Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 9 No 6 (2021)" : 15 Documents clear

PEMBUKTIAN PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PUNGUTAN LIAR PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Sri Endah Indriawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Gratifikasi adalah salah satu tindak pidana khusus di Indonesia yang perbuatannya dilarang oleh hukum Indonesia. Gratifikasi sering ditemukan dalam berbagai program pemerintah, termasuk dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditujukan sebagai percepatan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, serta mengkaji bentuk Gratifikasi pungutan liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) beserta pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah termasuk uang, barang, rabat (diskon), Komisi, Pinjaman uang tanpa bunga, tiket perjalanan tergolong dalam bentuk gratifikasi. Terkait dengan pembuktiannya di Pengadilan, tindakan Gratifikasi dapat dipidana apabila memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif serta perbuatannya memenuhi sifat melawan hukum formiil dan materiil dari suatu tindak pidana. Gratification is one of the special criminal acts in Indonesia whose actions are prohibited by Indonesian law. Gratification is often found in various government programs, including in the Complete Systematic Land Registration, whose implementation is regulated by the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 35 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of Complete Systematic Land Registration aimed at accelerating land registration. This research aims to analys and study the forms of gratification of illegal fees for Complete Systematic Land Registration (CSLR) and how it can be proven in court. The method used in this research is normative legal research that uses a statutory and case approach. The results showed that the giving of gifts including money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free money loans, travel tickets were classified as gratuities. In relation to the evidence in court, an act of gratification can be punished if it fulfills the subjective and objective elements as well as the action fulfils formal and material element of a criminal act.

PELINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT GAMBAR KARAKTER DISNEY YANG DI TRANSMISI SECARA ILEGAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Pani Sopian; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Karakter Disney dalam karya sinematografi merupakan hak cipta dan sebuah karya seni yang timbul dari ide, gagasan kreatif seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelindungan hak cipta terhadap eksploitasi dan komersialisasi ilegal karakter Disney. Untuk memecahkan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian ini dapat menujukkan bahwa karakter Disney dalam karya sinematografi merupakan hak cipta yang patut untuk dilindungi keberadaannya. Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi karya cipta dari segala tindakan yang dapat merugikan sang pencipta, juga dalam dunia internasional terdapat beberapa perjanjian mengatur hal yang sama seperti TRIPS Agreement (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) dan WIPO (World Intellectual Property Organization). Disney characters in cinematographic works are copyright and a work of art that arises from someone's creative ideas. This research aims to examine more deeply about copyright protection against the illegal exploitation and commercialization of Disney characters. To solve the problem, this research uses a qualitative research method with an approach to the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of this research can show that Disney characters in cinematographic works are copyright that should be protected by their existence. Indonesia has a Copyright Law to protect copyrighted works from any actions that can harm the creator, also in the international world there are several agreements regulating the same things such as the TRIPS Agreement (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) and WIPO (World Intellectual Property).

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK TERHADAP DEBITUR YANG SUDAH MENINGGAL Mida Sidabutar; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kredit macet yang ditinggalkan debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata. Penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kredit macet yg dimiliki oleh debitur yg sudah meninggal akan dibebankan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Penerima ahli waris ditentukan berdasarkan 4 golongan dimulai dari istri/suami yang sah beserta keterunannya sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdata dan pembagiannya adalah berdarkan golongan terdekat yang menutup kesempatan golongan terjauh. Upaya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan melelang objek jaminan debitur oleh bank yang tertera pada Pasal 1151 KUHPerdata, selain itu bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut parata executie yakni kewenangan untuk menjual atau melelang jaminan debitur dengan kekuasaan sendiri tanpa harus melalui sidang yang dilakukan di pengadilan serta yang terakhir adalah membentuk perjanjian baru dengan para ahli waris yang akan dibayar sesuai dengan jumlah warisan yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan pasal 1100 KUHperdarta. The purpose of writing this journal is to find out who is responsible for bad credit left by debtors who have passed away according to the Civil Code and to find out how bad credit settlement efforts are for debtors who have passed away according to the Civil Code. The writing of this article is using the normative legal method. The results of the study show that bad credit owned by debtors who have died will be charged to the legal heirs in accordance with Article 833 of the Civil Code. The beneficiaries are determined based on 4 groups starting from the legal wife / husband and their derivatives in accordance with Article 852a of the Civil Code and the distribution is based on the closest group that closes the opportunity of the farthest group. Efforts to settle bad credit can be done by auctioning the debtor's collateral object by the bank as stated in Article 1151 of the Civil Code, besides that the bank can execute mortgage rights where the bank has a special privilege called the parata executie, namely the authority to sell or auction the debtor's guarantee with its own power without having to through a trial conducted in court and the last is to form a new agreement with the heirs who will be paid according to the amount of inheritance received by each heir in accordance with article 1100 Civil Code.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE I Gusti Ayu Sita Rani Devi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara online menurut ketentuan hukum di Indonesia dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik berbasis online Karya ilmiah ini disusun berdasar pada metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara/metode yang melaksanakan penelitian hukum menggunakan norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Materi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dihimpun dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dll. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan mengenai keabsahan suatu perjanjian jual-beli online terdapat pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan terdapat 4 prasyarat untuk suatu kontrak/perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, maka pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This article was prepared with the aim of reviewing the validity of online transaction agreements according to legal provisions in Indonesia and legal protection owned by business actors in the event of default by consumers in online-based electronic transactions. This scientific work was prepared based on legal research methods. normative, namely a method of carrying out legal research using legal norms as the object of research. The data used in writing scientific papers is obtained from primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as books, scientific papers, research results, etc. The result of this research is that the regulation regarding the validity of an online transaction agreement is contained in Article 46 paragraph (2) Government regulations Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions in conjunction with Article 1320 of the Civil Code which states that there are 4 prerequisites for a contract / agreement that can be said to be valid, namely the existence of an agreement, the ability of the parties, the existence of a certain object, and a lawful cause. If the implementation of the consumer agreement does not have good intentions by committing acts of default, the business actor has the right to legal protection in accordance with the provisions of Article 6 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.

MENAKAR URGENSI PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM SEBUAH KONTRAK DI INDONESIA BESERTA AKIBAT HUKUMNYA Andriansyah Tiawarman K
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kontrak bisnis di Indonesia merupakan sebuah hal yang krusial terutama dalam lalu lintas perdagangan ekonomi yang juga kerap kali para pihaknya tidak hanya dari satu negara saja, akan tetapi muncul dari berlainan negara. Oleh karenanya Bahasa menjadi sebuah kendala dalam pembuatan kontrak antar para pihak yang berlainan negara. Apakah dalam kontrak tersebut akan menggunakan Bahasa dari salah satu pihak, atau kedua Bahasa dari para pihak, atau bahkan akan menggunakan Bahasa Internasional. Artikel ini mengkaji urgensi penggunaan Bahasa asing dan akibat hukumnya ketika dipergunakan dalam keabsahan pembuatan kontrak di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan dari penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam berbagai jenis pengaturan mulai dari perundang-undangan hingga perpres sebagai pengaturan pelaksana. Kedua adalah implikasi hukum dari dibuatnya kontrak yang menggunakan Bahasa asing adalah batal demi hukum bagi kontrak yang sudah berjalan, Kesimpulan yang didapat adalah penggunaan Bahasa Indonesia ini untuk memunculkan kepastian hukum diantara para pihak untuk keberlangsungan transaksi bisnis dari kedua pihak tersebut. A business contract in Indonesia is a crucial matter, especially in economic trade traffic, where the parties are often not only from one country, but also come from different countries. Therefore language becomes an obstacle in making contracts between parties of different countries. Whether in the contract will use the language of one of the parties, or both language of the parties, or will even use the international language. This article examines the urgency of using a foreign language and its legal consequences when it is used in the validity of making contracts in Indonesian. This research uses a normative legal method with a statute approach. The results of the research state that the regulation of the using of the Indonesia in the contract is regulated in regulatory until the Presidential Decree as implementating the regulated. And then, the legal implication of the making contract that uses a foreign language is null and void for an exsiting contract. The conclusion that, the contract that use of Indonesian is to limit legal certainty between the parties for the continuity of business transactions of the two parties.

PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH Komang Deva Aresta Saskara; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai penguasaan fisik bidang tanah yang diperuntukkan untuk tanah pekarangan maupun tanah pertanian serta luas penguasaan fisik bidang tanah apakah terbatas dengan luas tertentu atau tidak. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sawah maupun pertanian sama-sama dapat didaftarkan haknya, khususnya pembuktian hak lama. Bila kita melihat pada Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada bab 1 “Ketentuan Umum” pasal 1 ayat 2 dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pada pasal 9 ayat 1 tentang obyek pendaftaran tanah serta Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab II pasal 16 yang dimana dalam aturan-aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa tanah sawah/pertanian dapat didaftarkan haknya. Penguasaan fisik bidang tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian maupun hak guna usaha akan dibatasi luas tanah untuk hak miliknya dan pemilik tanah bertempat tinggal harus dalam satu kecamatan bersama tanah pertaniannya. Luas tanah yang digunakan sang pemilik tanah sebagai hak usaha sedikitnya 5 hektar dan maksimal 25 hektar dan menggunakan batas paling lama waktunya 25 tahun dan pada perusahaan 35 tahun. The purpose of writing this article is to determine the physical control over land parcels designated for yards or agricultural land and the extent of physical control over the land parcels, whether limited to a certain area or not. The method used in writing this article is a normative research method. The results showed that both rice fields and agricultural land could be registered, especially those proving old rights. If we look at Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land in chapter 1 "General Provisions" article 1 paragraph 2 and also referring to Government Regulation Number 24 of 1997 in article 9 paragraph 1 concerning objects of land registration and Basic Regulations. Agrarian Principles in Chapter II article 16 which states that the right to rice / agricultural land can be registered. Physical control over parcels of land used as agricultural land or use rights is limited to the area of land that is owned by the owner and the land owner who resides in the same sub-district along with his agricultural land. The land area used by the land owner as a business right is at least 5 hectares and a maximum of 25 hectares and uses a maximum time limit of 25 years and the company is 35 years.

LEGAL PROTECTION OF WAYANG CENK BLONK BASED ON COPY RIGHT LAW Indah Triari Dwijayanthi; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

The purpose of this scientific paper is to find out the limits of legal regulations on the distribution of video content of wayang cenk blonk which can be categorized as copyright infringement and to find out the form of government coordination in the context of preventing copyright infringement of the wayang cenk blonk as a puppet art on social media. This is a normative legal research with a statutory regulatory approach and conceptual approach. The study shows that the limitation of an act can be catagorized as copyright infringement if the creation and use of the work is carried out without obtaining permission from the Creator or the Copyright Holder. The government has also coordinated in order to prevent copyright infringement of the wayang cenk nlonk on social media by conducting national cooperation regarding the Implementation of Content Closure and/or Access Right to Use of Copyright violations.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN OVER DIMENSI DAN OVER LOADING DI UPPKB CEKIK I Gede Putra Kebayan; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik serta untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan Over Dimensi dan Over Loading di UPPKB Cekik belum berjalan dengan baik dan efektif, Masih banyak pelanggaran truk pengangkut barang dengan merubah dimensi kendaraan berupa bentuk body, chassis kendaraan, dan mesin kendaraan baik secara sebagian maupun keseluruhan dengan kepentingan agar barang yang diangkutnya dapat melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB Cekik terhadap truk yang mengangkut muatan melebihi batas maksimum mengalami beberapa hambatan dan kendala. Beberapa hambatan dan kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan over dimensi dan over loading di UPPKB Cekik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, adanya pungutan liar di jalan, kurang tegasnya aparat penegak hukum; adanya konflik norma antara pasal 307 dengan pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, kurangnya koordinasi dan fungsi control diantara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, banyaknya truk yang tidak laik jalan yang memliki izin pengujian berkala kendaraan bermotor. The purpose of writing this article is to analyze the application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik and to find out the obstacles and obstacles faced in implementing these criminal sanctions based on Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This Article uses method empirical legal research. The application of criminal sanctions against Over-Dimensional and Over-Loading vehicle drivers at the UPPKB Cekik has not been going well and effectively, There are still many violations of goods transporting truck by changing the dimensions of the vehicle in the form of body, vehicle chassis, and vehicle engine, either partially or as a whole, with the interest that the goods transported can exceed the spescified maximum limit. Supervision and law enforcement at UPPKB Cekik on truck carrying loads exceeding the maximum limit experienced several resitence and obstacles. Some of the resitence and obstacles in the application of Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportattion to over dimention and over loading vehicles at the UPPKB Cekik are the lack of public awarenees, the existence of illegal fees on the road, the lack of strict law enforcement apparatus; there is a conflict of norms between article 307 and article 277 of Law Number 22 of 2009, the lack of coordination and control functions among law enforcement officers in conducting surveillance, the number of unworthy truks that have vehicle inspection permits.

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA Jessyca Br Nainggolan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana serta untuk mengetahui akibat bagi anak jika diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu diatur berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak dengan memberikan perlindungan bagi anak melalui cara penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana, apabila diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana maka akibatnya adalah akan dilakukan tindakan penangkapan kepada anak jika tindak pidana yang dilakukan melebihi ancaman diatas tujuah tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak. This study aims to determine the regulation of diversion against children who face the law in the criminal justice system and to determine the consequences for children if diversion cannot be applied to children who commit criminal acts. In this study, the type of research used is Normative Law research. The results of this study conclude that the diversion arrangement for children in conflict with the law in Indonesia is regulated based on article 7 paragraph (1) of Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System by providing protection for children through solving child cases from the judicial process. to proceedings outside of criminal justice, if diversion cannot be applied to a child who has committed a criminal offense, the consequence is that the child will be arrested if the crime committed exceeds the threat of more than seven years based on Article 32 paragraph (2) of Law No.11 of 2012 About the Child Criminal Justice System.

KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA OLEH PERUSAHAAN SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL I Putu Destra Markandeya; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel dengan topik ruang angkasa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dalam hukum internasional terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam studi ini diperoleh hasil bahwa instrumen hukum internasional belum mengatur aktivitas komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan swasta, ketidakjelasan instrumen hukum ini menjadi celah tersendiri bagi negara-negara untuk mengatur sendiri yurisdiksinya terhadap komersialisasi ruang angkasa dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Batasan-batasan dalam aktivitas komersialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta belum secara jelas diatur dalam instrumen hukum internasional, serta pertanggungjawaban atas aktivitas komersialisasi ruang angkasa secara hukum internasional adalah menjadi tanggung jawab negara. The aim of this article with the space topic is to find out how the perspectives in international law are on the commercialization of space activities carried out by private companies. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. In this study, the results show that international legal instruments have not regulated the commercialization of space by private companies, this legal instrument obscurity is a separate loophole for countries to regulate their own jurisdiction over space commercialization carried out by private companies. The limitations on commercialization activities carried out by private companies have not been clearly regulated in international legal instruments, and the responsibility for space commercialization activities under international law is the responsibility of the state.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA