understanding about this new policy and the picture of how its implementation until now. This research will describe the reason OSS Policy is not working optimally now. This policy is still needed several adjustment in IT Integrated System, regional dan national regulations concerning investment, and the authority that is responsible to conduct this procedure to enhance ease of doing business in Indonesia.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) Bagus Yoga Pratama; Ibrahim R; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.78 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan hukum mengenai build operat and transfer (BOT) terkait tahapan dalam proses pembuatan perjanjiannya dan peranan Notaris dalam pembuatan Akta BOT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sukunder. Mengenai tehnik penggumpulan bahan hukum menggunakan tehnik bola salju dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian BOT antara pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta harus melalui beberapa tahap, yakni tahap awal kontrak (prakontrak), tahap kontrak dan tahap selesai kontrak (pasca kontrak). Adapun peranan Notaris pada pembuatan perjanjian BOT adalah sebagai pihak yang ditengah atau netral untuk memberikan saran kepada pihak untuk menuangkan keinginannya dalam bentuk perjanjian. This study aims to analyze the legal developments regarding the making of build operat and transfer (BOT) in the stages of making the agreement and the notary business in making it. This type of research is a normative juridical research using a statutory approach. The resource of legal material is used consists of primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using snowball techniques and the analytical method used is descriptive analysis. The results of this research are: first, in making BOT agreements between State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, it must go through several stages, the initial stage of the contract (pre-contract), the contract stage and the contract completion stage (post-contract). The role of the notary in making the BOT agreement is as a middle or neutral party to provide suggestions to parties to express their wishes in the form of an agreement.
PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING luh sarini; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.795 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p05

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami hubungan setiap pihak pada sistem Peer to Peer Lending secara hukum serta menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pada sistem Peer to Peer Lending. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang sumber hukumnya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil pada penulisan ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait penyelesaian sengketa dalam sistem Peer to Peer Lending. Sengketa pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta terjangkau sehingga perlu dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa online yang khususnya menangani sengketa bisnis dengan sistem Peer to Peer Lending. This study aims to understand the relationship of each party in the Peer to Peer Lending system legally and to analyze dispute resolution arrangements in the Peer to Peer Lending system. The method in this research is normative juridical research using a statutory approach in analyzing legal issues whose sources of law come from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper indicate that there is no specific arrangement regarding dispute resolution in the Peer to Peer Lending system. Disputes in this system require a dispute resolution process that is fast, easy, and affordable, so it is necessary to establish an alternative online Dispute Resolution Institute which specifically handles business disputes with the Peer to Peer Lending system.
AKIBAT HUKUM SERTA PENYELESAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN Ida Ayu Putu Kristanty Mahadewi; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.834 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p10

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji akibat hukum serta penyelesaian terhadap harta bersama berdasarkan hukum perkawinan apabila terjadi perceraian dan pemisahan harta bersama karena suatu hal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni suatu penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, bahan pustaka, putusan pengadilan dan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian dalam perkawinan maka harta benda dan harta bersama dari kedua pihak akan memiliki kepastian hukum yang tetap jika dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaian harta bersama biasanya dilakukan dengan cara pemisahan harta benda kedua belah pihak. Penyelesaian perkara mengenai pembagian harta bersama yang terbaik adalah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian permasalahan mengenai pemisahan harta bersama melalui pengadilan, juga bisa diusulkan melalui pengajuan gugatan sendiri oleh pihak yang berperkara maupun perantara melalui pengacara hukum. Dan permohonan mengenai pemisahan harta bersama tidak bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. The purpose of this study is to examine the legal consequences and the settlement of joint assets based on marriage law if the event of divorce and separation of joint assets for some reason. This study uses a normative legal research method, which is a study based on a statutory approach, library materials, court decisions and appropriate provisions. As well as data collection techniques carried out by document study. The results of the study show that with agreement in marriage, the property and joint assets of the two parties will have permanent legal certainty from a legal perspective. Settlement of joint assets is usually carried out by familial way. The settlement of problems regarding the separation of joint assets through the court, can also be proposed through filing a lawsuit by the litigant or intermediary through a lawyer. And applications regarding the separation of joint assets cannot be filed at the same time as a divorce suit.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue