cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 12 (2023)" : 10 Documents clear
ASAS KONSENSUALISME DALAM PROSES CHECKOUT PADA JUAL BELI SECARA ONLINE DI MARKETPLACE Yanti, Ni Kadek Cantika Siska; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ditujukan untuk menganalisis keberadaan asas konsensualisme dalam proses checkout pada jual beli secara online di marketplace serta bagaimana akibat hukum yang didapatkan bagi pihak-phak yang melanggar asas konsensualisme tersebut. Penelitian ini dirampungkan dengan metode penelitian normatif, dimana yang menjadi kajiannya adalah aspek-aspek hukum positif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini perkembangan teknologi terbilang sangat pesat hingga dapat melahirkan banyak sekali inovasi baru salah satunya adalah prosesi jual beli secara online yang dilakukan di marketplace. Jual beli secara online ini memiliki sistematika yang tidak jauh berbeda dibandingkan jual beli secara langsung. Hanya saja yang membedakannya adalah proses yang dilakukan tanpa melalui tatap muka. Salah satu tahapan penting yang terjadi ketika melakukan pembelian secara online adalah checkout yang mana tahap tersebut bertujuan untuk memastikan kembali barang yang akan dibeli pembeli. Setelah semua dirinci dengan benar oleh system, maka pembeli akan melakukan pembayaran dan checkout dan hal tersebut secara langsung sudah menimbulkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini menjadi bentuk keberadaan asas konsensualisme dalam jual beli secara online di marketplace sebagaimana pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Selanjutnya diketahui bahwasanya kesepakatan yang timbul sudah menjadi hak serta kewajiban bagi para pihak, sehingga apabila terdapat salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut, terdapat akibat hukum yang timbul didalamnya. Kata Kunci: Checkout, Asas Konsensualisme, Akibat Hukum, Marketplace ABSTRACT This article aims to analyze the principle of consensualism in the credit process in the purchase and sale market and the legal consequences for those who violate the principle of consensualism. This research was completed using normative research methods, which resulted in the study of good legal practices using a literature approach. Then, the results of this study show the speed of technological development that can give birth to many new things, one of which is the process of buying and selling on the Internet that is done in the market. Buying and selling online is a system that is not very different from direct buying and selling. In contrast, the process is done without face-to-face contact. One of the most important stages that occur when buying an online store is the checkout, where it is expected to confirm what the customer is going to buy. After everything is correctly specified by the system, the customer will pay and confirm and this will immediately result in a contract between the parties. This agreement is an expression of the principle of consensualism in the sale and purchase in the market as regulated in Article 1458 of the Civil Code. In addition, it is known that the existing contract becomes the rights and obligations of the parties, so if one party breaks the contract, legal consequences will arise. Key Words: Checkout, Consensus, Legal Consequences, Marketplace
PERATURAN BISNIS PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA Dharma Bakti, I Gede Alvin; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian tertutup yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pelanggaran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak selalu merupakan suatu pelanggaran dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Untuk dapat mengkualifikasikan apakah Perjanjian Tertutup tersebut melanggar atau tidak, maka perlu dicermati apa saja yang menjadi kriteria-kriteria pelanggaran yang terkandung dalam suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan sebagai Perjanjian Tertutup yang ilegal. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the forms of closed relationships that are prohibited in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and any closed agreements that constitute a violation. This study employs a normative legal method with a statute and comparative approach. The results of the study show that any closed agreement as regulated in the Antimonopoly Law is not always a violation in accordance to the Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition Number 5 of 2011. To qualifywhether the Closed Agreement is a violation or not, it is also necessary to examine what are the criteria for violations enshrined in the agreement so that the Closed Agreement can be qualified as a violation. Key Words: Business Competition, Closed Agreement, Violation
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pertiwi, Anggie Aprilia; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam konteks transaksi e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum yurisidis normatif untuk memecahkan masalah terkait bentuk dan keabsahan kontrak elektronik. Dalam era digital yang terus berkembang, transaksi e-commerce menjadi lebih dominan dan kontrak elektronik menjadi sarana utama dalam menjalankan transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kontrak elektronik diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini mencakup analisis aspek-aspek utama terkait dengan legalitas kontrak elektronik, termasuk persetujuan elektronik, tanda tangan elektronik, identifikasi para pihak yang terlibat, perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya mematuhi persyaratan hukum dalam kontrak elektronik, serta bagaimana UU ITE memainkan peran dalam memastikan legalitas transaksi e-commerce di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini membantu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan dalam transaksi online di Indonesia. Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Tranksaksi E-Commerce, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ABSTRACT The purpose of this study is to examine and analyze the validity of electronic contracts in the context of e-commerce transactions in Indonesia, focusing on legal aspects regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The method used in writing this journal is a normative jurisdical law research method to solve problems related to the form and validity of electronic contracts. In the ever-evolving digital era, e-commerce transactions are becoming more dominant and electronic contracts are becoming the main means of carrying out business transactions. Therefore, a deep understanding of how electronic contracts are regulated and applied within the Indonesian legal framework becomes essential. This research includes analysis of key aspects related to the legality of electronic contracts, including electronic consent, electronic signatures, identification of the parties involved, consumer protection in the context of e-commerce, as well as dispute resolution mechanisms. The results of this analysis will provide deeper insight into the importance of complying with legal requirements in electronic contracts, as well as how the ITE Law plays a role in ensuring the legality of e-commerce transactions in Indonesia. The implications of the results of this study help drive sustainable growth and increased trust in online transactions in Indonesia. Keywords: Electronic Contract, E-Commerce Witness, Electronic Information and Transaction Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE Wiarta, Ni Kadek Reggy Oktalia; Sarjana, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK, Dibalik kemudahan fitur shopee paylater ini masih banyak ditemukan beberapa permasalahan. Oleh karenanya, tujuan disusunnya artikel ilmiah ini ialah untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pinjaman online spaylater dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna spaylater. Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif serta teknik pengumpulan bahannya menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian pinjaman online spaylater telah sah karena gelah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPer. Perjanjian ini telah terdaftar di Bank Indonesia sesuai dengan surat dalam Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B. Serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar S-1116/NB.213/2018. Perlindungan hukum terhadap konsumen sepenuhnya telah diatur dalam KUHPer dan POJK Nomor.77/POJK.0I/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kata Kunci: Shopee paylater, keabsahan, perlindungan hukum ABSTRACT Behind the convenience of the shopee paylater feature, there are still many problems found. Therefore, the purpose of compiling this scientific article is to find out the legitimacy of the Spaylater online loan agreement and also find out the form of legal protection for Spaylater users. In this study, the research used was normative research methods and the material collection technique used library study techniques. The results of the study show that the spaylater online loan agreement is legal because it has fulfilled the legal requirements of the agreement based on article 1320 of the Civil Code. This agreement has been registered with Bank Indonesia in accordance with the letter in Bank Indonesia Letter No.20/293/DKSP/Srt/B. And has been registered with the Financial Services Authority with a Registered Certificate S-1116/NB.213/2018. Legal protection for consumers is fully regulated in the Criminal Code and POJK Number.77/POJK.0I/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services. Keyword: Shopee paylater,legality,legal protectiom
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK Ritonga, Ratu Mona Estiara; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Selain itu, penulisan ini juga untuk menganalisis rintangan-rintangan yang dialami Balai Pemasyarakaran dalam pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada perundang-undangan,buku-buku, dan jurnal ilmiah. Hasil studi menunjukan keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di lingkungan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena anak tersebut tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai aktivitas yang menimbulkan kerugian emosional, fisik, dan sosial. Dalam permasalahan ini, Balai Pemasyarakatan, melalui bimbingan masyarakat, memainkan peran penting dalam membantu anak-anak muda yang melanggar hukum. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan, tahapan pertama yaitu tahapan penyidikan, lalu tahapan kedua yaitu tahap penuntutan dan tahapan terakhir yaitu tahap penjatuhan hukuman. Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan tak terlepas dari hambatan-hambatan teknis maupun nonteknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peran ganda petugas, minimnya sinkronisasi dari sesama aparat penegak hukum, dan terbatasnya alokasi anggaran. Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyatakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Sistem Peradilan Pidana Anak ABSTRACT The goal of this study is to determine and analyze the optimization of the role of the Penal Institution in counselling and advocating system children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. This paper will also analyze the obstacles encountered by the Correctional Center in assisting children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. The normative legal research methodologies used in this study are sourced from legislation, literature, and scientific publications. According to the findings of the study, the presence of children in conflict with the law in the community necessitates special protection since the juvenile is unable to protect himself from a variety of activities that cause emotional, physical, and social harm. So in this case the Correctional Center through community guidance has a very important role in assisting children in conflict with the law. There are three stages of the implementation of the role, the first stage is the pre-adjudication or investigation stage, then the second stage is the adjudication or prosecution stage and the Post adjudication stage is the sentencing stage. In carrying out their duties, community mentors cannot be separated from technical and nontechnical obstacles, such as limited human resources, there is a dual role of officers, lack of coordination between law enforcement officers, and limited budget allocation. Keywords: The Penal Instution, Correctional Adviser, Children with Conflict with Law ,Juvinele Justice
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Shopee) Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bentuk serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam wanprestasi transaksi elektronik dan mengetahui hak serta tanggung jawab konsumen pada transaksi elektronik agar konsumen mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu tranksaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Empiris. Kemudian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah Teknik pengumpulan data wawancara atau interview. Teknik pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan ialah description technique. Analisis menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum konsumen dalam wanprestasi tranksaksi elektronik ditinjau memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada UU tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk meminta ganti rugi apabila pelaku usaha menjual barang yang rusak, pencemaran dan/atau kerugian konsumen karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi elektronik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ABSTRACT This study aims to provide an understanding of the forms and legal protection efforts for consumers in electronic transaction defaults and to know the rights and responsibilities of consumers in electronic transactions so that consumers know their rights and obligations in an electronic transaction. The research method that the author uses is an empirical legal research method. Then the approach that the author uses in this study uses the statutory approach and the fact approach. The data collection technique that the authors use is interview or interview data collection techniques. The legal material processing technique that the author uses is the description technique. The analysis shows that consumer legal protection in electronic transaction defaults is reviewed using Law Number 8 of 1999 Concerning Protection. Consumers are consumers who can sue business actors for compensation if the business actors sell damaged goods, pollution and/or consumer losses as a result of consuming goods and/or services produced or traded by business actors. Key Words: Legal Protection, Electronic Transactions, Responsibilities of Business Actors
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA REPUDIASI YANG TELAH DIPUTUS KONTRAKNYA OLEH PIHAK PEMBERI REPUDIASI Saragi, Novyar Boy Putra; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengidentifikasi dan menentukan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pemberi repudiasi merupakan tujuan dari penilitian ini, metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode difokuskan untuk menganalisis apa yang ditentukan dalam hukum atau undang-undang dan yang dianggap sebagai pedoman atau standar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama repudiasi merupakan bagian teori dalam hukum kontrak yang merupakan bentuk atas suatu pernyataan atau manifestasi mengenai ketidakmampuan/ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak yang telah disepakati. Kedua perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam hal pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pihak pemberi repudiasi adalah dapat berupa gugatan yang dapat diajukan kepengadilan yang bertujuan untuk menuntut hak yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang dirugukan dengan menggunakan pasal 1266, 1243, dan 1338 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Repudiasi, Kontrak ABSTRACT The purpose of this study is to ascertain the legal protection for parties receiving repudiation whose contracts have been terminated by the party giving the repudiation. The approach taken in this study is one of normative juridical research, namely a method that aims to analyze what is specified in conceived statutes, rules, or laws. As a guideline or custom that serves as a standard. The result of this research show first that repudiation is part of theory in contract law which is a form of statement or manifestation regarding signing/unwillingness to carry out obligations arising from an agreed contract. Second, the potential for legal protection in the case of a party receiving repudiation whose contract has been terminated by the party giving the repudiation is in the form of a lawsuit that can be issued by a court which aims to claim rights that should be accepted by the aggrieved party using articles 1266, 1243 and 1338. Civil Code as the legal basis. Key Words: Legal Protection, Repudation, Contract
PENGATURAN PENGGUNAAN RANJAU ANTI-PERSONIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Hartati, Agustini Mawar; Yasa, Made Maharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perang telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan dan peradaban manusia di bumi. Guna menghindari korban dari konflik bersenjata, penggunaan senjata untuk berperang diatur dalam hukum humaniter. Seperti di Statuta Roma Pasal 8²(2)(b)(xx) melarang penggunaan senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu. Adapun beberapa penggunanan senjata yang dilarang, salah satunya adalah ranjau anti-personil. Penggunaan ranjau anti-personil dilarang atas alasan kemanusiaan tersebut. Dari permasalahan ini penulis bertujuan untuk membahas serta mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan ranjau anti-personil yang dilarang dalam konflik bersenjata. Dalam penulisan hukum, penulis menggunakan tata cara penulisan normative beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) untuk menjawab permasalahan hukum yakni penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Selain itu penulis menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) guna meninjau unsur-unsur pertanggungjawaban negara dari hukum humaniter internasional yang menggunakan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Melihat banyak situasi yang mengakibatkan korban perang hukum humaniter hadir untuk memanusiakan konflik bersenjata dengan cara membatasi penggunaan persenjataan perang, dimana salah satunya adalah ranjau anti-personil. Setiap negara yang terlibat konflik bersenjata harus memiliki kesadaran untuk membatasi militernya dalam penggunaan senjata tertentu. Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Ranjau ABSTRACT War has turn into a part of human life’s history and civilization on earth. With regards to avoid victims of armed conflict, utilization of weapons is regulated in humanitarian law. As the Rome Statute Article 8²(2)(b)(xx) prohibits the use of weapons with character causes disproportionate catastrophe or endless and extensive misery. As for some of the prohibited uses of weapons, one of which is anti-personnel mines. Utilization of anti-personnel mines is constrained for humanitarian reasons. From this issue the author aims to discuss and find out further concerning the utilization of anti-personnel mines which are prohibited in armed conflict. In this writing, the author uses normative writing procedures along with the Regulatory Approach to answer the legal problem, namely the utilization of anti-personnel mines in armed conflict. Additionally, the author uses an Analytical Approach to review the elements of state responsibility from international humanitarian law that uses anti-personnel mines in armed conflict. Seeing many situations that have resulted in victims of war, humanitarian law exists to humanize armed conflict by limiting the use of weapons of war, the anti-personnel mines. Every country who is party to the armed conflict shall possess awareness through limit its military in the appliance of particular weapons. Keywords: Armed Conflict, International Humanitarian Law, Mines
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG DAN KURIR DALAM METODE PELUNASAN PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY Candradevi, Made Andhini; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini dibuat yaitu supaya memahami lebih dalam mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pedagang dan juga kurir dalam metode pelunasan COD (Cash On Delivery) dalam system belanja online guna mengetahui pentingnya perlindungan hukum tersebut bagi kedua pihak bukan hanya konsumen saja. Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerdata dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang tanggung jawab konsumen tidak beritikad baik yang merugikan pelaku usaha dan juga para kurir sehingga perlindungan hukum bagi kedua subjek tersebut terjamin dengan jelas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kurir, Cash on Delivery (COD) ABSTRACT This study aims to determine the urgency of legal protection for business actors and couriers in the COD (Cash On Delivery) payment system on online shopping systems so that they see the importance of legal protection for parties, not just buyers. This study applies normative legal research methods with legal research approaches, books, and laws and regulations. The results show that there is no specific regulation in the provisions of the law in Indonesia, especially Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, this matter is alluded to in several articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law), so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the responsibility of consumers who do not act in good faith to the detriment of business actors and couriers so that legal protection for both subjects is clearly guaranteed. Key Words : Legal Protection, Business Actor, Courir, Cash on Delivery (COD)
DISPARITAS DALAM PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERDAKWA DI INDONESIA Satya Aditama, Komang Putra; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji latar belakang terjadinya disparitas hukum atau perbedaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terhadap tindak pidana yang sejenis atau sama. Tujuan lainnya yakni mengkaji faktor yang berperan besar yang mempengaruhi putusan hakim dalam proses peradilan. Melelui Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pembaca perihal disparitas pada proses pemidanaan agar tidak timbul sebuah miskonsepsi yang berujung pada stigma negatif masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia karena adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh terdakwa atas pidana yang sama. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai sebuah pedoman serta pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (statue approach) melalui ketentuan hukum yakni KUHAP, pendekatan konseptual (conseptual approach) konsep hukum yang difokuskan pada penelitian ini yakni konsep “Pemidanaan serta Disparitas”, pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini berfisat analisis kualitatif serta menggunakan beberapa sumber hukum yaknis primer yang berasal dari undang-undang, sekunder yang bersumber dari bahan hukum seperti buku dan jurnal serta terakhir tersier yang bersumber dari kamus seperti KBBI serta black law dictionary. Hasil dari penelitian ini yakni menjabarkan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: a. keputusan perihal perkara; b. keputusan perihal hukuman terhadap terdakwa; c. keputusan perihal pidananya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yang meliputi: a. pertimbangan yuridis; b. fakta persidangan; serta c. pertimbangan sosiologis. Hasil lainnya yakni disparitas dalam pemidanaan dipengaruhi oleh faktor subjektif serta objektif dengan beberapa faktor lainnya yakni a. Saksi; b. Jaksa Penuntut Umum; c. Pengacara/ Kuasa Hukum; d. Hakim; e. Terdakwa; f. Opini publik; g. Budaya (legal culture). Kata Kunci: Pemidanaan, Disparitas, Putusan Hakim ABSTRACT The reason of investigate with this title is to look at the foundation of the event of lawful incongruities or contrasts within the sentences given to litigants for comparative or the same wrongdoings. Another objective is to look at the components that play a major part in influencing the judge's choice within the legal handle. This think about moreover points to supply perusers with an understanding of incongruities within the sentencing prepare so that a misconception does not emerge which comes about in negative disgrace from society towards the legal handle in Indonesia due to diverse sentences gotten by litigants for the same wrongdoing. The creator employments a few inquire about strategies as a rule as well as an expository cut. The inquire about strategies utilized in this think about incorporate: statutory approach through legal arrangements, to be specific the Criminal Method Code, the conceptual approach to the concept of law that's centered on in this think about, specifically the concept of "Criminalism and Abberations", the case approach. as well as a comparative approach (comparative approach). This inquire about is based on subjective examination and employments a few lawful sources, specifically essential which comes from lawful items, auxiliary which comes from lawful materials such as books and diaries and at last tertiary which starts from lexicons such as KBBI and Black Law Dictionary. The comes about of this study describe that the judge's choice is affected by a few things, such as: a. choices with respect to cases; b. choice with respect to the discipline of the charged; c. choice with respect to the penalty. The sentence forced by the judge against the litigant is based on contemplations which include: a. juridical contemplations; b. trial realities; and c. sociological contemplations. Another result is that abberations in sentencing are impacted by subjective and objective components with a few other components, to be specific a. Witness; b. Open Prosecutor; c. Attorneys/ Lawyers; d. Judge; e. Litigant; f. Open supposition; g. Culture (legitimate culture). Catchphrases: Sentence, Dissimilarity, Judge's Choice

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue