Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
31 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 02, No. 03, Juni 2014"
:
31 Documents
clear
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT GUNA MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG KABUPATEN TABANAN
I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P;
I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.669 KB)
Pada saat ini pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat.Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini agar penulis mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur sesuai dengan yang diamanatakan dalam Keputusan Presiden mengenai Komite Kebijakan Pembiayaan bagi para debitur dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pelaksanaan atau implementasi program Kredit Usaha Rakyat, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penajaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jamianan berfungsi menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Kata Kunci: Kredit, Usaha, Rakyat.
HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Kadek Febby Sara Sitradewi;
Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.511 KB)
According to Act Number 25 of 2007 about investment, obvious as a form of business activities by way of capital investment by both domestic investors and foreign investors in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign capital owned by the state, individual foreign nationals, either a foreign legal entity or Indonesian legal entity which partially or wholly owned by foreign parties in the form of assets that have economic value. Possibility of disagreement or dispute between the parties should not be ignored. The method used is a normative legal research methods, in particular by examining the principles of law, legal systematics, and the synchronization level of legal. The goal was to determine the rights and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007. One of the right and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007 is open information about the field of business being operated and apply the principles of good corporate governance.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri;
Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.74 KB)
Electronic transaction is a legal act performed by using a computer or other electronic media. Breaches of electronic transaction to be made good with applicable laws and regulations. The purpose of writing this paper is that consumers know the remedy electronic transaction in the travel and forms of legal protection of the consumers electronic transaction. This paper uses the method of normative legal research. Remedies that can be in use when consumers get the goods that do not comply is through the courts and out of court, legal protection of consumer electronic transaction contained in law Number 8 of 1999 on cosumer protection and in the law Number 11 of 2011 on information and electronic transaction.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Ni Nyoman Tamu;
Nyoman Mas Ariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan beberapa literatur. Kesimpulan penulisan ini adalah Perlindungan hukum yaitu perbuatan melindungi yang di lakukan oleh hukum bagi setiap warga negara . Secara yuridis pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Seperti halnya bagi buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pekerja atau buruh, terutama Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh majikan atau pengusaha yaitu Pemutusan hubungan kerja atas inisiatif pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu. Dengan demikian pekerja sebagai Warga Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan.
PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET DENGAN SUPPLIER DI DENPASAR SELATAN
Anak Agung Ngurah Dharma Jaya;
Ni Ketut Supasti Dharmawan;
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.925 KB)
Pihak Distribution outlet (distro) di dalam menjalakan usahanya umumnya melakukan kerjasama dengan pihak supplier dalam bentuk perjanjian konsinyasi. Namun perjanjian ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan pertama yang membahas tentang pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di wilayah Denpasar Selatan. Serta permasalahan kedua membahas pada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak supplier terhadap pihak distro yang melakukan wanprestasi. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan ketentuan hukum serta upaya hukum berkaitan dengan perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di Denpasar Selatan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta yang mengambil beberapa contoh distro dan supplier di Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausala berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Secara umum pada penyelesaian masalahnya menggunakan alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan. Kata kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, wanprestasi
PERANAN DAN KEWENANGAN KPPU DALAM PERSAINGAN USAHA MINIMARKET
Ruli Rafly Rasada;
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.5 KB)
By development of minimarket business that more glow and its development some time break the law, hence it will arise unhealth business competitive among businessman. It cause many development of minimarket. Manimarket is one of modern store with self-supprt service system that sale many kind of goods in retail. Sometimes location of minimarket too near with traditional market then it can make the traditional market is unoperational. This study purpose to find out the role and authorize of business competition observer (KPPU) at minimarket sector. This research type is normative descriptive. This study is literary research. The result showed that by existency commision of business competition observerthat have authority as executor in business competitive case, accept complaint from businessman and conduct investigation independently for purpose to overcome minimarket business competition
PENYELESAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA SUZUKI FINANCE CABANG DENPASAR
I Komang Sugiharta Wardana;
I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.3 KB)
Related to rampant cases of defaults that occurred in recent years, particularly between the debtor and consumer finance companies. Thus it will be discussed what criteria can be used by a consumer finance company in determining the debtor is in default and how the process of resolving the problem of default. The method used is an empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study indicate that the process of settlement of the problem of default that occurred on Suzuki Finance Branch Denpasar already done as it should be based on criteria that have been set.
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DI PASAR TRADISIONAL AGUNG DESA ADAT PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA
Gusti Ketut Alfionita;
I Made Udiana;
A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.811 KB)
Karya ilmiah ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dengan Pembeli Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara” Tujuan penulisan karya Ilmiah ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perjanjian jual beli di kalangan penjual dengan pembeli di Pasar Tradisional Agung, berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun sering terjadi cacat tersembunyi pada barang sehingga merugikan penjual maupun pembeli yang sudah melakukan perjanjian jual beli. Pelaksanaan perjanjian jual beli agar menghindari konflik antara penjual dengan pembeli. Karya Ilmiah ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian jual-beli belum dilaksanakan secara optimal dan tanggungjawab penjual atas cacat tersembunyi pada barang hanya mengganti kerugian 50% saja.
PENYELESAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN JUMLAH SUARA YANG BERIMBANG PADA PT. BALI BIAS PUTIH
Luh Putu Vindiata Candra Dewi;
I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (44.751 KB)
This paper based on an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih which is located in Tabanan, until lead to deadlock in decision making of Annual General Meeting (AGM) has a purpose to understand how to settlement Annual General Meeting (AGM) on decision making with an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih. The research method used in this study is an empirical research, with a result that a decision can be taken by court order if Annual General Meeting (AGM) does not produce any results.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR PICK UP GITAR ELEKTRIK DAN SANKSI TERHADAP PENDUPLIKASIAN INVENSINYA
Anak Agung Alvian Prasetya Putera;
I Made Budi Arsika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.932 KB)
Patent occurs in various fields of industry in the form of technology. One of the industries that are the music industry. The technology developed in this music industry is Pick Up Electric Guitar. The purpose of this paper is to explain how the legal protection for the inventor pick up the electric guitar itself and how the sanctions for another party or actors that attempt to duplicate pick up the electric guitar itself. Seen from the object, this paper uses the research methods of approach Normative Law legislation. The sources of law derived from the legal and law books. The conclusion, that all forms of protection against dam inventor sanctions for businesses that duplication pick up the electric guitar set in the the Patent Act.