cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 10 (2023)" : 10 Documents clear
UPAYA KURATOR DALAM MEMAKSIMALKAN ASET HKI MILIK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Wibowo, Bintang Herlambang; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine the involvement of curators in the liquidation and administration of intellectual property assets during times of bankruptcy and PKPU, as well as exploring strategies for optimizing the value of intellectual property assets in these conditions. The research methodology used in this research is normative juridical legal research, which focuses on the analysis of currently applicable legal provisions, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Extension of Debt Payment Obligations, as well as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results show that the curator fulfills many responsibilities, including the implementation of administrative tasks, management of bankruptcy assets, and supervision and resolution of intellectual property assets. Curators face challenges in effectively using intellectual property assets, especially those that have not been officially registered. To optimize intellectual property (IP) assets, managers have the ability to negotiate with external parties or internal creditors to secure payments and additional company capital. They can also carry out corporate restructuring actions such as mergers, acquisitions, or consolidation, as well as asset liquidation.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN REUPLOAD VIDEO YOUTUBE DI APLIKASI TIKTOK Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of YouTube video copyrights that are re-uploaded on the TikTok application platform in the perspective of the Copyright Law including the responsibility of the perpetrators of YouTube video re-uploading content who have violated the rights of the perpetrator. The research method used in this study is normative juridical research, which conducts several library materials such as scientific journals, theses and other articles which contain additions from various sources related to the issues studied in this study. The study results show that someone who has re-uploaded a Youtube video on the TikTok platform violates articles 5 and 9 of the UUHC. In this case, even though the Tiktok user has included the original source, the creator is still disadvantaged economically, because there are still many people who only see the video only on accounts that re-upload the video without looking at the original source. In this case, violations that occur can be subject to sanctions listed in article 113 of the UUHC.
Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Menurut Perspektif Sumelung, Eridhani Jonathan; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tidak adanya instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas dan eksplisit uji coba rudal balistik antarbenua yang mengakibatkan pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap kedaulatan negara-negara sekitarnya. Ini juga mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diperoleh negara-negara di sekitar Korea Utara dalam masalah ini, dengan Jepang sebagai negara yang melanggar kedaulatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metodologi konseptual dan legislatif. Sumber dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber hukum. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran berdasarkan perjanjian hukum internasional terkait, seperti Perjanjian Non-Proliferasi, Perjanjian Larangan Uji Parsial, dan Konvensi Chicago tahun 1944. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Korea Utara dinyatakan telah melakukan pelanggaran yang mengancam kedaulatan Jepang dengan uji coba rudal balistiknya yang melewati batas kedaulatan negara Jepang. Kata Kunci: Rudal balistik, Pelanggaran, Kedaulatan. ABSTRACT This study aims to ascertain and analyze the legal ramifications of the absence of international legal instruments that regulate clearly and explicitly intercontinental ballistic missile tests that result in violations of the territory's sovereignty conducted by North Korea on the sovereignty of the surrounding countries. It also evaluates the legal protection that can be obtained by countries around North Korea in this issue, with Japan as a country that violated the sovereignty. The kind of research used is normative legal research, which employs both conceptual and legislative methodologies. The sources of primary, secondary, and tertiary legal documents used in this study are all types of legal resources. The collected materials were analyzed using reasoning techniques based on pertinent international legal agreements, such as the Non-Proliferation Treaty, Partial Test-Ban Treaty, and the 1944 Chicago Convention. According to research, North Korea's test of a ballistic missile that went beyond Japan's borders was judged to have violated Japan's sovereignty and posed a threat to it. Keywords: Ballistic Missile, Violation, Sovereignty.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR Sasih, Ni Luh Made Yari Purwani; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan bertujuan untuk menggali informasi mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia tentang dispensasi pernikahan serta menganalisis sebuah putusan pengadilan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin untuk mengetahui apa sajakah yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengabulkan sebuah permohonan dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para pakar hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, terkait dengan analisis pertimbangan yang Hakim gunakan untuk mengabulkan sebuah permohonan dispensasi yang terdapat dalam kasus Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Gin mendapati hasil bahwa, Hakim telah mempertimbangkan keadaan dan kebaikan anak dari para pemohonon dan calon anaknya nanti, baik dalam segi sosial maupun spiritual. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Permohonan Dispensasi ABSTRACT This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding the This study aims to explore information on positive legal provisions in Indonesia regarding marriage dispensation and analyze a court decision number 131 / Pdt.P / 2023 / PN Gin to find out what are the considerations taken by the judge in granting a marriage dispensation application. This study uses a normative research method that focuses on the analysis of legal rules derived from legislation, Court decisions, and the doctrine of legal experts. The results of this study indicate that, “in the event of a deviation in the age provision, the parents of the man and/or the parents of the woman may request a dispensation to the court on the grounds of urgency accompanied by sufficient supporting evidence” as provided in Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law. Then, related to the analysis of the consideration that the judge used to grant a dispensation application contained in case number 131/Pdt.P / 2023 / PN Gin found that the judge had considered the circumstances and kindness of the children of the applicants and their prospective children, both in terms of social and spiritual. Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Petition For Dispensation
Menghindari Tanggung Jawab dengan Mencantumkan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku: Legalkah? Supastika, I Komang; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research in this article aims to find out the reasons why exoneration clauses are possible to be included in a standard agreement and to analyze the legality of the inclusion of exoneration clauses in standard agreements according to the Consumer Protection Act. This article applies normative legal research methods as well as statutory approaches and comparative approaches. The way to analyze and review used in this article is a descriptive technique. Based on the results of the study, it can be seen that the principle of freedom of contract as stipulated in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code is a fundamental reason for business actors to be able to include exoneration clauses in a standard agreement, because according to this principle the parties have the flexibility to determine the clauses to be agreed upon in an agreement, this is strengthened by the provisions as contained in Article 1493 of the Civil Code. The inclusion of exoneration clauses in a standard agreement by business actors is also possible due to the non-implementation of control by the government as contained in Article 8 of Government Regulation Number 58 of 2001. The exoneration clause is contained in the provisions of Article 18 Paragraph (1) Letter a of the Consumer Protection Act. Based on the provisions of Article 18 and Article 62 Paragraph (1) of the Consumer Protection Act, it is known that the inclusion of an exoneration clause in a standard agreement has no legality, which is in line with the restrictions provided by Article 1494 of the Civil Code.
KEWAJIBAN KONSUMEN PEMILIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL PERMANEN DAYA DIBAWAH 500 KVA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Widiatmika, Gede Adi; Rasmadi, I Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menginvestigasi kewajiban konsumen yang menjadi pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA dan menekankan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian kajian hukum, yang memfokuskan penelitian pada peraturan yang tertulis atau kaidah dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban oleh konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Melaksanakan kewajiban ini dianggap sebagai upaya preventif dalam perlindungan konsumen, bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terkait penggunaan barang dan jasa oleh konsumen. Dalam konteks kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA, konsumen memiliki kewajiban tertentu. PLTD berkapasitas 0-25 kVA memerlukan laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, sementara PLTD berkapasitas 25-200 kVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian ESDM dengan masa berlaku hingga genset rusak. Untuk PLTD berkapasitas di atas 200 kVA, diperlukan Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku lima tahun, yang dapat diperpanjang setelah berakhir. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi bagi konsumen. Oleh karena itu, guna melindungi hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban, pemilik PLTD instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA disarankan untuk secara penuh mematuhi persyaratan perizinan, memiliki Sertifikat Laik Operasi, dan mengoperasikan PLTD sesuai dengan perizinan yang dimilikinya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen, Sertifikat Laik Operasi, PLTD, Izin Operasi. ABSTRACT This research investigates the obligations of consumers who own Permanent Diesel Power Plant (PLTD) installations with a capacity below 500 kVA and emphasizes the importance of fulfilling these obligations. The study employs a normative legal research method, also known as the legal study method, which focuses on regulations, written rules, and applicable norms. The research findings indicate that the implementation of consumer obligations can provide protection for consumer rights. Fulfilling these obligations is considered a preventive measure in consumer protection, aiming to prevent issues related to the use of goods and services by consumers. In the context of owning Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA, consumers have specific obligations. PLTD with a capacity of 0-25 kVA requires a report on the provision of electricity for personal use, while PLTD with a capacity of 25-200 kVA must obtain a registered certificate from the Ministry of Energy and Mineral Resources with validity until the generator set is damaged. For PLTD with a capacity above 200 kVA, an Operating Permit and a Certificate of Operation Suitability from the Ministry of Energy and Mineral Resources are required, valid for five years and extendable upon expiration. Neglecting these obligations may lead to sanctions for consumers. Therefore, to protect consumer rights and fulfill obligations, owners of Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA are advised to fully comply with licensing requirements, possess a Certificate of Operation Suitability, and operate the PLTD in accordance with the obtained permits. Keywords: Consumer Protection, Consumer Obligations, Certificate of Fitness for Operation, PLTD, Operational Permit.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGEMBALIAN PAKET SECARA SEPIHAK OLEH KURIR PADA MARKETPLACE SHOPEE Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang dilakukan oleh kurir atas tindakan pengembalian paket secara sepihak dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen yang dirugikan atas tindakan pengembalian paket secara sepihak oleh kurir. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode untuk mengkaji peraturan terkait perlindungan konsumen melalui pendekatan fakta dan pendekatan perundang—undangan, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, kemudian hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurir telah melakukan pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 7 huruf a UUPK, sehingga konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi atas biaya pemesanan barang kepada pihak Shopee sebagai pelaku usaha penyedia layanan marketplace. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 4 huruf h UUPK. Jika tidak dilakukannya penggantian kerugian oleh pelaku usaha, konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui BPSK atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Itikad Baik, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS ROYALTI PEMUTARAN LAGU UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Royalties are rewards that creators receive for their creations. Examining legal protection for creators for the use of their works in the form of songs for commercial purposes in cafes is part of the purpose of this study. In this research, a statutory research approach is used which is also called normative legal research. The result is preventive and repressive protection given to the creator of the royalties he created. Legal consequences if the work is used for commercial purposes, it will be charged royalty payment obligations to the party. Keywords: Legal Protection, Copyright, Copyright Holder, Royalties
PRINSIP KESEPAKATAN (AGREEMENT) DALAM PEMBUATAN KONTRAK INTERNASIONAL Priskila, Jennifer Gracia; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Pembuatan kontrak internasional dalam menjalani suatu kerjasama hingga transaksi jual-beli oleh suatu individu, perusahaan asing hingga badan hukum privat merupakan hal yang penting. Karena dengan terciptanya kontrak internasional tersebut munculah keterikatan antara kedua pihak untuk memenuhi kewajiban, hak serta untuk mewujudkan tercapai tujuan dari pembuatan kontrak tersebut. Penulisan ini memiliki tujuan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai salah satu prinsip dalam hukum kontrak internasional yaitu prinsip kesepakatan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukan tentang terlaksananya prinsip kesepakatan dalam pembuatan kontrak internasional dan akibat hukum yang ditimbulkan jika kedua pihak tidak dapat bersepakat dalam suatu pembuatan kontrak. Kata Kunci: Kesepakatan, Kontrak Internasional, Transaksi Internasional. Abstract : Drafting international contracts in carrying out a cooperation and buying as well as selling transaction by an individual, foreign company and private legal entity is important. Because with the creation of the international contract, an attachment arises between the two parties to fulfil obligations, rights and to realize the objectives of making the contract. This writing has the aim of providing understanding and knowledge about one of the principles in international contract law, namely the principle of agreement. The writing method used in this writing is the normative legal method and uses a statutory approach. The results of this paper show the implementation of the principle of agreement in the making of an international contract and the legal consequences that arise if the two parties cannot agree on a contract. Keywords: Agreement, International Contract, International Transaction.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Adjiepradana, Noer Wahyu; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui status anak hasil luar perkawinan tentang waris dalam perspektif hukum HAM. Metode penelitian ini adalah penelitian normative melalui peraturan dan komparatifnya. Penelitian membuahkan hasil anak hasil luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang cukup memberikan dampak positif serta pembaharuan bagi undang-undang perkawinan di Indonesia yang menghadiahkan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang selama ini dianggap merugikan serta tidak memberikan keadilan bagi anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue