cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 02, No. 01, Februari 2014" : 37 Documents clear
PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KREDIT PERBANKAN Ketut Marita Widyasari Puspita; I Gusti Ayu Puspawati; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.078 KB)

Abstract

The term of Fiduciary has known in Article 1 paragraph 2 of Act 42 of 1999 about Fiduciary which says that Fiduciary is a guarantee of the moving objects, both tangible and intangible, as defined in Law Nomer 4 of 1996 about The Right Dependents, who remain in control of fiduciary giver, as collateral for the repayment of certain debts which gives precedence to the receiver position against other creditors fiduciary. Fiduciary shall be registered through the official Fiduciary registration office, which is The Ministry of Law and Human Rights. So the creditors whom be the first to register the fiduciary is the recipient which considered by the creditor are parties to the agreement fiduciary.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TANPA TIKET (ILLEGAL) DALAM PENGANGKUTAN DARAT DI INDONESIA I G A Wahyu Nugraha; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.414 KB)

Abstract

This paper is titled “Legal Protection for The Passengers Without Tickets (Illegal) on Land Transporter in Indonesia”. This paper uses analytical method and statute approach. Transporter as an agreement is always preceded by an agreement between the parties of carrier and the passenger or shipper. The duty of carrier and the passengers or stuffs to the destination have been agreed safely. It’s quite different while the passenger don’t have own the ticket so that the transporter could not obligate to fulfill the rights of passenger.
KAJIAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PT. BALI UNICORN* Bagus Julio Suroso; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.152 KB)

Abstract

“Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pemutusan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak Yang Yang Dilakukan Oleh Direksi PT.Bali Unicorn”. Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat, hal tersebut menyebabkan banyaknya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memulai dalam melakukan usahanya. Sehingga timbul berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pada PT.Bali Unicorn menurut peraturan perundang-undangan dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak oleh PT Bali Unicorn sebelum masa perjanjian berakhir. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode empiris. Kesimpulan analisis Perbuatan Direksi PT Bali Unicorn yang memutus secara sepihak pada perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap pihak penyewa. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum karena pemutusan perjanjian pengikatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT.Bali Unicorn secara sepihak adalah ganti kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil terhadap penyewa. Kata Kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa, Pembatalan Secara Sepihak , Akibat Hukum, Perbautan Melawan Hukum.
TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA Ida Bagus Yogi Puspakanta; A. A. Ngurah Gede Dirksen; A. A. G. Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.629 KB)

Abstract

In performing its role, tourism industry must apply concept, regulation, and reference which are valid in tourism development in order to be able to maintain and enhancet the number of touristvisit that will end at the economic advantages for tourism industry and local people. In the relation with the formation of management, performance, change and dismissial of tourism buisness, there is a law stipulatiom for companies in general. The constitution, the Undang-Undang number 10 Year 2009 does not specifically rule the tourism business organiztions, and there should be a section, Pasal 14, the constitucion, the undang-Undang Number 10 Year 2009 on tourism, meanwhile oard the exsistence and the form of the tourism travel bureau is ruled in the constitucion, the Undang-Undang Number 40 Year 2007 on the Limited Company because based on the regulation of Government of the Republic of Indonesian Number 67 Year 1996 on the Tourism Performance. Paragraph 1 section 10 on Travel Bureau Service mentions that tourism travel bureau must vbe in the form of limited companies.
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENYELESAIKAN PERKARA PERSAINGAN USAHA Ni Luh Gede Eka Susilayanti; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.131 KB)

Abstract

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan yang di berikan kepada Komisi pengawas persaingan usaha yaitu kewenangan untuk mengawasi, tetapi dalam pelaksanaan undang - undang Komisi Pengawas Persaingan usaha bukan hanya sebagai pengawas saja melainkan ia juga di berikan kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus atau menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran persaingan usaha. Latarbelakang di bentuknya Komisi ini yaitu sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang nomor 5 Tahun 1999 pasal 30 bahwa Komisi di bentuk untuk mengawasi persaingan usaha, dengan demikian maka timbul pemikiran bagaimana sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani Perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana latarbelakang yuridis kewenangan komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang di gunakan untuk masalah tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat kewenangan Komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu bersifat quasi yudisial karena kewenangan pokoknya hanya sebagai pengawas dan kewenangan yang lain hanya sebagai kewenangan tambahan dari tugas yang di berikan oleh Undang-Undang. Latar belakang yuridis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Kata Kunci : KPPU, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH Dewa Gede Prawira Buwana; I Gusti Nyoman Agung; I Nyoman Darmada
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.89 KB)

Abstract

In this time almost on every joint streets in Denpasar city shown advertisement: “sold the plot of land”, or “sold the plot of land ready to build”. Terminology plot of land is popular progressively in society, and many society require the land area for their residences and buy the land area which have in plot the land by right owner of land or by investors. The plot of land gives definition that a land area can by some or size measure as according to buyer with a certain rights reasons. Generally a land area can be divided or fragmented to coherent rights which designate that the land is represent the land by destining live house in settlement area. According to Regulation of Government number 24 year 1977, certificate isa rightful authority document which used as an evidence tool to right of land, right of management, property right of house and right of insurance which had booked on each their certificate. Every individual who have the right of land which representing law subject is entitled to do deed of law of their land, like to waive their right to the new right receiver candidate, and it’s legal. Seeing much the plot of land area in Denpasar City, Denpasar city governmental in order to arranged development of settlement and housing with environment vision, which including in arrange about allotment and exploiting of land have published Decision of Denpasar Mayor Number 396 year 2000 31 July 2000 about execution plot of land in Denpasar city and Regulation of Denpasar city number 6 year 2005 specified on 22December year 2005, about Retribution Permit Allotment Usage of Land. This regulation basically also arrange about licensing which must fulfill by individual and also law department conducting plot of land in Denpasar city. The method which used in this research is empiric method. Empiric method is a research about a problem which happened from its reality or practice.
UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT TIDAK DIPENUHI HAK-HAK NYA OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Anak Agung Lita Cintya Dewi; I Made Dedy Priyanto; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.407 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-haknya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Kesimpulan penelitian ini yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya adalah dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial.
PENETAPAN BOEDEL PAILIT DAN PENGELUARAN BENDA DARI BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor : 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby) Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.794 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dimasukan dan ditetapkan sebagai bagian Boedel Pailit dan untuk mengetahui prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Boedel Pailit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Syarat suatu benda dapat dimasukkan sebagai Budel Pailit harus memenuhi unsur Pasal 1131 KUH Perdata. Harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum oleh Debitor, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari Budel Pailit. Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Budel Pailit adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga. Kata Kunci: Kepailitan, Boedel Pailit, Debitor
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN SECARA MEDIASI DALAM KASUS ALAT PIJAT (SLIMING DIGIT) YANG MENGALAMI KERUSAKAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA DENPASAR Made Dwi Pranata; A. A. Sri Indrawati; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.038 KB)

Abstract

The title that increase in writing this Journal is the power of law in the mediasion of massage tool case (sliming digis) at BPSK (institution of law) in Denpasar city. The aim in this study is to find the power of letter of peace agreement by mediation in massage tool case (sliming digis) as BPSK Denpasar city. The method used in this study was yuridis empiris method. Accounting to the problem and the aim of this study, the conclusion found that the power of letter of peace agreement by the mediation as BPSK in Denpasar city already final and bond, remember all things that related with resolve the despute by mediation are pure declare base on the parries agreement.
TANGGUNG JAWAB PERBUATAN DIREKSI YANG DILAKUKAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM I Gede Tommy Guntara; I Dewa Gede Palguna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.588 KB)

Abstract

This paper entitled “Legal Responsbility fo Acts of Direktor Carried Out on Behalf of A Limited Company Which Has No Legal Person Status” is a normative legal research. This research is aimed at describing and analizing the legal responsibility for acts carsied out by director on behalf of such a company.

Page 1 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue