cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2022)" : 10 Documents clear
Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen terkait Peredaran Obat Tradisional berbahan Kimia Obat Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Obat Tradisional merupakan obat-obatan yang dibuat dengan ramuan bahan-bahan alami seperti dari tumbuhan-tumbuhan, hewan, bahan mineral yang telah ada secara turun temurun yang digunakan sebagai alternatif sarana pengobatan oleh manusia yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Hingga sekarang Badan POM masih mendapati obat tradisional yang masih dicampur dengan bahan kimia obat. Atas uraian tersebut adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana perlindungan kepada konsumen terhadap obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) dan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh BPOM dan pemerintah terkait sanksi apa yang diberikan kepada pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat (BKO). Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menjaga serta melindungi semua konsumen terhadap pelaku usaha penjual obat-obatan tradisional berbahan kimia obat. Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang di dapatkan dari penelitian penulis yaitu bahwa obat tradisional berbahan kimia obat merupakan obat yang dilarang peredarannya oleh BPOM dan pemerintah. Pertanggung jawaban hukum atau sanski yang di jatuhkan atau di berikan kepada pelaku usaha yang curang yang dengan sengaja menjual dan/atau memproduksi obat tradisional (BKO) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan UUPK No.8 Tahun 1999. Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Obat tradisional, BPOM, Konsumen. ABSTRAK Traditional Medicines are medicines made with natural ingredients such as from plants, animals, mineral materials that have existed for generations which are used as alternative means of treatment by humans based on experience. Until now, the POM Agency still finds traditional medicines that are still mixed with medicinal chemicals. Based on this description, the problems that will be discussed are how to protect consumers against traditional medicines made from medicinal chemicals (BKO) and what legal actions are taken by BPOM and the government regarding what sanctions are given to traditional medicine business actors made from medicinal chemicals (BKO). The purpose of this research is to maintain and protect all consumers against business actors selling traditional medicines made from medicinal chemicals. The research used is a normative research type, which is based on books and applicable laws and regulations. The results obtained from the author's research are that traditional medicines made from medicinal chemicals are drugs that are prohibited from circulation by BPOM and the government. Legal liability or sanctions imposed or given to fraudulent business actors who intentionally sell and/or produce traditional medicines (BKO), namely administrative sanctions and criminal sanctions. In accordance with the laws and regulations of UUPK No. 8 of 1999. Keywords: Legal Responsibility, Traditional Medicine, BPOM, Consumers.
Akibat Hukum adanya Perpindahan Agama oleh Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis melakukan kajian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban anak sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris adat Bali serta akibat hukum atas perpindahan agama yang dilakukan anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatf dengan menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan konsep hukum yang terkait dengan hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa dalam hukum adat waris Bali sangatlah erat dengan keyakinan memeluk agama hindu karena dalam mewarisi warisan dari pewaris ahli waris tidak hanya mendapat kekayaan berwujud materi tetapi juga suatu kewajiban yang akan diemban hingga ahli waris meninggal dunia dan mewarisi pada keturunan selanjutnya. Hal ini tidak akan dapat terlaksana ketika ahli waris melakukan perpindahan agama karena tidak lagi dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan agama yang dianut pewaris. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pindah Agama, Ahli Waris, Hukum Adat Waris ABSTRAC The author conducted this study with the aim of knowing the position of children's rights and obligations as heirs based on Balinese customary inheritance law and the legal consequences of religious conversions carried out by children as heirs in the perspective of Balinese customary inheritance law. This study uses normative legal research with the study results indicate that the customary law of inheritance Bali very closely with the beliefs embraced Hinduism as the inhserited legacy of the heir to the heir not only got a wealth of tangible material but also a liability to be borne by the heir dies and inherit to the next generation. This will not be done when the heirs do conversions because no longer perform the duties in accordance with the religion professed heir. Keywords: Legal Consequences, Religious Changed, Heirs, Traditional Inheritance Law
Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Situs Warisan Cagar Budaya I Made Dandi; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penilitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kelestarian Cagar Budaya di Indonesia serta Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian cagar budaya didaerahnya masing-masing. Pada penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta berbagai literature yang memiliki relevansi terkait dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu pertama, perlindungan hukum oleh pemerintah terkait perlindungan hukum situs cagar budaya ataupun benda cagar budaya terdapat dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No 11 Tahun 2010 yang dimana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya. Kedua, peran pemerintah daerah terhadap perlindungan situs warisan cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta instasi terkait, mengakibatkan adanya saling lempar tangung jawab antar instansi yang ada. Sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekaburan norma ataupun ketidakpastian hukum terkait perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap situs warisan cagar budaya. . Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan , Cagar Budaya ABSTRACT The purpose of this research is provide information about legal protection of ancient cultural heritage preseverance in Indonesia. In addition, examining the role of regional government towards cultural heritage on their respective region with the current regulations. The research method used on this research is normative legal research methods through the approach of applicable laws and regulations related to the topic. The results of this study indicates: first , the protection of cultural heritage or cultural heritage objects is contained in the provisions of Article 95 section (1) of act No. 11 of 2010 which states that the central and regional governments have protection to carry out cultural preservation. Seccond, the role of local governments in the protection of cultural heritage sites in cultural heritage there is unclear authority and accountability between central government as well as regional government is not explicitly regulated, in which this situation leads to responsibility shifting between existing institutions. Coordination and cooperation between government and related institution in carrying out their affairs in preserving national cultural heritage become necessary urgency supported with clear and firm regulations. Keywords: Government Role, Protection, Cultural Heritage.
Pengaturan Arisan Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ni Made Anggita Pradnya Dewi; I Ketut Westra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dalam arisan online sebagaimana termaktub dalam UU ITE dan untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam arisan online. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif.Bahan hukum yang digunakan, antara lain: bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder.Jenis Pendekantan yang digunakan, yakni: a.pendekatan perundang-undangan; b.pedekatan konseptual;dan c.pendekatan argumentasi.Keabsahan dalam perjanjian arisan online yang dilakukan oleh pengurus dengan peserta arisan online dikatakan sah karena dalam perjanjian tersebut dianggap sah jika sudah sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU elektronik.Proses penyelesaian sengketa dalam arisan online ini bisa dilakukan melalui proses pengadilan ataupun di luar pengadilan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam arisan online ini di luar pengadilan antara lain: negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, Arisan Online ABSTRACT The purpose of this study is to determine the validity of the online social gathering as stated in the ITE Law and to determine the settlement process if there is a default in the online social gathering. The method used is a normative legal research method. The legal materials used include: primary legal materials and secondary legal materials. The types of approaches used are: a. regulatory approach; b. conceptual approach; and c. argumentative approach. The validity of the online arisan agreement carried out by the administrator with the online arisan participant is said to be valid because the agreement is considered valid if it is in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Law. The dispute resolution process in this online social gathering can be done through a court process or out of court. As for the things that can be done to resolve disputes that occur in online social gathering outside the court, among others: negotiation, consultation, conciliation, and arbitration. Keywords: Validity, Agreement, Online Arisan
Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Menentukan Kecakapan membuat Perjanjian dihadapan Notaris Mega Maharani; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dasar hukum kecakapan membuat perjanjian dihadapan notaris dan untuk mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kecakapan membuat akta notariil. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kecakapan membuat perjanjian dihadapan notaris tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN dan penerapan asas kepastian hukum terhadap kecakapan membuat akta yaitu dasar hukumnya mengacu pada UUJN bukan KUHPerdata. Penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi yaitu aturan yang berlaku adalah aturan UUJN, sedangkan aturan KUHPerdata tidak berlaku. Kata Kunci: Kepastian hukum, Kecakapan, Perjanjian, Notaris
Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Sexual berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional I Nyoman Adhi Sadu Gunawan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan dalam pesepektif hak asasi manusia international terkait hukuman Kebiri Kimia, disamping itu juga untuk mengetahui Hukuman Kebiri Kimia dalam implementasinya sudah efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan normative dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan sexual tiap tahunnya mengalami peningkatan, pelaku kekerasan seksual yang terungkap rata-rata melakukan kejahatannya kepada lebih dari satu orang, Mayoritas korban kekerasan Seksual adalah anak dibawah umur dan kaum perempuan. Negara dalam hal ini sangat mengecam Kekerasan Seksual, beberapa negara mulai memberlakukan hukuman kebiri kimia, hal ini menuai pro dan kontra terkait efektifitasnya dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 secara jelas menjelaskan hak-hak manusia meliputi hak untuk dihukum secara manusiawi. Dilihat dari kacamata korban Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap korban kekerasan Seksual juga harus ditegakan, dengan diberlakukannya kebiri kimia merupakan tindakan pencegahan agar pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi kejahatannya. Disisi lain keharusan untuk memberikan Hukuman yang layak bagi pelaku kekerasan seksual juga menjadi alasan diberlakukannya kebiri kimia, dalam hal ini kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi merupakan salah satu Kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Statuta Roma pasal 7 poin g. efektifitas dari pemberlakuan hukuman kebiri kimia pun tidak terlalu signifikan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual Kata kunci : Anak dibawah umur, Hukuman Kebiri Kimia, Kekerasan Sexual, Perempuan ABSTRACT The purpose of this article is to determine Chemical castraction on perspective of International Human rights, beside that to acknowledge whether implementation of chemical castraction punishment is effective to prefent sexual violence. This research used normative research method. For the writing of this article used normative approach that prioritizing on legal perspective and used case approach. Sexual violence is continuing to increase year by year, sexual offender that has been proof mostly did sexual violence to more than one person. The majority of their victims are minors and women. In this issues State declaim and prohibit sexual violence, some State have been legalized chemical castraction on their statute, by this making pros and cons about effectivities of chemical castraction to prefent sexual offender to do such stuff again. International Amnesty said that chemical castraction is inhuman and ineffective way to prefent sexual violence. Universal declaration of human right 1948 explicitlly clarify that human right including rights to not subjected inhuman or degrading treatment or punishment. On victims perspective, security of victims becoming priority, by legalizing chemical castraction is a prefenting action to prefent sexual violence. On other side liability to give proper punishment for sexual offender become one of a reason to enforce Chemical castractio, sexual harassment include Rape, Slavery, and Prostitution which are conclude to be Crime against Humanity as explained on Rome Statute article 7 poin g. the effectiveness of chemical castration are not really significantly decrease of sexual harassment Keywords : Chemical castraction punishment, Minors, Sexual violence, Women
Meme Wajah di Media Sosial: antara Karya yang menggelitik atau Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Kadek Aprilia Ardianti; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini dilakukan untuk menambah pemahaman masyarakat berkenaan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan termasuk atau tidaknya perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan dengan delik pencemaran nama baik. Adapun studi merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan statute approach, historical approach, dan comparative approach. Berdasarkan studi yang dilakukan, ditemukan bahwasannya hasil pengkajian yang dilakukan pada isu hukum yang diangkat, ditemukan bahwasannya Pengaturan Pencemaran nama baik pada media sosial dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) j.o Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai lex specialist dari KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian Perbuatan membuat dan menyebarluaskan meme dari wajah seseorang di media sosial yang ditujukan untuk menghibur dapat menjadi perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik bilamana meme wajah yang dibuat dan disebarluaskan tersebut terbukti memuat suatu konten yang mencemarkan nama baik seseorang baik dari gambar atau teks yang terdapat dari meme tersebut. Kata Kunci: Meme Wajah,Media Sosial,Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. ABSTRACT This study was conducted to increase public understanding regarding the regulation of criminal acts of defamation and whether or not the act of creating and spreading memes from someone's face is an act that can be punished with defamation offenses. The study is normative legal research that uses a statutory approach, a historical approach, and a comparative approach. Based on the study conducted, it was found that the results of the assessment carried out on the legal issues raised, it was found that the Regulation of Defamation on social media in Indonesia's positive law is regulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law as a lex specialist. from the Criminal Code with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Then the act of creating and distributing memes from someone's face on social media that is intended to entertain can be an act that is classified as an act of defamation if the facial meme that is created and disseminated is proven to contain content that defames someone either from the image or the text contained those memes. Keywords: Face Meme, Social Media, Crime of Defamation.
Pengajuan Izin Usaha Gadai kepada Otoritas Jasa Keuangan di masa Pandemi Covid-19 Putu Adinda Tasya Saraswati; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang urgensi pengajuan izin usaha gadai kepada otoritas jasa keuangan di masa pandemi covid-19. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menjelaskan bahwa usaha gadai di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan di masa covid-19. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat pemilik usaha yang mengalami kemacetan ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19, namun peningkatan usaha gadai tersebut berbanding terbalik dengan usaha gadai yang sah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Padahal dalam pengendalian tersebut, Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya untuk menindak tegas terhadap usaha gadai yang ilegal serta berupaya mendorong usaha gadai untuk mendaftarkan serta mengajukan permohonan izin ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Namun dari hasil studi ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan masih adanya usaha gadai yang belum mengajukan izin usaha kepada otoritas jasa keuangan, salah satunya adalah besarnya modal yang belum bisa dikumpulkan oleh pihak usaha gadai. Meskipun seperti itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan tegas kepada usaha gadai ilegal berupa pencabutan izin usaha. Kata Kunci: Pengajuan Usaha, Gadai, Otoritas Jasa Keuangan, Covid-19. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of applying for a pawn business license to the financial services authority during the covid-19 pandemic. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. In this study resulted in that pawn business in Indonesia experienced a very significant increase in the period of covid-19. This is due to the large number of business owners who experience economic congestion due to the Covid-19 pandemic, but the increase in pawn business is inversely proportional to the pawn business that legally has a license from the Financial Services Authority. Whereas in the control, the Government in this case the Financial Services Authority has attempted to crack down firmly on illegal pawn businesses and seeks to encourage pawn businesses to register and apply for a permit to the Financial Services Authority. But from the results of the study found some obstacles related to there are still pawn businesses that have not applied for a business license to the financial services authority, one of which is the amount of capital that can not be collected by the pawn business. Although such the Financial Services Authority has the authority to give decisive action to illegal pawn businesses in the form of revocation of business licenses. Keywords: Business Submission, Mortgage, Financial Services Authority, Covid-19.
Majelis Desa Adat sebagai Pasikian Desa Adat di Bali I Made Darpana; I Gede Pasek Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat di Bali. Pengkajian pada Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil studi menjelaskan bahwa Desa Adat di Bali memiliki kewenangan untuk membentuk Pasikian Desa Adat yang telah diakui secara yuridis pada tatanan hukum di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Desa Adat di Bali. Secara sosiologis telah diakui oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta telah disepakati dan diakui oleh Masyarakat (krama) Desa Adat di Bali. Pasca terbentuknya Majelis Desa Adat menimbulkan Konsekuensi yuridis terhadap Desa Adat di Bali, antara lain pada bidang pendampingan serta pembuatan pedoman penyuratan awig-awig dan perarem, pembentukan lembaga adat dan pembentukan pedoman ngadegang Bendesa Adat dan Majelis Desa Adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat yang tidak bisa diselesaikan oleh Desa Adat dan memberikan keputusan terkait pelanggaran Prajuru Desa Adat. Konsekuensi yuridis tersebut diatur pada Perda tentang Desa Adat, Pergub Bali dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Bali. Kata Kunci: Desa Adat, Pasikian, Majelis Desa Adat, Kewenangan, Konsekuensi. ABSTRACT This Study aims to examine the Assembly of Indigenous Villages as Pasikian Indigenous Villages in Bali. The study uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches and historical approaches. The results of the study explain that Indigenous Villages in Bali have the authority to form Pasikian Desa Adat which has been recognized juridically in the legal order in Indonesia starting from the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 to the Regional Regulation of Bali Province on Indigenous Villages in Bali. Sociologically it has been recognized by the government and local government and has been agreed and recognized by the Indigenous Village Community (krama) in Bali. After the formation of the Indigenous Village Assembly gave juridical consequences to indigenous villages in Bali, among others in the field of mentoring and the creation of guidelines awig-awig and perarem, the establishment of customary institutions and the establishment of guidelines ngadegang Bendesa Adat and Indigenous Village Assembly have the authority to resolve customary issues that can not be resolved by the Indigenous Village and give decisions related to violations of The Village Prajuru Adat. The juridical consequences are stipulated in the Regulation on Indigenous Villages, Pergub Bali and the Articles of Association of the Household Budget of the Bali Indigenous Village Assembly. Keywords: Indigenous Village, Pasikian, Indigenous Village Assembly, Authority, Consequences.
Pemeriksaan Substantif terhadap Desain Industri di Indonesia Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif seputar pemeriksaan substantif desain industri di Indonesia baik dari perspektif ius constitutum dengan mengacu pada UU Desain Industri dan PP Nomor 1 Tahun 2005. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Pendekatan yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan substantif terhadap permohonan desain industri baru dilaksanakan apabila terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak lain. Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka pemohon secara otomatis memperoleh sertifikat desain industri sebagai bukti kepemilikan hak desain industri. Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Desain Industri sebagai pengganti UU Desain Industri pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, desain industri dinilai baru jika secara signifikan berbeda dengan desain sebelumnya dan bukan hasil perpaduan dari beberapa fitur desain terdahulu. Kewajiban melakukan pemeriksaan substantif terhadap desain industri yang didaftarkan sangat urgen untuk diatur. Kata Kunci: Pemeriksaanubstantif, Desain Industri, Kebaruan. ABSTRACT The aim of this research is to gain comprehensive knowledge and understanding about substantive examination of industrial design in Indonesia, both from the perspective of the ius constitutum with reference to the Industrial Design Law and Government Regulation No. 1 of 2005. This research was conducted using doctrinal or normative legal research methods. The approach that becomes the reference in analyzing this problem is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that a substantive examination of the industrial design application is only carried out if there are objections raised by other parties. If there are no objections from other parties, the applicant will automatically obtain an industrial design certificate as proof of ownership of industrial design rights. The government has taken a policy to make improvements to the Industrial Design Law to replace the Industrial Design Law in the future. In the future, industrial designs are considered new if they are significantly different from previous designs and not a combination of several previous design features. The obligation to carry out a substantive examination of registered industrial designs is very urgent to be regulated. Key Words: Substantive Examination, Industrial Design, Novelty.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue