cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 02, Januari 2015" : 32 Documents clear
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK Putu Harini; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.829 KB)

Abstract

This paper is about legal relationship between the parent company with subsidiaries in the corporate liability group and the parent company of the legal actions undertaken by a subsidiary to a third party within the company group. Problems occurred that provision parent company as an independent entity that can take responsibility in the engagement undertaken by the subsidiary has not been clearly and carefully regulated. So that raises a question of law if the third party losses. This paper aims to understand and know about the legal relationship between the parent company with subsidiaries in a corporate group, and to know the responsibility of the parent company against legal actions undertaken in the subsidiary companies of the group. This paper method produces using the normative with the descriptive nature of the research. This paper presented a study that the legal relationship between the parent company with subsidiaries in the group company is a contractual legal relationship between the parent company as the majority shareholder of the subsidiary so that the parent company can control the running of the company with majority ownership of shares. And the parent company can be held accountable for the actions of its subsidiary law (defaults) it can be shown that the interference of the parent company to the subsidiary business.
PENCEGAHAN PELANGGARAN PRINSIP RAHASIA BANK : STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. WILAYAH DENPASAR Agung Indradinata; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.82 KB)

Abstract

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang penting bagi nasabah serta bagi kepentingan bank. Untuk itu, bank diharapkan dapat melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pelakasanaan prinsip rahasia bank dalam praktek perbankan serta upaya bank dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip rahasia bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier,  dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan.
STANDARISASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BIRO PERJALANAN WISATA Made Ayu Susiana Sugihasri; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.138 KB)

Abstract

Wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan pesat sehingga banyak bermunculan berbagai macam usaha pariwisata, salah satunya yaitu biro perjalanan wisata. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah tanggung jawab biro perjalanan wisata dalam mencegah kerugian bagi wisatawan yang menggunakan jasanya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata? dan bagaimanakah standarisasi yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan pariwisata terkait keamanan dan keselamatan wisatawan? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat diketahui tanggung jawab yang dibebankan kepada biro perjalanan wisata, adalah tanggung jawab mutlak, karena akibat dari tidak dilaksanakannya sertifikasi standar usaha perjalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan menimbulkan kerugian kepada wisatawan yang menggunakan barang dan/atau jasanya. Standarisasi biro perjalanan pariwisata ditentukan dari beberapa aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA WANGSUH LOUNDRY DENPASAR TIMUR I Wayan Maydy Pradana Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.022 KB)

Abstract

Salah satu masalah pekerja dibawah umur harus memperoleh perhatian khusus, adalah upah pekerja di bawah umur. Upah pekerja di bawah umur harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa perlindungan terhadap upah pekerja di bawah umur kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga faktor pemilik usaha yang tidak mengetahui peraturan mengenai perlindungan upah pekerja di bawah umur. Salah satu nya pada wangsuh laundry Denpasar timur disini terdapat pekerja di bawah umur dimana pemilik usaha tanpa memperhatikan upah dan hak-hak pekerja di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan analisis-konseptual hukum penulis melalui E-jurnal ini akan membahas dua permasalahan hukum utama yakni: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur dan apakah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur di Wangsuh Laundry Denpasar Timur. Melalui penelitian E-jurnal ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur pada wangsuh laundry Denpasar timur belum dapat ditegakkan secara efektif, faktor ketidaktahuan dari pengusaha maupun orang tua pekerja tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja dibawah umur ditambah lagi tidak terjalinnya pengawasan yang efektif atau sinergi yang baik antara pihak-pihak terkait ; 2) pengawasan yang tidak efektif akibat jumlah aparatur pemerintah yang terbatas, budaya membantu perekonomian orang tua , sikap apatis masyarakat terhadap upah pekerja dibawah umur ,dan tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, masyarakat, pemerintah dan lain-lain merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan terhadap pekerja dibawah umur itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan, Upah, Pekerja di bawah umur
KEABSAHAN PERMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.753 KB)

Abstract

The validity of this scientific work titled Candy In Payment Transactions. Backgroundof this paper is the number of complaints of consumers who experience unpleasant eventsassociated with his change is replaced with candy when doing transactions at thesupermarket. This study aims to determine the validity of candy in payment transactions. Thispaper uses the normative method by analyzing the problems with the law and relevantliterature. The conclusion of this paper is the validity of candy in payment transactions underthe provisions of Article 2 paragraph ( 2 ) of Law Number. 7 of 2011 on Currency and BankIndonesia Regulation Number. 6/14/PBI/2004 , are legal tender coins and money paper, thecandy is not legal tender.
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA (Studi Kasus : Wanprestasi PadaPerjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha Di Pasar Kumbasari Denpasar) A. A. Dian Ardhiyanti; A. A. Gde Dirksen; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.693 KB)

Abstract

The implementation of regional autonomy, especially in Denpasar give authority to local governments to explore the sources of finance to maximize the revenues derived from its own country. Implementation of tenancy in the Kumbasari Market Denpsar conducted by Enterprise Market Area of Denpasar is a form of regional autonomy itself. This discussion is the need to deepen the legal consequencesin the event of breach of contract on the lease agreementon the business premises Kumbasari Denpasar Market.By using empirical methods to conduct research and interviews with staff Kumbasari market and traders who renta place of business in Kumbasari market, it can be seenthe agreementisan eventin which apromise to one another or where two men promised each other to carry outathing. Inanagreementis possiblein the event ofone partyis negligent incarrying out such obligation has been agreed, then the negligentparty can besaid to bea breach of contractor breach of contract. Therefore there is always aguarantee of any agreement to resolvea breach of contract.In the event of a breach of contract lease agreement on the Kumbasari market Denpasar in accordance with the provisions of the lease agreement Kumbasari Market Place of Business in Denpasar give advance warning first, than take authority or right to PD Pasar Denpasar to unilaterally cancel the lease agreement meant or in other words the breach of contract traders not allowed to sell again in Denpasar Kumbasari market.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIMANFAATKAN OLEH PELAKU USAHA KARAOKE Gede Sattwika Yudharma Sutha; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.337 KB)

Abstract

Copyright applies in all areas of one's life is the art of music. The songs are already registered should get royalties when used for commercial purposes, one of the businesses that are often violated karaoke businesses. The purpose of this paper is to explain the legal protection of songwriter whose work is used by businesses and sanctions against the perpetrators karaoke karaoke businesses that do not have a license to a copyrighted work. Judging from his goal, this paper uses the method of normative legal research with this type of approach legislation. Sources of law derived from statutes and law books. In conclusion, all forms of legal protection against sanctions for violations song and its use is governed in the Copyright Act.
TANGGUNG JAWAB SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN I Putu Paritra Naya Pratama; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.894 KB)

Abstract

The more rapid development of today's population is increasing also problems thatarise in people's lives, both from private self to a place where people lived, one of theproblems that occur in particular in the area is great is the issue of housing andsettlements. Because the density of the population who come, and the land is narrowand therefore many of which utilize their land to be used as a rented house that can berented as a residence for migrants who do not have a place to stay. The purpose of thispaper is to determine the responsibility of the lease if the tenant rented house in defaultor is negligent in this arrangement.In writing this paper, the type used normative research which refers to the books,as well as existing data. Legal responsibilities of stakeholders in the implementation ofthe rented house lease agreement can be seen in the rights and obligations of theparties, both the lessor and the tenant house. If the tenant does not do what his dutythen the lessor can sue to require the implementation of the agreement, or restitution orboth that can be requested along with the implementation of compensation
AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN Yulia Dewitasari; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.348 KB)

Abstract

This paper shall be titled as "The Legal Consequences of Cancellation ofAgreement towards the Parties in the Agreement". Cancellation of agreementrecognized by the Indonesian Civil Code and it has to qualify the terms of cancellations.Cancellation of the agreement, which results no agreement has ever been considered atall, brings new legal consequences for the parties in the agreement. The aims of thispaper are to understand about the cancellation terms and legal consequences thatcaused by the cancellation of the agreement. This paper applied normative analysismethod combined with statutory approach in its composition. Terms of cancellation ofthe agreement are non-fulfillment of agreement, the agreement must be a mutualagreement, and the cancellation is through the judge's decision. Agreement may becanceled if it not qualifies the terms of the agreement. Legal consequence towards theparties in the agreement is to recover just like the original state before the agreementhappened.
AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS I Made Aryawan Saddewa; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.176 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Law Impact Of Hidden Defect In SaleTransaction Of Things In Used Condition”. This writing shall apply the normativeanalysis method combined with statutory approach, in Indonesia thats so many peoplehave do many ways to get incrase of their lives, one of them is do the economic activityis sale transaction of things in used condition to get the profit, however in saletransaction of things in used condition. This paper also raised the issue that the purposeof writing is about the law impact a rising from hidden defect of things as well as thesetting in conducting the sale of used things. Through the preparation of this paper byusing normative analysis method or approach to legislation, then reaching a conclusionthat the law impact of hidden defects in transaction of things in used condition foundin article 1504 Code Civil Code as well as the code in transaction of used things inarticle 1 paragraph 3, article 8 paragraph 2, and article 62 paragraph 1 of Lawnumber 8 of 1999 on Consumer Protection.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue