cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 01, No. 09, September 2013" : 33 Documents clear
PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL Dean Cakra Buana Ginting; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.631 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja kepada Pemerintah untuk mencapai kesejahteraannya dan keluarganya, tidak berbeda dengan pekerja biasa PNS juga memerlukan Jaminan Sosial untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami perlindungan terhadap kesejahteraan bagi PNS dengan cara pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri tersebut. Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah PNS memiliki Jaminan Sosial seperti pekerja biasa walaupun PNS tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, karena telah diatur secara khusus didalam UU ASN dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi PNS.Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kesejahteraan, Jaminan Sosial
KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) Ngakan Agung Ari Mahendra; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.295 KB)

Abstract

The focus of the study in this writing is related to the binding power of Memorandum of Understanding. This writing is based on reserach of Normative Law using library data. In discussing the problem, the research applied fact and concept of law approaches. The library data as law material were processed and analyzed descriptively. The conclusion of the research shows that seen from law jpoiint of view Memorandum Of Understanding basically has a binding power.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL BENDA JAMINAN BERALIH Andre Purna Mahendra; I Dewa Nyoman Sekar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.698 KB)

Abstract

Stipulation of Article 23 paragraph (2) and Article 3 of law concerning legalprotection for creditor in case altering the fiduciary shall be registration or theobligation of the debtor to provide alternative substituting assurance which shares theequal value. Upon normative legal research analysis, it shall be concluded that theaction committed by the debtor in altering the fiduciary warrant object without anyconsent by the recipient of fiduciary shall be a breach of law, as it is prohibited by law.Hence, this writing shall explain the legal protection for creditor in case altering thefiduciary warrant object.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SPBU PERTAMINA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN BBM DENGAN JUMLAH TAKARAN YANG TIDAK SESUAI DI KECAMATAN KERAMBITAN TABANAN Gusti Agung Sagung Istri Dianita; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.348 KB)

Abstract

Jumlah kendaraan di Indonesia yang terus meningkatmengakibatkan bertambahnya kebutuhan konsumen dalammenggunakan Bahan Bakar Minyak. SPBU sebagai penyedia jasapengisian BBM seharusnya memberikan pelayanan yang efektiftetapi pada kenyataanya terdapat kasus praktek kecurangan yangdilakukan oleh petugas SPBU yaitu dengan memberikan BBMtidak sesuai dengan nilai tukar yang seharusnya menjadi hakkonsumen yang diberikan petugas kepada konsumen.Berdasarkan uraian tersebut adapun permasalahan yang dibahasadalah Bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan operatorSPBU di Kecamatan Kerambitan Tabanan dan Bagaimanatanggung jawab pelaku usaha SPBU di Kecamatan KerambitanTabanan terhadap konsumen akibat kecurangan pada saatpengisian bahan bakar minyak.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatanperundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk kecuranganyang dilakukan operator di SPBU Perangbakat Empat KerambitanTabanan adalah pengurangan volume bahan bakar minyak yangtelah dibeli konsumen oleh oknum pekerja/buruh yang bertugassebagai operator, sehingga melanggar Pasal 7 huruf a, Pasal 7huruf c dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang PerlindunganKonsumen dan memenuhi unsur kecurangan, kecurangantersebut menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan secaranyata yaitu kelebihan uang yang dibayarkan konsumen sehinggamenimbulkan keuntungan kepada pelaku usaha. Tanggung jawabyang diberikan SPBU Perangbakat Empat Kerambitan Tabanankepada konsumen terhadap kecurangan pada saat pengisianbahan bakar minyak adalah pemberian ganti rugi sejumlah bahanbakar yang telah dikurangi oleh oknum/pekerja, hal tersebut telahsesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawabandilaksanakan 2 hari setelah peristiwa tersebut.Kata Kunci : Tanggung Jawab, SPBU Pertamina, Konsumen
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Ni Putu Rinawati; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.61 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila terjadinya pelanggaran terhadap desain industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan yang diatur dalam Pasal 46 dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan yang diatur dalam Pasal 47. Pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain indusrti dari segi pidana. Kata kunci : Sengketa, Desain Industri, Litigasi, Nonlitigasi
PELAKSANAAN LARANGAN KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA USAHA LAYANAN JASA DI KOTA DENPASAR Karin Rimenda; I Ketut Westra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.005 KB)

Abstract

Pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/ perjanjian baku semakin marak. Klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK tidak melarang pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/perjanjian, yang dilarang adalah apabila klausula baku tersebut bersifat eksonerasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Meskipun telah diatur, pada kenyataannya klausula eksonerasi masih diterapkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha penyedia layanan jasa di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam penyediaan layanan jasa di Kota Denpasar serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pencantuman klausula eksonerasi sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UUPK belum ditaati/dilaksanakan oleh pelaku usaha layanan jasa di Kota Denpasar tepatnya pada Celebrity Fitness Denpasar, JNE Denpasar, Techno Computer Denpasar dan Clean Laundry Denpasar. Pencantuman klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum pelaku usaha yang belum memadai. Kata kunci: Larangan, Klausula eksonerasi, Penyedia layanan jasa
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA DENPASAR SETELAH KELUARNYA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2007 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA Tude Trisnajaya; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.973 KB)

Abstract

As the center of government, education and commerce, Denpasar City are required to keep developing to fulfill the facilities and infrastructures. Along with that, the environmental issues that we are dealing with are getting complex. Activities such as agriculture, tourism, industry, trade and transportation affect the existing resources, such as the ambient air pollution in certain areas or environments. The implementation of environmental quality standard and criteria for environmental damage under the Regulation of Governor Bali Number 8 of 2007 is able to be used as to enforce the environmental law to maintain the quality of ambient air in Denpasar.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE TERKAIT PENDIRIAN USAHA DI BIDANG YANG SERUPA SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN WARALABA Tashaekti Fadhila Rahmadany; I Ketut Tjukup
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.185 KB)

Abstract

Latar belakang makalah ini adalah adanya klausula baku yang membatasi franchisee di dalam perjanjian waralaba ditinjau dari Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan klausula baku yang membatasi franchisee serta ketentuan hukum yang melindungi franchisee apabila mendirikan usaha di bidang yang serupa setelah perjanjian waralaba berakhir. Paper ini merupakan kajian normatif sehingga untuk mengetahui perlindungan hukumnya dilakukan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang dapat digunakan adalah dengan menafsirkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang – Undang Rahasia Dagang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, Waralaba
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS I Made Erwan Kemara; A. A. Gede Agung Dharma Kusuma; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.839 KB)

Abstract

Article titled Responsibility Notary / PPAT In Creating Deed Sale Freehold Land is written using normative research methods. The purpose of this paper is to determine the responsibility of Notary / PPAT if the deed of sale of land titles which made turned out to cause a dispute. Of searches conducted, it was found that the responsibility Notary / PPAT the deed of sale is made is limited to the early part of the deed / deed of head and tail deed or closing certificates, the certificate content section, a position Notary / PPAT can be equated as a witness against a legal act. Notary / PPAT not responsible for any inaccuracy materially advanced by the parties.
KEKUATAN AKTA HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK LAKI-LAKI KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 168/PDT/2012/PT.DPS. Canina Asmara Putri; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.421 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul kekuatan akta hibah yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak laki-laki kandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Latar belakang penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak laki-lakinya, dimana ibu tersebut berkedudukan sebagai sentana rajeg dan yang menjadi objek hibah adalah tanah. Dalam hal peralihan atas proses hibah atau pewarisan dapat dipergunakan hukum perdata (BW) atau bisa juga mempergunakan hukum adat masing-masing daerah. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kekuatan akta hibah yang didasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 168/PDT/2012/PT.DPS. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum empiris dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah supaya hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna maka hibah tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT dan kemudian aktanya ditindaklanjuti dengan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 1 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue