cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 22   23   24   25   26 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA I Made Adi Dwi Pranatha; Putu Purwanti; A. A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.17 KB)

Abstract

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hokum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntu tsesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurutbab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN TANPA TANGGAL KADALUARSA I Gede Eggy Bintang Pratama; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.362 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen dengan mengangkat judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pelaku usaha melalui tindakannya telah merugikan konsumen dan telah melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dan telah mengesampingkan hak – hak konsumen yang sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk memperoleh kembali hak sebagai konsumen maka dapat dilakukan upaya – upaya atas kerugian yang diderita yakni melalui penyelesaian sengketa konsumen. Yang mana dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.426 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Latar belakang dari skripsi ini adalah Perlindungan Rahasia Dagang yang hanya diberikan kepada pemilik rahasia dagang jika pemilik telah berusaha / mengupayakan merahasiakan informasinya secara layak. Keadaan yang dapat dikatakan sebagai upaya yang layak tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan masalah hukum dalam penegakkan hukum pelanggaran rahasia dagang, terutama mengenai masalah yang dirumuskan seperti yang pertama upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk dapat dikatagorikan bahwa pemilik telah berupaya merahasiakan informasinya, kedua bagaimana penyelesaian pelanggaran rahasia dagang menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Untuk menjawab permasalahan diatas tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik/perusahaan dapat dikatagorikan sudah/telah mengupayakan merahasiakan rahasianya tergantung dari situasi, kondisi, dan tempatnya dalam menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian sengketa dalam pelanggaran rahasia dagang dapat melalui dua (2) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dengan diajukan ke pengadilan negeri sedangkan jika memilih jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TRADITIONAL KNOWLEDGE DALAM SISTEM HAK KEKAYANAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Tannia Christianti Sukandar; I Wayan Windia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.035 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum traditional knowledge dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan adalah peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai traditional knowledge. Maka dari itu didapatkan sebuah kesimpulan perlunya pengaturan secara khusus mengenai traditional knowledge guna mengoptimalkan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal pemilik traditional knowledge.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Traditional Knowledge, Hak Kekayaan Intelektual
KETIDAKSINKRONAN PRINSIP UU BUMN DENGAN UU PUPN MENGENAI PIUTANG BUMN Irma Anggi Pratiwi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.075 KB)

Abstract

Adanya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur secara khusus mengenai BUMN menentukan bahwa BUMN merupakan badan hukum, dimana harta kekayaan pada BUMN dipisahkan dari sistem keuangan negara. Penulisan ini membahas mengenai status harta kekayaan BUMN dan adanya ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN, sehingga terjadi ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelesaikan piutang BUMN. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai status harta kekayaan BUMN terkait masalah piutang BUMN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan prinsip UU BUMN, harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sehingga piutang BUMN tidak lagi diselesaikan oleh PUPN, melainkan diselesaikan berdasarkan ketentuan Perseroan dan prinsip UU BUMN. Kata Kunci: Keuangan Negara, BUMN, PUPN, Piutang.
FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Putu Rahajeng Pebriana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.132 KB)

Abstract

Perkawinan dapat dilakukan dengan adanya perbedaan kewarganegaraan yang disebut dengan perkawinan campuran, dimana salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terkait dengan status harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pada umumnya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran akan membuat suatu perjanjian yakni perjanjian perkawinan yang akan mengatur mengenai kepemilikan harta masing-masing pihak. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui apakah fungsi perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan harta pada perkawinan campuran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni proses penemuan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip hukum guna memperoleh jawaban atas permasalah hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah pihak yang melangsungkan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan maka akan berakibat pada status kepemilikan harta yang dimiliki yakni tidak adanya harta bersama baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, sehingga satu pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut tanpa persetujuan dari salah satu pihak lainnya. Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran
BATASAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/GUNTAI Ni Wayan Surya Senimurtikawati; I Nyoman Gatrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.906 KB)

Abstract

Indonesia had regulated its basic regulation regarding land management asstipulated within Act No. 5 Year 1960 (UUPA). Due to that, a problem had arisenregarding the ownership of absentee land which had been restricted and certain exceptionstoward the provisions. Method that used in this research is the normative research method.Principles existed within UUPA had obliged agricultural land to actively utilized in orderto prevent the practice of exploitation. It remarks the restriction of absentee landownership along with certain expectation as stipulated in Article 10 UUPA and furtherregulated through Government Regulation No. 224 Year 1961 (has amended byGovernment Regulation No. 41 Year 1964). The exceptions also set out in the variouslegislations.
TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN PENGGUNA JASA Ida Bagus Yogi Puspakanta; A. A. Ngurah Gede Dirksen; A. A. G. Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.629 KB)

Abstract

In performing its role, tourism industry must apply concept, regulation, and reference which are valid in tourism development in order to be able to maintain and enhancet the number of touristvisit that will end at the economic advantages for tourism industry and local people. In the relation with the formation of management, performance, change and dismissial of tourism buisness, there is a law stipulatiom for companies in general. The constitution, the Undang-Undang number 10 Year 2009 does not specifically rule the tourism business organiztions, and there should be a section, Pasal 14, the constitucion, the undang-Undang Number 10 Year 2009 on tourism, meanwhile oard the exsistence and the form of the tourism travel bureau is ruled in the constitucion, the Undang-Undang Number 40 Year 2007 on the Limited Company because based on the regulation of Government of the Republic of Indonesian Number 67 Year 1996 on the Tourism Performance. Paragraph 1 section 10 on Travel Bureau Service mentions that tourism travel bureau must vbe in the form of limited companies.
PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK Made Angga Adi Suryawan; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.445 KB)

Abstract

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik, dalam penelitian ini membahas bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lagu dan musik merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sebagai usaha yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, maka sudah menjadi kewajiban pihak pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Dalam pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Di kabupaten Gianyar ada banyak restoran yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, namun pihak YKCI wilayah Bali belum melakukan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik di restoran-restoran yang ada di kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Hasil penelitian yang didapat adalah belum adanya pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar diakibatkan YKCI wilayah Bali saat ini memfokuskan penarikan royalti pada hotel-hotel di Denpasar dan Badung. Sanksi terhadap restoran yang tidak membayar royalti sesuai pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Kata Kunci : Penarikan Royalti, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Lagu dan Musik.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PT PERSERO)Tbk CABANG DENPASAR Mia Wijayanti Ekalandika; I Ketut Westra; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.805 KB)

Abstract

The titled of this papers is completion of default in credit agreement on Bank Rakyat Indonesia branch office at Denpasar. As for the writing of this papers uses empirical methods in order to develop knowledge within the banking and knowing the result of defaulting credit agreement. The Bank can do execution with debtor to sell collateral on the debtor's consent or otherwise, legal consequences arising debtor borrower defaults are required to pay for damages that have been awarded by the creditor; meet the agreement is accompanied by compensation payments.

Page 24 of 247 | Total Record : 2464

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue