Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 12 (2021)" : 20 Documents clear

KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM Shinta Oktaviani; Henny Marlyna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia dan keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media Instagram berdasarkan peraturan lelang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan melalui sosial media Instagram belum sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia dan dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap Peraturan dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. The purpose of this study is to examine and analyze an overview of the conduct of e-auction in Indonesia and the validity of the e-auction through social media Instagram based on Indonesia’s auction act. This study uses a juridical-normative legal research method. This study concludes that the implementation of e-auction through social media Instagram is not in accordance with the auction act in Indonesia and can be a violation of the regulations and is a form of unlawful act.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA Gusti Ayu Karolina; I Made Dedy Priyanto; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini adalah mengkaji perlindungan hukum terkait, terhadap konsumen yang menderita kerugian yang berakibat dalam menggunakan produk kosmetik yang dimana memuat bahan-bahan berbahaya serta pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen yang dirasa dirugikan. Metode penulisan penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. hasil penelitian tersebut menunjukan kesimpulan bahwa pelaku usaha kosmetik dimana pengedarannya memuat bahan-bahan berbahaya, telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya pasal 4 huruf a, pasal 7 huruf d dan pasal 8 huruf d. Pada pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan bahan yang berbahaya diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh sesaui dengan ketntuan pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. The purpose of this study is to examine the legal protection of consumers who suffer losses due to using cosmetic products that contain hazardous ingredients and the legal liability of business actors to consumers who suffer losses. The method of this research uses normative legal research methods with reference to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the results of this study, it can be concluded that comestics business actors who have distributed which contain hazardous ingredients have violated the Consumer Protection Law, including article 4 letter a, article 7 letter d and article 8 letter d. On the responsibility of business actors who distribute cosmetics with hazardous ingredients are obliged to take full responsibility in accordance with the provisions of article 19 of the Consumer Protection Law.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PPJB DAN AKTA KUASA UNTUK MENJUAL SEBAGAI JAMINAN TERJADINYA UTANG PIUTANG Raymond Aristyo; Akhmad Budi Cahyono
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengetahui suatu kepastian hukum bagi suatu akta yang di batalkan oleh pengadilan dan untuk mendapat pengetahuan mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban serta sanksi bagi notaris atas pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan yang dibuat sebagai jaminan terjadinya ikatan utang piutang yang dibatalkan oleh pengadilan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah norma hukum tertulis dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa notaris wajib bertanggung jawab atas kesesuaian akta otentik yang dibuatnya demi menghindari kerugian para pihak terhadap akta yang dibuatnya dan notaris dikenai sanksi dalam membayar biaya perkara dan dikenai tanggung jawab secara administratif. The purpose of this research is to understand a legal certaintly for a deed that is canceled by the court and to gain knowledge about the legal consequences and liability as well as sanctions for the notary for the making of PPJB, the power of attorney to sell, and the employment agreement deed made as collateral for a debt bond that is canceled by the court. This research uses empirical juridical method, namely research conducted by reviewing and examining written legal norms by referring to related legal provisions using primary and secondary data. The results of this study that the notary is obliged to be responsible for the suitability of the authentic deed he made in order to avoid losses to the parties to the deed he made and the notary is subject to sanctions in paying court fees and is administratively responsible.

PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Harvin Harvin; Liza Priandhini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci mengenai kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi dokumen (data sekunder). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, sampai kapan nafkah anak diberikan, serta tidak adanya suatu lembaga pengawas yang mengawasi pemberian nafkah anak. The purpose of this study is to examine the regulations that still do not regulate in detail the obligations of parents to meet the daily needs of their children after divorce. The research method used is juridical-normative by conducting document studies (secondary data). From the results of the study it was found that Indonesian law stipulates that the father is responsible for the maintenance and education costs of the child after the divorce, assisted by the mother if the father is unable to fulfill these obligations. The obligation of parents after the divorce does not regulate the parameters of the child's living expenses after the divorce, there is no review of the parents' financial condition, how long the child's support is given, and the absence of a supervisory agency that oversees the provision of child support

SANKSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Nabain Idrus; Gatot Dwi Hendrowibowo; Kaharudin Kaharudin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan medis pengebirian dengan sumpah profesi kedokteran dan menganalisis apakah tindakan kebiri itu tidak melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari artikel ini antara lain: Adanya fatwa mengenai tindakan medis pengebirian dalam sumpah profesi kedokteran sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai profesi kedokteran, karena efektivitas tindakan kebiri yang masih dipertanyakan dan resiko komplikasi lain yang harus di hadapi terpidana dengan hukuman kebiri. Tindakan kebiri dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945 yang sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Pengebirian terhadap pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. The study aims to analyze the medical actions of castration by oath of the medical profession and analyze whether the act of castration does not violate human rights. The research methods in this article are normative research using a legal approach and a conceptual approach. The results of this article include: The existence of a fatwa regarding the medical act of castration in the oath of the medical profession as a castration executor that is considered to be able to harm the medical profession, because of the effectiveness of the act of castration that is still questioned and the risk of other complications that must be faced by the convict with the punishment of castration. castration actions in the view of Human Rights (HAM) that have an impact on the loss of a person's right to continue their offspring and fulfill their basic needs guaranteed in the 1945 Constitution which until now there is no study that shows that castration sanctions are able to effectively suppress acts of sexual violence. Castration of the perpetrator is not a fair way out for the victim and there is also no significant link between castration and reduced child sexual crimes, there is no scientific effect, the victim will recover with the granting of additional punishment of castration to the perpetrator.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Jamaludin Jamaludin; Rodliyah Rodliyah; Rina Khairani Pancaningrum
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini antara lain: Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya. This research aims to analyze the rights of victims of rape crimes outside the criminal law and analyze legal protections for victims of rape crimes that occur in the city of Mataram. This research is a type of normative-empirical research using the Law approach, case approach, and legal sociology approach. The results of this study include: The rights of victims of rape crimes outside the criminal law are contained in Law No. 31 of 2014 as for the amendment of Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims, namely in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1). Legal protection for victims of rape crimes that occur in mataram city starting from the stage of investigation, prosecution and trial there are still obstacles to the law enforcement process, such as the right to participate in the process of choosing and determining the form of protection against victims of rape crimes, and so on.

PENGATURAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTUNYA Triana Novia Tungga Dewi; Flora Dianti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis menganai keabsahan suatu perbuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan terhadap obyek tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya atau jangka waktunya, serta memberikan gambaran mengenai prosedur yang dapat dipenuhi agar jual beli tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya tersebut dapat dilakukan. Penulisan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif, cara penarikan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris oleh para pihak, tidak dapat dikatakan sah dan berlaku. Dikarenakan pemegang hak atas tanahnya bukan orang yang berhak untuk mengalihkan hak tersebut atau haknya gugur, karena objeknya telah dikuasai oleh Negara. Prosedur yang dapat dipenuhi agar jual beli dapat dilakukan yaitu melalui pembaharuan hak, atau prosedur kedua dapat membuat Akta Notaris yang disebut dengan Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak, yang di ikuti dengan pengajuan permohonan Hak atas Tanah, yaitu Hak Guna Bangunan. This writing is carried out to find out and analyze the validity of a legal act of a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out on a land object with a Hak Guna Bangunan which has expired or its period of time, as well as to find out the procedures that can be fulfilled so that the sale and purchase of land with a Building Use Rights that have expired time it can be done. This writing refers to the Supreme Court Decision Number 136K/Pdt/2017. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation, the nature of the research is analytical descriptive, the data used is secondary data, the data analysis uses qualitative analysis, the conclusion is drawn using deductive logic. The results of this study explain that the binding sale and purchase agreement made before the authorized official or notary by the parties cannot be said to be valid and valid. Because the holder of the right to the land is not the person who has the right to transfer the right or the right is lost, because the object has been controlled by the State. The procedure that can be fulfilled so that buying and selling can be carried out is through renewal of rights, or the second procedure can make a Notary Deed called the Deed of Sale and Purchase of Houses and the Transfer of Rights, which is followed by submitting an application for Land Rights, namely the Right to Build.

PERJANJIAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH Rahma Madania; Alwesius Alwesius; Fitriani Ahlan Sjarif
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pembuatan perjanjian perkawinan terhadap undang-undang & akibat hukum batalnya akta perjanjian kawin pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara di atas tidak memenuhi sejumlah unsur perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan telah melanggar ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam & ketentuan hibah dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana apabila perjanjian tersebut dilaksanakan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang kedudukannya lebih diutamakan dibanding anak angkat. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian yang mengakibatkan suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum adalah tepat. Dalam kasus ini, Notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara seksama dalam melakukan pembuatan akta, sehingga klien dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dan/atau Dewan Kehormatan. This research was conducted with the aim of analyzing the conformity of prenuptial agreement towards the law & analyzing the legal consequences of annulment of prenuptial agreement towards the Notary who made the deed in South Jakarta Religious Court Verdict Number 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. The research method used in this research is juridical normative method. The result of the shows that the prenuptial agreement in this case does not fulfill several elements of the prenuptial agreement as specified in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The prenuptial agreement has violated the provision of wajibah testament for adopted child in Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law & the provision of grant in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, which if the agreement is implemented it will certainly cause loss to the heir whose position takes precedence over adopted child. Violation of the regulation also means violation of the objective terms of the agreement, which resulted in an agreement being declared null and void. The decision of the Panel of Judges stating that the prenuptial agreement has no legal force is correct. In this case, the Notary has violated her obligation to act carefully in the process of making the deed, so that the client can report the Notary to the Notary Supervisory Council and/or the Honorary Council.

IDENTIFIKASI PENGGOLONGAN KEJAHATAN BIOTERORISME DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME Hardiyanti Astuti; Lalu Parman; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bioterorisme dalam Perspektif Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pada undang-undang anti terorisme di Indonesia, pembahasan mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai Bioterorisme hanya dibahasa secara general, adapun beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai bioterorisme dalam UU tersebut seperti : mengembangkan, menyimpan, mengirim, menjual maupun melepaskan agen biologi potensial sebagai senjata biologis. The purpose of this study is to identify and analyze Bioterism in the Perspective of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The type of research used is normative legal research. The results of the research that get are that in the anti-terrorism law in Indonesia, discussions about actions that are categorized as bioterrorism are only discussed in general terms, while some actions that can be categorized as bioterrorism in the law are: developing, storing, sending, selling or releasing agents. potential as a biological weapon.

IDENTIFIKASI STATUS HUKUM PENGUASAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT SAJANG KEC.SEMBALUN LOMBOK TIMUR Mas’adah Mas’adah; Galang Asmara; Rr Cahyowati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini yakni untuk mengkaji status hukum penguasaaan hutan adat oleh masyarakat sajang dan implikasi hukumnya. Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian normatif empiris Hasil penelitian yang penyusun dapatkan bahwa status hukum penguasaan hutan adat oleh masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur yakni berstatus sebagai hak ulayat masyarakat adat. Hal tersebut karena masyarakat adat desa sajang memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat adat yakni: memiliki genelogi-teritorial adat, memiliki struktur adat, tradisi, dan ritual, memiliki norma/awiq-awiq hukum adat, serta diakui eksistensi hak asal-usul dan bawaan leluhurnya oleh konstitusi Indonesia. Hak Pengelolaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat adat Desa Sajang merupakan hak kolektif dan hak bawaan dari leluhur mereka sebagai wilayah strategis dan fungsional untuk kepentingan kultur dan tradisi,ritual magis-religius, serta perlindungan ekologi hutan. Implikasi hukum atas penguasaaan hutan adat oleh Masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur yakni sebagai hak kolektif masyarakat adat. Akan tetapi, hak koletif tersebut masih sangat lemah karena tidak adanya pengakuan secara yuridis keberadaan masyarakat adat Desa Sajang dalam bentuk perda kabupaten yang menyebabkan masyarakat adat tidak memiliki legitimasi yang mengakibatkan adanya pengambilan hutan adat oleh pihak TNGR ( Taman Nasional Gunung Rinjani). The purpose of this paper is to examine the legal status of customary forest tenure by the sajang community and its legal implications. The type of this research is normative empirical research. The results of the research that the authors get are that the legal status of customary forest tenure by the people of Sajang Village, Sembalun District, East Lombok, is the status of customary rights of indigenous peoples. This is because the adat community of the Sajang village has characteristics as indigenous peoples, namely: having genealogy-customary territories, having customary structures, traditions, and rituals, having norms/awiq-awiq of customary law, and being recognized the existence of the rights of origin and inheritance of their ancestors by the Indonesian constitution. The right to manage forest land by the indigenous people of Sajang Village is a collective right and innate right from their ancestors as a strategic and functional area for the benefit of culture and tradition, magical-religious rituals, and protection of forest ecology. The legal implications of the control of customary forest by the Sajang Village Community, Sembalun District, East Lombok, namely as a collective right of indigenous peoples. However, these collective rights are still very weak because there is no legal recognition of the existence of the Sajang Village indigenous community in the form of a district regulation which causes the indigenous people to have no legitimacy which results in the taking of customary forest by the TNGR (Gunung Rinjani National Park).

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA