cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 9 (2019)" : 15 Documents clear
PELAKSANAAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BALI Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.36 KB)

Abstract

Dalam rangka mencapai pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab. Mengingat peranan Pegawai Negeri Sipil sangat penting untuk masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.Maka jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan sebaik-baiknya. Pengangkatan jabatan tertentu di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 yang menyebutkan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.Prinsip pokok penempatan dalam jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Penulisan jurnal ini bertujuan mengetahui sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Bali serta unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat jabatan struktural. Sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan unsur-unsur penilaian perilaku kerja yang berkaitan dengan kenaikan pangkat jabatan struktural dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Metode penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu dengan cara menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku yang terdapat dalan peraturan perundang-undangan dan lingkungan dengan permasalahan yang ada. Kata kunci: Kenaikan pangkat ,Jabatan Struktural ,Lingkungan Pemerintahan
PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI DOKTRIN IMUNITAS BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.513 KB)

Abstract

Setiap kali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya diarahkan kepada direksi akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum perusahaan mengenal suatu doktrin imunitas yaitu Business Judgment Rule yaitu ajaran tentang tidak dapatnya dimintakan pertanggungjawabannya keputusan direksi oleh siapapun walaupun pada akhirnya keputusan tersebut berdampak pada ruginya perseroan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini Manifestasi dari fiduciary duty di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (2) serta mengenai Business Judgement Rule telah ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah terkandungnya prinsip Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 dimana para pejabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat menerapkan Business Judgement Rule karena adanya fiduciary duty yang telah dilakukan. Kata Kunci: Business Judgement Rule., Direksi Perseroan Terbatas.
PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN YANG TERSIMPAN DI JEJARING SOSIAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE I Gusti Ngurah Agung Praktiasa Yoganam; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang. Perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan dari berbagai sisi. Seperti salah satu contohnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga memiliki dampak negatif. Contohnya penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam situs jual beli online. Adapun tujuan kajian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terkait data pribadi di Indonesia dan sanksi yang diberikan untuk para pelaku kejahatan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.” Dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil analisis tenyata banyak Undang-undang yang mengakui dan mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun masih bersifat terpisah dan pelanggarannya harus di golongkan di ruang lingkup apa penyalahgunaan data pribadi seseorang di lakukan oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci : perlindungan, data pribadi, kejelasan hukum, pengaturan hukum.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA TATO TERHADAPiKONSUMEN AKIBAT DAMPAK NEGATIF DARI PENGGUNAAN JASA TATO TEMPORER DI KECAMATAN UBUD I Nyoman Putra Purnama Yasa; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.671 KB)

Abstract

Produk tato kini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Alih-alih memilih tato temporer yang dianggap minim resiko dibandingkan tato permanen ternyata adalah hal yang keliru. Tato temporer memang bersifat sementara, namun bukan berarti tidak mengandung bahaya bagi kesehatan kulit. Tidak hanya nformasi keunggulan dan kekhasan produknya saja, melainkan juga mengenai kerugian konsumen dalam penggunaan barang yang dijualnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer dan apa saja hambatan yang menyebabkan konsumen kesulitan untuk meminta ganti rugi akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Tanggung jawab pelaku usaha jasa tato terhadap konsumen akibat dampak negatif dari penggunaan jasa tato temporer di Kecamatan Ubud adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen terkait, namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya,a(2)aFaktor-faktor yang menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan ganti rugi akibat pemakaian jasa tato temporer di Kecamatan Ubud antara lain ada 3 (tiga) faktor yaitu dari dari segi aturan, dari segi kualitas SDM yang kurang, dan kurangnya SDM yang berkualitas dari pelaku usaha dengan tidak adanya pengawasan mengakibatkan ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai peraturan yang mengatur mengena jasa tato. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Jasa Tato
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Lasmini; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.991 KB)

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi maka perlu dilakukan penataan pemanfaatan tanah melalui alternatif rumah susun. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Kedua adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalis hambatan terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rumah susun di Kabupaten Badung diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kondominium Hotel (Kondotel). Hambatan yang dialami dalam implementasi dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun yaitu membutuhkan waktu dan proses yang berbeda dari penerbitan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bagunan, Hak Pakai, serta kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci : Implementasi, Hambatan, Rumah Susun, Kabupaten Badung
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI AKSES MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Made Aryandi Singa Gothama; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.609 KB)

Abstract

Media Sosial adalah salah satu dari sekian banyak sumber informasi yang tersedia. Sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi, akses media sosial dapat dikatakan sebagai bagian dari Hak Atas Informasi. Secara logika, maka pembatasan terhadapat akses media sosial dapat disebut sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah dalam membatasi akses media sosial dan bagaimana pembatasan akses media sosial dalam prespektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan secara historis. Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, belum memiliki prosedur hukum yang jelas mengenai pembatasan tersebut. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap akses media sosial dapat dilakukan jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional. Kata Kunci : Pembatasan, Media Sosial, Hak atas Kebebasan Informasi
BITCOIN SEBAGAI ASET KRIPTO DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF PERDAGANGAN Siti Nurjannah; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.215 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan e-commerce, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat bayar. Bitcoin dalam dunia virtual, sering kali dipandang sebagai alat bayar sehingga menimbulkan perdebatan dan masih menimbulkan pro dan kontra. Tujuan studi ini untuk mengkaji kejelasan keberadaan bitcoin sebagai alat bayar atau sebagai aset kripto dalam persepektif perdagangan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bitcoin tidak bisa dipergunakan sebagai alat bayar yang sah di Indonesia, karena alat bayar yang sah dipergunakan di Indonesia hanya dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian ketegasan keberadaan bitcoin ditetapkan dengan pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa bitcoin menjadi salah satu komoditi di bidang aset digital yaitu aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka mengatur mekanisme perdagangan bitcoin di Indonesia. Dengan alasan penawaran dan permintaan yang cukup besar di Indonesia. Kata Kunci: Bitcoin, Aset Kripto dan Perdagangan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PENGEDAR NARKOBA DI FILIPINA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HAM INTERNASIONAL Putu Mira Rosviyana; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.193 KB)

Abstract

Pada tahun 2016, sesuai dengan arahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte para pengedar narkoba boleh ditembak ditempat. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di Filipina dalam Perspektif HAM Internasional dan konsekuensi internasional yang diperoleh dari Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di Filipina. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada hukum nasional dan instrumen internasional mengenai HAM. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum terhadap tersangka pengedar narkoba di Filipina bertentangan dengan HAM sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen HAM Internasional dan konsekuensinya adalah Penyelidikan oleh Dewan HAM PBB dan Mahkamah Internasional serta Kecaman Internasional kepada Pemerintah Filipina. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perang Narkoba, Filipina, Instrumen Internasional, HAM Internasional
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DASAR Achmad Yudha Yogaswara; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.748 KB)

Abstract

Makanan ringan bukan merupakan makanan utama yang hanya dinikmati pada pagi, siang, dan sore hari, namun makanan ringan ini bisa dinikmati kapanpun disaat saya ingin menikmatinya, dan hanya untuk menghilangkan rasa lapar sementara. Semakin banyaknya minat konsumen terhadap makanan ringan khususnya konsumen anak-anak maka bisnis makanan ringan ini semakin berkembang pesat di masyarakat, namun banyak makanan ringan yang beredar di kalangan anak-anak yang tidakdicantumkan bahan dasar pembuatan dari makanan tersebut oleh pelaku usaha dan membuat para orang tua dari anak-anak tersebut khawatir dengan kesehatan anak-anaknya setelah mengkonsumsi makanan ringan tersebut. Permasalahan dalam penilitian ini antara lain membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tanpa label bahan dasar dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan secara luas makanan ringan tanpa label bahan dasar pembuatannya. Selanjutnya metode penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Bahan Dasar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN KARYA PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Ni Nengah Putu Suartini; I Nyoman Wita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.434 KB)

Abstract

Pada masa sekarang manusia memiliki ciptaan mereka sendiri baik itu di bidang karya seni lukisan, anyaman, musik maupun di bidang perfilman. Tetapi dengan adanya kecanggihan alat tekhnologi seseorang dengan mudahnya menjiplak data atau membajak hasil karya cipta seseorang. Oleh karena itu, perlu ditinjau mengenai pengaturan perlindungan hukum dan terhadap penggunaan karya program computer dalam perspektif hak cipta dan pengaturan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta. Tujuannya untuk mengetahui pengaturan perlindungan dan sanksi terhadap penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta. Dalam penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif. Maka dari itu hasil dari study ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta diatur dalam Pasal 40 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana menyatakan program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi. Kemudian untuk pengaturan sanksi pelanggaran penggunaan karya program komputer dalam perspektif hak cipta, terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Sanksi

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue