cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2023)" : 10 Documents clear
PENGATURAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PERADILAN PIDANA INDONESIA Desak Made Dhitri Rahayu; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Advokat yakni seseorang dengan profesi yang memberi jasa hukum di luar ataupun di dalam pengadilan. Advokat sudah diterangkan dalam undang-undang diantaranya ada UU RI No.18 Tahun 2003, advokad memiliki hak imunitas dimana hak itu dipakai dalam menjalankan pekerjaannya sebagai salah satu subjek pemberi bantuan hukum, selain itu hak ini dimiliki oleh advokat atas kekebalan hukum dalam hal pembelaan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab dari advokad, bahkan secara perdata ataupun pidana advokat tidak dapat dituntut balik dalam menjalankan tugasnya Dalam realitanya masih sering terjadi problematika dari hak imunitas tersebut, dengan itu tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan serta batasan hak imunitas advokat dalam pemberian bantuan hukum di peradilan pidana. Penulisan kali ini mempergunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, dengan pemaparan secara analisis deskriftif dan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh yakni pengaturan hak imunitas diatur di dalam UU Advokat dan UU Bantuan hukum, penerapan pada sistem peradilan pidana disesuaikan dengan tahapan proses persidangannya. Yang menjadi batasan dari penggunaan hak imunitas tersebut oleh advokat adalah peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi advokat. Abstract : Advocate is someone with a profession providing legal services outside or inside the court. Laws regarding advocates include RI Law No. 18 of 2003, advocates have the right of immunity where this right is used in carrying out their work as one of the subjects providing legal aid, in addition to this right is owned by advocates for legal immunity in cases of defense of cases that have been becomes the responsibility of the advocate, even in civil or criminal terms the advocate cannot be prosecuted in carrying out his duties. criminal justice. Writing this time uses a method with a normative juridical approach, with descriptive analysis presentation and literature study collection techniques. The results obtained are that the regulation of immunity rights is regulated in the Advocate Law and the Legal Aid Law, the application of which to the criminal justice system is adjusted to the stages of the trial process. The limitations of the use of the right of immunity by advocates are statutory regulations and the code of ethics for the advocate profession.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN OLEH KREATOR VIDEO YANG MENJERUMUS KEPADA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Rikardo Dwi Cahya Leite; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para konten kreator yang dengan sengaja menciptakan konten yang mengandung unsur pornografi guna mencari popularitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku pembuat konten creator yang berkreasi dengan cara membuat konten – konten didalam media sosial yang dengan sengaja menjerumus ke arah pornografi seperti berpakaian tidak layak, terutama dengan menonjolkan bagian – bagian tubuh tertentu dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam undang – undang no 44 tahun 2008 mengenai pornografi dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dari hal tersebut para konten kreator harus lebih bijak dalam membuat konten – konten agar tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Kata Kunci: konten kreator, media soial, pornografi, video.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PRAKTIK INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PONZI Gusti Ayu Deandra Wardiani; Ni Putu Purwanti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in technology create a new order of life in society. People become more creative by trying online to improve welfare. Along with this new pattern, many businesses have implemented Ponzi schemes in their business activities so that, of course, people are tempted by the offer of large profits in a short time from investment. This raises a problem where there is no legal regulation that regulates matters related to illegal investment practices with the Ponzi scheme which causes people to freely offer illegal investments with the Ponzi scheme. With this background, the writing of this journal is done to find out how the legal protection for the loss of illegal investment practices with the Ponzi scheme and the legal consequences of illegal investments with the Ponzi scheme. The method used in this paper is a normative legal research method using a conceptual legislation approach with legal material collection techniques and using primary, secondary, and tertiary legal materials as a source of legal material. The legal material analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that OJK has carried out various supervisions on illegal investments with the Ponzi scheme by establishing an investment alert task force and preventive and repressive strategies against illegal investments with the Ponzi scheme. However, the supervision carried out has not been able to handle illegal investment cases with the Ponzi scheme as a whole, because the term Ponzi scheme is not yet known and regulated in laws and regulations. OJK should be able to take concrete action by adding additional articles related to the prohibition of Ponzi schemes in Indonesia. The legal consequences of contracts and subjects of illegal investment agreements with the pinzi scheme are null and void. Keywords: Legal Protection, Illegal Investment, Ponzi Scheme
TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI YANG TIMBUL SETELAH DILAKUKANNYA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN Evelyn Theresya Sugianto; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis upaya hukum terhadap praktik monopoli yang timbul setelah dilakukannya restrukturisasi perusahaan, yakni terkait wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menetapkan pembatalan atas restrukturisasi yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Hal ini merupakan suatu bentuk konflik norma terhadap tugas Komisi dalam melakukan penilaian awal atas rencana aksi restrukturisasi perusahaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dimana dalam pengkajiannya akan mengedepankan aspek analisis konsep hukum dan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Dimana hasil studi menunjukkan bahwa upaya hukum berupa penetapan pembatalan atas restrukturisasi perusahaan yang merupakan wewenang Komisi merupakan bentuk kelalaian Komisi sendiri dalam memberikan penilaian awal terhadap rencana aksi restrukturisasi perusahaan sebelumnya. Oleh karena itu, pembuat undang-undang seharusnya dapat menyediakan upaya hukum lain guna mencegah praktik monopoli, namun tetap memperhatikan kepentingan umum maupun kepentingan pelaku usaha. Kata Kunci: restrukturisasi, monopoli, upaya hukum ABSTRACT The objective of this writing is to examine legal remedies that contradicts the arisen practices of monopoly after a company restructuring is carried out, in which, may result in monopolistic acts done by the Commission for the Supervision of Business Competition due to the decisions of restructuring being cancelled. This is a sort of norm conflict with the task of the commission’s role of conducting an initial review of the company’s restructuring action plan. The applied research method is a lawful normative legal research method and methodology based on the notion of legal analysis as well as data collection procedures carried out through a literature review on legal materials. The results of the study show that legal remedies in the form of stipulating cancellation of company restructuring which is the authority of the commission is a form of negligence by the Commissioni itself in providing an initial assessment of the previous company restructuring action plan. Therefore, legislators should be able to provide other legal remedies to prevent monopolistic practices, nevertheless, being attentive towards the interests of society and business actors. Keywords: restructuring, monopoly, legal remedy
PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERTANGKAP TANGAN SAAT PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Mian Martalena Josephine Nababan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dituliskan untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum kepada seorang tertangkap tangan. Mengingat ketentuan dalam KUHAP yang mengatakan penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama hanya 1 hari (24 jam). Dan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang secara normatif hanya memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dalam satuan hari dan waktu kerja. Sedangkan, tertangkap tangannya seseorang dapat terjadi pada setiap waktu. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan suatu peraturan perundangan-undangan bersama peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berhubungan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum saat diperiksa setelah ditangkap haruslah dipenuhi apabila tersangka memintanya. Jika waktu tidak memungkinkan maka penyidik harus melakukan upaya lain seperti menetapkan penahanan atau melepaskan tersangka dan memanggilnya kembali. Upaya penangkapan dengan surat perintah penangkapan juga dapat dilakukan apabila tersangka tidak menjawab surat pemanggilan. Upaya-upaya lain ini harus diutamakan dibandingkan mengenyampingkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
QUO VADIS: URGENSI PENGATURAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Winda Claudia; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the urgency of arranging financing placement of Indonesian Migrant Workers and the implications of the absence of such regulation. This study was using normative research methods with a statutory and conceptual approaches as well as qualitative analysis. The result of the study obtained are that although the placement of Migrant Workers in Indonesia has been regulated in a number of arrangements, there is still a legal voids and conflicting norms that can be found in Law 18 of 2017 and PerBP2MI No 9 of 2020 concerning the placement financing of Indonesian Migrant Workers. These requirements must be fulfill based on different arrangements regarding protection for Indonesian Migrant Workers. The absence of these regulations has implications for several things, including the non-realization of legal certainty and legal protection, the potential for violating the principles of protection for Indonesian Migrant Workers, causing overcharging practices, as well as the occurance of criminal acts and human trafficking. Therefore, it has become an urgency for the government to immediately take steps to establish related arrangements regarding the placement financing of Indonesian Migran Workers.
PERAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Made Anggina Ahalya Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pentingnya memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tempat keadilan restoratif dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian literatur, khususnya dengan mengkaji peraturan restorative justice dan literatur lain yang relevan. Menurut temuan penelitian, Keadilan Restoratif adalah metode penegakan hukum dan melakukan kejahatan yang juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang komprehensif, konsep restorative justice belum dilaksanakan secara terpadu. Konsep keadilan restoratif perlu dimasukkan ke dalam rancangan hukum pidana dan sistem pelaksanaan hukum pidana dengan fokus pada pencapaian keadilan bagi pelaku kejahatan dan korbannya serta keseimbangan perlakuan hukum. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelaku, Korban. ABSTRACT The study's objective is to investigate the importance of incorporating restorative justice into Indonesia's criminal justice system and the place of restorative justice in that system. This study employs a normative juridical research approach by collecting legal materials through literature review, specifically by examining restorative justice regulations and other relevant literature. According to the study's findings, Restorative Justice is a method of enforcing the law and committing crimes that also involves community involvement and prioritizes the needs of victims and perpetrators. In Indonesia's comprehensive criminal justice system, the concept of restorative justice has not been implemented in an integrated manner. The concept of restorative justice needs to be incorporated into the draft criminal law and the criminal law implementation system with a focus on achieving justice for criminals and their victims and balancing legal treatment. Key Words: Restorative Justice, Actors, Victims
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MALPRAKTIK JASA PEMASANGAN BEHEL PADA TUKANG GIGI I Gusti Agung Janitra Nareswari Putri; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of dental services that carry out their work exceeds the legal limits. However, there are still many who seek treatment at the dentist due to social inequality. Frequent deviations have an impact on service users in terms of assets and others. The owner of the health practice is not responsible. The purpose of this study was to determine the protection for consumers in the event of malpractice of dental artisans and to find out the sanctions against malpractice of dental artisans that harm consumers. Analysis of legal materials uses extensive and restrictive interpretations, namely expanding and narrowing the meaning of a law, while also using descriptive analysis, namely the presentation of research results. The results of the study indicate that the legal regulation of consumer protection against dental artisan malpractice which is regulated in the Consumer Protection Act, the rights of every consumer in Article 4. and authority. Meanwhile, legal sanctions for perpetrators are divided into 3, namely administrative, civil and criminal sanctions. Therefore, the government needs to carry out a routine monitoring of cases like this in the field directly. Keywords: Dentist, Malpractice, Legal Protection
INVASI RUSIA KE UKRAINA 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Damara Nathania Boru Siahaan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana invasi Rusia ke Ukraina selama tahun 2022 dan menganalisis pelanggaran-pelanggarannya ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 hingga sekarang, Rusia pun kembali mengekskalasi invasi nya ke Ukraina melalui berbagai checklist pelanggaran terhadap pasal-pasal di Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental di Hukum Humaniter Internasional. Sehingga, indikator-indikator pemicu diatas telah otomatis membawa kasus Rusia dan Ukraina berada dalam yurisdiksi ICC melalui jenis kejahatan (Pasal 5 (c) dan (d)) dan admisibilitas melalui rujukan dari negara-negara pihak Statuta Roma terkait kasus ini (Pasal 13). Namun, ada pengecualian untuk bidang yang dapat dituntut di bawah yurisdiksi ICC melalui Statuta Roma yaitu pada Pasal 8 (2) (xx) mengenai penggunaan senjata pembakar dikarenakan sebagai subjek larangan komprehensif harus termasuk dalam lampiran Statuta Roma. Sementara lampiran senjata belum dibuat sehingga menjadi kesenjangan signifikan dalam penerapan Statuta Roma, mengingat ini adalah pelanggaran mendasar terhadap HHI. Terlebih lagi, walaupun ICC bersama beberapa negara pihaknya telah membawa konflik ini ke Pengadilan dari tanggal 1-2 dan 11 Maret 2022 melalui Kantor Kejaksaan di ICC demi mengumpulkan bukti di Ukraina, kenyataannya Rusia bukan lagi negara pihak ICC sejak tahun 2016 dan sebagai anggota tetap dewan yang memegang veto, kemungkinan besar Rusia tidak akan menerima yurisdiksi ICC seringan itu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK Weka Adreana Septia Putri; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, berbagai kemudahan dapat dirasakan secara nyata oleh manusia. Perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tersebut juga berdampak pada dunia perdagangan, kegiatan jual-beli kini dapat dilakukan kapanpun secara online. Agar kegiatan perdagangan secara elektronik ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan data pribadi dari konsumen. Data pribadi yang dibutuhkan termasuk nama lengkap, alamat rumah, hingga nomor telepon. Data pribadi milik konsumen tersebut dapat beresiko bocor dan digunakan untuk berbuat kejahatan. Padahal sejatinya perlindungan data pribadi menjadi suatu hak asasi yang bersifat mutlak. Penelitian ini ditulis untuk membahas dan memperdalam pengetahuan terkait perlindungan hukum pada konsumen atas terjadinya kebocoran data pribadi pada suatu perdagangan online. Termasuk pada upaya-upaya korban kebocoran data pribadi dalam menuntut haknya. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasannya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi telah diatur pada UU No. 27 Tahun 2022. As age progresses, the ease of life can become apparent to humans. Developments in these aspects of human life have also affected the commercial world, so commercial trading can now take place online at any time. For this electronic trade to run smoothly, personal information from consumers is needed. The necessary personal data includes a full name, home address, a phone number. The consumer's personal information could be at risk of being leaked and used for crimes. When genuine personal data protection becomes an absolute human right. This study aims to discuss and deepen the knowledge related to legal protection against consumers for personal data leaks in online trade. Including attempts at victims of leaking personal data in demanding his rights. The research method used is a normative-research method with a comparative and constitutional approach. Research shows that legal certainty in the protection of personal data was governed under statute 27 of 2022.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue