cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 20   21   22   23   24 
PERALIHAN DAN HAPUSNYA HAK DAN TANGGUNGAN ATAS TANAH Anak Agung Ketut Sugiantara; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.422 KB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebani pada hak atas tanah. Pemeganghak atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan memungut hasil dari tanahyang dikuasainya, dengan demikian dapat diteliti mengenai Peralihan dan HapusnyaHak Tanggungan Atas Tanah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini yakni memahamilebih dalam mengenai Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah makadari iu perlu adanya metode yang mendukung dalam melakukan penelitian yaknimenggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Peralihan Hak Tanggungan atasTanah tidak diperuntukan debitur, namun hanya dapat diperuntukan kepada kreditursaja. Hapusnya Hak Tanggungan atas Tanah dikarenakan oleh 1) hapusnya utangyang dijamin dengan hak tanggungan, 2) dilepaskan oleh pemegangnya, 3)pembersihan hak tanggungan oleh Ketua pengadilan, dan 4) hapusnya hak atas tanahyang dibebani hak tanggungan
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP ASURANSI PEKERJA YANG MENDERITA SAKIT KARENA ADANYA KESENGAJAAN Gede Wisnu Yoga Mandala; I Wayan Suarbha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.799 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal yang berjudul  “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan”, dan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim asuransi pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan. Membahas tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap asuransi pekerja yang menderita sakit karena adanya kesengajaan. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pekerja yang menderita sakit karena kesengajaan, pekerja telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mana terhadap hal tersebut perusahaan asuransi yang dirugikan oleh pekerja tidak akan bertanggungjawab atas dana manfaat terhadap tertanggung yang terbukti sakit karena kesengajaan. Bahwa dalam adanya klaim asuransi dari pekerja yang menyatakan sakit karena kesengajaan berarti adanya itikad tidak baik sehingga perusahaan asuransi tidak patut bertanggungjawab, serta perjanjian asuransi batal demi hukum karena adanya pihak yang tidak beritikad baik.
RINGKASAN SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti; I Nyoman Darmadha; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.371 KB)

Abstract

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya.  Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PENERBANGAN A.A. Gede Govindha Suryawan; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.758 KB)

Abstract

Penulisan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Penerbangan” memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen dan perlindungan hukum pengguna jasa penerbangan dalam kasus delay. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara. yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Peraturan tersebut menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian.
PENGATURAN HUKUM WAJIB DAFTAR PESERTA BPJS BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN Ni Luh Putu Astriani; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.579 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hukum Wajib Daftar Peserta BPJS Bagi Tenaga Kerja Perusahaan, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut dapat diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap wajib daftar peserta BPJS untuk pekerja oleh pengusaha. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja. Setiap pengusaha atau perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 10 orang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pengusaha atau perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI PADANG SARI ARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Antarini Pranatika; I Wayan Wiryawan; I Made U diana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.351 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh ketenagakerjaan yang berada di indonesia, ketenagakerjaan di indonesia mengalami peningkatan yang siginifikan, dalam hal ini tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan, kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas dalam pekerjaan, oleh sebab itu, tenaga kerja harus di proteksi dengan baik, salah satunya dengan membuat perjanjian kerja.Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka timbul masalah pertama, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak koperasi kepada pekerja apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan yang kedua membahas tentang upaya yang dilakukan pihak koperasi dan pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja agar terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini, pertama, Koperasi Padang Sari Artha sudah melaksanakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana pihak koperasi sudah melaksanakan Perjanjian kerja kepada pekerjanya akan tetapi ada beberapa pekerja yang belum memiliki perjanjian kerja, kedua, membahas tentang upaya yang dilakukan pihak koperasi dan karyawan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja agar dapat di implementasikan secara baik.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja
TANGGUNG JAWAB KOLEGIAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN I Komang Heryawan Trilaksana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.449 KB)

Abstract

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat Berkaitan dengan kepailitan, Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi tersebut, dalam perkembangannya bentuk tanggung jawab Direksi selaku perwakilan Perseroan Terbatas dapat berupa tanggung jawab Kolegial. Tanggung jawab Kolegial ini terkadang kurang proporsional karena perbuatan dari seorang direksi dari Perseroan yang mengalami pailit dapat berdampak pada anggota Direksi lain yang tidak saling mengetahui. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mejadi tanggung jawab kolegial untuk anggota Direksi dari perseroan terbatas dan bagaimana penyelesaian masalah yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mana menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli. Jurnal ini membahas mengenai dampak pailitnya suatu perseroan terbatas bagi direksi sebagai organ yang krusial dan senter serta membahas mengenai bagaimana pengecualian dari prinsip tanggung jawab kolegial. Kata Kunci: Tanggung Jawab, kolegial, Direksi, Perseroan Terbatas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK PELAKU USAHA DI DENPASAR Putri Febyana Br. Surbakti; I Gusti Ayu Puspawati; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.708 KB)

Abstract

The era of globalization and free trade as it is today, many emerging wide range ofgoods and / or services being marketed to consumers. Food is a commodity that has ahigh risk because of the food consumed by the public for its survival. But in practice thefood product trade shows are still many businesses that knowingly sell food productsthat have expired, this would be detrimental to consumers because it can endanger thehealth and safety of consumers. Under the conditions of circulation of food, someproblems can be formulated as follows: how regulation on consumer protection againstthe circulation of expired food and problems faced by consumers in consuming expiredfood, and how businesses accountability on the circulation of expired food andconsumer dispute resolution mechanisms can be taken to resolve the violations. In thiscase, businesses may be requested accountable in civil, criminal, and administrativestate. In the event the dispute can be resolved through the courts or outside the formalcourt. In addition it is also expected to create dispute resolution that is fast food, simpleand cheap so that people are not reluctant to report problems if their rights as consumershave been harmed. In writing this paper used empirical approach juridical and legalmaterials are processed using qualitative data processing techniques. Furthermore, thedata presented in descriptive analysis.
KEDUDUKAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM HAL PIHAK NASABAH WANPRESTASI Ketut Hari Purnayasa Tanaya; Dewa Gede Rudy; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.705 KB)

Abstract

The position of factoring company in customer breach of contracts. Factoring isa finance activity which buying the short term receivable of a company includingcharges of it. Transfer of receivables in a factoring agreement consist of several party,there are the client, the client of factoring company and costumers party. Receivablesthat arise from a transaction trade between the client and costumers party, because itneeds capital to the company, the client can sell their receivable to the companies’factor. The Research that have done with this writing is an normative legal study. Thisjournal will explain about the position of factoring company during on transfer ofreceivables in an agreement of factoring. On the other hand this journal also explainsabout the legal consequences that will occur if the debtor breach of contracts inagreement of factoring. The purpose of this research is to know and understand thepositions of factoring company party at transfer of receivable in agreement of factoring,and to know and understand about the consequence if debtor breach of contract inagreement of factoring. The position of factoring company party in transfer ofreceivable in transfer of receivable in factoring agreement as new creditor base onarticle 1400 of civil law book. The consequence that will occur in debtor breach ofcontract in factoring agreement, depends on type of factoring agreement that choose byevery party, if every party choose kind of resource factoring it will cause debtor breachof contract will responsible for customer party because of its inefficient, if every partychose kind of factoring agreement without recourse factoring it will makes only thefactoring company takes the responsible for the inability of debtor party.
KEDUDUKAN PENYEDIA APLIKASI TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELAUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I Made Dwija Di Putra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.31 KB)

Abstract

Keberadaan aplikasi jual beli online membantu mempermudah seseorang dalam membeli sesuatu tanpa harus berpergian dan waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Di samping mempunyai kelebihan tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pihak penyedia aplikasi jual beli online dengan pihak konsumen dalam kegiatan jual beli, namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat khususnya pihak konsumen, penggunaan aplikasi jual beli online tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelayanan dari penyedia aplikasi jual beli online, sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi para konsumen pengguna aplikasi tersebut, salah satunya yaitu ketidaksesuaian jenis barang yang ditawarkan pada aplikasi dengan jenis barang yang tersedia, yang mengakibatkan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati di dalam aplikasi. Hal tersebut tentu menjadi suatu kelemahan dari penggunaan aplikasi jual beli online. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini kedua problem tersebut merupakan norma kosong, dikarenakan tidak diaturnya aturan mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online serta perlindungan hukum terhadap konsumen pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadinya kerugian. Perusahaan penyedia aplikasi jual beli online harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang dderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen. Kata Kunci: Penyedia Aplikasi Jual Beli Online, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen

Page 22 of 247 | Total Record : 2464

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue