cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 239   240   241   242   243 
URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN INVESTOR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI ROBOT TRADING Lestari, Novianti; Gunadi, Ariawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi subjek hukum dalam investasi robot trading dan menganalisis investasi bodong berkedok robot trading secara online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Sejatinya peraturan terkait investasi sudah diakomodir dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, peraturan tersebut belum mencakup pemidanaan dan peraturan khusus mengenai penipuan dalam investasi menggunakan teknologi. Unsur penipuan sebenarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi jika diterapkan pada kasus investasi ilegal berkedok robot trading, beberapa unsur penting belum terpenuhi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik juga tidak mencakup peraturan khusus mengenai investasi dengan penggunaan teknologi, namun hanya terdapat regulasi mengenai transaksi elektronik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang investasi menggunakan robot trading di Indonesia masih belum diatur secara tegas. This research aims to identify legal subjects in trading robot investments and analyze fraudulent investments under the guise of online trading robots which can be categorized as criminal acts. This research uses normative juridical research methods with secondary data. In fact, investment-related regulations have been accommodated in Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. However, these regulations do not yet include penalties and special regulations regarding fraud in investments using technology. The element of fraud is actually regulated in Article 378 of the Criminal Code, but if applied to cases of illegal investment under the guise of trading robots, several important elements have not been fulfilled. Apart from that, Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics also does not include specific regulations regarding investment using technology, but there are only regulations regarding electronic transactions. Therefore, it can be concluded that the regulations regarding investment using trading robots in Indonesia are still not strictly regulated.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIG BRAKE KIT REKONDISI DI INDONESIA Ariq Fijaetullah, Muhammad; Yayi Tarina, Dwi Desi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p07

Abstract

Banyak konsumen di Indonesia yang masih tidak paham tentang hak dan kewajiban konsumen dan sebagian besar konsumen di Indonesia masih banyak yang ditipu oleh para penjual. Tujuan penelitian ini berupa perlindungan hukum konsumen BIG BRAKE KIT dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan akibat penjual yang tidak memberitahukan spesifikasi dalam platform jual beli yang mereka pakai serta cara dan upaya untuk mencegah permasalahan tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum. Regulasi terkait perlindungan konsumen selain itu perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi yang tidak transparan pada aktivitas jual beli juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan seorang penipu. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Permasalahan, BBK Refurbish
REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA Sioe, Farrel Christian; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p25

Abstract

Jurnal ini ditulis dan dibuat dengan tujuan untuk mengkaji legalitas dan regulasi hukum di Indonesia mengenai cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan. Hasil dari penulisan jurnal ini mengindikasikan bahwa peraturan yang menjamin kepastian hukum terkait keberadaan cryptocurrency, secara nasionalltelah diatur oleh BAPPEBTI, dalam Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 dan juga Peraturan BAPPEBTI No.11 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya di lapangan sudah cukup efektif dalam mengawasi mata uang kripto yang ada dengan melakukan pemeriksaan khusus paling sedikit sekali di dalam satu tahun. ABSTRACT This journal was written and created with the aim of studying the legality and legal regulations in Indonesia regarding cryptocurrency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. Some results of writing this journal indicate that regulations that guarantee legal certainty regarding the existence of cryptocurrency, nationally have been regulated by BAPPEBTI, in BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019 and also BAPPEBTI Regulation No. 11 of 2022. In its implementation in the field, it has been quite effective in supervising existing cryptocurrencies by carrying out special checks at least once a year.
IMPUNITAS BAGI KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Kandalina, Maylita Evely; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mendapati kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini dan penegakan hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach. Pandangan studi menjelaskan sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luas daerah yang terbakar sekitar 642.009,73 hektar. Titik api tersebut dikuasai keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan yang diantaranya pernah melakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum yang dilaksanakan justru melemahkan lingkungan hidup, seperti mengutamakan penggunaan sanksi administrasi dan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan”. This research aims to determine the current condition of forest and land fires in Indonesia and the enforcement of laws in the context of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study uses normative juridical research through a statute approach and a conceptual approach. The study's findings reveal that there are 184,223 fire hotspots in Indonesia, with approximately 642,009.73 hectares burned. These hotspots are primarily located within the concessions of 194 companies, some of which have previously engaged in forest and land fires. The enforcement of laws tends to weaken environmental protection by prioritizing the use of administrative sanctions and removing the phrase "without the need for proof of wrongdoing."
PENGATURAN AKTA NOTARIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA PADA ERA DIGITAL Indra Dewi, Dewa Ayu; Suyatna, I Nyoman; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i02.p09

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum akta notaris elektronik dalam hukum positif Indonesia tidak memenuhi syarat autentisitas sebagai akta autentik karena akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga substansi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. ABSTRACT The purpose of this writing research is to examine the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law and to examine the evidentiary strength of electronic notarial deeds. The writing of this research uses normative legal research methods because it wants to examine more deeply whether the norms that are enforced have clear rules or there is a blurring of legal norms in them using a statutory approach, in this case as a primary legal source and supported by analyzing scientific journals, articles, court decisions, legal regulations and other literature. The research results show that the legal certainty of electronic notarial deeds in Indonesian positive law does not meet the requirements for authenticity as an authentic deed because a notarial deed can be an authentic deed if it meets statutory requirements, especially Article 1868 of Civil Code. So the substance of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Law and the Criminal Code is not fulfilled. Based on the provisions of Article 5 paragraph (4) letters a and b of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, documents made in the form of notarial deeds are not included in electronic information and/or electronic documents. So that notarial deeds made electronically do not have legal force as valid evidence according to the provisions of Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The authenticity of the deed made by the notary in this case is not fulfilled.
ASPEK HUKUM DALAM UPAYA PEMENUHAN PRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Gunartha, I Made; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p23

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit macet debitur ditengah pandemi Covid-19. Penulisan jurnal ini memakai metode penelitian normatif dikarenakan data hukum utama yang dipergunakan untuk mengumpulkan data hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat, buku yang terpaut serta jurnal ilmiah. Pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Penyebab kredit macet adalah nasabah tidak bisa melunasi keseluruhan maupun setengah kewajibannya kepada kreditur sesuai yang diperjanjikan dan dikarena faktor keadaan memaksa. Penyelesain kredit bermasalah dilakukan dengan subrogasi, penjualan agunan kredit, lelang hak tanggungan, dan pengadilan negeri. Ditengah Covid-19 ini terkait dengan kredit bermasalah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. ABSTRACT This writing has the aims of examine the causes of bad credit and the settlement of bad credit from debtors in the midst of the Covid-19 pandemic. This journal writing uses the normative research method because the main legal data used to collect legal data are applicable and binding laws and regulations, related books and scientific journals. In Article 1 number 11 of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, "Credit is the provision of money or an equivalent claim, based on a loan agreement between the bank and another party which requires the borrower to pay off its debt after a certain period of time with interest." The cause of bad credit is that the customer cannot pay half or all of his obligations to the creditor as agreed and due to compelling circumstances. Non-performing loans are resolved by subrogation, sale of credit collateral, auction of mortgage rights, and district courts. In the midst of the Covid-19 related to non-performing loans, the Financial Services Authority issued Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2020 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ROYALTI LAGU TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DI TIKTOK Tarigan, Katrina Emmyanina; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p16

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang hak royalti lagu terkait perlindungan atas karya mereka terhadap penggunaan secara komersial di Tiktok. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak royalti untuk dilindungi karya mereka terhadap penggunaan secara komersial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi hingga kini angka pelanggaran masih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak royalti lagu. Berdasarkan penelitian yang perlu dilakukan untuk melindungi pemegang hak royalti lagu adalah pembaharuan dalam peraturan hak cipta secara khusus dalam media sosial. Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang hak royalti lagu terkait perlindungan atas karya mereka terhadap penggunaan secara komersial di Tiktok. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak royalti untuk dilindungi karya mereka terhadap penggunaan secara komersial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi hingga kini angka pelanggaran masih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak royalti lagu. Berdasarkan penelitian yang perlu dilakukan untuk melindungi pemegang hak royalti lagu adalah pembaharuan dalam peraturan hak cipta secara khusus dalam media sosial. The purpose of this study is to examine legal certainty for song royalty rights holders regarding the protection of their works against commercial use on Tiktok. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that legal certainty for royalty rights holders to protect their works against commercial use is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but until now the number of violations is still high and causes losses for song royalty rights holders. Based on research, what needs to be done to protect song royalty rights holders is updates to copyright regulations specifically in social media.
PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KEWENANGANNYA MENGAMBIL PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA Trisna Yunita, Komang Anggie; Yustisia Utami, Putu Devi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p18

Abstract

Tujuan studi untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tidak menjalankan kewenangannya dalam mengambil protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan mengenai kewenangan MPD tersebut telah diatur dalam Pasal 63 ayat (6) UU Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini menunjukan bahwa MPD memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya MPD melakukan kelalaian, maka dapat dikenakan sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya. Penjatuhan sanksi menjadi unsur yang sangat esensial demi menjaga kepastian hukum dari akta-akta notaris sebagai arsip vital negara. ABSTRACT The purpose of the study is to find out and analyze the accountability of the Regional Supervisory Council which does not exercise its authority in taking notary protocols that have died and have not been submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. Provisions regarding the authority of the MPD have been regulated in Article 63 paragraph (6) UUJNP. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the MPD has the authority to take notary protocols from notaries who have died and not submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. It evidence that the MPD has full responsibility in carrying out its duties and authorities. If in practice the MPD commits negligence, the MPD can be subject to sanctions as a form of accountability. Imposition of sanctions is a very essential element in order to maintain legal certainty from notarial deeds as vital state archives.
EFEKTIVITAS PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA INDONESIA Ichwana P, Fareta Angelica; Wahyuni, Ridha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam konteks reforma agraria di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar. Salah satu permasalahan dalam sektor pertanahan di Indonesia adalah ketimpangan dalam kepemilikan tanah, dimana sebagian besar tanah masih dikuasai oleh pemilik modal. Banyak petani tidak memiliki tanah yang dapat mereka kelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengimplementasikan program redistribusi tanah bagi tanah bekas perkebunan yang izinnya habis atau belum diperpanjang. Izin HGU PT. Veteran Sri Dewi di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar telah habis dan menjadi objek reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah antara petani/rakyat dan pemilik modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan agraria, serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku dan jurnal yang membahas tentang reforma agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pelaksanaan reforma agraria diberikan kepada tanah bekas perkebunan yang telah habis masa berlaku HGU-nya dan tidak mengajukan perpanjangan izin dalam satu tahun terakhir. Meskipun pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Karangnongko, Kabupaten Blitar belum mencapai 100% kesuksesan, tanah bekas perkebunan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kendala yang dihadapi dalam redistribusi tanah meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses redistribusi tanah. This study aims to evaluate the effectiveness of the former plantation land redistribution program in the context of agrarian reform in Karangnongko Village, Blitar Regency. One of the problems in the land sector in Indonesia is inequality in land ownership, where most of the land is still controlled by capital owners. Many farmers do not have land that they can manage to improve their welfare. To overcome this problem, the government implemented a land redistribution program for former plantation land whose permits had expired or had not been renewed. HGU License PT. Sri Dewi's veterans in Karangnongko Village, Blitar Regency have run out and become the object of agrarian reform to reduce the land ownership gap between farmers/people and capital owners. This study uses normative juridical research methods with secondary data as the main data. Research data consists of primary legal materials such as agrarian laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature such as books and journals that discuss agrarian reform. The results showed that priority for the implementation of agrarian reform was given to former plantation land that had expired its HGU and did not apply for a permit extension in the past year. Although the implementation of land redistribution in Karangnongko Village, Blitar Regency has not achieved 100% success, this former plantation land is still used as agricultural land. Obstacles faced in land redistribution include limited human resources and limited time to complete the land redistribution process.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA ATAS PERJANJIAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI Putri Nurjaman, Yeyet Clearesta; Taupiqqurrohman, Taupiqqurrohman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah guna mencari tahu serta menerangkan upaya perlindungan hukum untuk Pekerja Rumah Tangga atas adanya perjanjian yang dibuat oleh lembaga penyalur dengan pengguna jasa yang mana dalam hal ini perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi. Metode pada penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang mampu dilihat dari dua aspek, yaitu berdasarkan aspek yuridis dengan melakukan kajian hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip kebaruan (novelty). Kemudian berdasarkan aspek normatif, dengan mengkaji permasalahan yang ada pada norma atau peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi dari adanya pengaturan mengenai perjanjian yang dibuat antar pihak yakni lembaga penyalur, pengguna jasa, dan pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga atas terdapatnya perjanjian yang mengandung kalusula yang dilarang yaitu klausula eksonerasi. This research aims to find out and explain legal protection efforts for Domestic Workers due to agreements made by supplying institutions with service users, in which case the agreements contain exoneration clauses. The method in this research uses a normative juridical method which can be seen from two aspects, namely based on the juridical aspect by examining the applicable laws and regulations based on the principle of novelty. Then based on the normative aspect, by examining the problems that exist in these regulations or norms. The results of this research indicate that there is an urgency to regulate agreements made between parties, namely distribution institutions, service users and domestic workers to provide legal protection for domestic workers for agreements that contain prohibited clauses, namely exoneration clauses.

Page 241 of 247 | Total Record : 2464

 239   240   241   242   243 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue